Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Pandecta Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Economica: Jurnal Ekonomi Islam Jurnal Abdi Insani JURNAL USM LAW REVIEW Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Setyowati, Ro'fah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Fatwa DSN MUI In Managing The Dispute Settlement Of Sharia Economic In Indonesia Through Basyarnas Radliyah, Nunung; Musjtari, Dewi Nurul; Setyowati, Ro'fah
Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol 3, No 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : IAIN Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.758 KB) | DOI: 10.22515/al-ahkam.v3i2.1346

Abstract

Sharia Council is an institution that plays a role in securing the standard of Sharia in every Islamic Financial institution in the world. In Indonesia, the role is conducted by the National Sharia Council (DSN) established by the Indonesian Ulema Council (MUI) in 1998, strengthened by the Decree of the MUI Leadership Board. Kep-754/MUI/II/1999 dated February 10, 1999. The existence of MUI DSN in managing the settlement of sharia banking disputes has not been fully recognized by the people of Indonesia. It can be seen in the implementation of sharia contracting in sharia banking has not yet decided dispute resolution option through National Syariah Arbitration Board (BASYARNAS). The purpose of writing a paper is to know the legal basis of the binding force of the Fatwa DSN in arranging the settlement of dispute Sharia Economy in Indonesia through BASYARNAS and its consequences for the Islamic financial institutions (LKS) who disobey the fatwa DSN. This research is a normative research with the philosophical, juridical and sociological approach. Data analysis with qualitative descriptive. The results of this study indicate that the legal basis of the power of the DSN Fatwa in regulating the settlement of Sharia Banking disputes is Article 26 of Law No. 21 Th. 2008 and Article 31 of Decree of the Board of Managing Directors of Bank Indonesia Number 32/34/1999. There will a negative impact for LKS do not comply with the content of the DSN Fatwa, such as the difficulty in carry out its activities, aside of negatively influencing the performance and level of credibility of DPS in LKS.
CROWDFUNDING SYARIAH UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF SHARIAH COMPLIANCE Rasyid, Muthiah Az-Zahra; Setyowati, Ro'fah; Islamiyati, Islamiyati
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.531 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2017.19778

Abstract

Dampak dari perkembangan Fintech (Financial Technology) yaitu munculnya crowdfunding di jejaring internet. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui konsep crowdfunding-syariah di Indonesia dari perspektif shariah compliance; Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan crowdfunding-syariah dari perspektif shariah compliance. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi dalam konsep crowdfunding-syariah yang sesuai dengan syariat Islam yaitu transaksi ekonomi yang riil, bukan termasuk transaksi yang dilarang dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. Sedangkan pihak yang bersangkutan dengan konsep crowdfunding-syariah ini adalah inisiator proyek, penyelenggara, investor, dan dewan pengawas syariah. Pelaksanaan crowdfunding-syariah dapat dilihat dari penerapan, legal issue, dan solusi problematika hukum crowdfunding-syariah. Rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu perlu diadakan sosialisasi ekonomi syariah dan financial technology, terutama tentang crowdfunding-syariah. Selain itu, perlu peraturan khusus mengenai crowdfunding-syariah. Untuk mendukung pelaksanaan crowdfunding-syariah, diharapkan ada modernisasi teknologi serta peningkatan kualitas SDM di Indonesia.
Undang Undang Cipta Kerja Klaster Investasi Telaah Paradigma Participatory Fibrianti, Nurul; Santoso, Budi; Setyowati, Ro'fah; Widyawati, Anis; Latifiani, Dian; Hidayat, Arif
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.32146

Abstract

Investasi adalah aktivitas mengelola dana untuk melakukan usaha guna mendapatkan keuntungan. Investasi saat ini diatur dalam UU Cipta Kerja namun sebelumnya pengaturan investasi terdapat dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mana pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tercermin pengaturan investasi memiliki dua sisi dalam pelaksanaannya. Satu sisi investasi akan membuka peluang kerja, pemasukan negara dan lain sebagainya. Sedangkan sisi lainnya, dengan dibukanya peluang investasi maka berbagai fasililitas, kemudahan akan ditawarkan kepada investor guna menarik minat investasi di suatu negara, walaupun fasilitas dan kemudahan tersebut harus mengorbankan hak warga negara sendiri yang dalam hal ini nampak liberaliralisme dalam pembukaan peluang investasi di Indonesia. Oleh karena itu penulis menganalisa UU Ciptaker sebagai aturan yang mengubah UU Penanaman Modal.  Berdasar pada telaah participatory antara penulis dengan pelaku UMKM didapatkan kesimpulan bahwa UU Ciptaker menjadi UU yang lebih memiliki keberpihakan kepada UMKM daripada UU Penanaman Modal karena mampu menjawab kebutuhan dan memberikan peluang akses sumber daya ekonomi bagi UMKM.
TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH JALAN TOL SEMARANG-DEMAK SEKSI II (STUDI DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK) Wiguna, Pandu Mulya; Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi; Setyowati, Ro'fah
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.41245

Abstract

Ganti kerugian merupaka tahap pada pengadaan tanah untuk memperoleh tanah bagi pembangunan jalan tol. Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol yaitu jalan tol Semarang-Demak pada Seksi II. Permasalahan dalam penelitian ini merumuskan proses ganti kerugian pada pengadaan tanah jalan tol Semarang-Demak Seksi II di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak serta hambatan dan solusinya. Proses pelaksanaan ganti kerugian  pada tahapan penilaian besaran hingga pemberian nilai ganti kerugian pada pengadaan tanah berjalan cukup lancar dengan beberapa evaluasi yang mengacu pada Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Nilai-nilai kultur, nilai historis, dan nilai lainnya yang menyangkut batin dari masyarakat menjadi hambatan saat melakukan ganti kerugian. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka dilakukan solusi sebagai upaya oleh panitia pengadaan tanah untuk mengatasi hambatan tersebut.
Self-Declare on Micro and Small Restaurant in Supporting Muslim-Friendly Tourism Industry Eka Destyana, Muthia; Setyowati, Ro'fah; Ayu Musyafa, Aisyah; Shifa Akhsanty, Allya
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 8 No. 1 (2024): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v8i1.3447

Abstract

Halal logo for business actors, especially food business is a liability as regulated in the Halal Product Guarantee Law. Since the enactment Job Creation Law, regulations on halal certification have been changed and renewed. Self-declare is the issues that raised pros and cons. The purpose of this study is evaluate Self-declare on micro and small restaurants in supporting muslim-friendly tourism industry. In discussing the topic, the research using normative juridical method with materials from primary data and secondary data. The results show that Self-declare is not consistent with the substance of the Halal Product Guarantee law. Practically, Self-declare has a positive impact for economic benefits because the process of applying halal certification is short and easy for restaurant businesses. Thus, the Self-declare concept supports the development of the halal tourism industry in Indonesia. It is necessary to complemented by supervision system to maintain the quality and objectives of halal certification.
ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM SENGKETA INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA Putra, Aista Wisnu; Setyowati, Ro'fah; Rizki Prananda, Rahandy; Saptono, Hendro
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2707

Abstract

Transaksi pasar modal syariah di Indonesia termasuk menjadi kegiatan ekonomi yang berkembang pada beberapa tahun terakhir. Meningkatnya transaksi pasar modal syariah  menjadikan potensi sengketa antara investor dan pihak pasar modal menjadi tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, tidak menyita banyak waktu, dan fleksibel bagi para pihak. Pengadilan agama sebagai penyelesaian sengketa jalur litigasi dianggap kurang efektif karena waktu penyelesaian kasus yang lama dan masa tunggu yang lama. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang lain menjadi jalan keluar mengatasi pengadilan agama yang kurang efektif dan efisien. Dengan munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berisiko tinggi dalam menularkan virus tersebut. Oleh karena itu Online Dispute Resolution menjadi solusi bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang perlu diteliti aturan hukum, kelebihan, dan kekurangannya dalam menangani sengketa pasar modal syariah di Indonesia.  Kata kunci: Online Dispute Resolution (ODR); Sengketa Pasar Modal; Syariah;  
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RESTOCKING IKAN DI RAWA PENING, DESA KEBONDOWO, KABUPATEN SEMARANG Wijayanto, Dian; Prastawa, Heru; Purbowati, Endang; Setyowati, Ro'fah; Dwidiyanti, Meidiana; Isnanto, R. Rizal; Wisnaeni, Fifiana; Setiadji, Bagus Hario; Kurnia, Dita Juni
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 9 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i9.2875

Abstract

Rawa Pening is a natural lake located in Semarang Regency that is facing issues with declining fish stock. Fish restocking activities in Rawa Pening are one of the solutions to maintain fish stock, fishermen's livelihoods, and food security. Fish restocking activities in Rawa Pening were carried out in July 2025 by the Undip community service team, involving the release of nilem and tawes fish, which are classified as local (non-invasive) species. An evaluation of local residents' perceptions of the fish restocking activities was conducted through interviews with 30 local residents who work as fishermen and fish processors. The evaluation results indicate that the fish restocking activity in Rawa Pening has received a positive response from the community service activity partners, with 100% of respondents agreeing with the restocking activity, primarily citing increased fishermen's income and maintaining fish populations in Rawa Pening as the main reasons. However, local residents' understanding and knowledge regarding the technical aspects of the restocking activity still need to be improved.
Transaction Cost Analysis on The Financing of The Baitul Maal Wat Tamwil Setyowati, Ro'fah; Darwanto, Darwanto; Adityawarman, Adityawarman; Notolegowo, Hantoro Ksaid
Economica: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 12 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/economica.2021.12.2.9142

Abstract

The emergence of Sharia microfinance institutions (S-MFIs) BMT has become a hope for micro, small and medium enterprises (MSMEs) pertaining to the improvement of access to capital loans, business, and welfare of MSME entrepreneurs. This study delves deeper into ex-ante and ex-post transaction costs of the BMT financing scheme at MSMEs from the BMT side and formulates strategies for optimizing BMT financing schemes for MSMEs. Constituting the largest contributor to the overall transaction costs at MSMEs, In a bid to reinforce the financing process, the efficiency of ex-ante transaction costs for drafting and ex-post transaction costs for designing and implementing the BMT’s governance is required.
Co-Authors Adityawarman Adityawarman Anis Widyawati Arif Hidayat Ayu Musyafa, Aisyah Bagus Hario Setiadji Darwanto Darwanto Dewi Nurul Musjtari Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi Dian Latifiani Dian Wijayanto Dwi Budi Santoso Eka Destyana, Muthia Endang Purbowati Fifiana Wisnaeni Hantoro Ksaid Notolegowo Hendro Saptono, Hendro Heru Prastawa ISLAMIYATI Kurnia, Dita Juni Meidiana Dwidiyanti Nurul Fibrianti Putra, Aista Wisnu R. Rizal Isnanto Radliyah, Nunung Rasyid, Muthiah Az-Zahra Rizki Prananda, Rahandy Shifa Akhsanty, Allya Wiguna, Pandu Mulya