Articles
<![CDATA[Implikasi Ideologi Pancasila pada Gerakan Sosial Islam dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional ]]>
<![CDATA[Tatu Afifah]]>;
<![CDATA[Fuqoha Fuqoha]]>;
<![CDATA[Sukendar Sukendar]]>
<![CDATA[ Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2020): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/ajudikasi.v4i2.3003
<![CDATA[Pancasila implementation should not be used as a substantive source in aspects of law and legislation in Indonesia. Pancasila as the highest source of law in Indonesia is actualized in every behavior and action both individually and collectively. Social movements are a characteristic and manifestation of democratic principles as a reflection and reaction to social dynamics in society. The research method used is in the form of qualitative research which tries to explore a meaning arising from social dynamics. The influence of the Pancasila ideology on every social movement, especially the Islamic social movement, is based on the view of life together within the framework of the Indonesian nation and the concept of a rule of law. The consequence of the principle of constitutional democracy in implementing the Pancasila values framework is not a threat to democracy, because the values of Pancasila also provide respect for the rights of the people which are in line with the principles of constitutional democracy. Keywords: Implication; Ideology; Pancasila; Social movement; Constitutional.]]>
<![CDATA[Arah Politik Hukum Nasional Terhadap Kesejahteraan Sosial Dalam Kerangka Konstitusi Ekonomi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fuqoha Fuqoha]]>
<![CDATA[ Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/ajudikasi.v5i2.4203
<![CDATA[Economic constitution has become a new idea within the constitutional framework as the basic foundation for the development of the national and global economy. National economic policies in the context of realizing social welfare must be able to guard and control the national economic system. Apart from the legal politics policy and the government's power in determining the direction of national policy, the conception of the economic constitution as the basic foundation must be realized. This study intends to describe the politics of national law and the concept of economic constitution in realizing social welfare. This research method uses normative juridical research using an exploratory descriptive analytical approach. The characteristics of national legal politics in practice still influence the realization of national economic policies, even though it has implied the concept of an economic constitution in the 1945 constitution. Social welfare, which is the goal of the state, becomes a political tool for national law through a national economic system that cannot be separated from political power.]]>
<![CDATA[Gerakan Sosial Islam diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional dan Ancaman Radikalisme di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fuqoha Fuqoha]]>;
<![CDATA[Ahmad Sururi]]>;
<![CDATA[Hasuri Hasuri]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (385.617 KB)
|
DOI: 10.25217/jm.v3i1.252
<![CDATA[Dinamika kehidupan sosial masyarakat di Indonesia semakin berkembang seiring perkembangan tatanan kehidupan yang berdampak langsung terhadap hubungan antar masyarakat maupun hubungan masyarakat dengan pemerintahan. Indonesia merupakan negara hukum yang termanifestasikan kedalam konstitusi negara yang memberikan jaminan bagi masyarakat untuk turut serta menyelenggarakan tujuan-tujuan negara. Pasca runtuhnya rezim pemerintahan orde lama yang melahirkan reformasi birokrasi dan tatanan hukum pemerintahan. Momentum tersebut menjadi landasan terbentuknya berbagai gerakan sosial masyarakat dalam rangka menunjukan aspirasi dan kehendak masyarakat yang ditujukan baik antar masyarakat maupun terhadap pemerintahan. Perkembangan teknologi informasi serta adanya aras globalisasi yang tidak dapat dihindari, semakin mempercepat laju perubahan gerakan sosial yang sebelumnya hanya gerakan biasa, menjadi gerakan sosial yang terorganisir baik dibidang ekonomi, politik, sosial hingga agama. Lahirnya gerakan sosial merupakan dampak dari prinsip demokrasi yang memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak secara konstitusional. Perkembangan teknologi informasi terhadap gerakan sosial masyarakat perlu mendapatkan perhatian pemerintah, terlepas bahwa gerakan sosial merupakan bagian bagian prinsip demokrasi konstitusional. Gerakan sosial yang tidak diperhatikan oleh pemerintah di era globalisasi saat ini dikhawatirkan terpengaruh paham-paham radikalisme yang mengancam stabilitas pemerintahan. Gerakan sosial adalah hak setiap orang, dan mempertahankan serta menciptakan stabilitas negara adalah tanggungjawab pemerintah.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam di Desa Gunungsari Kabupaten Serang ]]>
<![CDATA[Budi Hasanah]]>;
<![CDATA[Fuqoha Fuqoha]]>;
<![CDATA[Rahmi Mulyasih]]>;
<![CDATA[Ahmad Sururi]]>
<![CDATA[ Madani : Indonesian Journal of Civil Society Vol. 3 No. 2 (2021): Madani, Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Negeri Cilacap ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35970/madani.v3i2.728
<![CDATA[The potential of abundant natural resources in Gunungsari Village, Serang Regency, is still unable to improve the economic standard of life of the community, this is due to the lack of community skills and the lack of public knowledge in optimizing the potential of these natural resources into economic added value. This method of community economic empowerment through optimization of natural resource potential in Gunungsari Village, Serang Regency uses an environmental communication strategy which includes 1) Material Stage; 2) Energy Phase; 3) Information Stage, and 4) Evaluation Stage. The results of community service concluded that community economic empowerment through optimizing the potential of natural resources received a positive response and enthusiasm from the community, with the success rate of training program indicators being on an interval scale with an average value of 70% or a fairly good category. Thus it can be concluded that encouraging the skills training of the Gunungsari Village community in utilizing the natural resource potential of the papaya fruit is very important to improve the welfare of rural communities.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah dalam Aktualisasi Pancasila melalui Media Sosial Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Komunikasi ]]>
<![CDATA[Fuqoha Fuqoha]]>;
<![CDATA[Indrianti Azhar Firdausi]]>
<![CDATA[ JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.189 KB)
|
DOI: 10.30656/jdkp.v1i1.1808
<![CDATA[Pancasila is the philosophy of the Indonesian State as an idiil foundation of Indonesia people. As a State of law, Indonesia has actualized Pancasila in the State's legal system which is the basis for actuallity and achieving the ideals of the nation. The actualization of Pancasila is not sufficiently implemented in the legal order of the State, but must be actualized to each individual as a citizen of the soul value of Pancasila. Social media as a forum to actualize Pancasila for every Indonesian citizen. Through the sociology of communication approach, the actualization of Pancasila through social media can move and foster harmonization in social relations in accordance with the values of Pancasila.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENETAPKAN SURAT DAKWAAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pandu Winata Lumban Toruan]]>;
<![CDATA[Fuqoha]]>;
<![CDATA[Rokilah]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v6i2.2838
<![CDATA[Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Seiring meningkatnya kejahatan narkotika, maka diperlukan adanya upaya pemberantasan dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dan menjadi ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan. Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia yang memiliki tugas berat dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia secara komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimulai dari pertimbangan penetapan pasal yang digunakan, penentuan bentuk dakwaan, serta hambatan yang dialami jaksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa surat dakwaan memiliki peran penting dalam mengungkap suatu peristiwa pidana dalam persidangan karena merupakan ruang lingkup pemeriksaan bagi hakim.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Dalam Penetapan Desa Wisata Watu Lawang ]]>
<![CDATA[Fuqoha Fuqoha]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 9 No. 1 (2021): Edisi Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47828/jianaasian.v9i1.57
<![CDATA[Agro-tourism is one of the tourist attractions for regional and national tourists. Watu Lawang has potential tourism object to become an agro-tourism that has been determined by Local Tourism and Culture Departement of Cilegon City has not been implemented optimally. The tourism sector, which is designated as the leading sector in increasing the country's economic growth, is a challenge for local governments in optimizing tourism potential. The purpose of developing tourism and regional culture as a tourism destination is a form of increasing foreign exchange for the region in particular and the economy of the local community or region in general. The purpose of this study was to analyze policies, strategies and constraints in the development and development of tourism objects in Watu Lawang agro-tourism in the city of Cilegon. The research method used is descriptive qualitative research and normative juridical approach, data and document collection is done through interviews and observations. The results showed that the tourism policies have been formed from national policies to regional policies. Various strategies have been formulated by the ministry of tourism and the tourism office in the regions in order to develop the potential for tourism objects. The potential of the Watu Lawang agro-tourism object is not optimal due to several factors, including accessibility, facilities, human resources, geographic and sociological location.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS JABATAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT.) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Dewi Triwahyuni]]>;
<![CDATA[Fuqoha Fuqoha]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/sawala.v3i2.232
<![CDATA[In the government as an organization, it can not be separated from the Position, Position stakeholders and officials. To be able a good government system, each position as well as position holders in order to carry out its duties and functions in accordance with his position. So that all the planning, implementation and results in accordance with the objectives of the government. The empty position may create an unstable condition in the administration of government, therefore, the position must be filled by other officials, such as the replacement of public officials temporary. In Indonesian law the public officials temporary replacement is also called, executing the task (Plt. Pelaksana Tugas) or daily executor (Plh. Pelaksana Harian). Filling public positions temporary judged to be unable to government be effectively and efficiently. Because in some cases there is a weaknes (such as the power and authority) and resulted in double positions for officials. So the replacement officials temporary, such as executing tasks (Plt. Pelaksana Tugas) is not approriate method to create a system of good governance.]]>
<![CDATA[Etika Rangkap Jabatan dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional ]]>
<![CDATA[Fuqoha Fuqoha]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1855.974 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v3i3.288
<![CDATA[Pengsian jabatan negara merupakan salahsatu unsur penting dalam hukum tata negara. tanpa diisi oleh pejabat. maka fungsi-fungsi jabatan negara tidak dapat diselenggarakan. Pejabat merupakan orang yang menduduki jabatan publik dalam pemerintahan, yang terdiri dari jabatan birokrasi dan jabatan politik. setiap jabatan melekat kekuasaan dan wewenang yang dapat menentukan segala urusan sesuai jabatannya. dalam praktek penyelenggaraan negara, setiap terjadi rangkap jabatan publik sehingga menimbulkan konflik kepentingan antar jabatan. Prinsip demokrasi memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam sistem tata negara Indonesia digunakan prinsip demokrasi konstitusioanal. Praktik rangkap jabatan tidak diatur dalam konstitusi, namun secara etika dan moral tidak dibenarkan adanya rangkap jabatan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, melalui ketetapan MPR dituangkan dalam rumusan etika kehidupan berbangsa. Nilai-nilai etika yang ada hanya dijadikan pedoman dalam berperilaku.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS JABATAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT.) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Dewi Triwahyuni]]>;
<![CDATA[Fuqoha Fuqoha]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.726 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v3i2.379
<![CDATA[In the government as an organization, it can not be separated from the Position, Position stakeholders and officials. To be able a good government system, each position as well as position holders in order to carry out its duties and functions in accordance with his position. So that all the planning, implementation and results in accordance with the objectives of the government. The empty position may create an unstable condition in the administration of government, therefore, the position must be filled by other officials, such as the replacement of public officials temporary. In Indonesian law the public officials temporary replacement is also called, executing the task (Plt. Pelaksana Tugas) or daily executor (Plh. Pelaksana Harian). Filling public positions temporary judged to be unable to government be effectively and efficiently. Because in some cases there is a weaknes (such as the power and authority) and resulted in double positions for officials. So the replacement officials temporary, such as executing tasks (Plt. Pelaksana Tugas) is not approriate method to create a system of good governance. Keyword : The effectiveness, the Positions, the replacement officials.]]>
