Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cendekia Ilmiah Indo Green Journal ANTHOR: Education and Learning Journal
Hani Irhamdessetya
Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Mekanisme Hibah Tanah untuk Pemindahan Makam dalam Proyek Strategis Nasional Bendungan Jragung Faiz Afri Pratama; Indra Yuliawan; Muhamad Latif; Hani Irhamdessetya
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16850

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme hibah tanah dalam rangka pemindahan makam pada Proyek Strategis Nasional Bendungan Jragung serta mengkaji kepastian hukum atas pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan pengadaan tanah, termasuk tanah yang digunakan sebagai lokasi pemakaman masyarakat. Permasalahan hukum muncul ketika proses hibah tanah tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur, perlindungan hak masyarakat, serta jaminan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hibah tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam akta hibah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala administratif, sosial, dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan sosialisasi, transparansi, serta penguatan kepastian hukum agar pelaksanaan pengadaan tanah berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.
Peran Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana di Lingkungan TNI AD Rori Wicaksono; Hani Irhamdessetya; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i3.829

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI AD serta mengidentifikasi faktor hambatan yang memengaruhi efektivitas penyidikan di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer (Denpom) V/4 Surabaya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan unsur penyidik Denpom V/4 Surabaya dan data rekapitulasi penanganan perkara tahun 2023–2025, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, lituratur hukum, artikel ilmiah bereputasi, dan dokumen resmi. Analisis data dilakukan secara kualitatif komprehensif dengan pisau analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi Militer merupakan organ penyidik utama dalam sistem peradilan militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dalam praktik operasional, penyidik menjalankan rangkaian kewenangan yang meliputi penerimaan laporan, tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), pemeriksaan saksi dan tersangka, tindakan paksa (penangkapan, penggeledahan, penyitaan), permintaan bantuan ahli, hingga pemberkasan dan pelimpahan perkara ke Oditurat Militer. Pelaksanaan kewenangan tersebut secara normatif telah sesuai dengan ketentuan acara pidana militer, namun efektivitas penegakan hukumnya mengalami beberapa kendala signifikan. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan kuantitas penyidik, belum meratanya kompetensi investigasi digital forensik, keterbatasan sarana pendukung penanganan bukti elektronik, prosedur koordinasi antarlembaga yang memakan waktu, serta belum tersedianya mekanisme kerja sama operasional yang taktis untuk mengakses data perbankan dan lalu lintas telekomunikasi. Strategi penguatan kapasitas penyidik, standardisasi tata kelola bukti elektronik (digital chain of custody), modernisasi fasilitas forensik digital, serta pembentukan pola kerja sama lintas instansi yang terintegrasi sangat diperlukan guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas penyidikan perkara pidana militer.
Akunbilitas Hukum Rumah Sakit atas Kerahasiaan Medis dalam Akses Rekam Medis Elektronik Isfi Ratnaning Arini; Fatwa Restu Ariza; Aditya Candra; Hani Irhamdessetya; Indra Yuliawan
ANTHOR: Education and Learning Journal Vol 5 No 4 (2026): Anthor 2026
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/anthor.v5i4.1142

Abstract

Transformasi digital melalui rekam medis elektronik meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, tetapi sekaligus memperluas risiko akses tanpa kewenangan, kebocoran data, dan ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antar rumah sakit, tenaga kesehatan, vendor teknologi, dan platform kesehatan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan serta pelaksanaan akses rekam medis elektronik dan merumuskan bentuk perlindungan hukum atas kerahasiaan data pasien di RSU Muhammadiyah Bandung Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi, wawancara, mendalam terhadap unsur manejemen, pengelola rekam medis, dan teknologi informasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan bantuan Nvivo dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akses berbasis peran, autentikasi, audit trail, serta perjanjian kerahasiaan vendor. Namun, masih terdapat antinomi antara kewajiban integrasi SATUSEHAT dan prinsip perlindungan data pribadi. Disimpulkan bahwa akunbilitas rumah sakit berkembang menuju tanggung jawab korporasi langsung yang menuntut harmonisasi regulasi, penguatan tata kelola, dan audit keamanan berkala.
Kebijakan Peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 dalam Penetapan Tersangka dan Perluasan Penilaian Alat Bukti pada Praperadilan Yogy Pratama Muhamad Abdul Ghany; Hani Irhamdessetya; Ang Denny Wiaya; Abdul Rozaq; Dwi Wisnu Kurniawan
ANTHOR: Education and Learning Journal Vol 5 No 4 (2026): Anthor 2026
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/anthor.v5i4.1143

Abstract

Penetapan tersangka merupakan tindakan hukum yang membatasi hak seseorang dan karena itu harus tunduk pada standar pembuktian serta kontrol yudisial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan alat bukti dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan implikasinya terhadap penilaian hakim dalam praperadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, melalui analisis kualitatif-preskriptif terhadap peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka wajib didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, didukung barang bukti, pemeriksaan calon tersangka, dan gelar perkara. Dalam praperadilan, hakim tidak hanya memeriksa kelengkapan administratif, tetapi juga keabsahan perolehan, relevansi, serta keterhubungan alat bukti dengan unsur tindak pidana. Namun, pengujian tidak boleh bergeser menjadi pemeriksaan pokok perkara. Disimpulkan bahwa harmonisasi Peraturan Kapolri, KUHAP Nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan pedoman peradilan diperlukan untuk menjamin due process of law, kepastian hukum, dan perlindungan hak tersangka.
Co-Authors Abdul Rozaq Aditya Candra Ang Denny Wiaya Arista Candra Irawati Dwi Wisnu Kurniawan Faiz Afri Pratama Fatwa Restu Ariza Indra Yuliawan Isfi Ratnaning Arini Muhamad Latif Rori Wicaksono Yogy Pratama Muhamad Abdul Ghany