Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

DIGITALISASI SEBAGAI FORMULASI TRANSISI MENUJU TRANSPARASI PERPAJAKAN Darmono, Yunus; Junaidi, Amir; Ismiyanto, Ismiyanto
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Media Informatika Edisi September - Desember
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menjawab rumusan masalah urgensi digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparasi perpajakan dan mengetahui ragam kendala dalam penyelenggaraan digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparasi perpajakan. Transaparasi merupakan salah satu komponen pemerintahan yang baik termasuk pada bidang perpajakan. Dalam rangka mewujudkan aspek transparasi pemerintah mengeluarkan kebijakan digitalisasi perpajakan. Harapannya dengan digitalisasi perpajakan dapat memperbaiki kelemahan perpajakan konvensional dan mampu menjadi formulasi transisi atau perubahan menuju perpajakan yang transparan. Penelitian ini sosiolegal menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan pokok pencarian data pada penyelenggaraan digitalisasi perpajakan serta pada tingkat regional dalam lingkup pelaksanaanya oleh pegawai Kantor Pajak Pratama dan Madya di Kota Surakarta. Hasil penelitian adalah urgensi digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparasi perpajakan sebagai respon terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dan E-Government serta peningkatan kemudahan akses pajak. Sedangkan, ragam kendala dalam penyelenggaraan digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparasi perpajakan mencakup terdapatnya transisi perpajakan konvensional ke perpajakan digital serta permasalahan anggaran dan pemeliharaan sistem.
Digitalisasi Sebagai Formulasi Transisi Menuju Transparasi Perpajakan Darmono, Yunus; Junaidi, Amir; Ismiyanto, Ismiyanto
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Media Informatika Edisi September - Desember
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menjawab rumusan masalah urgensi digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparasi perpajakan dan mengetahui ragam kendala dalam penyelenggaraan digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparasi perpajakan. Transaparasi merupakan salah satu komponen pemerintahan yang baik termasuk pada bidang perpajakan. Dalam rangka mewujudkan aspek transparasi pemerintah mengeluarkan kebijakan digitalisasi perpajakan. Harapannya dengan digitalisasi perpajakan dapat memperbaiki kelemahan perpajakan konvensional dan mampu menjadi formulasi transisi atau perubahan menuju perpajakan yang transparan. Penelitian ini sosiolegal menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan pokok pencarian data pada penyelenggaraan digitalisasi perpajakan serta pada tingkat regional dalam lingkup pelaksanaanya oleh pegawai Kantor Pajak Pratama dan Madya di Kota Surakarta. Hasil penelitian adalah urgensi digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparasi perpajakan sebagai respon terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dan E-Government serta peningkatan kemudahan akses pajak. Sedangkan, ragam kendala dalam penyelenggaraan digitalisasi perpajakan sebagai formulasi transisi menuju transparasi perpajakan mencakup terdapatnya transisi perpajakan konvensional ke perpajakan digital serta permasalahan anggaran dan pemeliharaan sistem.
Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Adhinugroho, Whisnu; Ismiyanto, Ismiyanto; Muhtarom, Muhammad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13005

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam mewujudkan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Dalam banyak kasus pada tilang konvensional memberikan ruang praktik pungli oleh petugas dan pelanggar, sehingga diperlukan manajemen transportasi yang dapat menegakkan asas equality before the law dalam mewujudkan keadilan didalam kepastian hukum karena hal yang paling dicari oleh masyarakat dalam berhukum adalah keadilan. Keadilan tercipta kala penegak hukum melakukan penegakan hukum atas peraturan yang telah diundangkan secara tertulis secara konsisten dan tidak menyimpang. Penegakan hukum yang adil akan menegakkan asas equality before the law. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Penulisan penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian normati dengan sifat penelitian preskriptif.
Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Layanan Perpesanan Online Hotel Melalui E-Commerce Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pada Hotel Ommaya di Kabupaten Sukoharjo) Setyowati, Hetining; Ismiyanto, Ismiyanto; Khaerudin, Ariy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18003

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan hukum yang muncul dalam layanan perpesanan online melalui e-commerce di hotel ommaya dan upaya yang dapat dilakukan hotel ommaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam tanggung jawab perdata layanan perpesanan online hotel melalui e-commerce. Jenis penelitian mengunakan penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Hotel Ommaya Kabupaten Sukoharjo. Jenis dan sumber data dalam penelitian terdiri dua jenis, data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menarasikan konsep pertanggungjawaban perdata Hotel Ommaya dalam mewujudkan kepastian hukum melibatkan kepatuhan terhadap kontrak, tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, kepatuhan terhadap regulasi, dan mekanisme pengaduan serta penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Hotel Ommaya dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi tamu dan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan pelanggan.
Potential Cybercrime and Prevention in the Overseas Official Travel Approval Letter Rohmat, Aas; Ardhani Putri, Hanuring Ayu; Muhtarom, Muhammad; Ismiyanto, Ismiyanto; Febriani, Anies Fortina
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v6i1.4674

Abstract

The aim of this research is to the potential for cybercrime and its prevention in foreign official travel approval letters. The research method used is normative juridical. The data collection technique is library research. The data analysis technique is descriptive qualitative which is used in the form of an interactive analysis model. The research results show that the potential for cybercrime in foreign official travel approval letters includes hacking, identity theft, data breaches, phishing, spamming, cyber vandalism, virus writers, XML injection, security configuration errors. To prevent cybercrime, the simple web application or https://simpel.setneg.go.id has data security, namely security testing by the state cyber and password agency, a captcha feature on the simple web, one time password feature on simple phones, application of certified digital signatures. The conclusion of this research is that the potential for cybercrime in overseas official travel approval letters is increasing. Prevention solutions can include educating users, using a hacker perspective, patch systems, policies, Intrusion Detection Systems bundled with Intrusion Prevention Systems, antivirus firewalls. Legal regulatory steps to support the implementation of cybercrime prevention solutions, namely Law No. 11 of 2008 concerning ITE and PP No. 82 of 2012 concerning the implementation of Electronic Systems and Transactions.