Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Ery Agus Priyono
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM ALIH DEBITUR KPR YANG DILAKUKAN DENGAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN TANPA MELIBATKAN PIHAK KREDITUR Eugenia Anggita Natalia; Ery Agus Priyono; Aminah Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49078

Abstract

KPR merupakan program yang diselenggarakan oleh Bank di Indonesia untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah dengan cara mengangsur kepada Bank melalui perjanjian KPR, dengan Bank sebagai Kreditur dan Masyarakat sebagai Debitur. Tak jarang dijumpai Debitur mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya kepada Bank. Hal ini terjadi pada kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 17/Pdt.G/2020/PN.Bks. Debitur KPR mengalihkan perjanjiannya kepada Debitur baru tanpa sepengetahuan Bank BTN selaku Kreditur perjanjian KPR Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keabsahan perjanjian yang dilakukan diantara Debitur pertama dengan Debitur kedua, serta akibat hukum dari terjadinya pengalihan debitur tanpa sepengetahuan Bank BTN selaku kreditur. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan Normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian antara Debitur pertama dengan Debitur kedua belum memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum dari alih debitur KPR yang dilakukan dengan tanpa melibatkan pihak BTN selaku kreditur yakni alih debitur tersebut tidak sah karena kreditur belum secara tegas membebaskan Debitur I dari perjanjian
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PEER TO PEER LENDING ANTARA PENYELENGGARA DENGAN PEMBERI PINJAMAN (STUDI KASUS: FINDAYA) Agis Maula Rahmah; Ery Agus Priyono; Rahandy Rizki Prananda
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51872

Abstract

GoPay Pinjam merupakan salah satu platform resmi yang memberikan layanan pendanaan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang disediakan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui PT Mapan Global Reksa (Findaya) sebagai Penyelenggara dengan mencantumkan klausula baku yang memuat klausula eksonerasi kepada pemberi pinjaman melalui syarat dan ketentuan serta informasi umum. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui keabsahan hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan pada platform GoPay Pinjam ditinjau dari syarat sah perjanjian serta untuk mengetahui pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam penggunaan layanan Peer to Peer Lending yang dilakukan oleh Penyelenggara kepada Pemberi Pinjaman atas pencantuman klausula eksonerasi. Metode penelitian ini adalah doktrinal, yang dispesifikan lagi pada penelitian yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian skripsi ini adalah pencantuman klausula eksonerasi pada syarat dan ketentuan pengguna platform GoPay Pinjam yang dibuat oleh perusahaan Findaya telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata pada syarat keempat dalam syarat sah perjanjian, yakni suatu sebab yang halal, selain itu, pencantuman klausula eksonerasi belum memenuhi asas kebebasan berkontrak dikarenakan adanya pencantuman klausula eknorasi pada syarat dan ketentuan pengguna dalam platform bertentangan dengan Undang-Undang sehingga melanggar batasan dalam asas kebebasan berkontrak, yakni suatu causa yang halal pada pasal 1337 KUH Perdata
RESTRUKTURISASI KREDIT PADA KREDIT USAHA RAKYAT SEBAGAI UPAYA MENGATASI WANPRESTASI DI BANK BRI CABANG AHMAD YANI SEMARANG Fara Alvi Zumruda; Ery Agus Priyono; Aminah Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53370

Abstract

Penelitian ini membahas pelaksanaan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Kantor Cabang Ahmad Yani Semarang sebagai upaya mengatasi wanprestasi debitur serta penerapan strategi soft landing setelah berakhirnya kebijakan restrukturisasi akibat pandemi COVID-19. Latar belakang penelitian didasarkan pada banyaknya debitur yang mengalami kesulitan pelunasan sehingga menimbulkan risiko kredit bermasalah. Metode yuridis empiris diterapkan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan kajian dokumen hukum serta literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi dilakukan melalui tiga skema utama, yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring, yang disesuaikan dengan kemampuan serta prospek usaha debitur. Strategi soft landing pasca pandemi berperan penting dalam mencegah resesi dan menjaga stabilitas perbankan. Berdasarkan penelitian, restrukturisasi kredit efektif menurunkan angka wanprestasi debitur KUR, menjaga keberlangsungan UMKM, serta mendukung stabilitas kredit dan pemulihan ekonomi sektor mikro secara inklusif.
ANALISIS ASAS KEADILAN DALAM GANTI RUGI BARANG KIRIMAN YANG HILANG DIDASARKAN PADA KLAUSULA EKSONERASI (STUDI KASUS J&T CARGO MAGELANG) Eksanty Amalia Syahrani; Ery Agus Priyono; Aminah Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49473

Abstract

Proses pengiriman barang menjadi tahap krusial yang berkaitan dengan kelancaran transaksi di era digitalisasi yang membawa kemudahan dalam transaksi secara online. Hal tersebut tidak jarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti barang yang hilang atau rusak saat dalam proses pengiriman. Penelitian ini menggunakan kasus barang yang hilang berupa laptop senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang hendak dikirim ke Depok, Jawa Barat menggunakan layanan J&T Cargo Magelang. J&T Cargo memberikan ganti rugi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) kali lipat ongkos kirim. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengkaji terkait akibat hukum jika pemberian ganti rugi oleh J&T Cargo memuat klausul eksonerasi dan penentuan rasa keadilan ganti rugi yang diberikan oleh J&T Cargo. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif yang menggambarkan peristiwa yang diteliti, kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk skripsi untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Hasil penelitian ini berupa adanya klausul eksonerasi terkait pembatasan tanggung jawab atas pemberian ganti rugi J&T Cargo yang melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Udang Perlindungan Konsumen yang mengakibatkan batal demi hukum. Ganti rugi yang diberikan tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan teori keadilan korektif atau komutatif yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas
Co-Authors Agis Maula Rahmah Aminah Aminah Eksanty Amalia Syahrani Eugenia Anggita Natalia Fara Alvi Zumruda Rahandy Rizki Prananda