p-Index From 2021 - 2026
7.733
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Manajemen Strategi Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Mohammad Hasbyel Fahmi; Rizky Ilhami
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4115

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang Strategi Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Oleh karenanya, berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang terjadi di Kecamatan Parigi, studi ini mendeskripsikan hal-hal yang menjelaskan tentang bagaimana pengembangan pariwisata yang ada di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi. Hal ini sesuai dengan konseptualisasi sistem pariwisata menurut pitana dan gayatri. Data dari hasil yang diperoleh bahwa menjelaskan pengembangan potensi pariwisata dan kendala yang ada di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Disini peneliti menuliskan bahwa Wisata Kecamatan Parigi yang merupakan aset pemerintah memberikan sumbangsihnya terhadap peningkatan PAD Kabupaten Pangandaran dan otonomi daerah semakin baik tetapi masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan potensi pariwisata yang terjadi di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Pariwisata diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi dunia pariwisata Indonesia secara khusus dan Pangandaran itu sendiri, sehingga diperlukan perhatian dari pihak pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan potensi pariwisata di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Kata Kunci: Manajemen Strategi, Pengembangan, Pariwisata
Optimalisasi Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polda Jawa Barat Dinia Anis Setiani; Arda Novrizal Haq; Rizky Ilhami
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4253

Abstract

Abstrak Penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Salah satu penyelenggara pelayanan publik yang berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah Polda Jawa Barat. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan oleh Polda Jabar dilakukan dengan menyelenggarakan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) melalui Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan intelijen dan keamanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas tentang kualitas pelayanan pembuatan SKCK di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan Intelijen dan Keamanan Polda Jabar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik penyebaran angket terhadap purposive sampling. Adapun fokus penelitian ini yaitu kualitas pelayanan SKCK di Kantor Pelayanan Masyarakat Satuan intelijen dan keamananPolda Jabar. Indikator yang digunakan adalah dimensi-dimensi kualitas pelayanan Zeithaml, Parasuraman & Berry (2011). Hasil penelitian ini menunjukan pemohon dominan merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan dalam pembuatan SKCK namun masih ada beberapa hal yang dapat diperbaiki diantaranya pemberian kepastian waktu pelayanan, pemanfaatan fasilitas yang sudah sangat memadai, perbaikan strategi sosialisasi kepada masyarakat, dan peleburan pelayanan perekaman sidik jari agar lebih efisien, Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, Optimalisasi, SKCK
PELATIHAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAGI GURU DI SD NEGERI CIWARU ARJASARI KABUPATEN BANDUNG Ika Sri Hastuti; Rizky Ilhami; Bedi Budiman
Setawar Abdimas Vol. 5 No. 1 (2026): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah BengkuluUniversitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/sa.v5i1.8875

Abstract

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada mutu pembelajaran di SD Negeri Ciwaru, khususnya menurunnya kemampuan literasi dan numerasi siswa akibat keterbatasan sarana pembelajaran daring dan minimnya keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) ke dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan adalah pelatihan berbasis praktik (experiential learning) dengan pendekatan hands-on training, yang mencakup pengenalan dan penggunaan aplikasi Canva, MyWorksheet, Curipod, dan Quizizz untuk pembuatan bahan ajar interaktif. Evaluasi dilakukan melalui praktik, observasi, dan analisis produk bahan ajar. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada keterampilan guru dalam mengoperasikan aplikasi AI, terlihat dari peningkatan keterampilan penggunaan AI dan kualitas bahan ajar yang memenuhi kriteria desain, relevansi konten, dan interaktivitas. Selain itu, pelatihan memunculkan kolaborasi antarguru dalam mengembangkan media pembelajaran digital. Kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi kerangka Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) dalam pelatihan AI efektif meningkatkan kompetensi digital guru sekolah dasar, sekaligus mendorong inovasi pembelajaran berkelanjutan.
Analisis Model Jejaring Kebijakan dalam Pengelolaan Kebijakan Berbasis Kolaborasi antar Instansi Pemerintah Provinsi Jawatengah Rizky Ilhami
Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jimak.v4i2.4636

Abstract

Public policy management in the context of modern governance requires effective collaboration between government agencies. One relevant approach to addressing this complexity is the policy network model. This study aims to analyze the policy network model in collaboration-based policy management between government agencies in Central Java Province. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were obtained through documentation studies, policy analysis, and reviews of coordination and collaboration practices between government agencies. The results show that the policy network that has been formed is still partial and not yet systematically integrated. The main problems identified include fragmentation of authority, weak inter-agency coordination, sectoral ego, limited data integration, and low capacity of human resources in managing policy collaboration. This study concludes that strengthening the policy network model through collaborative leadership, institutionalizing inter-agency cooperation, integrating information systems, and increasing the capacity of the apparatus are key to realizing effective, adaptive, and sustainable public policy management.
Jejaring Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Modern di Kota Bandung Rizky Ilhami
Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 4 No. 3 (2025): September: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jimak.v4i3.5030

Abstract

This study aims to analyze policy networks in addressing the challenges of modern governance in Bandung City. The complexity of urban issues and the demand for transparent, participatory, and adaptive governance have encouraged local governments to involve various non-governmental actors in the public policy process. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and observation of actors involved in policy networks within the Bandung City Government. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model. The results show that the policy network in Bandung City has been formed through collaboration between the government, the private sector, academics, and the community. However, the effectiveness of this network still faces various challenges, such as weak coordination between actors, government dominance in decision-making, unclear division of roles and accountability, and low levels of trust and long-term commitment. This study concludes that strengthening the policy network through improved coordination, institutional capacity, utilization of digital technology, and community participation is key to realizing collaborative and sustainable modern governance in Bandung City.
Stakeholder Analysis in Maternal and Child Health Policy in Subang Regency Rizky Ilhami
Best Journal of Administration and Management Vol 2 No 2 (2023): Best Journal of Administration and Management
Publisher : International Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56403/bejam.v2i2.144

Abstract

This research aims to analyze the stakeholders involved in implementing maternal and child health policies in Subang Regency. With a focus on the public health context, this research identifies key stakeholder groups that have an important role in the formulation, implementation and evaluation of maternal and child health policies. This research method uses a qualitative approach with descriptive methods. The research results show that the problem identification process in maternal and child health policy in Subang Regency involves various stakeholders, including government institutions, community groups and other institutions. The Subang District Health Service is proven to have great influence and high commitment, while the Regional Government Budget Team/TAPD, Civil Registry Office, and Family Planning are also actively involved. However, there are still weaknesses in completing the Regional Action Plan (RAD) as well as limited understanding of various policy alternatives. Therefore, further efforts are needed to strengthen commitment and increase mutual understanding in order to optimize policy steps that can reduce the Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in the region.
Strengthening Policy Networks to Create Effective Public Policies Rizky Ilhami
Neo Journal of economy and social humanities Vol 2 No 3 (2023): Neo Journal of Economy and Social Humanities, September 2023
Publisher : International Publisher (YAPENBI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56403/nejesh.v2i3.143

Abstract

Quality public policy is an important factor in achieving sustainable development goals and community welfare. However, many public policies currently face challenges in their implementation due to a lack of coordination and synergy between the various parties involved in the policy formulation process. This research aims to investigate the role and importance of strengthening policy networks in the process of formulating effective public policies. Through a qualitative approach, data will be collected through in-depth interviews and analysis of relevant policy documents. This research will also analyze various case studies of public policy scenarios at various levels of government and sectors. The research results show that policy networks play an important role in an inclusive and responsive policy formulation process. By involving various actors and interest groups, policy networks are able to create broader consensus, increase policy legitimacy, and produce more informed decisions. Through close collaboration between government, the private sector and civil society organizations, policy networks can respond to complex issues with more holistic solutions, while ensuring transparency, accountability and a balanced distribution of power. Thus, strengthening policy networks as a whole is the key to creating effective and sustainable public policies.
Jejaring Kebijakan dalam Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam: Tinjauan Literatur Rizky Ilhami; Deni Mujahidin; Alam Hadi Kosasih
Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Pendidikan Agama Islam
Publisher : Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jpai.v5i1.44354

Abstract

Penguatan moderasi beragama pada pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada kurikulum dan kompetensi pendidik, tetapi juga pada hubungan antarlembaga yang menghubungkan pemerintah, satuan pendidikan, organisasi keagamaan, masyarakat sipil, akademisi, keluarga, dan media. Penelitian ini menganalisis konfigurasi tersebut melalui perspektif jejaring kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode tinjauan literatur terstruktur terhadap 19 artikel inti periode 2021–2026, dokumen resmi, serta literatur teori jejaring. Data dianalisis melalui pengodean tematik pada dimensi aktor, sumber daya, ketergantungan, pola interaksi, aturan, dan pengelolaan jejaring. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas moderasi beragama ditentukan oleh komplementaritas sumber daya, kepercayaan, koordinasi lintas aktor, dan kemampuan mengelola fragmentasi. Artikel ini menawarkan model jejaring kebijakan adaptif yang menempatkan pemerintah sebagai pengarah, lembaga pendidikan sebagai simpul implementasi, dan aktor nonnegara sebagai mitra produksi nilai moderasi.
The Role of Actor Networks in Public Policy Formulation Rizky Ilhami; Willya Achmad
Lead Journal of Economy and Administration Vol 2 No 2 (2023): Lead Journal of Economy and Administration (LEJEA)
Publisher : International Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56403/lejea.v2i2.145

Abstract

This research discusses the role played by actor networks in the process of formulating public policy. With the increasing complexity in the public policy environment, the role of actor networks becomes crucial in influencing and shaping the resulting policy direction. This research uses a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews and documentary analysis. Based on the research results, it can be concluded that actor networks play a crucial role in the process of formulating public policy. These roles include the roles of subjects with high importance but low power, key players with high interest and power, other followers who represent group voices that may be less heard, and supporters who have power but low interest. However, the process of formulating public policy is faced with a number of challenges, including the complexity of organizational structures, conflicts of interest between actors, lack of resources, and resistance to change. To overcome these challenges, close collaboration between all parties involved, open communication, and wise management of differences and conflicts that arise is required. Through these efforts, the policy formulation process can become more inclusive, responsive and effective in meeting the needs of society as a whole.
PENCEGAHAN STUNTING MELALUI SOSIALISASI PROGRAM BAPAK ASUH ANAK STUNTING DI KABUPATEN SUBANG Willya Achmad; Rizky Ilhami
Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 01 (2022): Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat, Maret - Mei 2022
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/pkm.v1i01.2841

Abstract

Stunting is a chronic nutritional problem that stunts children's physical growth and cognitive development, having a long-term impact on their future health and productivity. This study aims to investigate the effectiveness of the socialization of the Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) program in stunting prevention efforts in Subang Regency, Indonesia. This study utilized a qualitative design. Data was collected through a structured survey of mothers of children under five and fathers in Subang District. The results showed that the "Bapak Asuh Anak Stunting" (BAAS) program is an important initiative in stunting prevention in Indonesia. BAAS involves various stakeholders and focuses on families at risk of stunting, including stunted infants, pregnant women from at-risk families, brides-to-be, new families, and non-stunted toddlers from poor families. The program provides a package of benefits, including nutrition care and family economic support. Socialization of the BAAS program in Subang District through various methods, such as public campaigns, mass media, school education, community activities, and collaboration with the private sector, aims to increase community understanding and support for the program. Collaboration between the local government, the community, and the private sector is the key to success in implementing BAAS in stunting prevention efforts.