Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Agroekotek View Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IIJSE WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Jamhuri, Jamhuri
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Upaya Meminimalisir Kasus KDRT di Aceh: Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh Jamhuri, Jamhuri; Rafiah, Rafiah
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 1 (2019): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v3i1.4954

Abstract

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas dan fungsi untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dialami para korban. Kinerja lembaga P2TP2A mengalami peningkatan dalam meminimalisir kasus KDRT yang terjadi di Provinsi Aceh. Pertanyaan penelitian artikel ini adalah apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian di Provinsi Aceh dan bagaimana upaya P2TP2A dalam meminimalisir kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Provinsi Aceh. Metoede penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu library research (perpustakaan) dan field research (lapangan) dan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain.  Berdasarkan dari penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil sebagai berikut: bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab ialah faktor ekonomi dalam keluarga, faktor perselingkuhan, faktor narkoba, faktor bawaan prilaku pelakunya sendiri, dan hubungan antara pasangan suami isteri yang tidak seimbang. Sedangkan upaya P2TP2A dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga ialah dengan melakukaan sosialisasi ke gampong-gampong kepada masyarakat tentang adanya Undang-Undang PKDRT agar masyarakat mengetahui tentang ranah hukum yang terjadi atas kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadinya penurunan dengan adanya sosialisasi dan kinerja lain dari lembaga P2TP2A. Saran penulis ialah agar membuat rumah aman untuk dapat melindungi korban kekerasan yang terjadi para perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
Efektifitas Ekstrak Umbi Gadung (Dioscorea hispida D.) Sebagai Rodentisida Nabati Jamhuri, Jamhuri; Jumar, Jumar; Heiriyani, Tuti
Agroekotek View Vol 6, No 3 (2023)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/agtview.v6i3.4663

Abstract

Salah satu penghambat budidaya pertanian terutama dalam bidang produksi adalah adanya serangan organisme penggangu tanaman (OPT). Mencit  (Mus musculus L.) merupakan salah satu OPT yang banyak dihadapi oleh petani karena memakan biji-bijian, umbi-umbian, kacang-kacangan, telur, ikan, daging, sayur-sayuran dan buah-buahan.Upaya para petani untuk mengatasi serangan hama tikus, dengan pengendalian secara kimiawi yang pelaksanaannya mudah tetapi memiliki kekurangan seperti dapat membunuh organisme bukan sasaran dan dapat mencemari lingkungan dengan meninggalkan residu. Salah satu alternatif pengendalian yang lebih baik adalah dengan pemakaian bahan alami sebagai rodentisida nabati, contohnya dari umbi gadung. Ekstrak umbi gadung mengandung dioskorin yaitu sejenis alkaloid yang larut di dalam air. Oleh karena itu pada penelitian ini gadung dibuat dalam bentuk ekstrak, kemudian diencerkan dan selanjutnya diberikan dalam bentuk air minum yang di aplikasikan ke hewan uji mencit.Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktor tunggal dosis ekstra umbi gadung dengan 5 perlakuan : U0: kontrol; U1: 5% larutan stok ekstrak umbi gadung; U2: 10 % larutan stok ekstrak umbi gadung; U3: 15% larutan stok ekstrak umbi gadung; U4: 20 % larutan stok ekstrak umbi gadung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dosis ekstrak umbi gadungberpengaruh nyata terhadap waktu dan persentase kematian mencit. Dosis ekstrak umbi gadung terbaik ditinjau dari efektivitasnya terdapat pada dosis 10 %larutan stok ekstrak umbi gadung.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM LEGISLASI DI INDONESIA MENURUT KONSEP SYURA Jamhuri, Jamhuri; Farhani, Abidah
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v5i2.6107

Abstract

Pelaksanaan legislasi Indonesia melibatkan partisipasi masyarakat. Posisi dan kedudukan partisipasi masyarakat tersebut diakui di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3). Dalam perspektif Islam, peran serta masyarakat juga diakui dalam konsep syūrā. Untuk itu permasalahan yang dikaji ialah apa bentuk partisipasi masyarakat di dalam proses legislasi, serta bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam UUP3 menurut konsep syūrā? dan bagaimana pandangan syura terhadap legislasi di Indonesia? Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif ataupun statute approach. Hasil penelitian ini bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam legislasi di Indonesia ialah partisipasi melalui organisasi, lembaga, instansi terkait melalui Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU), masukan secara lisan/tertulis di tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan atas nama individu dan kelompok dilakukan secara daring dan luring, melalui kegiatan konsultasi publik, RDPU, kunjungan kerja, loka karya, seminar, diskusi, melalui kegiatan konsultasi publik yang lainnya. Ditinjau menurut konsep syūrā, partisipasi masyarakat di Indonesia yang diatur dalam UUP3 sesuai dengan konsep syūrā, karena dalam syūrā serta dalam partisipasi masyarakat di Indonesia, keterlibatan masyarakat telah diakui dalam pengambilan keputusan melalui jalan syūrā/musyawarah. Dengan demikian legislasi di Indonesia sangat relevan dan sesuai dengan pembentukan hukum dalam pandangan Islam.
BATAS AKHIR WAKTU SHOLAT MENURUT 4 IMAM MAZHAB Neli Maryam Sanjung; Jamhuri, Jamhuri; Amri, Aulil
Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/iqtishadiah.v5i2.6599

Abstract

Sholat is an essential pillar of Islam, performed five times a day as a means of communication between the servant and God, as well as a reminder of religious duties and moral values.This study discusses the differences of opinion regarding the time limits for prayer according to the four Imam Mazhabs. The aim of this research is to understand the differing views on prayer times, which are derived from the fiqh literature of the Imam Mazhabs. Using a qualitative research approach with a descriptive-analytic method, the study gathers data through literature review. The findings of the research indicate that the time limits for prayer according to the four Mazhabs vary. According to the Hanafi Mazhab, the time for prayer starts with clear natural phenomena, such as the decline of the sun for Zuhr, and extends until the middle of the night for Isha. The Maliki Mazhab also refers to the movement of the sun but places more emphasis on the consensus of the companions and the followers (tabi'in) in determining the time. Meanwhile, the Shafi'i Mazhab is stricter in determining the time limits for prayer, while the Hanbali Mazhab prioritizes ease for Muslims to perform their worship according to their circumstances, without overly burdening them with rigid regulations.
Pemikiran Jamaluddin Athiyah dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan di Era Modern di Indonesia Jamhuri, Jamhuri; Tanjung, Dhiyauddin
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v2i1.231

Abstract

Artikel ini mengkaji pemikiran Jamaluddin Athiyah (l.1928) dalam konteks fikih kaum liberal, dengan fokus pada hubungan antara ajaran agama, nilai-nilai liberal, dan tantangan kehidupan modern. Pembahasan utama mencakup kontekstualisasi ajaran Islam dalam menghadapi perubahan sosial, serta evolusi pemikiran keagamaan dalam Islam liberal sebagai respons terhadap dinamika zaman. Studi kritis terhadap pemikiran Athiyah bertujuan untuk menggali landasan teologis, metodologi analisis, dan dampak praktis dari pendekatan liberal dalam memahami agama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kontribusi pemikiran liberal terhadap agama dan masyarakat, tanpa berniat menghakimi, melainkan untuk menganalisisnya secara objektif. Selain itu, artikel ini menyoroti upaya moderasi fikih di Indonesia sebagai respons terhadap perubahan zaman, yang berfungsi sebagai jembatan antara tradisi dan kemajuan. Moderasi fikih diharapkan dapat memperkuat harmoni sosial, dialog antaragama, serta pemikiran kritis dalam keberagaman. Peran pemerintah dan lembaga keagamaan sangat penting dalam mendukung moderasi fikih melalui pendidikan inklusif dan kebijakan yang mendorong kerukunan antarumat beragama. Dengan pendekatan ini, Indonesia diharapkan dapat menjadi teladan dalam mengelola keberagaman agama dan menjaga harmoni sosial.
Polygamy and Women's Rights: An Examination of Divorce Litigation in Sharia Court Rulings Pertaining to Revisions in Indonesian Matrimonial Legislation Analiansyah, Analiansyah; Dhiaurrahmah, Dhiaurrahmah; Jamhuri, Jamhuri; Salam, Abdul Jalil; Iskandar, Mizaj
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i2.10833

Abstract

This study aims to assess and elucidate the influence of polygamy on domestic violence as reflected in the Sharia Court rulings in Aceh, as well as the viability of polygamy as a justification for granting divorce petitions. The study of this topic is significant since Islam essentially allows polygamy, provided that men can behave justly. The divorce ruling at the Sharia Court in Aceh revealed that polygamy led to the neglect of women and other forms of domestic violence. Unfortunately, Indonesian laws and regulations do not acknowledge polygamy as a valid ground for women to petition for divorce. The study is normative juridical review in nature. The data source is a judicial ruling. The data is examined under a women's protection framework. The findings indicate that the wife initiated divorce proceedings against her husband for practicing polygamy, which contravened Indonesian marital law and the Compilation of the Islamic Law, namely polygamy conducted without the wife's consent. Furthermore, polygamy often leads to domestic abuse against the wife. Polygamy can be categorized as irresponsible when practiced by a husband lacking steady economic resources, resulting in the neglect of women and their children. This polygamy is likewise deemed a contravention of the rules of marriage in the Islamic jurisprudence. At the present time, polygamy is not recognized as the reason for divorce in the Indonesian law. This study advocates for the inclusion of polygamy without consent as a legal ground for divorce, as the current legislation recognizes only physical domestic violence as a valid justification for divorce.
Assessing Ecological Tourism in Pulau Banyak: An Analysis Through Fiqh Al-Bi'ah Principles Jamhuri, Jamhuri; Tanjung, Dhiauddin; Siregar, Ramadhan Syahmedi
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 7 No 3 (2024): Sharia Economics
Publisher : Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v7i3.5548

Abstract

This study aims to provide an Islamic legal analysis of the concept of ecological tourism in Pulau Banyak District through the perspective of Fiqh al-Bi'ah. Fiqh al-Bi'ah, as part of Islamic teachings, offers ethical and religious guidance in preserving the environment. However, the phenomenon of tourism development often clashes with environmental welfare agendas. Halal tourism in Pulau Banyak still faces problems despite being regulated by Aceh Qanun Number 8 of 2013. Therefore, an objective regulation and a redefinition of the halal tourism concept in Pulau Banyak, framed within Maqasid Sharia and aligned with the Fiqh al-Bi'ah concept, are urgently needed. There are still structural inequalities in Pulau Banyak District. The halal tourism development policy in Pulau Banyak should address the various inequalities that have occurred so far. The common inequalities found in Pulau Banyak District include regulatory disparities between tourism and conservation policies, social inequalities between religious values, customary rules, and the perception that tourist areas are free zones, as well as economic access inequalities from tourism activities in Pulau Banyak. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. Data were collected through observation and documentation of valid sources to capture the phenomena in Pulau Banyak District. The authors hope that this research can serve as a source of Islamic law in environmental regulation and as an effort to provide a contemporary fiqh paradigm in guiding the development of halal tourist areas that align with infrastructure development and increase environmental awareness among the community and tourists.
Co-Authors Abdul Jalil Salam Amri, Aulil Analiansyah Dhiaurrahmah, Dhiaurrahmah Farhani, Abidah Heiriyani, Tuti Jumar Jumar Mizaj Iskandar Neli Maryam Sanjung Rafiah Rafiah, Rafiah Ramadhan Syahmedi Siregar Tanjung, Dhiauddin Tanjung, Dhiyauddin