Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.516
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WARTA DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Warta LPM Karimah Tauhid JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA
Muhamad Aminulloh
Universitas Djuanda Bogor
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Pariwisata Arca Domas Desa Sukaresmi Kabupaten Bogor Khunaepi, Rivay; Nurwati; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.14535

Abstract

This study aims to determine the legal protection of the Arca Domas cultural heritage tourism site and to find out the obstacles in the management of Arca Domas tourism in Sukaresmi Village. The type of research that the author uses in this research is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted using a statutory approach coupled with books, journals, papers, and opinions of legal experts. In the implementation of legal protection of arca domas tourism cultural heritage sites, protection is needed to obtain legal certainty about the protection itself so that there are no disturbances or dangerous things; and to obtain comfort in the legal protection of arca domas tourism cultural sites. Domas statue is one of the cultural sites that must be protected as stipulated in Law number 09 of 2010 concerning cultural heritage. In Article 58 paragraph 1 of Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage it is stated that "the rescue of cultural heritage is carried out to prevent damage due to human and/or natural factors that result in changes in authenticity and accompanying values". Thus, the protection carried out by the Sukaresmi Village Government of the Arca Domas Cultural Heritage Site is by checking or repairing what needs to be repaired. The obstacle felt by the Sukaresmi Village Government in carrying out the management of the Arca Domas Cultural Heritage is the limited licensing regarding land management at the Arca Domas Cultural Heritage Tourism Site, including the surrounding lands.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kunjungan Keluarga Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia Azis, Dede Rifqi; Mulyadi; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 12 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i12.15268

Abstract

Kunjungan keluarga merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental bagi narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum terhadap kunjungan keluarga diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor terhadap kunjungan keluarga dalam pemenuhan hak asasi manusia mencakup berbagai aspek penting untuk memastikan hak-hak narapidana dihormati dan dilindungi. Melalui perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlakuan adil, dan program pembinaan, Lapas berperan penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Namun, tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum memerlukan perhatian dan upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai keadilan dan rehabilitasi yang efektif. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dapat mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya perbaikan dari berbagai pihak, termasuk peningkatan fasilitas, penyederhanaan prosedur, penyesuaian jadwal kunjungan, dan peningkatan informasi serta edukasi bagi keluarga. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan hak asasi manusia narapidana dapat dipenuhi dengan lebih baik, dan proses rehabilitasi serta reintegrasi sosial dapat berjalan dengan efektif.
Penerapan Sanksi terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polresta Bogor Kota Wijaya, Raihan Fathi; Suprijatna, Dadang; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.15943

Abstract

Penggunaan senjata api tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi orang yang tidak coperatif terhadap anjuran polisi. Artinya setiap anggota yang melaksanakan tugas dengan membawa senjata harus menggunakannya pada keadaan yang benar. Namun kenyataannya tidak semua anggota polri yang mendapat izin memegang dan menggunakan dapat memfungsikannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polresta Bogor Kota. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan norma, teori, doktrin dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan rujukan untuk menganalisis objek yang diteliti. Hasil penelitian menujukkan bahwa Penerapan sanksi bagi anggota Polresta yang melakukan penyalahgunaan senjata api ialah penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP jika menyebabkan kematian, penerapan aturan disiplin sesuai PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang aturan disiplin, dan penerapan etik sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Setiap anggota Polresta Bogor yang menyalahgunakan senjata api harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP ditegaskan bahwa setiap perbutan yang dapat dipidana harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan ini dinamakan dengan asas legalitas.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Kabupaten Bogor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Nasution, Dedi Wahyudi; Nuraeny, Henny; Aminulloh, muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 11 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i11.20646

Abstract

Bullying merupakan salah satu  fenomena sosial yang sering terjadi pada anak-anak dan berdampak serius terhadap kondisi psikologis anak namun sangat sulit untuk terdetksi, terutama ketika tindakan tersebut mengarah pada tekanan mental dan depresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas  perlindungan Hukum terhadap anak korban Bullying yang mengalami depresi di Kabupaten Bogor melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan melihat keoptimalan perlindungan Anak yang terjadi di lapangan dengan menggunakan  Metode Penelitian Yuridis Empiris dan Pendekatan Kualitatif melalui Studi lapangan atau wawancara dengan Dinas dan Lembaga terkait perlindungan anak dari kekerasan, termasuk Bullying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak Telah mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk Bullying, Namun Implementasinya di Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi koordinasi dinas atau lembaga perlindungan anak, keterlambatan penanganan masalah Bullying, maupun pemahaman masyarakat, Dampak dari kondisi ini adalah meningkatnya risiko gangguan mental seperti depresi pada anak, yang apabila tidak ditangani dengan tepat dapat mempengaruhi masa depan anak. Kondisi ini perlunya penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan dan pemulihan korban Bullying secara menyeluruh dengan cepat dan tanggap.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kualitas Barang Penjualan Discount dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Salsabilla, Tiara; Gilalo, Jacobus Jopie; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 1 (2026): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i1.22370

Abstract

Dalam persaingan bisnis yang ketat, banyak pelaku uaha menawarkan discount namun kualitas produk tidak memenuhi harapan konsumen dengan menggunakan praktik pemberian discount seringkali disalahgunakan oleh pelaku usaha dengan menampilkan harga awal yang dilebihkan sehingga discount yang diberikan tidak sama dengan harga asli produk, dapat berpotensi merugikan konsumen. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melarang praktik diskon palsu dengan mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi harga yang jelas dan jujur kepada konsumen.. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, penjual memiliki kewajiban untuk memeberikan keterangan yang benar mengenai harga mutu, dan kondisi produk yang dijual termasuk discount yang ditawarkan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dpat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara perdata maupun pidana yang diatur, dalam pasal-pasal terkait dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban memberikan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat informasi yang menyesatkan atau produk yang tidak sesuai klaim awal. Penelitian ini memakai metode yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan wawancara sebagai data primer dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku . Hasil penelitian menunjukan masih banyak pelaku usaha yang belum memahami atau mengindahkan aturan hukum mengenai discount, sehingga sering terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen. Kurangnya kesadaran hukum dan etika bisnis menjadi factor utama minimnya tanggung jawab pealaku usaha menjaga kualitas produk yang dijual denga discount.
Legal Pluralism and Social Control: An Empirical Study of Adultery Law Reform Aminulloh, Muhamad; Zhafirah, Nayla; Rusli, Radif Khotamir
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i2.397

Abstract

Significant changes have been made to several criminal provisions with the ratification of the 2023 Criminal Code (KUHP), including an expanded definition of the crime of adultery. These modifications have generated diverse social reactions, particularly regarding potential violations of fundamental human rights and gender inequality in their implementation. This study aims to empirically investigate the impact of these new provisions on society in several regions of Indonesia. A qualitative methodology was used, focusing on appropriate feminist and human rights perspectives. Data collection techniques included documentation, observation, and public perception. Based on the research findings, the 2023 Criminal Code provisions on adultery have the potential to be used as a tool of social control, particularly against women, and to criminalize private behavior. This is interesting because the impact of their implementation in the field demonstrates inequality in legal treatment and a lack of understanding of the principles of human rights and gender justice. Theoretically, this study contributes to the fields of criminal law and sociological law while also assisting in the evaluation of public policy and the defense of fundamental human rights. Therefore, it is recommended that these provisions be evaluated to ensure they align with constitutional values, respect privacy, and protect vulnerable groups.
Co-Authors Aal Lukmanul Hakim Abdul Kholik Alhanief, Ibnu Rizal Astriani, Anjar Athoillah, Mas Fahmi Azis, Dede Rifqi Dadang Suprijatna Doko, Nyuwan Fajar Muharam, Muhamad Gugun Gunadi Henny Nuraeny Hidayati, Sri Hidayati Ikhsanudin, Akhmad Irma Inesia Sri Utami Irwan Efendi Jopie Gilalo, Jacobus Khunaepi, Rivay Kurniawan, Rifai Setya MULYADI mulyadi Nasution, Dedi Wahyudi Nugroho, Fakhrul Septiawan Nugroho, Mochammad Bayu Adi Nurwati Priatna, Karina Putri Putri, Putri Noviyanti R. Siti Pupu Fauziah Rachmat Trijono Roestamy, Martin Rusli, Radif Khotamir Salsabilla, Tiara Setiaji, Krisna Solly Aryza Suryani, Danu Suyudi, Dony Warzuk Wijaya, Raihan Fathi Zahra Khusnul Lathifah Zhafirah, Nayla Zulfikar