Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

IMPLEMENTASI PENYIDIK KEPOLISIAN MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRES BARITO UTARA Noor, Herri Sophian; Sanawiah, Sanawiah; Ariyadi, Ariyadi
TEACHING AND LEARNING JOURNAL OF MANDALIKA (TEACHER) e- ISSN 2721-9666 Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : INSTITUT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MANDALIKA INDONESIA (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Perbuatan kekerasan fisik menurut hukum pidana Islam dapat digolongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan itu merupakan bentuk tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa. Pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasan dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. adapun yang menjadi pokok masalah adalah meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahun dikarenakan keengganan seorang korban untuk melaporkan kepada Kepolisian, kemudian dalam proses penyidikan dan pemeriksaan kasus KDRT korban sering mencabut laporannya karena merasa KDRT merupakan suatu aib atau rahasia keluarga yang bersifat pribadi (privat). serta kurangnya Pengetahuan masyarakat mengenai KDRT, baik dari segi prosedur hukumnya ataupun perlindungan hukum bagi korban, Padahal keterangan dari korban sangat diperlukan dalam suatu pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana karena korban yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana yang terjadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data dan sumber yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier perilaku (hukum) secara langsung bagaimana Konsep Kepolisian Menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan baik namun belum optimal, hal ini dikarenakan meningkatnya angka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini. Peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barito Utara yaitu apabila penyelesaian tindak pidana dilakukan melalui mediasi maka kepolisian memiliki peran sebagai mediator (penengah) sedangkan apabila diselesaikan melalui jalur hukum maka peran kepolisian hanya sebatas sebagai penyidik dan penyelidik saja, Adapun hambatan-hambatan yang ditemui oleh kepolisian Unit PPA dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu hambatan yang berasal dari korban itu sendiri, hambatan yang berasal dari keluarga baik itu keluarga korban maupun pelaku serta hambatan yang datang dari masyarakat. berdasarkan hal tersebut ada upaya dari kepolisian dalam mengatsi hal tersebut yakni dengan cara melakukan sosialisasi serta bekerjasama dengan instansi instansi terkait.
PENERAPAN MEDIASI PENAL DI POLRES BARITO UTARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Wijaya, Ramadhani; Sanawiah, Sanawiah; Ariyadi, Ariyadi
TEACHING AND LEARNING JOURNAL OF MANDALIKA (TEACHER) e- ISSN 2721-9666 Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : INSTITUT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MANDALIKA INDONESIA (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian perkara pidana pada restorative justice dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan sangat signifikan dalam proses penegakan hukum. Konsepsi mediasi penal bisa menjadi alternatif dalam menyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dasar dari konsep ini diambil untuk memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku dengan mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Penangan Kasus Kekerasan dalam rumah tangga Melalui mediasi diluar pengadilan yang terjadi di Kepolisian Barito Utara dimana akhirnya para pihak memutuskan saling menerima kembali, serta adanya perjanjian kepada suami untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan adanya kesepakatan oleh para pihak yang berpekara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak. Metode dan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Penelitian Hukum empiris yakni pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kedaerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan menangani Tindak Pidana Kekerasan Dlam Rumah Tangga melalui Penerapan Mediasi Penal di Polres Barito Utara. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kendala dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yaitu serta korban atau keluarga korban tidak mau diselesaikan secara damai, masalah operasional, kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal, akuntabilitas pelaku serta persepsi masyarakat Indonesia terhadap perkara KDRT bahwa masalah rumah tangga adalah urusan suami-istri Penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang dilaksanakan oleh Polres Barito Utara yaitu dengan ketentuan kerugian yang diderita korban kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prisip musyawarah mufakat,melakukan sebuah perjanjian, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN KALIMANTAN TENGAH Salasiah, Salasiah; Sanawiah, Sanawiah; Ariyadi, Ariyadi; Wahdini, Muhammad
Usroh Vol 8 No 1 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v8i1.22972

Abstract

Fenomena permohonan  isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan perkara permohonan lainnya. Pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun pencatatan perkawinan masih minim terjadi dikarenakan banyaknya perkawinan yang masih dilakukan secara sirri atau pun secara adat sehingga perkawinan mereka belum terdaftar atau dicatat pada Kantor Urusan Agama, yang menyebabkan kesulitan saat mengajukan dokumen-dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk, Paspor dan sertifikat kelahiran anak dan administrasi negara lainnya dikarenakan tidak memiliki dokumen berupa akta nikah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik random sampling dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah pertama, karena kurangnya pengetahuan pemohon tentang masalah hukum dan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kedua, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan melalui Penghulu/Pembantu PPN tapi tidak diteruskan oleh Penghulu ke Kantor Urusan Agama sehingga mereka tidak mendapatkan buku nikah. Ketiga, faktor adat istiadat setempat yang masih diyakini oleh Pemohon. Keempat, faktor umur dikarenakan para Pemohon saat melakukan pernikahan belum cukup umur sehingga permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat. Kelima, faktor alam karena begitu luas wilayah Kabupaten Gunung Mas dan masih kurang memadainya akses jalan ke Kantor Urusan Agama yang masih jauh dan rusak sehingga menyebabkan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya. Kata Kunci: Isbat Nikah; Pengadilan Agama; Kesadaran Hukum
Peranan Aisyiyah Cabang Sebangau di Lahan Gambut Kota Palangka Raya dalam Ketahanan Pangan: The Role of Aisyiyah Sebangau Branch in Peatland of Palangka Raya City on Food Security Sanawiah, Sanawiah; Rahmaniati, Rita; Marlina, Sari
Anterior Jurnal Vol. 23 No. 3 (2024): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v23i3.3073

Abstract

Aisyiyah is an Islamic women's movement organization formed by Muhammadiyah, this organization since its inception until now, even more, and more various efforts have been made, including in the fields of religion, education, social and economics, which have benefited the Indonesian people in general and Muslims in particular. One of the 'Aisyiyah movements in the social field is the establishment of Posbakum Aisyiyah in collaboration with the Indonesian Ministry of Law and Human Rights, from the Central Leadership of 'Aisyiyah to the regions. The existence of 'Aisyiyah reached the Regional Leader of 'Aisyiyah Central Kalimantan, at the time of the current Covid-19 Pandemic, the role of women has become more increased in domestic roles as well as in fulfilling the economic needs of the family at this time. This study aims to describe the role and form of the role of 'Aisyiyah Kalampangan Branch in Peatlands to Women in increasing family food security. This research was conducted at 'Aisyiyah Kalampangan Branch, Palangka Raya City, Jalan Mahir Mahar Trans Kalimantan Palangka Raya using observation methods (field and participation), interviews (in-depth interviews, taking notes, recording, listening, observing, and capturing using a camera) and literature studies. Data analysis used a simple tabulation to describe the conditions and characteristics of the research site. The processed data is displayed in a table. The targeted finding in this research is the obtaining of a role description by 'Aisyiyah Kalampangan Branch in Peatlands of Palangka Raya City.
Zakat & Transformasi Digital: Upaya Membangkitkan Kesadaran Masyarakat Muslim Perkotaan Ariyadi, Ariyadi; Sanawiah, Sanawiah; Ningsih, Salsabila Hady
YASIN Vol 5 No 2 (2025): APRIL
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/yasin.v5i2.5252

Abstract

Digital transformation has changed various aspects of life, including zakat management. This study aims to analyze the awareness and participation of urban Muslim communities in digital zakat as well as the challenges faced. Using descriptive qualitative method, this research involved 50 respondents in Palangka Raya through interview, observation, and documentation. The results show that the majority of respondents understand the benefits of digital zakat which is more practical than conventional methods. However, there are still doubts regarding the validity of Islamic law, transparency, and transaction security. The habit factor and limited digital literacy are also the main obstacles. Therefore, wider socialization, security system improvement, and transparency in digital zakat management are needed. With this effort, digital zakat is expected to be more accepted and optimized as a modern solution in the collection and distribution of zakat.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Policy Of The City Of Palangka Raya Government On The Legal Protection Of Women And Childern In The Middle Of The COVID-19 Pandemic Rahmaniati, Rita; Sanawiah, Sanawiah
Pencerah Publik Vol. 9 No. 1 (2022): Pencerah Publik
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pencerah.v8i2.3396

Abstract

This study aims to describe the policy of the Palangka Raya city government towards the legal protection of women and children in the midst of the covid-19 pandemic. The type of research used is a qualitative research method. Sources of data in this study consisted of primary data and secondary data. The primary data are PPKBPPPAPM Office of Palangka Raya City, Head of Women and Children Empowerment Office of PPKBPPPAPM Office of Palangka Raya City and Manager of Posbakum Aisyiah City of Palangka Raya, while secondary data sources are instructions and policies of the City Government. Based on the results of the study, it can be explained that the Palangkaraya city government's policy towards legal protection of women and children in the midst of the covid-19 pandemic is very good. The city government through the PPKBPPPAPM Office of Palangka Raya City, in providing protection and empowerment of women, conducts counseling on family resilience as well as holding skills training for mothers in order to improve the community's economy in the midst of the Covid-19 pandemic, so that women in the household become independent, not dependent on their husbands, increase family welfare and better maintain health, so that physical and non-physical violence can be avoided.