Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PENYIDIK KEPOLISIAN MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRES BARITO UTARA Noor, Herri Sophian; Sanawiah, Sanawiah; Ariyadi, Ariyadi
Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) e- ISSN 2721-9666 Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Perbuatan kekerasan fisik menurut hukum pidana Islam dapat digolongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan itu merupakan bentuk tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa. Pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasan dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. adapun yang menjadi pokok masalah adalah meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahun dikarenakan keengganan seorang korban untuk melaporkan kepada Kepolisian, kemudian dalam proses penyidikan dan pemeriksaan kasus KDRT korban sering mencabut laporannya karena merasa KDRT merupakan suatu aib atau rahasia keluarga yang bersifat pribadi (privat). serta kurangnya Pengetahuan masyarakat mengenai KDRT, baik dari segi prosedur hukumnya ataupun perlindungan hukum bagi korban, Padahal keterangan dari korban sangat diperlukan dalam suatu pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana karena korban yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana yang terjadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data dan sumber yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier perilaku (hukum) secara langsung bagaimana Konsep Kepolisian Menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan baik namun belum optimal, hal ini dikarenakan meningkatnya angka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini. Peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barito Utara yaitu apabila penyelesaian tindak pidana dilakukan melalui mediasi maka kepolisian memiliki peran sebagai mediator (penengah) sedangkan apabila diselesaikan melalui jalur hukum maka peran kepolisian hanya sebatas sebagai penyidik dan penyelidik saja, Adapun hambatan-hambatan yang ditemui oleh kepolisian Unit PPA dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu hambatan yang berasal dari korban itu sendiri, hambatan yang berasal dari keluarga baik itu keluarga korban maupun pelaku serta hambatan yang datang dari masyarakat. berdasarkan hal tersebut ada upaya dari kepolisian dalam mengatsi hal tersebut yakni dengan cara melakukan sosialisasi serta bekerjasama dengan instansi instansi terkait.

PENERAPAN MEDIASI PENAL DI POLRES BARITO UTARA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Wijaya, Ramadhani; Sanawiah, Sanawiah; Ariyadi, Ariyadi
Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher) e- ISSN 2721-9666 Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penyelesaian perkara pidana pada restorative justice dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan sangat signifikan dalam proses penegakan hukum. Konsepsi mediasi penal bisa menjadi alternatif dalam menyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dasar dari konsep ini diambil untuk memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku dengan mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Penangan Kasus Kekerasan dalam rumah tangga Melalui mediasi diluar pengadilan yang terjadi di Kepolisian Barito Utara dimana akhirnya para pihak memutuskan saling menerima kembali, serta adanya perjanjian kepada suami untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan adanya kesepakatan oleh para pihak yang berpekara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak. Metode dan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif Penelitian Hukum empiris yakni pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi atau pengamatan. penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kedaerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan menangani Tindak Pidana Kekerasan Dlam Rumah Tangga melalui Penerapan Mediasi Penal di Polres Barito Utara. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kendala dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yaitu serta korban atau keluarga korban tidak mau diselesaikan secara damai, masalah operasional, kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal, akuntabilitas pelaku serta persepsi masyarakat Indonesia terhadap perkara KDRT bahwa masalah rumah tangga adalah urusan suami-istri Penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang dilaksanakan oleh Polres Barito Utara yaitu dengan ketentuan kerugian yang diderita korban kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prisip musyawarah mufakat,melakukan sebuah perjanjian, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN KALIMANTAN TENGAH Salasiah, Salasiah; Sanawiah, Sanawiah; Ariyadi, Ariyadi; Wahdini, Muhammad
Usroh Vol 8 No 1 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v8i1.22972

Fenomena permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan perkara permohonan lainnya. Pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun pencatatan perkawinan masih minim terjadi dikarenakan banyaknya perkawinan yang masih dilakukan secara sirri atau pun secara adat sehingga perkawinan mereka belum terdaftar atau dicatat pada Kantor Urusan Agama, yang menyebabkan kesulitan saat mengajukan dokumen-dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk, Paspor dan sertifikat kelahiran anak dan administrasi negara lainnya dikarenakan tidak memiliki dokumen berupa akta nikah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik random sampling dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah pertama, karena kurangnya pengetahuan pemohon tentang masalah hukum dan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kedua, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan melalui Penghulu/Pembantu PPN tapi tidak diteruskan oleh Penghulu ke Kantor Urusan Agama sehingga mereka tidak mendapatkan buku nikah. Ketiga, faktor adat istiadat setempat yang masih diyakini oleh Pemohon. Keempat, faktor umur dikarenakan para Pemohon saat melakukan pernikahan belum cukup umur sehingga permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat. Kelima, faktor alam karena begitu luas wilayah Kabupaten Gunung Mas dan masih kurang memadainya akses jalan ke Kantor Urusan Agama yang masih jauh dan rusak sehingga menyebabkan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya. Kata Kunci: Isbat Nikah; Pengadilan Agama; Kesadaran Hukum

Peranan Aisyiyah Cabang Sebangau di Lahan Gambut Kota Palangka Raya dalam Ketahanan Pangan: The Role of Aisyiyah Sebangau Branch in Peatland of Palangka Raya City on Food Security Sanawiah, Sanawiah; Rahmaniati, Rita; Marlina, Sari
Anterior Jurnal Vol. 23 No. 3 (2024): Anterior Jurnal
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v23i3.3073

Aisyiyah is an Islamic women's movement organization formed by Muhammadiyah, this organization since its inception until now, even more, and more various efforts have been made, including in the fields of religion, education, social and economics, which have benefited the Indonesian people in general and Muslims in particular. One of the 'Aisyiyah movements in the social field is the establishment of Posbakum Aisyiyah in collaboration with the Indonesian Ministry of Law and Human Rights, from the Central Leadership of 'Aisyiyah to the regions. The existence of 'Aisyiyah reached the Regional Leader of 'Aisyiyah Central Kalimantan, at the time of the current Covid-19 Pandemic, the role of women has become more increased in domestic roles as well as in fulfilling the economic needs of the family at this time. This study aims to describe the role and form of the role of 'Aisyiyah Kalampangan Branch in Peatlands to Women in increasing family food security. This research was conducted at 'Aisyiyah Kalampangan Branch, Palangka Raya City, Jalan Mahir Mahar Trans Kalimantan Palangka Raya using observation methods (field and participation), interviews (in-depth interviews, taking notes, recording, listening, observing, and capturing using a camera) and literature studies. Data analysis used a simple tabulation to describe the conditions and characteristics of the research site. The processed data is displayed in a table. The targeted finding in this research is the obtaining of a role description by 'Aisyiyah Kalampangan Branch in Peatlands of Palangka Raya City.

Zakat & Transformasi Digital: Upaya Membangkitkan Kesadaran Masyarakat Muslim Perkotaan Ariyadi, Ariyadi; Sanawiah, Sanawiah; Ningsih, Salsabila Hady
YASIN Vol 5 No 2 (2025): APRIL
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/yasin.v5i2.5252

Digital transformation has changed various aspects of life, including zakat management. This study aims to analyze the awareness and participation of urban Muslim communities in digital zakat as well as the challenges faced. Using descriptive qualitative method, this research involved 50 respondents in Palangka Raya through interview, observation, and documentation. The results show that the majority of respondents understand the benefits of digital zakat which is more practical than conventional methods. However, there are still doubts regarding the validity of Islamic law, transparency, and transaction security. The habit factor and limited digital literacy are also the main obstacles. Therefore, wider socialization, security system improvement, and transparency in digital zakat management are needed. With this effort, digital zakat is expected to be more accepted and optimized as a modern solution in the collection and distribution of zakat.

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Policy Of The City Of Palangka Raya Government On The Legal Protection Of Women And Childern In The Middle Of The COVID-19 Pandemic Rahmaniati, Rita; Sanawiah, Sanawiah
Pencerah Publik Vol. 9 No. 1 (2022): Pencerah Publik
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pencerah.v8i2.3396

This study aims to describe the policy of the Palangka Raya city government towards the legal protection of women and children in the midst of the covid-19 pandemic. The type of research used is a qualitative research method. Sources of data in this study consisted of primary data and secondary data. The primary data are PPKBPPPAPM Office of Palangka Raya City, Head of Women and Children Empowerment Office of PPKBPPPAPM Office of Palangka Raya City and Manager of Posbakum Aisyiah City of Palangka Raya, while secondary data sources are instructions and policies of the City Government. Based on the results of the study, it can be explained that the Palangkaraya city government's policy towards legal protection of women and children in the midst of the covid-19 pandemic is very good. The city government through the PPKBPPPAPM Office of Palangka Raya City, in providing protection and empowerment of women, conducts counseling on family resilience as well as holding skills training for mothers in order to improve the community's economy in the midst of the Covid-19 pandemic, so that women in the household become independent, not dependent on their husbands, increase family welfare and better maintain health, so that physical and non-physical violence can be avoided.

Praktik Penyelenggaran Jenazah di Desa Mu’alaf Provinsi Kalimantan Tengah: Practice of Preserving Bodies in Mu'alaf Village, Central Kalimantan Province Sanawiah, Sanawiah; Rahmaniati, Rita; Nurbudiyani, Iin
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 8 No. 6 (2023): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v8i6.5869

The service activity aims to provide an understanding of the procedures for the burial of corpses, starting from washing and shrouding them to interceding the corpse properly and correctly by Tarjih Muhammadiyah's instructions, as well as equipping 'Aisyiyah Branch Leaders in the Lake Monitoring Village to be skilled in practicing funeral arrangements. The target participants for the service activities are Muslim village residents, especially mothers who actively organize recitations at the Al-Hijrah Mosque. Service activities will be carried out in September 2023 in Daau Pantau Village, Timpah District, Kapuas Regency, located at the Al-Hijrah Mosque. The service was conducted by inviting community leaders from Lake Pantau village and 20 people from religious studies to participate in community service activities. This activity was carried out in two stages: the presentation of material in the form of a lecture and the practice of burial of corpses. Based on the evaluation, the activity was successful in providing an understanding of the procedures for administering corpses starting from washing and shrouding the body to praying the corpse properly and correctly by Tarjih Muhammadiyah's instructions. Furthermore, evaluation of the success of this service through oral tests and the results of the practice showed that, on average, participants could answer questions and practice well.

Penyuluhan Hukum Etika Pergaulan Remaja Perspektif Islam: Legal Counseling on Adolescent Social Ethics from an Islamic Perspective Sanawiah, Sanawiah
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 9 No. 7 (2024): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v9i7.7468

The challenges that are most felt by teenagers are not only about mental maturity and quality supplies that are ready to use but also other things such as financial readiness, maturity in thinking, wisdom in making decisions and many more. Of course, preparation and preparedness is needed in learning everything that may be needed for life in the future. Neglecting social ethics by teenagers does not rule out the possibility that most of them will not be able to face the negative influences of friends and the environment, so there will be big problems that violate morals not only for themselves but also their parents, family and the surrounding community. Providing legal counseling held by the Legal Aid Post (POSBAKUM). Aisyiyah Central Kalimantan and Lecturer at Muhamamdiyah University Palangkaraya is a form of concern for young people, especially teenagers, which aims to provide students with an understanding of the dangers of promiscuity and provide students with an understanding of ethics in social relations and the impact of promiscuity according to Islamic law. The methods used in this community service are lecture, discussion and question and answer methods.

The Construction of Customary Judge's Decision on Plantation Conflict Resolution from the Perspective of Huma Betang Philosophy: A Case Study in Seruyan Regency, Central Kalimantan: - Achmadi, Achmadi; Armadiansyah, Armadiansyah; Sanawiah, Sanawiah; Wahdini, Muhammad; Ogli, Turdialiev Mukhammad Ali Polatjon
Jurnal Jurisprudence Vol. 14, No. 2, December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v14i2.6970

ABSTRACT Purpose of the study: This study examines the construction of the decision of the Basara Hai Customary Peace Assembly No. B./01/T.9.DKA.-KTG/IV/2024 which has implications for the decision of the Palangka Raya District Court Number 55/Pid.B/2024/PN Plk to resolve the plantation conflict that occurred in Seruyan Regency, Central Kalimantan Province, Indonesia which had the potential to provide a lighter sentence for the defendant. Methodology: The study utilized a mixed research method consisting of doctrinal (normative) and non-doctrinal (socio-legal) research methods. Both methods were used to analyze legislative products or court decisions at the macro-analysis level empirical realities. They aimed to study and solve problems that were conceptualized at the micro-analysis level as symbolic realities. This study used the sociological and anthropological juridical approach methods that aimed to observe written laws and the law in practice. Results: The findings of this study showed that the construction of customary judges' decisions upholds the values of belom bahadat (customs of life regarding politeness/ethics/high morals of the Dayak indigenous community). These values must be applied in all philosophical, sociological, and legal aspects. The decision of the customary judge also has implications for the construction of the Palangka Raya Court Decision No. 55/Pid.B/2024/PN that aims to provide legal justice and certainty for the disputing parties. Applications of this study: This study offers findings from the construction of customary judges in upholding customary law based on the values of belom bahadat which have implications for the Palangka Raya Court Decision No. 55/Pid.B/2024/PN in providing justice for defendants who have undergone customary trials and the defendant's obedience to applicable customary laws as an effort to resolve conflicts. Novelty/Originality of this study: The doctrine of customary law in the form of a customary judge's decision from the Huma Betang perspective is used by state judicial institutions as the basis in providing recommendations or legal considerations for law enforcement in providing justice and legal certainty for the disputing parties. Keywords: Decision construction, Customary Judge, Philosophy, Huma Betang. ABSTRAK Tujuan penelitian: Penelitian ini mengkaji konstruksi putusan Majelis Perdamaian Adat Basara Hai Nomor B./01/T.9.DKA.-KTG/IV/2024 yang berimplikasi pada putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk untuk menyelesaikan konflik perkebunan yang terjadi di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia yang berpotensi memberikan hukuman yang lebih ringan bagi terdakwa. Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yang terdiri dari metode penelitian doktrinal (normatif) dan non-doktrinal (sosio-legal). Kedua metode tersebut digunakan untuk menganalisis produk perundang-undangan atau putusan pengadilan pada level analisis makro realitas empiris. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan memecahkan permasalahan yang dikonseptualisasikan pada level analisis mikro sebagai realitas simbolik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan antropologis yang bertujuan untuk mengamati hukum tertulis dan hukum dalam praktik. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi putusan hakim adat menjunjung tinggi nilai-nilai belom bahadat (adat istiadat kehidupan mengenai kesopanan/etika/moral yang tinggi dari masyarakat adat Dayak). Nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam segala aspek filosofis, sosiologis, dan hukum. Putusan hakim adat tersebut juga berimplikasi pada konstruksi Putusan Pengadilan Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Aplikasi penelitian ini: Penelitian ini menawarkan temuan dari konstruksi hakim adat dalam menegakkan hukum adat berdasarkan nilai-nilai belom bahadat yang berimplikasi pada Putusan Pengadilan Palangka Raya Nomor 55/Pid.B/2024/PN dalam memberikan keadilan bagi terdakwa yang telah menjalani persidangan adat dan ketaatan terdakwa terhadap hukum adat yang berlaku sebagai upaya penyelesaian konflik. Kebaruan/Keaslian penelitian ini: Doktrin hukum adat berupa putusan hakim adat dari perspektif Huma Betang digunakan oleh lembaga peradilan negara sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi atau pertimbangan hukum bagi penegak hukum dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kata Kunci: Konstruksi putusan, Hakim Adat, Filsafat, Huma Betang.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search