Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Lex Renaissance Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Suara Keadilan Action Research Literate (ARL)
Christia, Adissya Mega
Unknown Affiliation
Religion Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TUGAS DAN EWENANG DINAS SOSIAL P3AP2KB UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS Viaga, Vanessa; Wardhani, Lidya Christina; Christia, Adissya Mega
Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 2 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Muria Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24176/sk.v23i2.9501

Abstract

Penelitian yang berjudul “TUGAS DAN WEWENANG DINAS SOSIAL P3AP2KB UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk memahami serta menganalitis tugas, wewenang serta konsekuensi yang diperoleh Dinas Sosial P3AP2KB untuk menyelesaikan permasalahan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. Konsekuensi yang akan diterima Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahan KPM PKH di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus adalah pengenaan hukuman Ddsiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sexual Violence and the Politics of Criminal Law in Indonesia: A Gender Equality Approach and Maqāsid al-Sharī’a Kamalludin, Iqbal; Pratami, Bunga Desyana; Alviolita, Fifink Praiseda; Christia, Adissya Mega; Umar, Achmad Jauhari
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 57 No 1 (2023)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v57i1.1282

Abstract

This article examines the criminal law policy in Indonesia regarding the increasing incidence of sexual violence crimes, primarily affecting women. The study adopts a literature research approach, utilizing data from legal regulations in Indonesia and various scholarly works related to the subject. Employing a gender equality approach and maqāsid al-sharī'a, the article concludes that while Indonesia possesses legal regulations addressing sexual crimes, these laws are dispersed across different statutes, resulting in diminished effectiveness. The enactment of the Law on Sexual Violence (UU TPKS) in 2022 signifies a noteworthy development in Indonesia's legal framework concerning sexual violence. This legislation is structured in a more organized and comprehensive manner, incorporating several reforms. Consequently, it instills optimism for enhanced endeavors to eliminate and prevent sexual violence. From an Islamic standpoint, the regulation of sexual violence aligns with the fundamental principles and objectives of Islamic law (maqāsid al-sharī'a). These principles aim to actualize the well-being and benefit of humanity while simultaneously preventing crimes that pose threats to human existence and dignity.   Artikel ini mengkaji kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam mengatasi praktik tindak pidana kekerasan seksual yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan perempuan adalah pihak yang paling banyak menjadi korban tindak kejahatan ini. Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan yang sumber datanya didasarkan pada peraturan-peraturan hukum di Indonesia dan sejumlah karya ilmiah yang berkaitan dengan topik kajian ini. Menggunakan pendekatan kesetaraan gender dan maqāsid al-sharī’a artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah peraturan hukum tentang tindak pidana kejahatan seksual. Namun demikian, aturan-aturan hukum tersebut disusun secara parsial dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sehingga menjadikannya kurang efektif. Lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 menandai adanya perkembangan baru dalam pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini disusun secara lebih sistematis dan komprehensif dengan sejumlah pembaruan yang ada di dalamnya sehingga ia telah memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan dan pencegahan terhadap praktik kekerasan seksual. Dalam perspektif Islam, pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual ini selaras dengan prinsip dasar dan tujuan disyariatkannya hukum Islam (maqāsid al-sharī’a), yang ingin mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan umat manusia dan sekaligus mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa mengancam eksistensi dan kehormatan manusia.
Urgensi Pemasangan Dashboard Camera dalam Hukum Positif Indonesia sebagai Alat Bukti Elektronik Guna Menghindari Modus Kecelakaan yang Disengaja Naswa, Aldyla Shesara; Setiyowati, Fariska Jihan; Putri, Adisty Savira; Sakti, Eyga Pranasta; Christia, Adissya Mega
Action Research Literate Vol. 7 No. 9 (2023): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v7i9.155

Abstract

Urgensi Pemasangan Dashboard Camera dalam Hukum Positif Indonesia sebagai Alat Bukti Elektronik Guna Menghindari Modus Kecelakaan yang Disengaja Kecelakaan yang disengaja merupakan tindakan yang tidak pantas dan dapat menyebabkan kerugian bagi korban yang mengalaminya. Terdapat berbagai macam motif dalam melakukan kecelakaan yang disengaja salah satunya yaitu adanya modus pemerasan. Hal ini bukanlah modus baru dalam dunia kejahatan. Dalam hal ini, kecelakaan yang disengaja secara jelas memenuhi adanya unsur tindak pidana pemerasan sesuai dengan rumusan pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik dari segi objektif maupun subjektif. Di era digital saat ini memungkinkan penyelesaian kasus kecelakaan yang disengaja dengan lebih mudah apabila didapatkannya bukti konkret berupa rekaman video kejadian, dimana video tersebut dapat diambil melalui dashboard camera (dashcam) yang dipasang di bagian dashboard mobil, bus, hingga truk Metode penelitian yang akan digunakan yaitu Deskriptif kualitatif, dimana teknik ini menggunakan bahan dasar kumpulan data yang berasal dari studi pustaka baik mengenai peraturan perundang-undangan maupun jurnal penelitian terdahulu yang dikaitkan dengan kasus yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah berdasarkan logika keilmuan yang dipandang dari sisi normatifnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasi motif dan aspek hukum kecelakaan disengaja, khususnya motif pemerasan, Mengevaluasi penggunaan dashcam sebagai bukti dalam penanganan kasus kecelakaan yang disengaja. Melihat kasus yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan dashcam merupakan suatu hal yang bermanfaat karena dengan adanya dashcam maka dapat merekam kejadian-kejadian yang tidak terduga di jalan raya dan hasil rekaman dashboard kamera dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam upaya mempermudah proses peradilan.
A Human Rights Discourse on Death Penalty for Corruptors during the Outbreaks: Reflection on the Covid 19 Pandemic Kamalludin, Iqbal; Christia, Adissya Mega; Umar, Achmad Jauhari; Pratami, Bunga Desyana; Widiastuti, Rizqiyani Syifa; Putri, Delasari Krisda
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 8, No 1 (2023): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2023)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v8i1.43283

Abstract

The Covid-19 pandemic profoundly impacted Indonesia's stability, yet amidst these challenges, a senior official within the Ministry of Social Affairs engaged in corrupt practices related to social grants, an offense stipulated under Article 2 paragraph (2) of Law No. 20 of 2001, amending Law No. 31 of 1999 on Corruption, which mandates the death penalty. This research examines the tension between imposing the death penalty on corruption offenders during emergencies and the human rights perspective, particularly in Indonesia. Employing a qualitative normative juridical method rooted in criminal law and human rights standards, the study reveals that despite the provision allowing for the death penalty for corruption during Covid-19, Indonesia adopts a moderately particularistic human rights stance that regards human rights as universal principles while addressing national concerns. The study highlights Indonesia's nuanced approach to human rights in the context of criminal justice, particularly concerning the application of the death penalty to corruption offenders during crises. It underscores the country's effort to uphold human rights as universal while recognizing national circumstances. This research contributes to ongoing scholarly debates on the intersection of emergency measures, criminal justice, and human rights, offering insights into how states navigate legal provisions in times of crisis to maintain stability without compromising fundamental rights. The findings provide a critical perspective for policymakers, legal practitioners, and human rights advocates grappling with issues of justice and rights protection amid global emergencies.
Politik Hukum Penentuan Upah Minimum Tahun 2022 Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Christia, Adissya Mega
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i4.1887

Abstract

Upaya pemerataan upah di Indonesia dilaksanakan melulaui penentuan upah minimum. Upah minimum harus diterima oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Penentuan upah minimum tahun 2022 mendapatkan penolakan dari serikat buruh karena dirasa tidak memenuhi rasa keadilan sosial. Rasa keadilan sosial dalam aspek penentuan upah ditentukan salah satunya oleh kejelasan arah peraturan perundang-undangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum penentuan upah minimum tahun 2022 pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUCK belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat sesuai amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 karena UUCK yang merupakan Omnibus Law merupakan hal yang masih sangat baru di Indonesia dan proses pembentukannya sarat akan rapat dengar pendapat sehingga peraturan pelaksananya mengenai upah minimum juga belum memenuhi rasa keadilan sosial dan formula pengaturan upah minimum sebaiknya tidak diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah melainkan Undang-Undang demi mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Politik Hukum Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Christia, Adissya Mega; Wardhani, Lidya Christina; Tristy, Marsatana Tartila; Surya, Faizal Adi
Lex Renaissance Vol 9 No 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol9.iss1.art4

Abstract

The Constitutional Court is the only state institution that can carry out constitutional review of regulations and the result is expressed through a decision. The decision of the Constitutional Court is final and binding and at that time the principle of erga omnes applies where the legal force of the Constitutional Court's decision applies to anyone, not just limited to the parties involved in the case. This research aims to analyze the legal politics of 4 (four) Constitutional Court Decisions based on their nature and principles and shows their urgency. The approach method used is normative juridical with descriptive analysis. The results of this research are that the legal politics of executing Constitutional Court decisions has not yet been implemented because in reality there are still situations where decisions are not in harmony with statutory regulations, returning to statutory regulations before amendments, not followed by new and complicated statutory regulations. to be implemented. The legal political urgency of executing Constitutional Court decisions must return to the principle of final and binding nature as well as the principle of erga omnes, one of which is through ab initio confirmation if the decision is not complied with by other state institutions.Keywords: Constitutional Court, Constitutional Court Decision, Political Law AbstrakMahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga negara yang dapat melakukan uji konstitusional terhadap undang-undang dan hasilnya dinyatakan melalui putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (binding) serta pada saat itu pula berlaku asas erga omnes di mana kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku pada siapa saja, tidak hanya terbatas berlaku bagi para pihak yang berperkara. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum dari 4 (empat) Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan sifat dan asas serta menunjukkan urgensinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi belum berjalan sebab pada kenyataannya masih terdapat keadaan di mana putusan tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan, kembali pada peraturan perundang-undangan sebelum amandemen, tidak diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang baru dan rumit untuk dilaksanakan. Urgensi politik hukum eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi harus kembali kepada prinsip sifat final dan mengikat (binding) serta asas erga omnes salah satunya melalui penegasan ab initio apabila putusan tidak dipatuhi oleh pihak lembaga negara lain.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Politik Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi
Co-Authors Fifink Praiseda Alviolita Iqbal Kamalludin Lidya Christina Wardhani Naswa, Aldyla Shesara Pratami, Bunga Desyana Putri, Adisty Savira Putri, Delasari Krisda Sakti, Eyga Pranasta Setiyowati, Fariska Jihan Surya, Faizal Adi Tristy, Marsatana Tartila Umar, Achmad Jauhari Viaga, Vanessa Widiastuti, Rizqiyani Syifa