Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Mabsuti Ibnu Marhas
Universitas Primagraha
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat: Studi Kasus Royal Baroe Kota Serang Ahmad Fauzan; Robby Nurtresna; Mabsuti Ibnu Marhas; Fathullah Fathullah
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Article in Press
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/msz6y597

Abstract

The regulation of street vendors in urban public spaces requires a balance between public order, pedestrian rights, and the economic interests of informal traders. In Royal Baroe, Serang City, the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2020 involves the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling street vendors who use sidewalks and road shoulders for trading activities. Using an empirical juridical approach with descriptive qualitative methods, data were collected through interviews, field observations, and document analysis involving Satpol PP officers, relevant government officials, street vendors, pedestrians, and local residents. The findings show that Satpol PP performs a strategic role through preventive and non-judicial measures, including socialization, persuasion, routine patrols, written warnings, and the relocation of street vendors to Kepandean Market, followed by continuous monitoring of the Royal Baroe area. The implementation generally follows applicable procedures and emphasizes humane and educational approaches; however, repeated violations continue to occur because some vendors return to the area due to limited customer access and economic considerations. The main obstacles include limited personnel and operational facilities, restricted budget availability, and low public awareness of regulations. Sustainable enforcement therefore requires stronger inter-agency coordination, improved institutional capacity and facilities, and continuous community engagement to ensure that public-space management does not merely remove violations but also provides viable economic alternatives for affected street vendors.
Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Alat Kerja Mebel di Kecamatan Baros  dengan Mengedepankan Restorative Justice Kasjana Kasjana; Robby Nurtresna; Mabsuti Ibnu Marhas; Fathullah Fathullah
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Article in Press
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/wrtkcr40

Abstract

Restorative justice provides an alternative mechanism for resolving criminal cases by emphasizing recovery of the victim’s losses, accountability of the offender, and restoration of social relations. In the theft of furniture-making tools in Baros District, the resolution process involved the victim, two perpetrators, their families, community representatives, and the police, resulting in a peace agreement and compensation of IDR 8,000,000. A juridical-empirical approach with a sociological perspective was employed through literature review and field research, with primary data obtained from interviews, observation, and documentation and secondary data derived from legislation, books, journals, and previous research. The findings demonstrate that the Baros Sector Police exercised discretion in resolving the case through restorative justice despite the offense being charged under Article 363 of the former Criminal Code and involving circumstances that raised questions concerning the formal and material requirements for restorative settlement. The decision was influenced by several considerations, including the victim’s willingness to forgive, the neighborhood relationship between the parties, the educational future of one perpetrator, the perpetrators’ willingness to accept responsibility, compensation for the victim’s losses, and the preservation of social harmony. The case consequently demonstrates a gap between the normative requirements of restorative justice and its practical application, while also illustrating the role of juridical, sociological, and philosophical considerations in police discretion. Clearer implementation guidelines are required to ensure consistency and legal certainty in restorative justice practices.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 363/PID.SUS/2022/PN SRG) Abiyu Hanip; Mabsuti Ibnu Marhas; Sigit Kamseno; Fathullah Fathullah; Robby Nurtresna; Ahmad Jajuli
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25279

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia serta menimbulkan dampak serius terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memuat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lain yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena seluruh unsur tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Namun demikian, pertimbangan hukum hakim masih menempatkan Visum et Repertum sebatas alat bukti formal untuk memenuhi unsur delik, tanpa menguraikan secara mendalam dampak fisik dan psikologis korban sebagai dasar pemberatan pidana maupun sebagai wujud penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Diperlukan penguatan pertimbangan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud secara seimbang. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan Seksual terhadap Anak; Perlindungan Anak; Putusan Pengadilan; UU Nomor 35 Tahun 2014.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 363/PID.SUS/2022/PN SRG) Abiyu Hanip; Mabsuti Ibnu Marhas; Sigit Kamseno; Fathullah Fathullah; Robby Nurtresna; Ahmad Jajuli
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25279

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia serta menimbulkan dampak serius terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memuat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lain yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena seluruh unsur tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Namun demikian, pertimbangan hukum hakim masih menempatkan Visum et Repertum sebatas alat bukti formal untuk memenuhi unsur delik, tanpa menguraikan secara mendalam dampak fisik dan psikologis korban sebagai dasar pemberatan pidana maupun sebagai wujud penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Diperlukan penguatan pertimbangan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud secara seimbang. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan Seksual terhadap Anak; Perlindungan Anak; Putusan Pengadilan; UU Nomor 35 Tahun 2014.
Co-Authors Abiyu Hanip Ahmad Fauzan Ahmad Jajuli Fathullah Fathullah Kasjana Kasjana Robby Nurtresna Sigit Kamseno