Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

Perbandingan Kebijakan Perspektif Kesetaraan Gender Indonesia dan Thailand Partisipasi Masyarakat Dalam Kesetaraan Gender Untuk Membuat Perspektif Kebijakan Pemerintahan di Indonesia dan Thailand Yazidi, Medina; Ramdani, Rachmat; Rifai, Maulana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Masyarakat menjadi unsur penting bagi suatu Negara yang dikuasai oleh pemangku kebijakan. Oleh karena itu,peran dan fungsi serta keberadaan masyarakat menjadi tolak ukur bagi pemangku kekuasaan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan. Partisipasi Masyarakat akan paham dan kebutuhan masyarakat dibatasi dengan tingkatan kesetaraan gender yang dinilai kurang merata,maksimal di dalam kubu pemerintahan atau diluar pemerintahan. Hal itu menjadi titik perhatian pemerintah untuk menangani persoalan yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan sendiri sebagai unsur terpenting dalam suatu Negara.  Sehingga pemerintah menilai dan mempertimbangkan bahwa perlunya tindakan yang bersifat essensial sehingga menjadi elektabilitas pemerintah itu sendiri. Menjadikan studi banding Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Thailand mengenai perspektif kebijakan kesetaraan gender tentu berangkat dari problem atau masalah yang terjadi di Negara asing-masing yang didasari dengan partisipasi masyarakat dan keasadaran masyarakat tentnag kesetaraan gender yang lebih mendalam tidak hanya berbicara wanita dan pria saja tetapi berkaitan lebih pada hal itu baik segi ekonomi,social,politik dan budaya. Keterbukaan mindset pemerintah baik di Indonesia atau di Thailand tentu menjadi nilai tambah bagi kebijakan kesetaraan gender terutama menempatkan atau memposisikan kebijakan tersebut sesuai dengan paham masyarakat dan partisipasi masyarakat akan kesetaraan gender yang terus menerus mengalami perubahan sehingga keadilan dan kesetaraan juga kesejahteraan dapat dicapai melalui perspektif gender ini. Karena gender sendiri menganut pengertian  yaitu konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat social dan budaya masyarakat,dan dapat berubah. Selain itu, gender dapat diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antarra perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi social dan budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri, waktu yang berbeda di setiap tempat dan waktu. Oleh karena itu pemerintah baik di Indonesia atau Thailand tidak boleh anti terhadapa pemikiran budaya yang berkembang di masyarakat atas persepsi atau pandangan gender dijadikan hak masyarakat menghilang. Karena jika dikaitkan dengan teori Demokrasi bahwasanya Pemerintah itu berada di tangan Rakyat yang artinya Pemerintahan tersebut sebagai wadah dan penampungan aspirasi atas partisipasi terutama menyangkut kesetaraan gender baik di Indonesia atau di Thailand.
Diplomasi Kolaboratif Anggota Asean dalam Sengketa Maritim di Kawasan Laut Cina Selatan Putri, Dzikra Zhafira; Rifai, Maulana; Marsingga, Prilla
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12647

Abstract

Penelitian ini menggali dan menganalisis ketegangan yang berlangsung terus-menerus di Laut Cina Selatan serta kompleksitas konflik yang melibatkan negara-negara di kawasan tersebut. Fokus utamanya ditujukan pada peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani sengketa tersebut, dengan menekankan tanggung jawabnya sebagai mediator dan fasilitator dialog. Dampak regional dari ketegangan ini, khususnya bagi negara-negara Asia Tenggara, menjadi fokus utama artikel ini dengan penekanan pada upaya ASEAN dalam menangani situasi tersebut. Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dari jurnal-jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan sengketa maritim, klaim wilayah, dan peran ASEAN. Penelitian ini tidak melibatkan wawancara langsung, melainkan mengandalkan data yang diperoleh melalui analisis literatur yang komprehensif. Artikel juga menyoroti upaya diplomasi kolaboratif ASEAN dalam menyelesaikan konflik dengan menggunakan mekanisme seperti ASEAN Regional Forum (ARF), "ASEAN Way," dan " Treaty of Amity and Cooperation " (TAC).
Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Viktor Yanukovych dan Volodymyr Zelensky dalam Menyikapi Rusia Aksendi, Weilan; Rifai, Maulana; Gustianti, Nurbani Adine
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12648

Abstract

Penulisan Karya Ilmiah ini berfokus pada Kebijakan Luar Negeri yang dilakukan oleh pemerintahan yang berbeda-beda untuk Ukraina dalam cara mereka satu sama lain dalam rangka mencapai kepentingan nasional Ukraina. Aktivitas mereka di luar negeri menimbulkan konflik yang tiada henti di Ukraina Timur karena mereka bekerja sama dengan kedua pihak yang berkonflik dengan kebijakan blok barat, seperti Amerika Serikat, NATO, dan Uni Eropa dengan Rusia atau Uni Soviet. Kerangka Teori Konstruktivisme diperlukan sebagai penjelasan mengenai identitas, niat, kepentingan, dan nilai-nilai agar dapat dirasakan secara jelas bagaimana Politik Luar Negeri yang dilakukan oleh Viktor Yanukovych dan Volodymyr Zelensky mempengaruhi kehidupan bernegara. Tulisan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan pembaca mengenai apa yang terjadi di Eropa Timur.
Urgensi Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Teroris oleh Pemerintah Indonesia Tawakal, Akmal; Hakiem, Fadhlan Nur; Rifai, Maulana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.13517

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa urgensi serta dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam menetapkan status Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris. Penetapan status tersebut dilatarbelakangi oleh aksi kekerasan yang telah dilakukan OPM dalam menyebar teror kepada warga sipil hingga aparat hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan menjelaskan latar belakang penetapan status OPM menjadi kelompok teroris seta dampak dari penetapan status tersebut. Pengumpulan data yang dilakukan berupa studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal, dokumen pemerintah, dan sumber-sumber lain dari internet yang dianggap relevan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan status OPM sebagai kelompok teroris tersebut untuk memberatkan hukuman pada aksi teror OPM, sekaligus mendapatkan legitimasi atas tindakan represif yang dikolaborasikan dengan strategi preventif berupa pembekuan gerakan mencari dukungan internasional oleh para aktivis pro Papua Merdeka