<![CDATA[Peningkatan atensi publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis menjadi alasan kuat penelitian ini dilakukan, terlebih setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan keracunan siswa di beberapa daerah. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah berskala nasional tidak cukup dinilai dari efektivitas teknis distribusi makanan, tetapi juga dari tata kelola komunikasi publik yang responsif, transparan, dialogis, dan kooperatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen isu publik relasi pemerintahan dalam merespons pemberitaan keracunan siswa pada Program Makan Bergizi Gratis dengan menggunakan Teori Excellence . Penelitian berlandasan pada lima dimensi analitis, yaitu komunikasi dua arah simetris, posisi humas dalam proses pengambilan keputusan, pemindaian lingkungan, identifikasi publik strategis, serta kemampuan pemerintah mengelola isu sebelum berkembang menjadi krisis kepercayaan publik. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap pemberitaan media online, rilis resmi pemerintah, dokumen kebijakan, dan pernyataan publik lembaga terkait. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, interpretasi tematik, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil analisis menunjukkan bahwa respons pemerintah telah memperlihatkan sejumlah unsur manajemen isu, seperti standardisasi pelaporan, sertifikasi keamanan pangan, pembentukan gugus cepat tanggap, pengetatan inspeksi, dan komitmen pembenahan. Namun, dari perspektif Excellence , respons tersebut masih perlu diperkuat agar tidak berhenti pada klarifikasi satu arah, melainkan berkembang menjadi mekanisme dialogis yang membawa suara siswa, orang tua, sekolah, tenaga kesehatan, media, dan masyarakat digital ke dalam ruang pengambilan keputusan. Kontribusi artikel ini adalah menawarkan model evaluatif publik relasi pemerintahan yang lebih etis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik dalam pelaksanaan program strategis nasional.]]>
