Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE JURNAL MAHKAMAH Recital Review MIZAN WAJAH HUKUM Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL ILMIAH ADVOKASI Indonesian Journal of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa
Hasuri, Hasuri
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Constitutional Rights of Citizen Journalism in Indonesia: From Maqashid Sharia Perspective Fuqoha, Fuqoha; Mulyasih, Rahmi; Hasuri, Hasuri; Firdausi, Indrianti Azhar; Barten, Silfi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v16i1.26154

Abstract

The conception of a democratic rule of law in Indonesia has implications for the social and law order as a protection for the citizens. The protections guarantee the rights and responsibilities of every person regulated or protected by a democratic state. Either of the rights protected by the constitutions of Indonesia is guaranteed in obtaining and conveying information. As a profession, it is a part of journalistic activities, both professional and citizen journalism, as a constitutionally inherent right. The problem encountered is protection for citizen journalism, which is not regulated as protection for journalists in the legal system of the press. This research employed a qualitative model with a normative juridical approach to conceptualise the laws with facts and phenomena of journalistic activities. The analysis aims to assert that every person has a constitutional right to obtain and convey information like a professional journalist. A law is responsible for citizen journalism based on the law system of the press and code of ethics, which places citizen journalism products as a part of the news on press channels or press companies as the objects of the media that publish information. The concept of the principles of citizen journalism is related by maqashid shariah in Islam, which includes al-ahkam al-khamsah, namely religious protection (hifz al-din), protection of the soul (hifz al-nafs), protection of offspring (hifz al-nasl), protection of ideas/thoughts (hifz al-'aql), and protection of property (hifz al-mal).
Peningkatan Pemahaman UU ITE Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Modern Assa’adah Hasuri, Hasuri; Alwi, Sukendar; Fuqoha, Fuqoha
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 3 (2024): Mei
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i3.863

Abstract

Kegiatan Pengabdian ke pesantren untuk mensosialisasikan UU ITE merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pesantren sebagai miniatur kehidupan masyarakat dengan beragam karakter dan perilaku santri cukup menarik untuk diteliti dari berbagai aspek dan sudut pandang. Pesantren Modern Assaadah yang beralamat di Pasirmanggu Desa Dahu Kec Cikeusal Serang Banten dipilih menjadi tempat pengabdian tim dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Serang Raya. Berdasarkan pratest santri Assaadah 28% belum tahu dan pasca penyuluhan santri Assaadah 100% paham dan mengerti tentang UU ITE.
LEGAL REVIEW OF THE TERMINATION OF INVESTIGATION ORDER (SP3) REGARDING MURDER CASES (A Case Study of Murder Against Goat Thieves in Serang City) Riski, Yuliana; Hasuri, Hasuri
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v12i2.5590

Abstract

This study aims to understand the termination of investigation order in the Criminal Code and analyze the Termination of Investigation Order (SP3) in Cases of Justifiable Defense Homicide. This research is descriptive with a normative juridical approach, through legislative approaches using secondary data, then analyzed qualitatively. The results show that the Serang District Attorney's Office (Kejari) issued a Termination of Investigation Order (SP3) against Muhyani (58), a farmer who stabbed a goat thief in Serang due to Justifiable Defense. Justifiable defense that exceeds limits can eliminate the criminal nature of an action and cannot be punished, so the act is not included in criminal acts according to Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code. As stipulated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, reasons for issuing a termination of investigation letter include lack of evidence, actions that do not meet the criteria of criminal acts, or termination carried out in the interest of justiceKeywords: Termination Of Investigation Order; Forced defense; Murder
ANALISI PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM Hasuri, Hasuri; Mukaromah, Mia
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v8i2.20277

Abstract

Tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dan memerlukan penanganan yang luar biasa pula. Dalam penanganan tindak pidana korupsi diperlukan penanganan yang khusus dengan menggunakan teori pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian namun secara berimbang. Hal tersebut agar terhindar dari potensi melanggar prinsip HAM dan penghargaan hak-hak terdakwa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan dari ketentuan hukum normatif (undang-undang) dengan unsur-unsur empiris (peristiwa hukum di masyarakat atau unsur sosial).
PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI DESA KUBANG PUJI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA Najmudin, Najmudin; Syihabudin, Syihabudin; Hasuri, Hasuri
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa wakaf di Desa Kubang Puji Pontang dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Lokasi penelitian ini terletak di desa Kubang Puji Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan Sengketa tanah wakaf di Desa Kubang Puji berupa gugatan ahli waris akibat tanah yang telah diwakafkan oleh wakif tidak dikelola dengan baik oleh nazhir, sehingga tanah tersebut menjadi tempat pembuangan sampah dan sedikit demi sedikit menyempit tergerus bangunan rumah warga sekitar, sengketa lain terkait dengan relokasi sekolah yang berdiri di atas lahan wakaf, pro kontra terjadi antara pengurus Yayasan dan DKM Masjid. Kedua sengketa tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menghadirkan pihak yang bersengketa dan tokoh masyarakat. Dalam perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, penyelesaian sengketa wakaf yang dilakukan di Desa Kubang Puji mengikuti metode Non Ligitasi, artinya penyelesaian sengketa wakaf dilakukan di luar pengadilan, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang wakaf.
KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN WARIS DI INDONESIA Agustin, Fitria; Hasuri, Hasuri; Najmudin, Najmudin
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 1 (2022): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i1.20333

Abstract

Ketentuan tentang Hukum Waris di Indonesia diatur dalam Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Belanda (Hukum Waris KUHPerdata). Dalam hal wilayah di Indonesia dan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat dalam sistem kekerabatan di tiap daerah mempengaruhi keberlakuan Hukum Waris di Indonesia. Namun seringkali permasalahan timbul antara Hukum yang berlaku dalam agama dengan keberlakuan adat daerah setempat. Penelitian dilakukan dengan Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, dimana Hukum bertindak sebagai Norma (Perundang-undangan) dengan memperhatikan kenyataan sosial. Hasil penelitian menyatakan bahwa Hukum Kewarisan Islam dilaksanakan dengan mendalilkan dasar pada Al Quran dan Hadits yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Berlaku bagi penganut agama Islam dan melingkupi juga Masyarakat Adat yang menundukkan diri pada hukum agama.
Gerakan Sosial Islam diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional dan Ancaman Radikalisme di Indonesia Fuqoha, Fuqoha; Sururi, Ahmad; Hasuri, Hasuri
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 3 No. 1 June (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v3i1.252

Abstract

Dinamika kehidupan sosial masyarakat di Indonesia semakin berkembang seiring perkembangan tatanan kehidupan yang berdampak langsung terhadap hubungan antar masyarakat maupun hubungan masyarakat dengan pemerintahan. Indonesia merupakan negara hukum yang termanifestasikan kedalam konstitusi negara yang memberikan jaminan bagi masyarakat untuk turut serta menyelenggarakan tujuan-tujuan negara. Pasca runtuhnya rezim pemerintahan orde lama yang melahirkan reformasi birokrasi dan tatanan hukum pemerintahan. Momentum tersebut menjadi landasan terbentuknya berbagai gerakan sosial masyarakat dalam rangka menunjukan aspirasi dan kehendak masyarakat yang ditujukan baik antar masyarakat maupun terhadap pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi serta adanya aras globalisasi yang tidak dapat dihindari, semakin mempercepat laju perubahan gerakan sosial yang sebelumnya hanya gerakan biasa, menjadi gerakan sosial yang terorganisir baik dibidang ekonomi, politik, sosial hingga agama. Lahirnya gerakan sosial merupakan dampak dari prinsip demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak secara konstitusional. Perkembangan teknologi informasi terhadap gerakan sosial masyarakat perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terlepas bahwa gerakan sosial merupakan bagian bagian prinsip demokrasi konstitusional. Gerakan sosial yang tidak diperhatikan oleh pemerintah di era globalisasi saat ini dikhawatirkan terpengaruh paham-paham radikalisme yang mengancam stabilitas pemerintahan. Gerakan sosial adalah hak setiap orang, dan mempertahankan serta menciptakan stabilitas negara adalah tanggungjawab pemerintah.
The Meaning of Togetherness in the Dynamics Of the Gemblongers Community Group Winangsih, Rahmi; Mulyasih, Rahmi; Budiati, Ayuning; Hasuri, Hasuri; Mujtaba, Burhanudin
Indonesian Journal of Social Science Research Vol. 6 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Science Research (IJSSR)
Publisher : Future Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11594/ijssr.06.01.25

Abstract

This research aims to examine the dynamics of communication in the Gemblongers community which plays a role in building harmonious togetherness among its members. The method used is a qualitative case study with a semi-structured interview approach, participatory observation, and document analysis to gain an in-depth understanding of the communication process and social interaction in the community. The results of the study show that communication between members runs openly and inclusively, with a strong cohesion strategy through routine activities, the use of social media as a means of disseminating information and strengthening social ties, as well as a constructive conflict handling mechanism. The SWOT analysis reveals the strength of the community in building strong emotional bonds and social networks, but it also faces challenges such as varied member participation and fundraising constraints. In conclusion, this study makes a theoretical contribution to the development of interpersonal communication theory in the context of heterogeneous social communities, as well as practical benefits as a reference in designing effective community empowerment and management programs. These findings are expected to strengthen the understanding of the importance of inclusive and collaborative communication in building harmonious togetherness in social communities.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SELEBGRAM ATAS PROMOSI JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor : 509/Pid.Sus/2024/PN. Srg) Nissa, Rika Khairun; Hasuri, Hasuri
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i2.7390

Abstract

Online gambling is a dangerous phenomenon that occurs in society, this practice can cause unrest and other crimes. This study aims to explain the nature and elements of unlawful acts in the promotion of online gambling by celebrities, as regulated in Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In addition, this study is normative juridical in nature using secondary data sources that are processed qualitatively using a Legislation approach and other legal sources relevant to this study. The main results of this study indicate that based on Decision Number 509 / Pid.Sus / 2024 / PN.Srg, celebrity Bunga Resti Amalia was legally and convincingly proven guilty of fulfilling the elements in Article 27 Paragraph (2) in conjunction with Article 45 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In short, it can be concluded that Bunga Resti deliberately promoted online gambling on the ZIGZAGSLOT site and the DAM77 site through her personal Instagram page. For what he did, the Defendant was sentenced to 10 months in prison, as well as a fine and confiscation of evidence. Previously, the prosecutor demanded a prison sentence of 1 (one) year and 6 (six) months, this verdict is lighter than the demands.Keywords: Criminal Liability; Online Gambling Promotion; Celebgram
Pelatihan Young Leaders: Mengembangkan Jiwa Kepemimpinan, Keterampilan Public Speaking, dan Kesadaran Hukum di Pondok Pesantren Assa’adah Cikeusal Kabupaten Serang Berthanila, Rethorika; Hasuri, Hasuri; Marthalena; Santi, Endang Tri; Sukendar, Sukendar
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 7 No. 1 (2025): Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Pusat Studi Sosial dan Pengabdian Masyarakat Fisipkum Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ps2pm.v7i1.10936

Abstract

Program Young Leaders dilaksanakan di Pondok Pesantren Assa’adah, Kabupaten Serang, bertujuan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan, keterampilan public speaking, dan kesadaran hukum bagi siswa. Program ini menggunakan pendekatan interaktif yang mencakup pemberian materi, diskusi kelompok, simulasi praktik, dan pengenalan aspek hukum untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara di depan umum, memimpin, dan memahami implikasi hukum dari tindakan kepemimpinan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada beberapa aspek, termasuk kepercayaan diri, kemampuan menjaga kontak mata, pemahaman prinsip hukum dasar, dan teknik penyampaian pesan yang bertanggung jawab. Pelatihan ini memberikan dampak jangka panjang terhadap partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah, meningkatkan inisiatif, keterlibatan organisasi siswa, dan kesadaran akan tanggung jawab hukum. Disarankan untuk integrasi teknologi digital dan mentoring lanjutan guna memperkuat hasil yang dicapai..
Co-Authors Agustin, Fitria Ahmad Sururi Alwi, Sukendar Ayuning Budiati Barten, Silfi Berthanila, Rethorika Erni Erni Firdausi, Indrianti Azhar Fuqoha, Fuqoha Marthalena Mujtaba, Burhanudin Mukaromah, Mia Najmudin Nissa, Rika Khairun Rahmi Mulyasih Rahmi Winangsih Riski, Yuliana Santi, Endang Tri Setiawanti, Via Mutiara Sukendar Sukendar Syihabudin, Syihabudin