Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law and Justice Jurnal Ius Constituendum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Eksekusi : Journal Of Law Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Transnational Business Law Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH) Agrikultura Masyarakat Tani: Jurnal Pengabdian kepada masyarakat
Muchtar, Helitha Novianty
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUCTION HOUSE TERHADAP PENYIARAN FILM YANG SEDANG TAYANG DI BIOSKOP TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL Dewina, Alvieta; Permata, Rika Ratna; Muchtar, Helitha Novianty
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10399

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hukum bagi rumah produksi sebagai pemegang Hak Cipta serta memberikan pengetahuan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh rumah produksi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan atas tindakan penyiaran film bioskop tanpa izin melalui media sosial. Hukum bersifat dinamis berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat dan telah memasuki era digital. Penyiaran film bioskop tanpa izin melalui media sosial merupakan contoh perbuatan melawan hukum telah memasuki dunia digital beserta konsekuensinya. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran pada masyarakat bahwa pembajakan dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril terutama bagi rumah produksi. Penelitian ini menitikberatkan pada pembajakan yang telah berkembang ke dalam jenis baru, yaitu pembajakan melalui media sosial, khususnya penyiaran kembali melalui Bigo Live. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur yaitu penelitian secara normatif khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penyiaran kembali film bioskop tanpa izin melalui media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa rumah produksi merupakan badan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai Pencipta, sehingga rumah produksi mendapatkan pelindungan hukum atas segala bentuk pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta, termasuk pada dunia digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak rumah produksi selaku pemilik Hak Cipta sebuah karya film dapat melakukan gugatan hukum secara perdata atas kerugian ekonomi berdasarkan Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Hak Cipta dan juga secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta.
SERTIFIKAT KEANDALAN PRIVASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Denisa, Adinda Putri; Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i2.1286

Abstract

AbstrakPenggunaan e-commerce di Indoenesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dimana tidak luput dari permasalahan kebocoran data pribadi konsumen. UU PDP dan PP PMSE telah mewajibkan secara implisit kepada seluruh pelaku usaha e-commerce untuk menggunakan Sertifikat Keandalan Privasi sebagai bentuk pencegahan dan penanganan pengaksesan data pribadi secara tidak sah. Sayangnya, tidak semua pelaku usaha mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana diwajibkan UU PDP dan PP PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban penggunaan Sertifikat Keandalan Privasi oleh pelaku usaha e-commerce di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha e-commerce dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tokopedia merupakan satu-satunya platform yang telah menggunakan Sertifikat Keandalan Privasi ISO/IEC 27701, mengenai kewajiban penggunaan Sertifikat Keandalan serta pertanggungjawaban pelaku usaha atas kebocoran data pribadi sejatinya belum diatur secara eksplisit oleh hukum positif di Indonesia, sehingga perlunya pengaturan secara tegas agar lebih menjamin pelindungan terhadap konsumen.
Peningkatan Pemahaman HKI Guru dan Siswa SMAN 13: Suatu Pengalaman Perdana Sivitas Akademika SMAN 13 Bandung Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2023): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v6i2.43390

Abstract

Guru dan siswa SMA Negeri 13 Bandung belum pernah mengikuti sosialisasi HKI, sehingga belum pernah dilakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman HKI mereka. Sementara dalam berbagai kegiatan sekolah, guru dan siswa terlibt aktif dalam penciptaan suatu karya intelektual, seperti lagu Hymne SMAN 13, desain sepatu serta merek sepatu. Sangat menarik melihat reaksi mereka terhadap sesuatu yang baru yang belum pernah mereka lakukan, dan sangat menantang untuk mengukur pemahaman awal (baseline) mereka tentang HKI serta peningkatan pemahamannya melalui sosialisasi HKI.Berdasarkan metode partisipatif pada kegiatan sosialisasi HKI dengan melibatkan responden 4 (empat) orang guru dan 15 (lima belas) orang siswa-siswi SMAN 13 Bandung, diperoleh hasil adanya peningkatan pemahaman HKI guru dan siswa SMAN 13 Bandung sebesar 22%, dari semula 51% menjadi 73% berdasarkan test yang dilakukan melalui media quizizz.com.
REVIEW OF REVERSIONARY RIGHTS IN THE SOLD-FLAT AGREEMENT OF SONG CREATION ASSOCIATED WITH LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT Utama, Atika Nur Rahmah; Ayu Palar, Miranda Risang; Muchtar, Helitha Novianty
Transnational Business Law Journal Vol. 5 No. 1 (2024): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 5, Number 1, February 2024
Publisher : Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/transbuslj.v5i1.1608

Abstract

The copyright reversion provision or known as reversionary right contained in Article 18, 30, and 122 Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright is a legal substance that has been regulated by various countries in the world. This provision is intended to provide justice for creators whose rights are often violated in the implementation of copyright transfer agreements with a sold-flat mechanism. Indonesia Copyright Law is not specifically determined an implementing rules or guidelines to exercise this rights of reversions provisions. In its application, there have been rejections from record producer company such as in the case of Constitutional Court Decision Number 63/PUU-XIX/2021. This article is placed to review the implementation of reversionary rights provisions in Indonesia by analyzing national dan international provisions and court decisions with normative juridical methods and comparative law, as well as analytical and exploratory descriptive approaches. The implementation of reversionary rights provisions in Indonesia will raise challenges of weak legal understanding and disruption of rejection by record producers, which will weaken aspects of the implementation process. The provisions of the stages of the submission notifications process and documentation of reversionary rights in writing applied by the United States and the Netherlands can be something that Indonesia develops in strengthening the implementation process of reversionary rights provisions. To exercise and enforce their reversion rights, songwriters can renegotiate the agreement with the record producer, file for compensation with the commercial court, or also join the Collective Management Organization.
JURIDICAL REVIEW OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN THE PROTECTION OF COPYRIGHT OWNERSHIP FOR WORKS CREATED IN COURSE OF PUBLIC SERVICE RELATIONS ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT DAN ITS COMPARISON WITH COPYRIGHT REGULATIONS IN FRANCE AND GERMA Abdulghani, Muhammad Hilman; Mayana, Ranti Fauza; Muchtar, Helitha Novianty
Transnational Business Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 5, Number 2, August 2023
Publisher : Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/transbuslj.v5i2.1873

Abstract

The regulation of copyright ownership of works created in Public Service Relations, as stated in Article 35 of the Copyright Law, indicates an injustice in the protection of copyright ownership for creators. This research aims to examine the implementation of the principle of justice in copyright ownership of works created in Public Service Relations and to compare this with the regulations in Germany and France. This study employs a comparative normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data collection is conducted through literature studies. The method of analysis used is descriptive-analytical. The results show that the regulation in Article 35 of the Copyright Law lacks elements of justice for creators in Public Service Relations. This is due to the difference in recognition given to creators of works made in Public Service Relations compared to works made in employment relationships. Compared to the regulations in Germany and France, the regulation of copyright ownership for "works made for hire" in Indonesia does not yet provide adequate protection for creators.
Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point To Point Tunneling Protocol (PPTP) Dalam Mengakses Situs Terblokir Andini, Marisa Dika; Amirullah, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29 No 2 (2020)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.29.2.148-166

Abstract

The discovery of a Virtual Private Network (VPN) makes it easy to access the internet wherever and whenever. Many service providers see the advantages of VPN being commercially usable, VPNs are very vulnerable to hacker attacks, cracking that supports data or information from VPN application users, this research offers to provide information about VPN security Point to Point Tunneling protocol (PPTP) and whether the VPN security system has been licensed and is in accordance with applicable law or not. This research is normative juridical. By using analytical descriptive analysis, this research provides facts about VPN security point to point tunneling protocol (PPTP) in accessing blocked sites, discussed with the Electronic Transaction Information Act. Keywords: Virtual Private Network (VPN), point to point tunneling protocol (PPTP), Blocked Site,  Penemuan Virtual Private Network (VPN) memberi kemudahan untuk mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Banyak penyedia layanan melihat keuntungan bahwa VPN ini bisa digunakan gratis secara komersial, VPN sangat rentan dari serangan hacker, cracking yang mampu mencuri data atau informasi dari pengguna aplikasi VPN, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keamanan VPN Point to Point Tunneling protocol (PPTP) dan apakah sistem keamanan VPN tersebut sudah mendapatkan perizinan dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau tidak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, Penelitian ini memberikan fakta-fakta mengenai keamanan VPN point to point tunneling protocol (PPTP) dalam mengakses situs terblokir, dikaitkan dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Kata kunci: Virtual Private Network (VPN), point to point tunneling protocol (PPTP), Situs Terblokir.
Strengthening Regulations towards Implementation of Intellectual Property-Based Financing Scheme with YouTube Content as Collateral Pasha, Ishtar Amarindra; Abubakar, Lastuti; Muchtar, Helitha Novianty
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 3 (2024): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i3.9142

Abstract

This research aims at examining how the regulator can make regulation to optimize financing implementation with YouTube content as a collateral. This research is considered necessary, because besides Government Regulation Number 24 Year 2022 which becomes the basis to give financing under an intellectual property as a collateral, banking institutions might still be in doubt to implement such a financing scheme due to many weak supporting regulations. This research is conducted with a normative-juridical approach method. The research shows that there are still many regulations which have not accommodated the financing implementation of intellectual property-based financing scheme basis, especially those regulations related to valuation, recognition of intellectual property as a banking asset and execution of intellectual property when a debtor default. The weak regulation of these three aspects makes financial institutions doubtful to implement the intellectual property-based financing especially because bank activities are to collect and distribute funds to the society. The conclusions of this research show that basically there has been a method or way to anticipate the three problems, but it needs to be legalized in a form of regulation so that the bank has legal certainty and protection in its financing with intellectual property as the collateral. The regulators are supposed to be able to create regulation to optimize financing implementation with intellectual property as the collateral.
Dispute Resolution in User Agreement on Cryptocurrency Sales Platform That Are Not Based on Indonesian Legislation Zahra, Tifani Haura; Suparto, Susilowati; Muchtar, Helitha Novianty
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 1 (2024): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10794419

Abstract

Dispute resolution arrangements in the field of physical trading of crypto assets must comply with BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021 in order to be harmonized and have strong legal certainty. However, in practice there is a dispute resolution clause on the crypto asset exchange platform that is not in accordance with BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021. This study aims to determine the dispute resolution chosen based on the agreement in the user agreement on the cryptocurrency sales platform that is not based on BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021 and the legal force of the decision issued by the institution chosen based on the dispute resolution agreement in the user agreement in the field of physical trading of crypto assets. This research uses a research method with a normative juridical approach. The specification of the research conducted is descriptive analysis. The stages of this research focus on literature research and conduct field studies by conducting interviews. Based on the research results, two things can be concluded. First, the dispute resolution chosen based on the agreement in the crypto asset physical trading user agreement that is not based on BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021, the agreement remains binding on both parties as law for the parties. However, the crypto asset exchange platform is considered non-compliant with BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021 and may be subject to administrative sanctions. Second, the legal force related to the decision issued by the institution chosen based on the dispute resolution agreement in the user agreement in the field of physical trading of crypto assets and not in accordance with BAPPEBTI Regulation No. 8 of 2021 is final, binding, and has permanent legal force because the dispute resolution has been agreed by both parties in the user agreement before the dispute occurs (pactum de compromittedo).
Sosialisasi Pemberdayaan Kewirausahaan di Kabupaten Indramayu melalui Sosialisasi Hukum Merek dan Indikasi Geografis Rafianti, Laina; Maulana, Mursal; Amirulloh, M.; Suryamah, Aam; Muchtar, Helitha Novianty; Faujura, Rahmanisa Purnamasari; Reynaldi, Farah Azzahra; Anudiwanti, Puja
Agrikultura Masyarakat Tani Vol 2, No 2 (2025): Maret
Publisher : Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/agrimasta.v2i2.62656

Abstract

Kabupaten Indramayu memiliki hasil alam berupa Mangga Gedong Gincu yang memiliki karakteristik khas yang berbeda dari Mangga Gedong Gincu yang berasal dari daerah lain. Telah dilindungi sebagai Indikasi Asal Indramayu, Mangga Gedong Gincu Indramayu (MGGI) dapat meningkatkan kehidupan ekonomi di daerahnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi khususnya terkait pemahaman hak kekayaan kekayaan intelektual. Penjajakan awal yang dilakukan oleh tim Pengabdian Pada Masyarakat dari Universitas Padjadjaran (PPM Unpad) diketahui bahwa belum banyak masyarakat yang mengetahui aturan dan tata cara penelusuran dan pendaftaran Merek yang menyebabkan perlunya dilakukan PPM di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Metode PPM dilakukan melalui pre dan post kuis, sosialisasi, diskusi serta workshop untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani, produsen, dan penjual tentang pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis. Hasil dari kegiatan PPM ini adalah Sosialisasi pemberdayaan kewirausahaan produk serta turunan MGGI dan produk pertanian dan kerajinan lainnya di wilayah setempat. Setelah PPM, diperoleh hasil bahwa pengetahuan peserta workshop meningkat sebesar 10%. Sosialisasi ini memberikan pemahaman mengenai penelusuran dan tata cara pendaftaran Merek. Sebagai langkah berikutnya, diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga di tingkat pemerintah daerah, para petani dan produsen setempat untuk memberikan fasilitas pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis.
Copyright Law Protection in Metaverse, The Sandbox Based on Positive Law in Indonesia Nabilah, Ghina; Ayu Palar, Miranda Risang; Muchtar, Helitha Novianty
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 01 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i01.857

Abstract

Metaverse, as one of the innovations of technological developments, can present copyright in it, such as the existence of NFTs in The Sandbox metaverse. The existence of NFTs as digital copyrights in The Sandbox raises problems, one of which is that legal regulations in Indonesia need to regulate the ownership and position of NFTs clearly, and no system can confirm the authenticity of these NFTs. This study aims to determine the protection of NFTs in The Sandbox metaverse and to find out the technical settings in The Sandbox metaverse to protect NFTs based on legal, technological, and theoretical aspects used in research. This research uses normative juridical methods by analyzing laws, regulations, and legal literature. Although not explicitly regulated in Indonesia's positive law, NFT as a digital work in The Sandbox is an object of copyright referring to the Copyright Law. Electronic systems may seek the use of architecture or technology ("code") in conjunction with market modalities, social norms, and laws to protect copyright
Co-Authors Aam Suryamah Abdulghani, Muhammad Hilman Amirullah, Muhamad Amirulloh, M. Andini, Marisa Dika Anudiwanti, Puja Danastri, Aprilia Denisa, Adinda Putri Dewina, Alvieta Faujura, Rahmanisa Purnamasari Khoirunisa, Qorina Laina Rafianti Lastuti Abubakar Maulana, Mursal Miranda Risang Ayu Palar Muhamad Amirulloh Muhamad Amirulloh, Muhamad Nabilah, Ghina Pasha, Ishtar Amarindra Ranti Fauza Mayana Reynaldi, Farah Azzahra Rika Ratna Permata Suparto, Susilowati Utama, Atika Nur Rahmah Zahra, Tifani Haura