Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.696
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review Akademika: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Ittishol : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Evidence Of Law Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan International Journal of Social Sciences and Humanities
Hufron
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Sosialisasi Anti Narkoba di SMA Islam Yakin Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan Hufron; Gatut Setiadi; Rindra Risdiantoro; Khoirul Anwar
Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): Khidmatuna: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51339/khidmatuna.v4i2.1103

Abstract

Masa remaja merupakan suatu masa yang penuh dengan tantangan dan dinamika, yang dapat berdampak pada munculnya perilaku negatif pada diri remaja. Bentuk perilaku negatif pada remaja yaitu penggunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Tutur. Diperlukan edukasi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba melaui lembaga pendidikan formal. Salah satu lembaga pendidikan formal yang mempunyai banyak jumlah siswa yaitu SMA Yakin Tutur. Pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi anti narkoba ini dilakukan dengan tujuan yaitu 1) mendeskripsikan proses sosialisasi anti narkoba di SMA Yakin Tutur dan 2) menjelaskan hasil sosialisasi anti narkoba di SMA Yakin Tutur. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu sosialisasi, dengan teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di SMA Yakin Tutur dilakukan melalui proses yaitu koordinasi ketua MUI bersama Forkopimcam Kecamatan Tutur, pembentukan tim teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh MUI Kecamatan Tutur, koordinasi tim dengan sekolah tentang teknis pelaksanaan, evaluasi sebelum pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi setelah pelaksanaan, 2) Kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di SMA Yakin Tutur dapat meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai jenis-jenis narkotika, bahaya dari penyalahgunaan narkoba dari aspek fisik, psikis, pendidikan, sosial dan ekonomi serta siswa memahami cara pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.
Pendampingan Pembelajaran Membaca Al-Qur’an dengan Metode Qiroati di TPQ Roudlotus Salam 2 Umpakrejo Jabung Setiadi, Gatut; Hufron; Rindra Risdiantoro; Moh. Mofid; Aufa Husna; Luluk Kurniawati
Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Khidmatuna: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51339/khidmatuna.v5i1.1593

Abstract

Pendampingan pembelajaran membaca Al-qur’an di TPQ Roudlotus Salam 2 di maksudkan untuk membantu meringankan tenaga pendidik, berdasarkan hasil observasi sebelum dilaksanakannya KKN (Kuliah Kerja Nyata) di dusun tersebut, tenaga pendidik di TPQ Roudlotus salam 2 memiliki masalah kekurangan SDM tenaga pengajar di lembaga tersebut. TPQ Roudlotus Salam 2, merupakan lembaga Non formal yang mempelajari tentang cara membaca Al-qur’an dengan menggunakan Metode Qiro’ati, Metode Qiroati adalah suatu model dalam belajar membaca Al Quran yang secara langsung (tanpa dieja) dan menggunakan atau menerapkan pembiasaan membaca tartil sesuai dengan kaidah tajwid. dan di lanjut dengan pembelajaran ghorib(cara membaca Ayat yang tidak biasa dalam Al-Qur’an, seperti Imalah, Isymam, Saktah, dan lain sebagainya)dan Madrasah diniyah atau Madin(lembaga pendidikan yang keseluruhan mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama Islam yang memungkinkan peserta didiknya menguasai materi ilmu agama secara baik dikarenakan padat dan lengkapnya materi ilmu agama yang disajikan) . TPQ Roudlotus Salam 2 berdiri sejak tahun 2012 oleh bapak Suriyat, selaku kepala TPQ di lembaga tersebut. TPQ Roudlotus Salam 2 bertempat di Dusun Umpakrejo Rt. Rw. kecamatan Jabung kabupaten Malang.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR Insania; Hufron
COURT REVIEW Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i04.1572

Abstract

Komite Pelayaran Gabungan (Joint Shipping Committee), yang merupakan bagian dari Indonesia, mengawasi urusan maritim di benua Pasifik, India, dan Asia, termasuk Australia, sehingga membantu memfasilitasi pernikahan lintas batas. Di bidang Maritim Indonesia, Anda mungkin menemukan banyak sekali peluang, baik secara biologis maupun lainnya. Prinsip dasar di balik Surat Persetujuan Berlayar adalah bahwa seseorang dapat memenuhi tanggung jawabnya, menjaga integritasnya sendiri, dan menjaga integritas mereka yang terlibat dalam industri pelayaran. Selain kelaikan kapal, persyaratan tambahan surat izin pelayaran antara lain pembayaran biaya pelabuhan oleh kapal dan jasa pengawasan terkait keselamatan dan keamanan pelayaran. Penelitian ini mendalami pemeriksaan pendahuluan atau awal (vooronderzoek), fokus pada pencarian dan pengumpulan. Oleh karena itu, detektif memeriksa tempat tinggal tersangka dan menyita produk dan bahan terkait kejahatan untuk mengumpulkan bukti. Pasal 211 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengatur sahnya mencari kebenaran dan menjelaskan perbuatan pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik ​​lainnya bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan penyidikan khusus berdasarkan Pasal 282 ayat 1 UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang sama kepada pegawai negeri yang mempunyai tugas terkait pelayaran. Sebagaimana disebutkan dalam pasal ini, personel TNI dan AL merupakan penyidik ​​berdasarkan batasan undang-undang. Meski TNI Angkatan Laut mempunyai otonomi penyidikan total, namun penyidik ​​Polri tetap mengkoordinasikan dan memantau penyidikan transportasi laut PPNS. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan bahan pustaka.
PROSEDUR PENGAJUAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN CERAI TALAK TERKAIT DENGAN PEMELIHARAAN ANAK YANG TIDAK DIBAYAR OLEH MANTAN SUAMI Cahyani, Ridha Nur; Hufron
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i05.1585

Abstract

Adanya permohonan penerapan surat cerai yang melibatkan biaya tunjangan anak yang belum dibayar oleh mantan suami menjadi pemicu penelitian ini. Mengingat mantan suami tidak bertanggung jawab membayar tunjangan anak, maka dalam artikel ini akan dibahas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan putusan talak talak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. Ketua Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan peringatan resmi (aanmaning) kepada pihak yang kalah, yang mengharuskan mereka untuk mematuhi keputusan tersebut dalam waktu 8 hari. Ketua pengadilan negeri dapat mengeluarkan perintah penyitaan eksekusi apabila pihak yang kalah tidak mau memenuhi panggilan dan dengan sukarela tidak melaksanakan putusan. Secara umum, proses peradilan berlangsung mudah, efisien, dan murah. Namun, banyak waktu dan uang yang terbuang untuk prosedur peradilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (mediasi) adalah suatu proses yang mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu gugatan untuk mencoba menyelesaikan konflik tanpa menggunakan litigasi baru. Mediasi dapat dilanjutkan setelah pengadilan memutuskan suatu permasalahan, dan keputusan tersebut akan tetap berlaku tanpa batas waktu.
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DARI ANGGOTA TNI AKTIF DITINJAU DARI SEGI HUKUM Pramesti, Adella Anggia; Hufron
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i05.1586

Abstract

Persoalan baru pun muncul akibat pemilihan pejabat kepala daerah dalam rangka koordinasi Pilkada Serentak 2024. Salah satu persoalannya adalah pengangkatan anggota aktif TNI pada posisi tersebut. Baik proses pemilu maupun jabatan yang dijabat dinilai kurang memenuhi prinsip demokrasi. Pembatasan peraturan perundang-undangan dan status pasukan TNI yang dikerahkan di lapangan, keduanya dinilai melanggar UU TNI. Masyarakat terkena dampak negatif dari hal ini. Oleh karena itu, protokol penunjukan pejabat TNI sebagai kepala daerah sementara harus dipatuhi secara ketat. Mencari tahu bagaimana anggota TNI aktif dipilih sebagai pemimpin sementara daerah adalah tujuan utama penelitian ini. Penelitian kepustakaan merupakan pendekatan standar bagi kajian hukum normatif seperti ini. Metodologi yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Persoalan muncul ketika pos-pos tersebut tidak diisi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, meskipun TNI/POLRI tidak berwenang melakukan pekerjaan rutin masyarakat untuk menjaga perlindungan dan keamanan masyarakat. Menurut UU 34/2004, anggota TNI tidak diperbolehkan menduduki jabatan kepala daerah sebelum pensiun atau mengundurkan diri. Dalam PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pencalonan Anggota Aktif dimungkinkan dengan mengacu pada asas kepastian dan Lex superior derogate legi infraori. Aturan penataan tidak mengikuti standar yang sah.
RELASI NEGARA DAN AGAMA Hufron
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 1 No 1 (2017): July
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.983 KB) | DOI: 10.25139/lex.v1i1.234

Abstract

Basically the normative judical of the State Administration System of the Republic of Indonesia after the amandement of the 1945 Constitution relating to the regulation of the relationship between the State and Religion is sufficient and meaningful, beginning in the Preamble to the 1945 Constitution, and the articles in the body, starting Article 9, Article 22 D, Article 24 Paragraph (2), Article 28E Paragraph (1), Article 28J Paragraph (2), Article 31 Paragraph (3) and (5) of the 1945 Constitution. At the practical level, the dynamics of State and Religious Relation Post-Change of 1945 Constitution shows a more dynamic relationship and harmonious, the existence of symbiotic-mutualism between the role of the Government of Indonesia and Religion in realizing the goals of the state government as stated in the Preamble of the 1945 Constitution. This is proven factually in the Indonesian constitutional practice there are various laws and regulations that base or adopt the values of the substance of Islam. Such as Marriage Law, Zakat Law, Religious Judicature Law, Wakaf Law, Haj Administration Law, Sharia Banking Law, State Sharia Securities Law and the birth of various Regional Regulations (Perda) based on Shariah (qonun) in the current era of regional autonomy Keywords:  Religion, State, State System
Sudut Pandang Pendidikan Islam Terhadap Desa Kayukebek Sebagai Desa Moderasi Beragama Hufron
Akademika: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 5 No. 2 (2023): Akademika: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Publisher : Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas peran penting moderasi beragama yang dilihat melalui prospektif pendidikan agama Islam. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dengan sumber data kajian kepustakaan. Adapun teknik analisis data adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa moderasi beragama mengacu pada pendekatan seimbang dalam pemahaman dan praktik ajaran agama, dengan tujuan toleransi, harmoni, dan keragaman masyarakat.Pendidikan agama Islam yang moderat mencakup pembelajaran nilai inklusif, penekanan pada nilai universal, dialog antar agama, dan penghargaan terhadap keberagaman untuk mencegah ekstremisme, mengajarkan nilai kemanusiaan, dan membantu pelajar beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip agama dengan pendidik dan lembaga pendidikan yang mempromosikan sikap moderat. Sehingga ajaran agama sebagai sumber kedamaian dan persatuan masyarakat dapat menciptakan pemahaman tentang makna agama yang menghargai perbedaan.. Hal ini dibuktikan studi kasus di Desa kayukebek dengan harmoni beragama dan kerukunan di Indonesia yang dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi masyarakat lain.
Legalitas Penerbitan Akta Kelahiran Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Fitri, Ervina; Hufron
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i3.382

Abstract

This study aims to analyze the legality of issuing birth certificates for children born out of unregistered marriages, this study uses normative juridical research methods, and uses literature that is relevant to the study of making child birth certificates for unregistered marriages. The main legal basis comes from statutory regulations, and the secondary legal basis is in the form of literature, documents, opinions of legal experts. This is also related to the legality of issuing birth certificates for children born from unregistered marriages. The results of this study are related to the making of birth certificates for children born out of marriage which are not recorded through a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) which refers to Permendagri No. 9 of 2016. Birth certificates for children born without marriage registration that are not listed on the Family Card are only recorded as children of a mother. Through this research, it is hoped that it can provide a better understanding of the legality of issuing birth certificates for children resulting from marriages that are not legally registered. The results of this research can make an important contribution to the development of more inclusive legal policies and better protection of children's rights.
Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik dan Non Fisik Dalam Menjalankan Tugas Profesi Sholihuddin Anzalil Haq, Ahmad; Hufron
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i3.390

Abstract

The purpose of this study is to find out what are the forms of physical and non-physical violence against journalists in carrying out professional duties and also to find out the forms of legal protection for journalists against physical and non-physical acts of violence in carrying out professional duties such as preventive protection and efforts to overcome problems about physical violence experienced by journalists in carrying out their duties. The type used in this study is normative legal research (normative legal reaserch), and uses several approaches, namely the statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and. The results of this study show the forms of violence that are often experienced by journalists Where the violence is classified as physical and non-physical violence and there are also several forms of protection of journalists in carrying out their professional duties.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA DI INDONESIA ATAS HAK POKOKNYA Sihasale, Giovanni Gianini; Setyadji, Sri; Hufron
INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review Vol. 2 No. 1 (2021): January
Publisher : INSPIREE & DPE Universitas Pahlawan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53905/inspiree.v2i1.28

Abstract

The purpose of the study. Revealing the legal protection of football players as workers in the football "industry" and as a worker / laborer for a club, so that the Manpower Law can be applied. Materials and methods. This research uses a juridical-normative approach which is expected to provide more understanding to the players in the world of sports, especially in the field of football in Indonesia. Results. The fact is that soccer players, as workers or laborers, still have not got the rights they should receive, and also most of them still do not understand or do not really understand the contents of the contracts they have signed. Conclusions. A bright spot where PSSI as the parent of national football has made changes by forming the NDRC where its task is to resolve disputes between players and football clubs.
Co-Authors Ahmad Muthohar Aisyah Rahman Puspita Aufa Husna Cahyani, Ridha Nur Christina, Leona Flentje Endang Tyasmaning Fitri, Ervina Gatut Setiadi Insania Johanes Alfredo Hutajulu Kaharudin Putra Samudra KHOIRUL ANWAR Luluk Kurniawati M. Darul Fathoni M. Hidayatulloh Moh. Mofid Muhammad Raihan Putra Setiawan Pramesti, Adella Anggia Rindra Risdiantoro Rizky Dwi Priyantiwi Setyadji, Sri Sholihuddin Anzalil Haq, Ahmad Sihasale, Giovanni Gianini