Claim Missing Document
Check
Articles

MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA DEWAN PERS DI KOTA SERANG Sigit Surahman; Fuqoha Fuqoha
LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 5 No. 2 (2017): JURNAL LONTAR
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.539 KB) | DOI: 10.30656/lontar.v5i2.491

Abstract

Journalism is an activity of gathering news and reporting events. Delivery of news or information in general often also called the press. To protect journalistic activities and freedom of the press, the press council established by law. Press Council as an independent agency to establish guidelines which must be done by any reporter or journalist in writing or delivered the news. Journalistic ethics is a guideline to behave in journalistic activity compiled by journalists, press organizations to be ethical or moral grounding in journalistic activities. The purpose of this study, to find a model settlement of violations of journalistic ethics in the press council. This research method using descriptive analytical research model with normative juridical approach. Collecting data using literature study by collecting data and legal regulations. Besides the interviews to the parties concerned to complete the data. Press Council in resolving violations of journalistic ethics, to maintain the freedom of the press with a mechanism that provides power to the press council to decide a case arising from journalistic activities completed by the press council. Settlement due to journalistic activities outside the press council will shut down and eliminate the freedom of the press as mandated by law. The right model is the removal of press offenses perspective that may affect national press by giving power and authority to the press council to resolve matters arising from journalistic activities.
ANALISIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG ORMAS DALAM KERANGKA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DAN DEPOLITISASI ISLAM POLITIK Fuqoha Fuqoha; Sukendar Sukendar
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 13 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v13i1.6492

Abstract

Kerangka demokrasi yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia menjadi dasar terhadap pengakuan dan jaminan atas kebebasan dan/atau hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Pengakuan dan jaminan kebebasan diantaranya adalah kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28E. Dengan demikian, berangkat dari pengakuan dan jaminan tersebut lahirlah berbagai organisasi kemasyarakatan dengan latarbelakang dan tujuan-tujuan keorganisasiannya, yang salah satu diantaranya organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada praktiknya pembentukan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan didasarkan pada regulasi perundang-undangan mengenai organisasi kemasyarakatan yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Penelitian ini disajikan dengan menggunakan pendekatan penilitian yuridis normatif dengan uraian deskriptif kualitatif dengan maksud menginterpretasi makna Undang-Undang yang disandingkan dengan fenomena dan fakta empiris dari implementasi Undang-Undang. Dari uraian-uraian yang dianalisis peneliti memperoleh berbagai argumentasi dari kerangka negara hukum dan prinsip demokrasi. Sebagai negara hukum, pemerintah berhak untuk membentuk dan memberlakukan suatu regulasi atau perundang-undangan dengan maksud menciptakan suatu tatanan hukum yang dapat diikuti oleh setiap warga negara dan termasuk diantaranya organisasi kemasyarakatan. Sedangkan dalam prinsip demokrasi secara konstitusional, pembatasan terhadap kebebasan dan jaminan atas hak-hak berorganisasi harus sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara sebagai bentuk depolitisasi terhadap tujuan organisasi kemasyarakatan.
Concept of Environmental Communications in the Environmental Rewards Mechanism to Build Harmonic Relations Between the Hulu – Hilir Communities in the Cidanau Watershed Rahmi Winangsih; Rahmi Mulyasih; Rethorika Berthanila; F Fuqoha; M Marthalena; Indrianti Azhar Firdausi
Indonesian Journal of Social Science Research Vol 3 No 1 (2022): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.03.01.07

Abstract

Environmental communication is indispensable for human development at this time, this cannot be separated from the declining quality and quantity of natural resources in the community. Therefore, the mechanism for rewarding environmental services is a new system that can support the preservation of the environment because the reward for environmental services will form cooperation between the upstream community as a group that maintains and preserves the environment so that the environmental ecosystem is maintained with downstream communities who enjoy natural resources that are protected by the community. upstream. The purpose of this research is to focus more on how FKDC can implement environmental communication so that communication between upstream and downstream communities can be harmoniously established. The results of the research show that the environmental communication implemented by FKDC is running optimally, this can be seen from the environmental service mechanism process that has been running for ten years
Penyuluhan Metode Restorative Justice dalam Penanganan Prilaku Bullying Di Sekolah Fuqoha Fuqoha; Hasuri Hasuri; Sasmia Sasmia; Sasmita Sasmita
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2022): Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ps2pm.v4i2.5769

Abstract

The activity was motivated by the many reports of bullying cases carried out between students and teachers and students in the school. The school should be a safe and comfortable place for students to study. So that the behavior of students who cross the line and lead to acts against the law in the form of bullying is very worrying. This concern is very justified considering the negative impact caused by physical, verbal, psychological and virtual bullying on social media. Therefore, legal counseling is needed regarding the dangers and legal threats to the behavior of acts of bullying and the handling of acts of bullying using restorative justice methods. This activity is carried out using a participatory learning and action model through lectures, discussions, accompanied by actions against bullying behavior. The results of this activity indicate that there are similarities in the goals and expectations of the school as the purpose of this activity regarding education and handling of bullying behavior in schools. Schools want the settlement of cases in schools to be avoided from legal threats by replacing using a restorative approach as the school's function is to educate children.
Harmonisasi Regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diantara Kesejahteraan Sosial dan Kepentingan Nasional Fuqoha Fuqoha; Lalu Farhan Nugraha; Dina Auliana Soleha; Siti Kamila Khaerunnisa
Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa) Vol. 3 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jika.v3i1.6289

Abstract

Masalah : Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dikemukakan dalam konstitusi Negara republik Indonesia. Namun, pada praktiknya pemenuhan konsepsi Negara hukum melahirkan banyaknya regulasi-regulasi yang mengatur objek-objek hukum yang menjadi kewajiban subjek-subjek hukum sebagai implementasi dari Negara hukum modern. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian antar-regulasi sehingga terciptanya suatu harmonisasi dari perundang-undangan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan kerangka kepentingan nasional dan kesejahteraan sosial. Metodologi : Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif suatu pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah atau asas untuk menganalisis data secara sistematis dengan peraturan-peraturan yang ada. Hasil dan Pembahasan : Upaya pemerintah dalam melakukan harmonisasi regulasi merupakan upaya dalam peningkatan kualitas hukum dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan nasional. Problematika dari harmonisasi regulasi terletak pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana perlu adanya penyesuaian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan menurut hierarki perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap regulasi harus menyesuaikan dan dianggap tidak berlaku jika ditetapkan perundang-undangan yang baru dan regulasi tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.Jenis Penelitian: Studi Literatur
Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Tabrak Lari di Serang Kota Anindya Sekar Kirana; Fuqoha Fuqoha; Fitria Agustin
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v11i2.14934

Abstract

A traffic accident in which the perpetrator is not responsible, leaving the victim alone without stopping the vehicle, and not providing assistance is called a hit-and-run. The crime of hit and run is a problem that needs to be addressed because it is an immoral act and harms others. This thesis will be discussed Police Efforts in protecting hit-and-run victims in the Serang City Region and the Police's efforts to deal with obstacles in protecting hit-and-run victims in the Serang City Region. The research method used is empirical juridical, namely examining applicable legal provisions with data obtained in the field, namely the Serang City Police Resort, in the form of processing data on hit-and-run cases by the police and interviews to obtain information about the factors causing the hit-and-run crime, as well as the handling process. by the police in this case. The handling of the hit-and-run by the police is after receiving a report of a traffic accident, going directly to the crime scene (TKP), collecting evidence, and making an official report at the crime scene. After finding the culprit, an investigation is carried out, if an investigation into the hit-and-run case has been carried out and not found sufficient evidence, then the investigation is terminated (SP3). However, if the perpetrator has not been found, the investigation will continue until the perpetrator is found. In handling hit-and-run criminal cases, the police often experience obstacles, including the lack of evidence and witness statements, and the lack of infrastructure and human resources in the traffic unit which results in delays in handling hit-and-run accidents in the Serang City Police District.
Constitutional Rights of Citizen Journalism in Indonesia: From Maqashid Sharia Perspective Fuqoha, Fuqoha; Mulyasih, Rahmi; Hasuri, Hasuri; Firdausi, Indrianti Azhar; Barten, Silfi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v16i1.26154

Abstract

The conception of a democratic rule of law in Indonesia has implications for the social and law order as a protection for the citizens. The protections guarantee the rights and responsibilities of every person regulated or protected by a democratic state. Either of the rights protected by the constitutions of Indonesia is guaranteed in obtaining and conveying information. As a profession, it is a part of journalistic activities, both professional and citizen journalism, as a constitutionally inherent right. The problem encountered is protection for citizen journalism, which is not regulated as protection for journalists in the legal system of the press. This research employed a qualitative model with a normative juridical approach to conceptualise the laws with facts and phenomena of journalistic activities. The analysis aims to assert that every person has a constitutional right to obtain and convey information like a professional journalist. A law is responsible for citizen journalism based on the law system of the press and code of ethics, which places citizen journalism products as a part of the news on press channels or press companies as the objects of the media that publish information. The concept of the principles of citizen journalism is related by maqashid shariah in Islam, which includes al-ahkam al-khamsah, namely religious protection (hifz al-din), protection of the soul (hifz al-nafs), protection of offspring (hifz al-nasl), protection of ideas/thoughts (hifz al-'aql), and protection of property (hifz al-mal).
Peningkatan Pemahaman UU ITE Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Modern Assa’adah Hasuri, Hasuri; Alwi, Sukendar; Fuqoha, Fuqoha
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 3 (2024): Mei
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i3.863

Abstract

Kegiatan Pengabdian ke pesantren untuk mensosialisasikan UU ITE merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pesantren sebagai miniatur kehidupan masyarakat dengan beragam karakter dan perilaku santri cukup menarik untuk diteliti dari berbagai aspek dan sudut pandang. Pesantren Modern Assaadah yang beralamat di Pasirmanggu Desa Dahu Kec Cikeusal Serang Banten dipilih menjadi tempat pengabdian tim dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Serang Raya. Berdasarkan pratest santri Assaadah 28% belum tahu dan pasca penyuluhan santri Assaadah 100% paham dan mengerti tentang UU ITE.
Gerakan Sosial Islam diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional dan Ancaman Radikalisme di Indonesia Fuqoha, Fuqoha; Sururi, Ahmad; Hasuri, Hasuri
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 June (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v3i1.252

Abstract

Dinamika kehidupan sosial masyarakat di Indonesia semakin berkembang seiring perkembangan tatanan kehidupan yang berdampak langsung terhadap hubungan antar masyarakat maupun hubungan masyarakat dengan pemerintahan. Indonesia merupakan negara hukum yang termanifestasikan kedalam konstitusi negara yang memberikan jaminan bagi masyarakat untuk turut serta menyelenggarakan tujuan-tujuan negara. Pasca runtuhnya rezim pemerintahan orde lama yang melahirkan reformasi birokrasi dan tatanan hukum pemerintahan. Momentum tersebut menjadi landasan terbentuknya berbagai gerakan sosial masyarakat dalam rangka menunjukan aspirasi dan kehendak masyarakat yang ditujukan baik antar masyarakat maupun terhadap pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi serta adanya aras globalisasi yang tidak dapat dihindari, semakin mempercepat laju perubahan gerakan sosial yang sebelumnya hanya gerakan biasa, menjadi gerakan sosial yang terorganisir baik dibidang ekonomi, politik, sosial hingga agama. Lahirnya gerakan sosial merupakan dampak dari prinsip demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak secara konstitusional. Perkembangan teknologi informasi terhadap gerakan sosial masyarakat perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terlepas bahwa gerakan sosial merupakan bagian bagian prinsip demokrasi konstitusional. Gerakan sosial yang tidak diperhatikan oleh pemerintah di era globalisasi saat ini dikhawatirkan terpengaruh paham-paham radikalisme yang mengancam stabilitas pemerintahan. Gerakan sosial adalah hak setiap orang, dan mempertahankan serta menciptakan stabilitas negara adalah tanggungjawab pemerintah.
Prinsip Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Zohan, Rt. Ima Muharomah Ibnu; Fuqoha; Hasuri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/23nsvd38

Abstract

Walaupun pemerintah telah mengatur mengenai netralitas dan larangan PNS untuk tidak ikut dalam proses kampanye maupun ikut bergabung dalam partai politik serta berbagai larangan lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pada kenyataannya dilapangan banyak sekali Aparatur Sipil Negara yang tidak bersikap Netral dalam pemilihan kepala daerah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, seorang oknum camat yang ikut berkampanye untuk memenangkan salah satu pasangan Kepala Daerah. Hal tersebut menjadi dasar penelitian ini, khususnya: 1. Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Upaya Yang Dapat Ditempuh Demi Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian  ini  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: 1. Pasal 9 Ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 netralitas disini bermakna bahwa pejabat pemerintah tidak boleh dipengaruhi atau terlibat dalam partai politik. Pasal 9 mengharuskan pejabat pemerintah untuk menjaga independensi dari pengaruh dan keterlibatan semua partai politik di Indonesia. 2. Diperlukan system pengawasan ASN yang efisien untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, yang meliputi pembentukan Lembaga yang akuntabilitas dan berintegritas, untuk menjamin bahwa ASN tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan dalan melaksanakan kewajibannya serta kesadaran masyarakat akan pentingnya netralitas.