Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Yustisia Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Pembaharuan Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF MAQASIDI Journal of Central Banking Law and Institutions International Journal of Law, Policy and Governance Jurnal Medika: Medika
Dona Budi Kharisma, Dona Budi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI STANDARISASI BATIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI KOTA YOGYAKARTA Utomo, Priyo; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39333

Abstract

AbstractThis article describes how to apply standardization on batik in Yogyakarta. This is based on the globalization of trade which requires all products to meet standards that have been applied internationally to be accepted in the international market. The methodology and research used are empirical legal research methods that are sociological juridical, namely understanding the conditions and social situations in which the law is applied. The results of the study show that law enforcement officers in this case are the Yogyakarta City Industri and Trade Department and the Yogyakarta Center for Crafts and Batik has not made maximum effort. The legal rules that apply are not relevant to current conditions because the application of standardization of batik which is a benchmark to be accepted in the international market cannot be enforced. In addition, there are still many legal cultures in the batik industri that ignore the law, especially batik standardization. This has an impact on batik entrepreneurs who apply standardization on batik in the city of Yogyakarta are still very few due to various obstacles.Keywords: Standardization; Batik; International Trade; Application of Rules; ProblemsAbstrakArtikel ini mendeskripsikan bagaimana penerapan standarisasi pada batik di Kota Yogyakarta. Hal tersebut didasari oleh globalisasi perdagangan yang menuntut semua produk harus memenuhi standar yang telahditerapkan secara internasional agar dapat diterima di pasar internasional. Metodologi dan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang bersifat yuridis sosiologis, yaitu memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta serta Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta belum melakukan usaha yang maksimal. Aturan hukum yang berlaku tidak relevan dengan kondisi sekarang ini dikarenakan penerapan standarisasi batik yang menjadi tolok ukur untuk dapat diterima di pasar internasional tidak dapat dipaksakan penerapannya. Selain itu budaya hukum dalam pelaku industri batik masih banyak yang mengabaikan hukum, khususnya standarisasi batik. Hal demikian berdampak pada pelaku usaha batik yang menerapan standarisasi pada batik di Kota Yogyakarta masih sangat sedikit yang dikarenakan berbagai kendala yang ada. Kata Kunci: Standarisasi; Batik; Perdagangan Internasional; Penerapan Aturan; Problematika.
KAJIAN YURIDIS PENGATURAN HAK ASUH ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Waspada, R. Jangkung Surya; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v8i1.40385

Abstract

AbstractThis research aims to acknowledge child custody arrangements in terms of the breakdown of a marriage due to divorce which one party is a citizen of Indonesia (WNI) and the other one is a foreign citizen (FOREIGNERS). This research is a descriptive empirical law with a qualitative approach. The data collection technique used is an interview on the Sleman State Court Judge and documents or references review. Based on the research and discussion, we know that issues that arise from mixed divorce are the place that divorce lawsuit was filed, fighting for child custody, and about child nationality. In resolving disputes over child custody, the judge uses Indonesian national law about child custody which tends to give children the right to choose who they want to be cared for. The Judge’s guideline is the priority of the child’s needs. About children nationality, Indonesian national law recognizes limited dual citizenship to children under 18 (eighteen) years old or unmarried children. When children turns 18 (eighteen) years old or after marriage, children must choose one nationality from their parents.Keywords: Mixed Marriage; Mixed Divorce; Child Custody; Limited Dual Citizenship.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak asuh anak dalam putusnya perkawinan karena perceraian yang dilakukan antara suami isteri dimana salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan pihak yang lain adalah Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara pada Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan studi dokumen atau bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa problematika yang muncul dalam perceraian campuran yaitu tempat diajukannya gugatan perceraian, perebutan hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak tersebut. Hakim Indonesia dalam menyelesaikan masalah hak asuh anak dari perceraian campuran menggunakan hukum nasional Indonesia dimana  cenderung memberikan anak hak untuk memilih dengan siapa ia ingin diasuh. Hakim berpatokan pada  kebutuhan anak yang diutamakan. Anak juga memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas selama ia berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun atau sebelum menikah. Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan dari orang tua mereka.Kata kunci: Perkawinan Campuran; Perceraian Campuran; Hak Asuh Anak; Kewarganegaraan Ganda Terbatas.
PERAN BEI DALAM MELINDUNGI INVESTOR PASAR MODAL TERHADAP KEPAILITAN PERUSAHAAN TERBUKA Azmi, Muhammad; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39329

Abstract

AbstractThis study examines the role of the Indonesia Stock Exchange on capital market investors regarding the bankruptcy of a public company. This research uses normative-empirical legal research methods with descriptive and prescriptive forms. The results show that the legal protection of capital market investors by the Indonesia Stock Exchange can be done with the principle of disclosure to investors and monitoring of financial reports, annual reports, and other periodic reports. Keywords: Bankrupt, Investor, Legal ProtectionAbstrakPenelitian ini mengkaji tentang peran Bursa Efek Indonesia terhadap investor pasar modal mengenai  kepailitan perusahaan terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya perlindungan hukum investor pasar modal oleh Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip keterbukaan kepada para investor dan pantauan mengenai Laporan keuangan, Laporan tahunan, dan Laporan berkala lainnya. Kata kunci: Pailit, Investor, Perlindungan Hukum.
Transformation of Micro Small and Medium Enterprises in Semarang through Implementation of Intellectual Property Rights as an Effort to Implement State Thinking that Happy the People's Law Yuliandari, Erna; Hendri N, Muhammad; Kharisma, Dona Budi; Anam, Choiroel; Febrianty, Alifia Della
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3468

Abstract

Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the largest economic supporter in Indonesia. Semarang is one of the vast regions in Indonesia and the capital of Central Java Province in this case also has MSMEs with great growth potential. Intellectual property rights are at the heart of the creative economy. Lack of understanding related to the urgency of Intellectual Property Rights can hinder MSMEs from transforming. IPR can make businesses more developed and avoid harmful disputes. This study aims to describe the understanding of MSME entrepreneurs in Semarang about IPR and how to transform MSMEs in Semarang through the Implementation of Wealth Rights. The method used is descriptive qualitative. The instrument used in this study used primary data, namely interviews and questionnaires which were distributed to SMEs in Semarang and also used literature studies. The results of the study show that the understanding of SMEs in Semarang already understands IPR, for business actors IPR is important as a form of legal protection, but there are still many business actors who do not understand how to obtain IPR. Therefore, it is necessary to reaffirm the understanding of the urgency of Intellectual Property Rights and how to obtain Intellectual Property Rights to make MSMEs transform to be more effective and efficient, and independent and the realization of a state of law that makes its people happy.
Tantangan Hukum Peer To Peer Lending dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Financial Technology Hanifah, Rokhmatun; Prayoga, Gadang; Sabrina, Ruhil Anadiah; Kharisma, Dona Budi
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.25712

Abstract

Peer to peer lending adalah salah satu jenis Fintech yang memberikan layanan berupa pinjaman dana berbasis teknologi informasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu regulator dibidang keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum pelaksanaan peer to peer lending. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan peer to peer lending di Indonesia sekaligus mengidentifikasi problematika normatif dan non-normatif peer to peer lending berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan yang selanjutnya akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problematika seperti batasan maksimum pinjaman, suku bunga yang tidak diatur, mekanisme penagihan yang tidak beretika melalui sosial media hingga pencurian dan penyalahgunaan data pribadi Penerima Pinjaman masih menghantui industri Fintech peer to peer lending. Diperlukan evaluasi dan terobosan mulai dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum mengenai peer to peer lending guna mendorong pertumbuhan industri Fintech peer to peer lending di Indonesia. Peer to peer lending is a type of Fintech that provides services in the form of information technology-based loan funds. The Financial Services Authority (OJK), as one of the regulators in the financial sector, has issued Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services as a legal umbrella for implementing peer to peer lending. This study aims to determine how the regulation of peer to peer lending in Indonesia as well as identifying normative and non-normative problems of peer to peer lending based on the legal system theory of Lawrence M. Friedman. This type of research is normative legal research using qualitative analysis methods. The data that has been obtained will be described in the form of information and explanations, which will then be assessed based on relevant legal theories. This study's results indicate that problems such as maximum lending limits, unregulated interest rates, unethical billing mechanisms through social media to theft and misuse of personal data of consumers still haunt the Fintech peer to peer lending industry. Evaluation and breakthroughs are needed starting from the legal substance, legal structure and legal culture regarding peer to peer lending to encourage the growth of the peer to peer lending Fintech industry in Indonesia.
FINANCIAL CRIME IN DIGITAL PAYMENTS Wiwoho, Jamal; Kharisma, Dona Budi; Wardhono, Dwi Tjahja K.
Journal of Central Banking Law and Institutions Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21098/jcli.v1i1.7

Abstract

Digital payments are proliferating along with a massive and rapid digital transformation. However, the characteristics of transactions using digital payments, which are real-time, not face-to-face, and borderless create potential risks for financial crimes, including, Money Laundering and Funding Terrorism. The potential for abuse occurs in the registered and licensed digital payments sector and illegal digital payments that are not registered with the Bank Indonesia. Undoubtedly, this condition can threaten economic stability and financial system integrity. This article seeks to identify the potential for digital payment use for financial crime and construct a legal framework to prevent the misuse of FinTech for financial crime in Indonesia. This type of research is legal research. The research method used was a statutory comparative approach. The legal materials used were primary and secondary legal materials. The findings have been analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that several cases of terrorism financing have been proven to have used FinTech digital payments as a means of online funding. In this regard, to maintain the integrity of the financial system and strengthen the government’s control functions, a comprehensive legal framework is needed through the establishment of Law on FinTech.
TANTANGAN LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR FINANCIAL TECHNOLOGY Kharisma, Dona Budi
Perspektif Vol. 26 No. 3 (2021): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i3.810

Abstract

Kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan dalam financial tecnology (fintech) berpotensi menimbulkan sengketa antara penyelenggara dengan pengguna atau konsumen. YLKI mencatat, pada tahun 2020, sektor jasa keuangan (perbankan, asuransi, leasing, fintech peer to peer lending) adalah sektor yang paling bermasalah. Oleh karenanya, sebagai rangkaian upaya perlindungan konsumen, OJK melalui POJK No. 61/POJK.07/2020 membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan. Namun, diperlukan identifikasi akan potensi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi LAPS Sektor Jasa Keuangan agar fungsi dan tugasnya dapat dijalankan secara optimal. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan memiliki berbagai tantangan, diantaranya: dualisme alternatif penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan LAPS Sektor Jasa Keuangan, terbatasnya infrastruktur hukum, dan ketersediaan jumlah mediator dan arbiter. Mengatasi berbagai tantangan tersebut, strategi hukum yang dapat dilakukan diantaranya: (1) rekonstruksi dan harmonisasi LAPS dalam peraturan perundang-undangan; (2) penyediaan infrastruktur hukum LAPS Sektor Jasa Keuangan di seluruh wilayah Indonesia; dan (3) memformulasikan rasio potensi sengketa di setiap wilayah dengan ketersediaan jumlah mediator dan arbiter.The The complexity of financial products and services in financial technology (fintech) has the potential to cause disputes between providers and users or consumers. YLKI noted that in 2020, the financial services sector (banking, insurance, leasing, fintech peer to peer lending) was the most problematic sector. Therefore, as a series of consumer protection efforts, OJK through POJK No. 61/POJK.07/2020 established an Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) for the Financial Services Sector. However, it is necessary to identify the potential challenges and obstacles faced by the Financial Services Sector LAPS so that its functions and duties can be carried out optimally. The type of approach in this research is the statute approach. Data collection is done by literature study (library research). The results show that the Financial Services Sector LAPS has various challenges, including: the dualism of alternative consumer dispute resolution for financial services between the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the Financial Services Sector LAPS, limited legal infrastructure, and the availability of a number of mediators and arbitrators. Overcoming these challenges, legal strategies that can be carried out include: (1) reconstruction and harmonization of LAPS in laws and regulations; (2) provision of legal infrastructure for the Financial Services Sector LAPS throughout Indonesia; and (3) formulate the ratio of potential disputes in each region with the availability of the number of mediators and arbitrators.
The The Legal Problems of Weakness Supervision of Binary Option in Indonesia: Weakness Supervision of Binary Option in Indonesia Mafaza, Ahmad Yunan Salsabilla; Kharisma, Dona Budi
International Journal of Law Policy and Governance Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Ekonomi dan Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54099/ijlpg.v2i1.601

Abstract

This article aims to find out and assess the forms of binary option supervision in Indonesia contained in statutory regulations. This article discusses the legal problems of the weakness of binary option supervision in Indonesia. This research uses normative research methods using primary and secondary legal materials collected using literature studies with a statutory approach. This study found that although supervision of commodity futures trading in Indonesia has been carried out by Bappebti, there are still problematic weaknesses in supervising binary option trading which is currently a new trend in Indonesian society. Futures trading in Indonesia is regulated in Law No. 10 of 2011 concerning Commodity Futures Trading. Bappebti's supervision has legal problems, namely in the form of the absence of a special regulation on binary option trading, lack of education for the public, imposition of sanctions that are less strict, and the existence of legal vagueness. Bappebti is expected to have a legal strategy in optimizing binary option supervision in Indonesia in the form of: making strict regulations, socializing to the public about the dangers of illegal investment, increasing financial and investment literacy, and can cooperate with foreign regulators to improve binary option supervision in Indonesia.
Legal Certainty for Debtors in the Collateral Takeover Mechanism at Rural Banks Dera Antika Kumalasari; Suraji, Suraji; Kharisma, Dona Budi
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 2 (Desember 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i2.3589

Abstract

Bad loans are a serious problem in the banking sector, not only harming financial institutions but also impacting the economic conditions of debtors. This study aims to evaluate the implementation of the Collateral Takeover mechanism in resolving bad loans at Rural banks. The method used is empirical, based on field observations and regulatory analysis, as well as legal literature. The results of the study indicate that the Collateral Takeover mechanism includes several stages, starting from identifying problem loans, taking over assets, assessing, selling, to recording in financial statements with settlement within an uncertain deadline. Existing regulations including Financial Services Authority Regulation Number 1 of 2024 concerning the Asset Quality of Rural banks have not provided legal certainty to debtors, especially regarding the time period for resolving Collateral Takeover. Challenges in implementing Collateral Takeover include unclear regulations, lack of creditor participation in auctions, high legal costs, and minimal education and access to legal assistance for debtors. These obstacles hinder debtors from obtaining legal certainty.
Consumer Legal Protection Against Developer Defaults in Binding Agreements for the Sale and Purchase of Flats Rabiatun Ramadani, Faizzah; Suraji, Suraji; Kharisma, Dona Budi
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 2 (Desember 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i2.4231

Abstract

This study discusses consumer legal protection against developer defaults in the binding agreement for the sale and purchase of flats (PPJB). The increase in housing development, especially through the pre-project selling system, often harms consumers due to uncertainty and default from developers. The research method used is a literature study, with a legal approach and a case approach. Analysis was carried out on Decision Number 91/PDT/2018/PT. Jakarta to assess the legal protection provided to consumers. The results of the study show that regulations, including Law Number 11 of 2011 concerning Flats, provide a strong legal basis for consumers to demand their rights. Consistent law enforcement in default cases creates a precedent that strengthens the position of consumers, increases public trust in the legal system, and creates a conducive environment for flats buying and selling transactions.
Co-Authors Adi Sulistiyono Agnjana, Goldwina Aphroditerri Agus Yudha Hernoko Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Arief Suryono Assidiqi, Imam Dzaki Hidayad Atmaji, Mahatma Dwi Nugraha Az Zahra, Shofwatul Islamia Choiroel Anam Clevalda, Damasha Khoiri Dera Antika Kumalasari Diana Tantri Cahyaningsih Erna Yuliandari Febrianty, Alifia Della Guayadi, Tamariska Febioxicca Hanifah, Rokhmatun Hendri N, Muhammad Heru Yuwono, Teguh Basuki Holanasi S, Hizkia Bendigo Jamal Wiwoho Khoirunnisa, Nabilah M. Hudi Asrori S Mafaza, Ahmad Yunan Salsabilla Mubarak, Hakim Harismawan Muhammad Azmi, Muhammad Muhammad Rivai Najib Imanullah, Najib Oktafiyana, Oktafiyana Oveno Shannon, Vincentius Farel Pisarta, Clara Beatrice Pranoto . Prawitra Thalib Prayoga, Gadang Putri, Livia Azzura Rabiatun Ramadani, Faizzah Rahayu Subekti Sabrina, Ruhil Anadiah Saptanti, Noor Shania, Amalia Vanny Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih suraji suraji Tuhana Tuhana Wanda Yunitha Purba, Agata Wardhono, Dwi Tjahja K. Waspada, R. Jangkung Surya Yahman, Qoirul Abdul Yudho Taruno Muryanto