Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKREDITASI PUSKESMAS DALAM PELAYANAN BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) DI PUSKESMAS HURAGI KABUPATEN PADANG LAWAS Sari, Anggi Novita; Susilawati, Susilawati
PREPOTIF : JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT Vol. 9 No. 2 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : Universitas Pahlawan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/prepotif.v9i2.48062

Abstract

Mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas menjadi indikator penting dalam pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat. Akreditasi Puskesmas merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penilaian terhadap standar yang telah ditetapkan pemerintah. Puskesmas Huragi yang telah meraih status akreditasi paripurna tetap menghadapi tantangan dalam pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), seperti keterbatasan tenaga kesehatan sesuai kompetensi, distribusi tugas yang belum optimal, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan akreditasi Puskesmas dalam pelayanan UKM di Puskesmas Huragi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap enam informan kunci, utama, dan tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pelayanan UKM dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas program, dengan forum partisipatif seperti mini lokakarya dan musyawarah desa. Akses masyarakat terhadap layanan difasilitasi melalui komunikasi langsung, media cetak, digital, serta kunjungan rumah. Pelaksanaan kegiatan UKM berjalan cukup efektif dengan dukungan dana BOK, APBD, JKN, dana desa, dan CSR. Pengawasan dan evaluasi dilakukan rutin melalui rapat bulanan dan audit internal-eksternal, meskipun belum ada tim khusus pengawasan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan akreditasi di Puskesmas Huragi telah berjalan baik pada aspek perencanaan dan pelaksanaan, namun memerlukan penguatan SDM, koordinasi birokrasi, optimalisasi teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan akreditasi secara menyeluruh.