Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.644
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta ZAD Al-Mufassirin QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies HUMANISMA : Journal of Gender Studies Jurnal Lektur Keagamaan Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Hadits dan Tafsir Journal of Religious Policy Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan
Parwanto, Wendi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal of Religious Policy

 1 
INTERPRETASI DAN KONTEKSTUALISASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PEMBOIKOTAN PRODUK ISRAEL DI INDONESIA Parwanto, Wendi
Journal of Religious Policy Vol. 3 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v3i1.67

Abstract

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang pemboikotan produk Israel di Indonesia telah memunculkan respon positif dan negatif, sehingga memunculkan implikasi dan konsekuensi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menjelaskan arah dan sasaran fatwa; 2) menjelaskan implikasi dari fatwa tersebut; dan 3) implementasi fatwa tersebut dalam konteks sosial dan individu. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data primer untuk penelitian ini adalah fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan argumen para tokoh MUI di media sosial. Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Arah dan sasaran fatwa MUI secara khusus ditujukan kepada masyarakat Indonesia, baik dalam konteks sosial maupun individu, sektoral dan penjualan. Namun, secara umum, sasaran fatwa tersebut dapat berlaku di semua negara sesuai dengan kesadaran masyarakat masing-masing. 2) pengesahan fatwa MUI tersebut berimplikasi pada penjual, pekerja, dan pembeli; dan 3) implementasi fatwa tersebut dalam konteks sosial adalah perlu diterapkan dengan penuh kesadaran untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian dalam konteks individu, terdapat pilihan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan fatwa tersebut atau tidak, karena yang terpenting adalah mendahulukan kewajiban primer dari pada kewajiban sekunder.  
SIMBOLISASI MODERASI BERAGAMA: KAJIAN ATAS SIMBOL DAN KEBIJAKAN PAKAIAN BATIK MODERASI BERAGAMA KEMENTERIAN AGAMA RI Parwanto, Wendi
Journal of Religious Policy Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v2i1.22

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dilematisasi dan promblematika kebijakan baju batik moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama RI. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan teknik dokumentasi, yakni mengumpulkan data-data dari sumber-sumber otoritatif baik website resmi Kemenag atau website lainnya yang membahas tentang batik moderasi Kementerian Agama RI. Kesimpulan artikel ini menjelaskan Pertama, dari aspek simbol, dengan mengakomodir simbol-simbol semua agama, maka secara orientasi batik ini dibuat sebagai upaya peneguhan semangat moderasi beragama, khususnya bagi para ASN di lingkungan Kementerian Agama. Namun, di sisi lain, karena simbol-simbol agama tersebut di satukan dalam satu produk (pakaian), maka ini yang memicu perdebatan, khususnya dari perspektif agama mayoritas (Islam) dan perspektif sosial. Kedua, sebagai sebuah kebijakan yang kontributif, paling tidak memenuhi empat kriteria, yakni; 1) Tidak kontradiktif dan problematik, 2) Tidak multitafsir, 3) Memiliki konsistensi; dan 4) Oprasional atau dapat diterapkan. Maka kebijakan batik moderasi agama ini belum sepenuhnya mengakomodir kriteria-kriteria tersebut. Hal ini bukan berarti kebijakan ini tidak memiliki signifikansi yang jelas, namun masih menunggu penjelasan dan ulasan dari pihak Kementerian Agama RI tentang tujuan dan keberlangsungan regulasi ini.
KEBIJAKAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA: STUDI ATAS KEBERADAAN, PELUANG DAN TANTANGAN SERTA TAWARAN KEBIJAKAN KE DEPAN Parwanto, Wendi; Parayogi, Osman; Antika, Yuliana
Journal of Religious Policy Vol. 4 No. 1 (2025): Januari-Juni 2025
Publisher : The Ministry of Religious Affairs, The Republic of  Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/repo.v4i1.90

Abstract

Studi tentang kebijakan moderasi beragama telah dilakukan oleh para peneliti. Terutama berkaitan dengan program-program moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI. Namun, saat ini, kajian tentang keberadaan, peluang dan tantangan serta tawaran kebijakan masa mendatang masih belum banyak dilakukan. Maka perlu studi lebih lanjut. Jenis kajian ini adalah studi kepustakaan dengan metode deskriptif analisis. Kesimpulan dari studi ini menjelaskan bahawa: Pertama, keberadaan konsep moderasi beragama di Indonesia tidak terlepas dari lembaga-lembaga yang, termasuk Kementerian Agama. Konsep ini akan terus berevoasi dengan berbagai alemen di dalamnya, termasuk lembaga, program dan tokoh-tokoh. Kedua, peluang implementasi kebijakan moderasi beragama secara garis besar bisa dilakukan dengan 1) Program-program inovatif dan 2) kolaborasi antar lembaga. Ketiga, tantangan implementasi kebijakan moderasi beragama di Indonesia adalah kontra dari para kaum atau kelompok konservatif yang berpikir rigit dan menganggap konsep moderasi bisa mengancam keyakinan mereka. Keempat, dampak keberadaan moderasi beragama di Indonesia ada dua, yakni: 1) Lokal dan nasional dan 2) individual dan komunal. Kelima, opsi kebijakan untuk memperkuat konsep moderasi beragama di Indonesia bisa dilakukan dengan cara: 1) Menguatkan dan menginovasi melalui jalur pendidikan, amisalnya dengan re-desaign kurikulum atau menerapkan pembelajaran moral agama yang kontekstual, khususnya bagi sekolah atau perguruan tinggi di bawah administratif Kementerian Agama; 2) Kolaborasi antar lembaga pemerintah pusat, daerah dan organisasi lainnya; dan 3) dukungan regulasi.
Co-Authors 'Afifah, Farida Nur Antika, Yuliana Aydin, Muhammed Danoso, Isaac Desi Wahyuni Engku Alwi, Engku Ahmad Zaki Fahm, AbdulGafar Olawale Gonçalves, Maria Carolina Huda, Dwi Sakti Muhammad Husnaini, Ica Fauziah Jannah, Qory Fasdatul Jannah Khaliq, Muhammad Nur Lika, Lika Mahmud Arif Parayogi, Osman Putra, Hepni Rahman, Ali Rassool, Goolam Hussein Reichling, Rukayyah Riyani Riyani Riyani Rizki, Meisya Anggraini Sulaiman Sulaiman Taufik Akbar Udi Yuliarto Wijaya, Diaz Ataya Larsen