Articles
<![CDATA[Penerapan Konsep Komunikasi dalam Moderasi Beragama Untuk Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Kayukebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan ]]>
<![CDATA[Hufron]]>;
<![CDATA[M. Hidayatulloh]]>
<![CDATA[ Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51339/ittishol.v5i2.2208
<![CDATA[Hubungan antarumat beragama, dari waktu ke waktu selalu mengalami fluktuatif, kadang-kadang hidup rukun, damai dan sejahtera juga mengalami ketegangan horizontal dan konflik sosial. Desa kayukebek merupaka salah satu desa di kecamatan tutur kabupaten pasuruan yang memiliki masyarakat dengan campuran agama dan budaya yaitu islam dan hindu. Masyarakat yang pluralis ini berupaya selalu menjaga kerukunan dan keamanan bersama demi kesejahteraan masyarakat desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian deskriptif. Obek penelitian yaitu di Desa Kayukebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Subjek penelitian terdiri dari 1 tokoh agama islam, 1 tokoh agama hindu, 1 perangat desa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu pengelompokan data, reduksi data, interpretasidata dan verifikasi data. Uji keabsahan data menggunakan trianggulasi data dan cek member. Hasil penelitian yaitu komunikasi dalam moderasi beragama di desa Kayu kebebk dilakukan melalui komunikasi dalam kegiatan budaya, komunikasi dalam menjaga keamanan desa, komunikasi dalam kegiatan kerja bakti, komunikasi dalam kegiatan PHBN. Kerukunan umat beragama menjadi aspek yang pokok untuk aktivitas hidup bermasyarakat sehingga membangun masyarakat yang berbudaya dan toleran serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan. ]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Efisiensi dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS: Implikasinya pada Mutu Pendidikan ]]>
<![CDATA[Khoirul Anwar]]>;
<![CDATA[M. Darul Fathoni]]>;
<![CDATA[Hufron]]>
<![CDATA[ Akademika: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 6 No. 2 (2024): Akademika: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51339/akademika.v6i2.3568
<![CDATA[Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, terutama di wilayah pedesaan dengan sumber daya terbatas. Namun, efektivitas program ini seringkali terkendala oleh kurangnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS di MIS Miftahul Ulum Taman serta dampaknya terhadap mutu pendidikan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di MIS Miftahul Ulum melibatkan perencanaan terstruktur melalui Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM), penggunaan aplikasi teknologi, serta monitoring dan evaluasi berkala. Dampak positif meliputi peningkatan fasilitas pendidikan, kompetensi guru, dan prestasi siswa, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti gangguan server dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana BOS yang efisien dan transparan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan, serta memberikan wawasan praktis dan teoretis untuk optimalisasi kebijakan pendidikan di madrasah serupa.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HAK BAGI PEKERJA AKIBAT MENGUNDURKAN DIRI ]]>
<![CDATA[Kaharudin Putra Samudra]]>;
<![CDATA[Hufron]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16202
<![CDATA[Riset bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perlindungan hukum kepada hak-hak karyawan setelah PHK karena pengunduran diri, serta teknik yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa hak bagi karyawan yang diberhentikan karena pengunduran diri. Pendekatan undang-undang, pendekatan kasus,s serta pendekatan konseptual, ialah pendekatan yang dipakai. Riset hukum normatif ialah metode riset untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum buat menjawab permasalahan hukum yang ada saat ini, riset jenis ini dilakukan dalam bidang hukum. Untuk mengidentifikasi solusi atas tantangan hukum yang sedang dihadapi, dilakukan riset hukum normatif. Dari riset bisa disimpulkan kalau pengusaha diberikan haknya berupa uang santunan dan uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal154A ayat (1) huruf i UU No. 6/2023 jo Pasal 36 huruf i jo Pasal 50 PP No. 35/2021. Perlindungan hukum ini diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK melalui mekanisme pengunduran diri. Perihal ini dilaksanakan buat mencegah isu dan permintaan ganti rugi pesangon, yang dianggap sebagai hak pekerja, sesudah keputusan dibuat. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh, Mengundurkan Diri]]>
<![CDATA[Pendampingan Masyarakat dalam Memahami Agama Islam melalui Strategi Dakwah Persuasif di Desa Kayukebek ]]>
<![CDATA[Hufron]]>;
<![CDATA[Ahmad Muthohar]]>;
<![CDATA[Khoirul Anwar]]>;
<![CDATA[Endang Tyasmaning]]>
<![CDATA[ Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2021): KHIDMATUNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.794 KB)
|
DOI: 10.51339/khidmatuna.v2i1.243
<![CDATA[Lingkungan dan suasana pedesaan yang tentram tentunya juga memengaruhi perilaku dan sifat masyarakat. Kerukunan dan toleransi antar ummat beragama sangat terjaga dengan baik. Hampir tidak pernah ada gesekan yang terjadi antara umat Islam dan Hindu selama ini. Hal itu juga merupakan salah satu faktor yang membuat dakwah islam bisa dengan tenang disebarkan dan diterima oleh banyak orang.Para Dai di Desa Kayukebek menggunakan cara-cara yang persuasif untuk menyebarkan dakwah islam, sehingga masyarakat awam dapat dengan nyaman memperoleh ilmu. Strategi dakwah di desa Kayukebek tidak pernah menggunakan cara-cara yang ‘kasar’ dan kaku untuk berdakwah. Yang mana jika hal itu dilakukan, masyarakat awam akan menghindar dan pada akhirnya akan semakin sulit untuk dirangkul hal tersebut termasuk dari salah satu cara dakwah persuasif. Dakwah persuasif perlu diperhatikan prinsip-prinsip dakwah persuasif yaitu qaulan layyinan, qaulan sadidan, qaulan maysuran, qaulan baligha, qulan ma’rufa, qaulan karima dan tahapan perubahan mad’u yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka.]]>
<![CDATA[Saat Usia Jadi Batas: Kepastian Hukum dalam Aturan Pensiun ]]>
<![CDATA[Christina, Leona Flentje]]>;
<![CDATA[Hufron]]>
<![CDATA[ Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Era Digital Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59066/jel.v4i2.1237
<![CDATA[The objective of this study is to analyze the regulatory aspects of the retirement age limit for workers in Indonesia by examining the existing legal framework from a juridical perspective, particularly in relation to legal certainty based on the normative structure of prevailing laws and regulations. Although numerous studies have been conducted on retirement age, most of them focus primarily on the fulfillment of workers' rights after retirement. This study specifically concentrates on the legal basis for determining the retirement age, especially in situations where such provisions are not stipulated in the Company Regulations (CR) or Collective Labor Agreements (CLA). These provisions serve as normative instruments that function as the legal foundation for the implementation of employment relationships. The study adopts a case study approach, analyzed through the lens of the legal certainty theory. To strengthen the analytical framework, supporting concepts such as retirement and termination of employment are also discussed. The combination of these theories and concepts aims to establish a normative foundation for formulating retirement age policies that provide legal certainty for workers. The absence of explicit regulations regarding retirement age in the Labor Law has the potential to create legal uncertainty. Therefore, a clear stipulation of the retirement age is a crucial instrument to enhance legal protection, ensure industrial relations stability, and minimize labor disputes.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pemilik Identitas Kependudukan Digital ]]>
<![CDATA[Rizky Dwi Priyantiwi]]>;
<![CDATA[Hufron]]>
<![CDATA[ JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 9 No 2 (2025): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justitia.v9i2.27113
<![CDATA[Personal data is a person's privacy right that must be protected from various aspects of life. Many people are deceived regarding falsified electronic ID cards, both data falsification and falsification using other people's data. The state is obliged based on its constitutional rights to provide legal protection for various aspects of the lives of Indonesian citizens. The purpose of this study is to determine and analyze the urgency of legal protection for personal data of digital population identity owners as a privacy right in Indonesia and to determine and analyze the concept of legal protection for personal data of digital population identity owners as a privacy right in Indonesia. This type of research is normative legal research. The results of the study obtained that the urgency of legal protection for personal data of digital population identity owners (Digital ID Cards) includes protecting privacy rights and human rights, preventing misuse of personal data, building a safe and trusted digital ecosystem, impacts on social life and diversity, and ensuring legal certainty. The concept of legal protection for digital population identity holders (Digital ID Cards) is by implementing Law Number 11 of 2020 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 20 of 2016 concerning Personal Data Protection in Electronic Systems, regulation of personal data protection in sectors, supervision and sanctions, public awareness campaigns, development of data security frameworks, and international cooperation.]]>
<![CDATA[Application of the Principle of Separate Legal Entity in relation to the Responsibility of the Beneficial Owner for Unlawful Acts Committed by a Limited Liability Company ]]>
<![CDATA[Muhammad Raihan Putra Setiawan]]>;
<![CDATA[Hufron]]>
<![CDATA[ International Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 2 No. 3 (2024): International Journal of Social Sciences and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/ijssh.v2i3.1503
<![CDATA[The purpose of this study is to find out how to apply the principle of separation of legal entities (separate legal entity) in relation to the responsibility of beneficial owners for unlawful acts committed by limited liability companies. This research employs a normative juridical method, utilizing both a statutory approach and a conceptual approach. Beneficial owners who use a LLC as a tool to carry out illegal activities or harm other parties have caused various legal problems. In many cases, beneficial owners use layers of ownership to hide their identities, making it difficult for aggrieved third parties to pursue legal liability. This creates injustice and casts doubt on the principles of accountability and fairness in corporate law. The results of this study show that Beneficial Owners are usually not held personally accountable for the company's actions. However, there are important exceptions to this principle. One of the exceptions that allows Beneficial Owners to be held accountable is through the doctrine of piercing the corporate veil. This doctrine applies in situations where the separation between the company and its owners (including the Beneficial Owner) is ignored, especially if there is evidence that the company is being used as a tool to commit unlawful or fraudulent acts. If the company is proven to be used for illegal personal gain, such as embezzlement, money laundering, or evading legal obligations, the legal authority may pursue personal liability against the Beneficial Owner.]]>
<![CDATA[The Urgency of Enacting Legislation on Asset Forfeiture from Corruption Crimes ]]>
<![CDATA[Johanes Alfredo Hutajulu]]>;
<![CDATA[Hufron]]>
<![CDATA[ International Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 1 (2025): International Journal of Social Sciences and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/ijssh.v3i1.1507
<![CDATA[Technological developments and globalization also contribute to the complexity of corruption crimes. Information and communication technology allows corrupt actors to hide their traces more sophisticatedly, making it difficult to investigate and enforce the law. As a concrete step in supporting the confiscation of assets resulting from criminal acts, there is a discourse to specifically regulate the confiscation of assets through a separate law. As a concrete step in supporting the confiscation of assets resulting from criminal acts, there is a discourse to specifically regulate the confiscation of assets through a separate law. This study aims to find out how urgent it is to establish a law on the confiscation of assets resulting from corruption crimes. This study use a normative juridical research method using a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study show that the establishment of a law on the confiscation of assets resulting from corruption crimes is an indispensable step in Indonesia considering the complexity and wide impact of corruption crimes. Corruption not only harms the country's finances but also reduces public trust and hinders economic development. The implementation of the asset forfeiture law cannot run effectively without the active role of supervisory and law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission (CEC), the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (FTRAC), and the Prosecutor's Office. These institutions play a role in tracking, supervising, and implementing the confiscation of assets derived from corruption crimes.]]>
<![CDATA[Enforcement Of Administrative Sanctions For Violations Relates To Health Care Advertising And Publication ]]>
<![CDATA[Aisyah Rahman Puspita]]>;
<![CDATA[Hufron]]>
<![CDATA[ International Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 1 (2025): International Journal of Social Sciences and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55681/ijssh.v3i1.1508
<![CDATA[This research aims to understand the enforcement of administrative sanctions related to health promotion in Indonesia. This research is motivated by the increasing number of cases of the spread of misleading health information in the digital era, which can be detrimental to society, one of which is excessive claims made on TV broadcasts. These clinics are the White Herbal Clinic (aired on Jak TV), Zona Therapy Clinic (Elshinta TV and Jak TV) and Tramedica Clinic (Jak TV). Other violations in the advertisement include excessive claims that they are able to cure various types of diseases just by following therapy and consuming the medicine provided, using healing methods through herbs or medicines and actions whose benefits and safety have not been proven, apart from that it also presents testimonials from patients that appear to be If you managed to recover after following therapy and taking certain herbal medicines. It is clear that this case violates the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1787/MENKES/PER/XII/2010. The method used in this research is normative juridical with a conceptual approach and analysis of applicable laws and regulations. The research results show that enforcing administrative sanctions against health service advertisements and publications requires synergy between various related agencies, such as the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM), the Ministry of Health, and law enforcement officials. Coordination between these institutions is needed to overcome the challenges of monitoring health information, especially on digital platforms, as well as providing strict sanctions against perpetrators who are proven to have violated them. In addition, this research also found that public education about consumer rights in the health sector is an important key in creating safe and responsible health advertising and promotion.]]>
