Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law and Justice Jurnal Ius Constituendum Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Transnational Business Law Journal
Muchtar, Helitha Novianty
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRODUCTION HOUSE TERHADAP PENYIARAN FILM YANG SEDANG TAYANG DI BIOSKOP TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL Dewina, Alvieta; Permata, Rika Ratna; Muchtar, Helitha Novianty
Law and Justice Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v5i1.10399

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perlindungan hukum bagi rumah produksi sebagai pemegang Hak Cipta serta memberikan pengetahuan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh rumah produksi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan atas tindakan penyiaran film bioskop tanpa izin melalui media sosial. Hukum bersifat dinamis berjalan seirama dengan perkembangan masyarakat dan telah memasuki era digital. Penyiaran film bioskop tanpa izin melalui media sosial merupakan contoh perbuatan melawan hukum telah memasuki dunia digital beserta konsekuensinya. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran pada masyarakat bahwa pembajakan dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril terutama bagi rumah produksi. Penelitian ini menitikberatkan pada pembajakan yang telah berkembang ke dalam jenis baru, yaitu pembajakan melalui media sosial, khususnya penyiaran kembali melalui Bigo Live. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur yaitu penelitian secara normatif khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penyiaran kembali film bioskop tanpa izin melalui media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa rumah produksi merupakan badan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai Pencipta, sehingga rumah produksi mendapatkan pelindungan hukum atas segala bentuk pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta, termasuk pada dunia digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak rumah produksi selaku pemilik Hak Cipta sebuah karya film dapat melakukan gugatan hukum secara perdata atas kerugian ekonomi berdasarkan Pasal 95 dan 96 Undang-Undang Hak Cipta dan juga secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta.
SERTIFIKAT KEANDALAN PRIVASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Denisa, Adinda Putri; Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i2.1286

Abstract

AbstrakPenggunaan e-commerce di Indoenesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dimana tidak luput dari permasalahan kebocoran data pribadi konsumen. UU PDP dan PP PMSE telah mewajibkan secara implisit kepada seluruh pelaku usaha e-commerce untuk menggunakan Sertifikat Keandalan Privasi sebagai bentuk pencegahan dan penanganan pengaksesan data pribadi secara tidak sah. Sayangnya, tidak semua pelaku usaha mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana diwajibkan UU PDP dan PP PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban penggunaan Sertifikat Keandalan Privasi oleh pelaku usaha e-commerce di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha e-commerce dalam hal terjadinya kebocoran data pribadi pengguna berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tokopedia merupakan satu-satunya platform yang telah menggunakan Sertifikat Keandalan Privasi ISO/IEC 27701, mengenai kewajiban penggunaan Sertifikat Keandalan serta pertanggungjawaban pelaku usaha atas kebocoran data pribadi sejatinya belum diatur secara eksplisit oleh hukum positif di Indonesia, sehingga perlunya pengaturan secara tegas agar lebih menjamin pelindungan terhadap konsumen.
Peningkatan Pemahaman HKI Guru dan Siswa SMAN 13: Suatu Pengalaman Perdana Sivitas Akademika SMAN 13 Bandung Amirulloh, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2023): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v6i2.43390

Abstract

Guru dan siswa SMA Negeri 13 Bandung belum pernah mengikuti sosialisasi HKI, sehingga belum pernah dilakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman HKI mereka. Sementara dalam berbagai kegiatan sekolah, guru dan siswa terlibt aktif dalam penciptaan suatu karya intelektual, seperti lagu Hymne SMAN 13, desain sepatu serta merek sepatu. Sangat menarik melihat reaksi mereka terhadap sesuatu yang baru yang belum pernah mereka lakukan, dan sangat menantang untuk mengukur pemahaman awal (baseline) mereka tentang HKI serta peningkatan pemahamannya melalui sosialisasi HKI.Berdasarkan metode partisipatif pada kegiatan sosialisasi HKI dengan melibatkan responden 4 (empat) orang guru dan 15 (lima belas) orang siswa-siswi SMAN 13 Bandung, diperoleh hasil adanya peningkatan pemahaman HKI guru dan siswa SMAN 13 Bandung sebesar 22%, dari semula 51% menjadi 73% berdasarkan test yang dilakukan melalui media quizizz.com.
REVIEW OF REVERSIONARY RIGHTS IN THE SOLD-FLAT AGREEMENT OF SONG CREATION ASSOCIATED WITH LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT Utama, Atika Nur Rahmah; Ayu Palar, Miranda Risang; Muchtar, Helitha Novianty
Transnational Business Law Journal Vol. 5 No. 1 (2024): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 5, Number 1, February 2024
Publisher : Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/transbuslj.v5i1.1608

Abstract

The copyright reversion provision or known as reversionary right contained in Article 18, 30, and 122 Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright is a legal substance that has been regulated by various countries in the world. This provision is intended to provide justice for creators whose rights are often violated in the implementation of copyright transfer agreements with a sold-flat mechanism. Indonesia Copyright Law is not specifically determined an implementing rules or guidelines to exercise this rights of reversions provisions. In its application, there have been rejections from record producer company such as in the case of Constitutional Court Decision Number 63/PUU-XIX/2021. This article is placed to review the implementation of reversionary rights provisions in Indonesia by analyzing national dan international provisions and court decisions with normative juridical methods and comparative law, as well as analytical and exploratory descriptive approaches. The implementation of reversionary rights provisions in Indonesia will raise challenges of weak legal understanding and disruption of rejection by record producers, which will weaken aspects of the implementation process. The provisions of the stages of the submission notifications process and documentation of reversionary rights in writing applied by the United States and the Netherlands can be something that Indonesia develops in strengthening the implementation process of reversionary rights provisions. To exercise and enforce their reversion rights, songwriters can renegotiate the agreement with the record producer, file for compensation with the commercial court, or also join the Collective Management Organization.
JURIDICAL REVIEW OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN THE PROTECTION OF COPYRIGHT OWNERSHIP FOR WORKS CREATED IN COURSE OF PUBLIC SERVICE RELATIONS ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT DAN ITS COMPARISON WITH COPYRIGHT REGULATIONS IN FRANCE AND GERMA Abdulghani, Muhammad Hilman; Mayana, Ranti Fauza; Muchtar, Helitha Novianty
Transnational Business Law Journal Vol. 5 No. 2 (2024): TRANSNATIONAL BUSINESS LAW JOURNAL Volume 5, Number 2, August 2023
Publisher : Department of Transnational Business Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/transbuslj.v5i2.1873

Abstract

The regulation of copyright ownership of works created in Public Service Relations, as stated in Article 35 of the Copyright Law, indicates an injustice in the protection of copyright ownership for creators. This research aims to examine the implementation of the principle of justice in copyright ownership of works created in Public Service Relations and to compare this with the regulations in Germany and France. This study employs a comparative normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data collection is conducted through literature studies. The method of analysis used is descriptive-analytical. The results show that the regulation in Article 35 of the Copyright Law lacks elements of justice for creators in Public Service Relations. This is due to the difference in recognition given to creators of works made in Public Service Relations compared to works made in employment relationships. Compared to the regulations in Germany and France, the regulation of copyright ownership for "works made for hire" in Indonesia does not yet provide adequate protection for creators.
Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point To Point Tunneling Protocol (PPTP) Dalam Mengakses Situs Terblokir Andini, Marisa Dika; Amirullah, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29 No 2 (2020)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.29.2.148-166

Abstract

The discovery of a Virtual Private Network (VPN) makes it easy to access the internet wherever and whenever. Many service providers see the advantages of VPN being commercially usable, VPNs are very vulnerable to hacker attacks, cracking that supports data or information from VPN application users, this research offers to provide information about VPN security Point to Point Tunneling protocol (PPTP) and whether the VPN security system has been licensed and is in accordance with applicable law or not. This research is normative juridical. By using analytical descriptive analysis, this research provides facts about VPN security point to point tunneling protocol (PPTP) in accessing blocked sites, discussed with the Electronic Transaction Information Act. Keywords: Virtual Private Network (VPN), point to point tunneling protocol (PPTP), Blocked Site,  Penemuan Virtual Private Network (VPN) memberi kemudahan untuk mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Banyak penyedia layanan melihat keuntungan bahwa VPN ini bisa digunakan gratis secara komersial, VPN sangat rentan dari serangan hacker, cracking yang mampu mencuri data atau informasi dari pengguna aplikasi VPN, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keamanan VPN Point to Point Tunneling protocol (PPTP) dan apakah sistem keamanan VPN tersebut sudah mendapatkan perizinan dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau tidak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, Penelitian ini memberikan fakta-fakta mengenai keamanan VPN point to point tunneling protocol (PPTP) dalam mengakses situs terblokir, dikaitkan dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Kata kunci: Virtual Private Network (VPN), point to point tunneling protocol (PPTP), Situs Terblokir.
Strengthening Regulations towards Implementation of Intellectual Property-Based Financing Scheme with YouTube Content as Collateral Pasha, Ishtar Amarindra; Abubakar, Lastuti; Muchtar, Helitha Novianty
Jurnal Ius Constituendum Vol 9, No 3 (2024): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i3.9142

Abstract

This research aims at examining how the regulator can make regulation to optimize financing implementation with YouTube content as a collateral. This research is considered necessary, because besides Government Regulation Number 24 Year 2022 which becomes the basis to give financing under an intellectual property as a collateral, banking institutions might still be in doubt to implement such a financing scheme due to many weak supporting regulations. This research is conducted with a normative-juridical approach method. The research shows that there are still many regulations which have not accommodated the financing implementation of intellectual property-based financing scheme basis, especially those regulations related to valuation, recognition of intellectual property as a banking asset and execution of intellectual property when a debtor default. The weak regulation of these three aspects makes financial institutions doubtful to implement the intellectual property-based financing especially because bank activities are to collect and distribute funds to the society. The conclusions of this research show that basically there has been a method or way to anticipate the three problems, but it needs to be legalized in a form of regulation so that the bank has legal certainty and protection in its financing with intellectual property as the collateral. The regulators are supposed to be able to create regulation to optimize financing implementation with intellectual property as the collateral.
Co-Authors Abdulghani, Muhammad Hilman Amirullah, Muhamad Andini, Marisa Dika Denisa, Adinda Putri Dewina, Alvieta Lastuti Abubakar Miranda Risang Ayu Palar Muhamad Amirulloh Muhamad Amirulloh, Muhamad Pasha, Ishtar Amarindra Ranti Fauza Mayana Rika Ratna Permata Utama, Atika Nur Rahmah