Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kebebasan Berserikat sebagai Prinsip Fundamental dalam Dinamika Hubungan Industrial di Indonesia Ilham Firmansyah; Rizqy Rahmansyah; Cindy Gracella Hutabarat; Rismanro Simatupang; Julius Caesar Transon Simorangkir
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Industrial Relations Studies Januari 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i1.6433

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the freedom of association as a fundamental right within industrial relations in Indonesia. It highlights the application of this right as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 21 of 2000 on Trade Unions/Labor Unions, and the ILO Convention No. 87 of 1948 on Freedom of Association and Protection of the Right to Organize. Using a normative juridical approach, this research examines the effectiveness of legal protection for workers against discriminatory practices such as union busting, which refers to systematic efforts by companies to obstruct the establishment or activities of labor unions. The results show that although the right to organize is legally guaranteed, its implementation remains weak due to inadequate law enforcement and unequal power relations between workers and employers. Therefore, stronger labor supervision, firm legal sanctions, and the empowerment of labor unions are required to realize fair and democratic industrial relations
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Atas Manipulasi Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rizqy Rahmansyah; Ilham Firmansyah; Bintang Alfina Wijayanti; Nanda Afaf Azzahra; Vivi Neiska Hendriana
Journal of Industrial Relations Studies Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Industrial Relations Studies Januari 2026
Publisher : DPPM Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jirs.v2i1.6437

Abstract

This study aims to examine the legal obligations of employers in implementing the Job Loss Guarantee Program (JKP) based on the provisions of applicable laws and regulations and analyze the form of legal protection for workers in cases of manipulation of BPJS Ketenagakerjaan participant data in the program. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach, through a review of legal regulations governing the implementation of the JKP Program and the protection of workers' rights against manipulation of BPJS Ketenagakerjaan participant data. The results of the study indicate that manipulation of participant data, such as changing the employment relationship status from termination of employment (PHK) to resignation, is a violation of workers' rights that can result in administrative and criminal sanctions. Legal protection for workers who are harmed can be achieved through administrative data correction, industrial relations dispute resolution, and criminal legal proceedings in the event of data falsification
PERAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi) Rizqy Rahmansyah; Ickbal Hofifi Bairuroh
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3020

Abstract

Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri masih cenderung ditangani melalui pemidanaan, meskipun rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan. Kondisi tersebut menempatkan Jaksa pada posisi strategis dalam menentukan arah penyelesaian perkara berdasarkan kewenangannya sebagai dominus litis. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi peran Jaksa sebagai dominus litis dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melalui rehabilitasi, hambatan pelaksanaannya, serta penerapan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa telah terlaksana melalui tahapan prapenuntutan dan penuntutan, meliputi penelitian dan penilaian perkara, pemenuhan persyaratan rehabilitasi, penyusunan nota pendapat, hingga ekspose dan persetujuan. Penerapannya masih relatif terbatas dan selektif terhadap perkara penyalahgunaan narkotika yang memenuhi persyaratan rehabilitasi. Hambatan utama terdapat pada aspek struktur hukum berupa keterbatasan kelembagaan serta sarana dan prasarana rehabilitasi, sedangkan substansi hukum relatif dapat diminimalkan melalui pedoman pelaksanaan dan budaya hukum masih menghadapi stigma masyarakat. Rehabilitasi tidak hanya ditujukan untuk mengatasi ketergantungan, tetapi juga mendukung pemulihan dan pengembalian fungsi sosial penyalahguna, sehingga penerapannya sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.