Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : ILJS

Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah Suhaimi, Ahmad; Syalafiyah , Nurul
Bahasa Indonesia Vol 10 No 2 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2025
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v10i2.1831

Abstract

The background of digital transformation in public services is driven by societal demands for quick, easy, and transparent services. This shift must be evaluated not only from a technical efficiency standpoint but also through the lens of ethical and legal values, specifically the Islamic principle of Al-Maslahah. This study aims to analyze the implementation of digital-based public services in Nganjuk Regency through the perspective of the Al-Maslahah principle (which seeks to protect religion, life, intellect, progeny, and wealth) and the theory of Fiqh Siyasah (Islamic political policy). The research employs a qualitative approach with a case study method. Data was collected through in-depth interviews with Civil Servants (ASN) and service users, observation, and documentation studies of the Nganjuk Regency Government's digital service websites and applications. The findings indicate that service digitalization in Nganjuk aligns with the principle of Al-Maslahah, particularly in realizing maslahah mursalah (unrestricted public interest) to achieve public benefit (jalb al-mashalih), such as time and cost efficiency. However, challenges such as the digital divide and data security vulnerabilities were acknowledged, potentially leading to mafsadah (harm). In conclusion, this digitalization policy can substantially be categorized as Siyasah Syar'iyyah (Sharia-oriented policy), which is valid under Islamic law as long as it is oriented towards achieving public benefit and minimizing harm, as taught in Fiqh Siyasah.
Model Kebijakan Afirmatif Dalam Menyejahterakan Masyarakat Desa Suhaimi, Ahmad; Santoso, Adi
Bahasa Indonesia Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i02.733

Abstract

Kesenjangan sosial ekonomi berupa angka kemiskinan yang tinggi dan kurangnya fasilitas umum yang layak menjadi keterbatasan wilayah sekaligus indikator utama ketertinggalan pembangunan di Desa. Fokus Penelitian ini tentang bagaimana bentuk-bentuk kebijakan afirmatif, faktor-faktor yang menghambat kebijakan, solusi dari faktor penghambat kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Metode Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat diantaranya dengan Pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa, Pemberian bantuan, Mengadakan pelatihan, dan lain sebagainya. Sedangkan factor yang menghambatnya seperti Kesadaran masyarakat yang rendah dan rendahnya sumber daya manusia. Maka solusinya dengan cara mengadakan pelatihan, kesiapan sumber daya manusia, serta Penyediaan sarana dan prasarana.