Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Mawardi
STIT Al Ibrohimy Bangkalan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Islam : Studi Transformasi Sosial Dan Tantangan Regulasi Syariah: Utilization of Artificial Intelligence in Islamic Legal Dispute Resolution: A Study of Social Transformation and Challenges of Sharia Regulation Mawardi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6898

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam ranah hukum telah memasuki penyelesaian sengketa hukum Islam, termasuk perkara perceraian, nafkah, ?a??nah, dan kewarisan. Transformasi ini mendorong perubahan sosial berbasis digital sekaligus menimbulkan diskusi mengenai kesesuaian AI dengan Maqasid Syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran AI sebagai instrumen pendukung penyelesaian sengketa dengan pendekatan sistem Jasser Auda, yang menekankan keterbukaan, fleksibilitas, multidimensi, dan keterkaitan antar unsur hukum. Melalui metode library research dengan analisis normatif-sosiologis, penelitian ini menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan efektivitas proses peradilan melalui efisiensi waktu, akurasi analisis dokumen, dan dukungan pengambilan keputusan yang lebih objektif, sehingga sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Namun ditemukan pula tantangan berupa kekosongan regulasi syariah, bias algoritmik, persoalan etika, dan cultural lag antara perkembangan teknologi dan kesiapan otoritas hukum Islam. Penelitian menyimpulkan bahwa AI dapat diintegrasikan secara konstruktif dalam hukum keluarga Islam jika didukung standar etika teknologi syariah dan regulasi adaptif berbasis Maqasid Syariah.
Pola Hubungan Relasionalitas Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional Perspektif Antropologi Hukum: The Relational Relationship Pattern of Islamic Law, Customary Law, and National Law from a Legal Anthropology Perspective Mawardi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i4.8212

Abstract

Artikel ini mengkaji pola hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional di Indonesia melalui perspektif antropologi hukum. Dengan pendekatan interdisipliner, artikel ini menyoroti bagaimana ketiga sistem hukum ini saling berinteraksi, berbenturan, dan bertransformasi dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional bersifat relasional dan dinamis, bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik yang ada. Hukum Islam sering berperan dalam ranah privat, terutama dalam hal perkawinan, warisan, dan ekonomi syariah, sedangkan hukum adat lebih berfokus pada nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum nasional, di sisi lain, bersifat formal dan kodifikatif. Meskipun terdapat potensi konflik antara ketiga sistem hukum, mereka juga dapat hidup berdampingan dalam mekanisme koeksistensi dan kadang mengalami kooptasi, di mana norma-norma adat atau syariat diadopsi ke dalam sistem hukum negara. Artikel ini mengemukakan pentingnya pendekatan holistik dan inklusif dalam merumuskan kebijakan hukum nasional yang mampu mengakomodasi keberagaman hukum lokal dan nilai-nilai agama, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia.
Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Lembaga Legislatif: Legal Analysis of Violations of the Code of Ethics of Members of Legislative Institutions Hermawanto; Fauzan; Muh. Cendekiawan Ainul Haq; Ghaffar Ramdi; Mawardi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6916

Abstract

Pelanggaran terhadap kode etik oleh anggota lembaga legislatif merupakan isu krusial dalam sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Kode etik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas para anggotanya dalam menjalankan tugas mereka. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik oleh anggota legislatif dari perspektif hukum serta dampak hukum yang dapat timbul. Pembahasan meliputi dasar hukum kode etik, jenis pelanggaran, prosedur penanganan pelanggaran, serta konsekuensi hukum bagi anggota legislatif yang melanggar. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan praktik penegakan hukum di Indonesia.
Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan: Legal Analysis of the Role of the Constitutional Court in Testing Legislation Mawardi; Novia Mungawanah; Muchamad Taufiq; Arief Fahmi Lubis; Karman Jaya
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7141

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian perundang-undangan guna memastikan bahwa setiap regulasi yang berlaku tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu instrumen utama dalam menjalankan tugasnya adalah mekanisme judicial review, yang memungkinkan MK untuk menilai dan membatalkan undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalam judicial review, efektivitasnya dalam melindungi hak konstitusional warga negara, serta tantangan yang dihadapinya dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memainkan peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi di Indonesia, meskipun terdapat tantangan signifikan, seperti tekanan politik dan kontroversi terhadap beberapa putusan yang dikeluarkan. Studi ini menyoroti pentingnya menjaga independensi MK agar tetap mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi MK sebagai lembaga yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional dan penegakan hukum yang adil.
Eksistensi dan Implikasi Hukum Perda Tentang Larangan Penahanan Ijazah Karyawan dalam Sistem Hukum Tata Negara: The Existence and Legal Implications of Regional Regulations on the Prohibition of Withholding Employee Diplomas in the Constitutional Law System Mawardi; Prayudi Rahmatullah; Diana Pujiningsih; Edy Sony; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7550

Abstract

Fenomena penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan masih menjadi persoalan hukum yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dokumen ijazah, yang merupakan bukti resmi atas kualifikasi dan hak milik pribadi seseorang, kerap dijadikan jaminan kerja oleh pihak pemberi kerja, meskipun praktik tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiadaan regulasi nasional yang secara eksplisit melarang tindakan ini mengakibatkan munculnya kekosongan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak pekerja. Merespons situasi ini, sejumlah pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara tegas melarang praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Kehadiran Perda tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang lebih pasti di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Perda tersebut dalam sistem hukum tata negara Indonesia serta menganalisis dampak hukumnya terhadap jaminan hak pekerja. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa Perda merupakan bentuk implementasi prinsip otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus alat untuk menegaskan hak konstitusional warga negara atas rasa aman dan kepemilikan dokumen pribadi. Kendati demikian, efektivitas Perda ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pelaksanaan di lapangan dan sinkronisasi dengan peraturan nasional. Oleh karena itu, Perda ini dapat menjadi pijakan awal bagi reformasi regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kemanusiaan.
Co-Authors Arief Fahmi Lubis Diana Pujiningsih Edy Sony Fauzan Ghaffar Ramdi Heri Budianto Hermawanto Karman Jaya Muchamad Taufiq Muh. Cendekiawan Ainul Haq Novia Mungawanah Prayudi Rahmatullah