Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Teknik Penanganan Masalah Penyidikan Kepolisian pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bulungan Kalimantan Utara (Studi Kasus Pembunuhan Korban Lansia di Panti Sosial Tresna Wherda) Gultom, Brian Daven Kyher; Joko Widarto; Markoni; Nardiman
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.5657

Abstract

This study aims to analyze the problems faced by the Criminal Investigation Unit of the Bulungan Police Resort in North Kalimantan in handling murder cases involving elderly people in social care facilities. This study also aims to propose solutions and techniques to deal with these investigative problems. This study discusses the challenges faced by the Bulungan City Police Resort criminal investigation unit in handling murder cases involving elderly victims. This emphasizes the importance of quality training for investigators to effectively address the complexity of such cases. Data collection methods included document analysis and interviews. The data analysis method used is qualitative descriptive analysis. This study highlights the challenges faced by the criminal investigation unit in handling murder cases involving elderly victims at the Bulungan City Police Resort. This research identifies difficulties in the management and use of evidence in criminal investigations, including challenges in collecting and examining evidence at crime scenes. This study emphasizes the need for quality training for researchers to effectively address the complexity of such cases. The research analysis concluded that the investigation of violence against the elderly at the Tresna Wherda Social Home faces challenges such as limited evidence, complex cases, and possible mental disorders of the perpetrators. Handling violence against the elderly requires a holistic approach involving the police, health institutions, social workers, and the community as a whole
Kebijakan Yudikatif untuk Mengatasi Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dikaitkan dengan Prinsip Kebebasan Hakim Antoni, Agus; Helvis, Helvis; Nardiman, Nardiman; Kartika, I Made
Social Science Academic Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/ssa.v2i2.5869

Abstract

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistimatis dan berkembang ke hampir seluruh daerah di Indonesia baik di sektor pemerintahan maupun sector swasta (perusahaan). Hal ini tentu merugikan, sehingga sebagai bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara independent berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara khusus tentang KPK kemudian disempurnakan kembali dan terbitlah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Dalam penerapan asas kebebasan hakim, sudah seharusnya hakim mempunyai persepsi yang sama tentang menerapkan aturan hukum sehingga mengurangi terjadinya disparitas putusan. Selain itu, menerbitkan suatu pedoman dalam penjatuhan tindak pidana juga dibutuhkan untuk menyelaraskan pandangan hakim dalam menjatuhkan vonis perkara korupsi. Dengan adanya keseragaman pola pikir di dalam penjatuhan vonis perkara korupsi maka diharapkan tidak terjadi lagi adanya disparitas pemidanaan yang berujung kepada ketidakpuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan bertujuan untuk mengetahui tentang kaitannya asas kebebasan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana serta bagaimana penerapan PERMA 1/2020 sebagai salah satu Langkah dalam mengurangi disparitas putusan pemidanaan.