Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Penguatan Peran Galeri Investasi Dalam Meningkatkan Literasi Tentang Nilai Ekonomi Karbon Dan Aktivitas Pasar Karbon di Solo Raya Muryanto, Yudho Taruno; Sudarwanto, Albertus Sentot; Sulistiyono, Adi; Kharisma, Dona Budi; Tuhana, Tuhana; Cahyaningsih, Diana Tantri; Suryono, Arief; Saptanti, Noor
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/phze0j52

Abstract

Kompleksitas permasalahan dalam penanganan perubahan iklim telah menuntut adanya inovasi dalam sistem penurunan emisi gas rumah kaca. Kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ditandai dengan Paris Agreement yang menjadi seruan bagi seluruh negara agar dapat berkontribusi dalam menjaga batas pencemaran lingkungan dan menunjukkan komitmennya untuk  memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi landasan bagi pemberlakuan bursa karbon sebagai salah satu sarana untuk mencapai Net Zero Emision di Indonesia. Permasalahan muncul ketika aktivitas ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal karena minimnya jumlah korporasi yang terlibat langsung dalam perdagangan karbon di Bursa Efek Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan preskriptif, pragmatis, persuasif dan evaluatif untuk memperkuat peran Galeri Investasi dalam mensosialisasikan bursa karbon kepada pelaku Industri yang ada di wilayah Solo Raya. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada perwakilan PT. Konimex serta menganalisis potensi keuntungan dari aktivitas industri tersebut dalam bursa karbon. Hasil observasi dalam proses pengabdian menunjukkan bahwa PT. Konimex telah memiliki pedoman komitmen pencapaian PROPER Biru dalam proses produksi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kendati demikian, belum ada agenda untuk terjun dalam bursa karbon. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh IDX Carbon, telah terlihat peluang dan strategi yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Konimex untuk dapat ikut serta dalam perdagangan karbon di Indonesia. Pendekatan dan agenda serupa perlu terus dilakukan terhadap industri-industri skala nasional yang ada di Solo Raya.  
Responsibility of a Public Notary On The Making of Sale and Purchase Agreement and Authorization To Sell Without Legal Effect Hafiza, Nurul; Saptanti, Noor; Indriyani, Rachma
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 6 No. 4 (2025): August 2025 ( Indonesia - Zimbabwe )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v6i4.994

Abstract

The purpose of this study is to analyze and understand the legal consequences of the Deed of Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) and Power of Attorney to Sell which are declared null and void by law and the responsibility of the Notary in making the Deed of Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) and Power of Attorney to Sell which are declared null and void by law/ The type of research that will be used by the author is normative or commonly called doctrinal. The approach used by the author in this study is the conceptual approach and the case approach. In this study, the legal materials that will be used are primary and secondary legal materials. The results of the study stated that the Supreme Court Decision Number 3162 K/Pdt/2021 stated that the Deed of Binding Sale and Purchase Agreement and Power of Attorney to Sell were null and void because they did not meet the valid requirements of the agreement according to Article 1320 of the Civil Code and violated the formal procedures for authentic deeds. The legal consequences of the cancellation are the return of the parties to their original state, including the return of land rights to the legal owner and the nullity of all legal actions arising from the deeds. Notaries who are negligent in exercising their authority can be held accountable civilly, administratively and criminally.