Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buletin Poltanesa Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Al Tasyri'iyyah Prosiding Seminar Nasional Sisfotek (Sistem Informasi dan Teknologi Informasi) West Science Law and Human Rights
Karman Jaya
Universitas Handayani Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Tinjauan Atas Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik di Media Massa Sufriaman; Muh. Fachrur Razy Mahka; Karman Jaya
Poltanesa Vol 23 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : P2M Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v23i2.2037

Abstract

Pemberitaan di media massa (pers) baik cetak maupun elektronik maupun media online merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Selain fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan dalam sajian pers hakikatnya adalah denyut kehidupan masyarakat dimana media informasi itu berada. Dari tampilan pers itulah sebagian wajah masyarakat, baik tingkat kemajuan maupun taraf berpikirnya itu kemudian dapat dicermati. penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya bersifat untuk mengungkap fakta hasil penelitian ini ditekankan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang gambaran sebenarnya dari objek yang diteliti. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatif doktrinal. dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau penelitian lapangan, yaitu dengan cara mencari dan menghimpun data, mengklasifikasikan data yang relevan dengan pencemaran nama baik melalui media massa baik media cetak maupun media online dan ditinjau dari perspektif yuridis yang terdapat dalam literatur-literatur kepustakaan, dalam upaya penyelesaian atas pemberitaan karya jurnalistik yang dianggap sebagai pencemaran nama baik sebenarnya dapat diselesaikan dengan mengefektifkan hak jawab yang merupakan hak dari objek pemberitaan melalui Dewan Pers.
Menelisik Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Kesusilaan Pada Putusan Nomor: 06-K/PM/III- 16/AL/I/2017 Karman Jaya; Sufriaman; Muhammad Halim
Poltanesa Vol 23 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : P2M Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51967/tanesa.v23i2.2043

Abstract

Pada perkara pidana dalam Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD wajib di selesaikan di lingkungan Peradilan Militer. Termasuk apabila seorang oknum prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana seperti tindakan asusila yang dapat mengganggu kehidupan Militer. Karena itu diperlukan adanya penegakan hukum yang seadil-adilnya seperti dalam hal ini Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Terhadap Seorang TNI yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi kasus Nomor : 06-K/PM III- 16/AL/I/2017) selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa sub masalah tentang Penerapan Hukum Pidana Materiil Menyatakan bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan pasal 281 ke 1 KUHP, serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim telah terpenuhi untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa. Namun putusan terdakwa hanya dijatuhi hukuman 3(tiga) Bulan penjara. Seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman maksimal yakni 2(dua) tahun delapan bulan penjara sesuai dengan yang di muat dalam pasal 281 ke 1 KUHP mengingat perbuatan terdakwa sudah terbukti dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap tindak Pidana Kesusilaan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus dengan aplikasi penelitian yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Evaluation of the Regional Head Age Limit Policy in Indonesia After the Supreme Court Decision Number 23 P / HUM / 2024 La Ode Purnama Hamid; Nabiel Fikril Islami; Karman Jaya
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 03 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i03.1119

Abstract

This study evaluates the regional head age limit policy in Indonesia following the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 through a normative juridical analysis. The age limit policy, governed by Law No. 10 of 2016, aims to ensure capable leadership by imposing a minimum age requirement for candidates. However, the Supreme Court's decision raises questions about the policy's alignment with constitutional principles of equality, non-discrimination, and democratic participation. The analysis examines statutory regulations, legal principles, and comparative insights from other democratic countries to understand the policy's rationale and implications. Findings highlight the need for a balanced approach that ensures legal consistency and promotes inclusive, effective regional governance. Recommendations include lowering the minimum age requirement, implementing a flexible age range, and incorporating empirical evidence to refine the policy, ensuring it serves the principles of justice, democratic participation, and effective governance.
Implikasi Kewenangan Mendagri Dalam Membatalkan Perda Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Karman Jaya; Firman Tongke
Prosiding SISFOTEK Vol 7 No 1 (2023): SISFOTEK VII 2023
Publisher : Ikatan Ahli Informatika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The basic problem of this research is how judges consider and the legal implications in decisions regarding the revocation of the Minister of Home Affairs' authority in canceling Regency/City Regional Regulations and this type of research uses a type of library research which is also called library research, namely research that emphasizes the source of information from legal books, journals and literature related or relevant to the object of study. The data sources for this research come from primary legal materials. This research comes from reading literature, including reading books, historical manuscripts, mass media reading sources and other reading sources. The results of this research show that the review of statutory regulations under the law is within the power of the Judiciary. This can be seen constitutionally that the Court Agung has the authority to review statutory regulations under the Law against this Law as a form of implementation of the mandate of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which replaces Law Number 4 of 2004 in Article 20 paragraph (2) stated, “The Supreme Court has the authority to: b. test the statutory regulations under the law against the law”. The existence of judicial review in a rule of law state is one of the conditions for the establishment of the rule of law itself, as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution.
Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Mahka, Muh Fachrur Razy; Karman Jaya; Mirfan; Asriyani Ismail
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 1, JUNE 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.40897

Abstract

This research describes the concept of diversion in Indonesia's children criminal justice system, with a focus on its implementation and the factors that encourage children to become involved in criminal offenses. The concept of family as the basic unit of society is considered, and children are regarded as a trust that requires protection and loving care. Diversion, as a transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to out of court, supports a rehabilitative and coaching approach This research uses Kuliatatif research by analyzing the data obtained from the research results, both from primary and secondary data Collecting data and information related to the object of this research, the author conducted research at the Gowa Police Office, South Sulawesi. The results showed that 55% of respondents supported the diversion approach, indicating a paradigm shift in the handling of children in conflict with the law. In addition, the study identified factors that encourage children to commit criminal offenses, including the role of family, environment, and social policy. The findings indicate the need for preventive approaches and appropriate interventions to avoid children engaging in dangerous and harmful behaviors. The results of this study provide insights for juvenile justice institutions and related parties in optimizing diversion as a more humane and effective way of dealing with children involved in criminal acts.
Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjiian jual beii Menurut KUH Perdata: Rights and Obligations of the Parties in a Sale and Purchase Agreement According to the Civil Code Christina Bagenda; Stelvia W. Noya; Karman Jaya; Aniek Tyaswati Wiji Lestari; Sri Murni
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6594

Abstract

Perjanjiian jual beii merupakan salah satu bentuk kontrak yang mengikat antara penjual dan pembeli, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam perjanjian ini, terdapat hak dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak, di mana penjual berhak menerima pembayaran atas barang yang diserahkan, sementara pembeli berhak atas jaminan kepemilikan dan kualitas barang tersebut. Selain itu, risiko dalam jua! beIijuga diatur dengan ketentuan yang berbeda-beda bergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan. Risiko pada barang tertentu, misalnya, dapat berpindah ke pembeli meskipun barang tersebut belum diserahkan, sesuai dengan Pasal 1460 KUH Perdata, meskipun ketentuan ini mengalami penyesuaian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963. Untuk barang tumpukan dan barang berdasarkan timbangan atau ukuran, risiko berpindah setelah barang tersebut dipisahkan atau diukur. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian jual beli. Dengan demikian, Perjanjiian jual beii yang mengatur hak, kewajiban, dan risiko berfungsi untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.
Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan: Legal Analysis of the Role of the Constitutional Court in Testing Legislation Mawardi; Novia Mungawanah; Muchamad Taufiq; Arief Fahmi Lubis; Karman Jaya
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7141

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian perundang-undangan guna memastikan bahwa setiap regulasi yang berlaku tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu instrumen utama dalam menjalankan tugasnya adalah mekanisme judicial review, yang memungkinkan MK untuk menilai dan membatalkan undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalam judicial review, efektivitasnya dalam melindungi hak konstitusional warga negara, serta tantangan yang dihadapinya dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memainkan peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi di Indonesia, meskipun terdapat tantangan signifikan, seperti tekanan politik dan kontroversi terhadap beberapa putusan yang dikeluarkan. Studi ini menyoroti pentingnya menjaga independensi MK agar tetap mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi MK sebagai lembaga yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional dan penegakan hukum yang adil.
Aspek Pidana dalam Penahanan Ijazah oleh Perusahaan Berdasarkan KUHP dan UU Ketenagakerjaan: Criminal Aspects of Withholding Diplomas by Companies Based on the Criminal Code and the Employment Law Madinah Mokobombang; Riadi Asra Rahmad; Yudi Krismen US; Aliman; Karman Jaya
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7820

Abstract

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan masih sering ditemukan dalam dunia kerja di Indonesia. Umumnya, hal ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan agar pekerja tidak mengundurkan diri secara sepihak atau melanggar perjanjian kerja. Meskipun dianggap lazim, praktik ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum, baik dari sisi pidana maupun ketenagakerjaan. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan menahan ijazah tanpa dasar yang sah dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum yang berpotensi sebagai bentuk penggelapan atau perampasan hak milik sebagaimana diatur dalam KUHP. Sementara itu, dari segi hukum ketenagakerjaan, tindakan tersebut bertentangan dengan asas perlindungan hak pekerja yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah keabsahan tindakan penahanan ijazah dalam hubungan kerja. Berdasarkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta yurisprudensi, disimpulkan bahwa tidak terdapat ketentuan hukum yang membenarkan praktik tersebut. Oleh karena itu, tindakan penahanan ijazah oleh perusahaan dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi dikenai sanksi pidana dan harus menjadi perhatian serius oleh aparat penegak hukum dan pengawas ketenagakerjaan.
Co-Authors Aliman Aniek Tyaswati Wiji Lestari Arief Fahmi Lubis Asriyani Ismail Christina Bagenda Firman Tongke La Ode Purnama Hamid Madinah Mokobombang Mahka, Muh Fachrur Razy Mawardi Mirfan Muchamad Taufiq Muhammad Halim Nabiel Fikril Islami Novia Mungawanah Riadi Asra Rahmad Sri Murni Stelvia W. Noya Sufriaman Yudi Krismen US