Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Karimah Tauhid
Danu Suryani
Universitas Djuanda
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Fungsi Provos Resimen I Pasukan Pelopor Kedung Halang Terhadap Kepatuhan Administrasi Kendaraan di Lingkungan Brimob Arnold Michel Naftanael Hutasoit; Danu Suryani; Saddam Husein
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.20133

Abstract

Inspeksi terhadap kepatuhan administrasi kendaraan oleh Provos ini adalah manifestasi dari kepatuhan pada undang-undang dan penegakan disiplin di kalangan anggota Brimob yang berada di Markas Komando, untuk memastikan mereka selalu mengikuti semua peraturan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan berkendara. Oleh karena itu, penting untuk bersikap tegas dalam menanggapi setiap pelanggaran, agar tidak ada kesan pilih kasih dalam penegakan disiplin terkait kepatuhan administrasi kendaraan. Metode yang diterapkan adalah yuridis normatif yang memanfaatkan penelitian pustaka yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Dari pelaksanaan penelitian, didapatkan pemahaman tentang fungsi dan peran Provos dalam penegakan kepatuhan administrasi kendaraan di lingkungan Resimen I Pasukan Pelopor yang belum berjalan secara efektif. Hal ini terjadi karena Provos bertindak sebagai pelaksana sekaligus pengawas dalam proses tersebut. Sementara itu, tantangan yang dihadapi oleh Provos Resimen I Pasukan Pelopor dalam pelaksanaan penegakan kepatuhan administrasi kendaraan meliputi faktor internal, seperti sumber daya manusia yang kurang, kurangnya koordinasi, serta hubungan emosional dan personal yang muncul akibat perbedaan pangkat. Ini biasanya berkaitan dengan rasa sungkan atau ketidaknyamanan dalam penegakan kepatuhan administrasi kendaraan. Di sisi lain, tantangan eksternal muncul dari luar lembaga Kepolisian, yaitu rendahnya kesadaran hukum dalam berkendara serta peraturan yang sering kali berubah.
Peningkatan PBB P-2 di Kota Bogor Pasca Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900/Kep.283-Bag.Ekon/2021 Tentang Digitalisasi Daerah Muhammad Rizki Ramdhani; Danu Suryani; Rizal Syamsul Ma’arif
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 9 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i9.21430

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sebaik mungkin. Salah satu peluang dalam mendukung kinerja Pemerintah adalah kemajuan teknologi dalam bentuk digitalisasi berbagai kegiatan termasuk transaksi ataupun penerimaan pajak. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi kelemahan baik dalam sisi sistem ataupun pada sisi pengunaannya, penelitian ini bertujuan menjawab berbagai rumusan masalah yaitu pelaksanaan Pemungutan PBB P-2 Kota Bogor Pasca Kepwali Kota Soal Tim, Bogor Nomor 900/Kep.283-Bag.Ekon/2021 Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor dan Dampak Digitalisasi Daerah dalam pemungutan PBB P-2 di Kota Bogor. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disertai kajian empiris sederhana dengan melakukan wawancara sederhana. Hasil penelitian terdapat penurunan pendapatan pajak melalui PBB P-2 di Kota Bogor namun terdapat peningkatan pada jumlah Nomor Objek Pajak (NOP), Kemudian perlunya pembinaan kepada tenaga kerja Bapenda Kota Bogor dalam memaksimalkan teknologi informasi dan telekomunikasi karena kecanggihan teknologi memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak, serta perlunya kekonsistenan dalam kinerjanya dalam pemungutan pajak secara digital. Hal ini perlu dipertimbangkan guna mengoptimalkan pertumbuhan pendapatan pajak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk membiayai pembangunan Kota Bogor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Analisis Hukum Peran Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Cianjur Raihan Nurwahidi; Ani Yumarni; Danu Suryani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 9 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i9.21465

Abstract

Indonesia sebagai Negara Hukum adalah ditampilaknnya peran hukum secara mendasar sebagai titik sentral dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Salah satu perwujudannya adalah Pilkada. Pilkada secara langsung dengan baik sebagaimana asas Pilkada yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dapat terlaksana berkat dukungan semua elemen masyarakat. Untuk mewujudkan adanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, maka petugas Kepolisian dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi dan perilaku terpuji sehingga bisa menjadi panutan di tengah masyarakat. oleh karena itu setiap anggota Polri harus selalu menyadari akan tugas-tugas dalam masyarakat. Untuk itu peran dan upaya Brimob dalam tubuh Kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam penelitian ini di khususkan pada Anggota Kompi 3 Batalyon B Pelopor Cipanas. potensi konflik akan terus ada, mengingat Pilkada melibatkan masyarakat luas dari berbagai golongan masyarakat tanpa memandang, status sosialnya. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya Brimob dalam mengatasi berbagai gangguan keamanan yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Pilkada.
Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi Aditya Dellis Tianto; Nurwati; Danu Suryani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 10 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i10.21664

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor fundamental. Namun, di berbagai wilayah termasuk Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, kesadaran hukum masih tergolong rendah akibat minimnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum. Penyuluhan hukum merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan penyuluhan hukum yang tepat serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Bojonggenteng. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang menelaah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan fakta sosial di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara dengan pihak kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyuluhan hukum yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat, melibatkan tokoh lokal, serta menggunakan metode komunikatif berbasis kebutuhan riil, memberikan hasil yang lebih efektif. Terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dan penurunan pelanggaran hukum ringan di wilayah yang aktif menerima penyuluhan. Namun, tantangan masih muncul, seperti keterbatasan tenaga penyuluh hukum dan rendahnya partisipasi awal masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu dirancang secara sistemik, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk menciptakan budaya hukum yang kuat dan berakar di tengah masyarakat.
Fungsionalisasi Hak Anak Atas Pendidikan dalam Rangka Kabupaten Bogor Layak Anak Arif Falah Minarko; Jacobus Jopie Gilalo; Danu Suryani
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 12 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i12.22044

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka anak putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bogor dalam empat tahun terakhir, sebagaimana tercermin dari fluktuasi Angka Partisipasi Murni (APM). Meskipun pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program pendidikan dan mencanangkan Kabupaten Layak Anak, pemenuhan hak anak atas pendidikan belum tercapai secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program wajib belajar sembilan tahun serta mengkaji fungsionalisasi dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bogor, serta dianalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah belum berjalan secara maksimal karena masih lemahnya sinergi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta terbatasnya regulasi khusus yang mengatur perlindungan hak anak atas pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih integratif, berbasis data, dan disertai penguatan regulasi serta pelatihan aparatur desa dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang substansial.
Kajian Yuridis Pembentukan Peraturan Desa sebagai Implementasi Otonomi Daerah Menurut Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Burhanudin; Nurwati; Danu Suryani
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 8 (2026): Karimah Tauhid (In Progress)
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i8.23808

Abstract

Permasalahan timbul ketika dalam penyusunan Perdes masih sering ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, seperti tidak adanya partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat ialah keterlibatan aktif masyarakat atau pihak berkepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunan peraturan perundang - undangan atau kebijakan hukum lainnya, Ketika proses legal drafting tidak melibatkan masyarakat, maka substansi aturan tersebut Cenderung bersifat elitis (dibuat oleh segelintir kelompok), Kurang mencerminkan realitas sosial, Sulit diterapkan secara efektif di lapangan. Peneltiian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan peraturan desa sebagai bentuk implementasi otonomi daerah. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas, teori dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan peraturan desa kewenangan pemerintah desa sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Desa merupakan bagian dari pelaksana otonomi daerah yang memiliki hak untuk membentuk peraturan desa sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat.
Co-Authors Aditya Dellis Tianto Arif Falah Minarko Arnold Michel Naftanael Hutasoit Burhanudin Muhammad Rizki Ramdhani Nurwati Raihan Nurwahidi Rizal Syamsul Ma’arif Saddam Husein Yumarni, Ani