Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.265
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Forum Ilmu Sosial Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Al-Ahkam UNTAG Law Review Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Sultan Agung Notary Law Review Notary Law Research Notary Law Research LAWPASS Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Sigit Irianto
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pembeli Warga Negara Asing Vita Meylani Susanti; Sigit Irianto
Notary Law Research Vol. 5 No. 1 (2023): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v5i1.1192

Abstract

Nominee agreement sebagai salah satu perkembangan hukum kontrak atau perjanjian di luar KUHPerdata merupakan suatu praktik yang sering terjadi Di Indonesia. Mengenai hak milik atas tanah terhadap Warga negara asing tidak diatur lengkap dalam UUPA.Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui, menganalisis factor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Pembeli Warga Negara Asing serta 2. Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam memutus suatu perkara pada putusan Nomor489/PK/Pdt/2021 dan 3. Akibat hukum yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data sekunder dan metode analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: 1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Pembeli Warga Negara Asing yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. 2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara pada Putusan Nomor 489 PK/Pdt/2021 yaitu menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon NICHOLAS JOHN HYAM dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dan 3. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tanggung jawab secara perdata oleh Notaris yakni dengan tanggung gugat berupa ganti rugi yang didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap. Notaris yang membuat perjanjian nominee yang akibatnya akta tersebut batal demi hukum Pasal 1320 KUHperdata, Sanksi terhadap pelanggaran kode etik yaitu dapat berupa: teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dari keanggotaan dan pemberhentian dengan tidak hormat.
Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Kredit Bank Shanty Ria Suwanto; Sigit Irianto
Notary Law Research Vol. 5 No. 2 (2024): Juni: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v5i2.1662

Abstract

Dalam perjanjian kredit bank, debitur yang tidak melakukan kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan penundaan pembayaran, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, atau penataan kembali. Pada kenyataannya, yang terjadi adalah bank mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi oleh pengadilan diarahkan ke mediasi melalui akta perdamaian. Permasalahan. 1) Bagaimana Proses Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain dalam Perjanjian Kredit Bank ? 2) Faktor Apa yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain dalam Perjanjian Kredit Bank ? 3) Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain dalam Perjanjian Kredit Bank berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg dan Putusan Pengadilan Negri Meureudu Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn? Metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan sumber data sekunder melalui pengumpulan data dan studi pustaka. Hasil penelitian 1) Proses penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. 2) Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi debitur melalui akta perdamaian dalam perjanjian kredit bank dapat muncul dari pihak bank, selaku kreditur (intermal) ataupun pihak nasabah, selaku debitur (eksternal). 3) Akta perdamaian Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg berisi mengenai kesepakatan pengembalian hutang tergugat kepada penggugat dengan cara memindahkan gajinya ke bank X Cabang Padang, sedangkan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn berisi mengenai kesepakatan pengembalian hutang tergugat kepada penggugat dengan cara membayar sebagian secara tunai dan sisanya dicicil setiap bulan selama 24bulan. Akta Perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial.
Harmonization of Legislation in the Framework of ImplementationCyber Notary din Indonesia Saputra, Joshua Raymond; Christiana, Darista Eny; Zahroh, Addinar Fatimatus; Irianto, Sigit
Sultan Agung Notary Law Review Vol 6, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v6i4.42419

Abstract

The writing of the law on Cyber Notary analyzes and aims at the current technological developments that will later affect the making of notarial deeds into electronic deeds but require a strong legal basis so that the deed has strong evidentiary power in accordance with applicable laws and regulations. Based on the results of research and discussion, it is known that the principle of facing a notary is stated in Article 16 paragraph (1) letter m while cyber notary is in Article 15 paragraph 3 of the UUJN. The principle of facing in the Cyber Notary concept is a consideration for utilizing electronic media via teleconference (virtual). The principle of facing virtually can be applied by considering the authority and obligations of the notary. With technology, everyone can face each other virtually. So that not only facing is interpreted conventionally but virtually using applications and still on the principle of caution so that the meaning of facing virtually can be applied in the Cyber Notary concept in Indonesia. The making of notarial deeds using the cyber notary concept has not yet obtained a legal basis so that it does not provide a guarantee of legal certainty. This legal research is included in normative legal research which is descriptive analytical in nature. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials. Data collection techniques by systematically collecting, reviewing and processing data originating from library materials and normative-qualitative data analysis documents.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Gugatan Pembatalan Sertipikat Arvita Yuniasih; Sigit Irianto; Widyarini Indriasti Wardani
Notary Law Research Vol. 6 No. 1 (2024): Desember: Notary Law Research
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/nlr.v6i1.2198

Abstract

Jual beli hak atas tanah seharusnya dilakukan dengan akta otentik untuk perlindungan hukum para pihak. Kenyataannya, banyak jual beli hak atas tanah tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Putusan Perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2206, 2207 dan 2208 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 46. Hal ini bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Permasalahan: 1. Bagaimana prosedur pembatalan sertipikat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pembeli dalam Jual beli akibat Pembatalan Sertipikat perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk? Metode pendekatan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian : 1. Prosedur pembatalan sertipikat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui 6 tahapan yaitu Permohonan, Penanganan, Keputusan Pembatalan, Pemberitahuan, Pencatatan dan Pengumuman. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk yaitu pada tingkat Pertama Para Penggugat tidak dapat membuktikan pokok gugatannya. Pada tingkat Banding, majelis hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan pokok perkaranya. Pada tingkat Kasasi yaitu Pengadilan Tinggi Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum. 3. Perlindungan hukum terhadap Pembeli dalam Jual beli akibat Pembatalan Sertipikat perkara Nomor 3370 K/Pdt/2021 Jo. 74/PDT/2020/PT.PLK Jo. 6/Pdt.G/2020/PN.Klk terdapat 2 pihak yaitu pertama Rusnah dan Masrani sebagai pembeli sudah terlindungi, kedua para pihak pembeli keempat Sertipikat dapat mengajukan upaya hukum gugatan terhadap Penjual.
Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Praktisi Teledentistry Dalam Menghadapi Risiko Alergi Obat Lisa Lamusul Afiyah; Sigit Irianto
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v1i3.9

Abstract

Teledentistry is a relatively new combination of telecommunications technology and dental care. It has its roots in telemedicine, which involves the use of communications and information technology to provide health services across geographic distances. Teledentistry faces several challenges, including limited internet access and inadequate infrastructure in remote areas, concerns about the confidentiality of electronic medical records, and incomplete regulations regarding teledentistry in the current law. The problems raised in this research are the obstacles faced by teledentistry practitioners in Indonesia, including factors that hinder their ability to manage medical risks and legal protection for teledentistry practitioners who face medical risks such as drug allergies. Legal protection for dentists in the field of teledentistry when facing medical risks, such as allergies to electronically prescribed medications. Dentists must obtain legal guarantees and certainty in providing health services to their patients. The conclusion of this study is that in teledentistry consultation services, medical risks such as drug allergies, which are unpredictable reactions of the patient's body, cannot be predicted. Medical risk is not a form of medical malpractice. Because, in medical risks, one of the elements in articles 338 and 359 of the Criminal Code cannot be fulfilled, namely the element of negligence.
Economic Analysis of the Law on Execution of Fiduciary Guarantees After the Constitutional Court Decision Mulyani, Sri; Irianto, Sigit; Erwin Isharyanto, Johan; Idris, Kholik; Santoso, Budi; Fahrurrozie Hidayat, Arief; Akkapin, Supaphorn
LAW&PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Vol. 1 No. 5 (2024): December
Publisher : PT. Multidisciplinary Press Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Under Article 29(1) of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees (UUJF), the execution of fiduciary collateral objects may only proceed through an executorial title. Creditors, as holders of fiduciary collateral certificates, possess the right to directly execute the collateral if the debtor defaults, as stipulated in Article 15 paragraphs 2 and 3 of the UUJF. This provision formed the basis for a debtor’s petition to the Constitutional Court, resulting in Decision No. 18/PUU-XVII/2019, which favored the debtor by mandating that creditors must execute collateral through the court rather than directly. Subsequently, creditors appealed, leading to Decision No. 2/PUU-XIX/2021, which allowed execution through the District Court as an alternative. This research explores the economic analysis of these legal changes, addressing two primary questions: (1) How does economic analysis of law apply to the execution of fiduciary collateral post-Constitutional Court rulings? (2) Can fiduciary collateral execution be effectively carried out under the Constitutional Court’s decisions? Utilizing Richard A. Posner’s economic analysis of law framework, this empirical normative study employs qualitative methods to assess statutory and case law. The findings indicate that Decision No. 2/PUU-XIX/2021 aligns more closely with economic efficiency compared to Decision No. 18/PUU-XVII/2019. However, the inconsistency between these rulings increases costs and legal uncertainty, adversely affecting the broader economy by complicating credit facilities for businesses.
POLUSI UDARA LINTAS BATAS (Studi kasus antar negara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura) Nadia Elvin Eka Azaria; Sigit Irianto; Ceprudin Ceprudin
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i2.5542

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana peranan serta aturan negara Indonesia dalam menangani kasus polusi lintas batas yang telah diatur oleh hukum internasional. Cuaca dan faktor manusia diduga kuat menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Lingkungan merupakan aspek penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Lingkungan yang sehat dan berkualitas menopang kehidupan yang juga berkualitas. Sayangnya, dalam realita masa kini, lingkungan yang sehat dan berkualitas sangat sulit didapatkan. Kasus kebakaran hutan di negara Indonesia yang sering kali merugikan negara tetangga menyebabkan ASEAN membutuhkan suatu aturan untuk mencegah dan mengurangi polusi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut sehingga dibentuklah ASEAN Agreement on Transboundart Haze Pollution pada tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan adalah hukum lingkungan internasional dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil dari penelitian ini tanggung jawab atas pencemaran lintas batas yang disebabkan akibat kebakaran hutan Indonesia, negara Indonesia telah melaksanakan tugas tanggung jawab, yaitu satisfication atau permohonan maaf negara secara resmi.
Halal Product Assurance as Legal Protection for Muslim Consumers in Indonesia Masri, Esther; Irianto, Sigit; Masriani, Yulies Tiena; Falah, Syauqi Muhammad Shobibul
Al-Ahkam Vol. 35 No. 1 (2025): April
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/ahkam.2025.35.1.26384

Abstract

This research is motivated by the still-weak legal protection for Muslim consumers in Indonesia concerning the circulation of products without clear halal certification, despite existing regulations such as Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance. This study aims to analyze the implementation of halal product assurance and its effectiveness in providing legal protection for consumers and formulate strategies for strengthening the existing regulatory framework. This research uses a normative juridical method combined with an empirical approach through field interviews with business actors, relevant authorities, and consumers to obtain firsthand data. The findings indicate that while the legal framework is adequate, its implementation faces several challenges, including limited infrastructure, a lack of understanding among micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and weak law enforcement. Based on these findings, the study recommends strengthening the sanctions stipulated in Article 56 of the Halal Product Assurance Law, increasing the capacity of halal inspection and auditing institutions, and enhancing inter-agency collaboration to ensure that all circulated products are halal-certified, thereby providing stronger legal protection for Muslim consumers.
WHAT IS THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN MONITORING SUGAR CONTENT IN FOOD TO MAINTAIN HEALTH Vicki Dwi Purnomo; sigit irianto; sri mulyani
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 4 No. 5 (2024): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v4i5.1905

Abstract

Excessive sugar consumption in children has become an increasingly worrying public health issue, especially due to the increased risk of obesity, type 2 diabetes and other diseases. The government has an important role in monitoring and controlling the sugar content in food consumed by children through various policies and regulations. This paper examines the role of the Indonesian government in monitoring sugar content in children's food, including the policies that have been implemented, the challenges faced, and evaluating the effectiveness of these policies. The results of the study show that although measures such as sugar content labeling and education campaigns have been implemented, the effectiveness of these policies is still limited by various factors, such as food industry resistance, low public awareness, and limited supervision. Based on policy analysis in other countries, such as the UK and Mexico, it is recommended that the Indonesian government consider implementing additional policies, such as a sugar tax, as well as strengthening public education and monitoring existing regulations. In conclusion, the government's role in monitoring sugar content in children's food is very important, however still needs strengthening and improvement so that the goal of protecting children's health can be achieved effectively.
Co-Authors Akkapin, Supaphorn Arvita Yuniasih Ceprudin Ceprudin Cherly Michelly Lelomali Christiana, Darista Eny Dwi Budi Santoso Edy Hermanto Edy Lisdiyono Erwin Isharyanto, Johan Fahrurrozie Hidayat, Arief Falah, Syauqi Muhammad Shobibul Hutahuruk, Rico Fransiscus Afrillyan Idris, Kholik Lendy Widyaningrum Lisa Lamusul Afiyah Martin Suryatama Mulia Masri, Esther Masriani . Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah Muhammad Zaki Sierrad Nadia Elvin Eka Azaria Ruth Swastiningrum Saputra, Joshua Raymond Shanty Ria Suwanto Sierrad, Muhammad Zaki Sri Mulyani Sri Mulyani Vicki Dwi Purnomo Vita Meylani Susanti Widyarini Indriasti Wardani Zahroh, Addinar Fatimatus