Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.24
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WARTA DE'RECHTSSTAAT QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURNAL ILMIAH LIVING LAW Warta LPM Karimah Tauhid
Muhamad Aminulloh
Universitas Djuanda Bogor
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Model Pembinaan dan Pengawasan kepada Anggota Polri untuk Mencegah Praktik Backing Ikhsanudin, Akhmad; Hakim, Aal Lukmanul; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 5 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13245

Abstract

Meskipun sudah ada aturan disiplin yang dimiliki oleh Polri namun kenyataannya masih ada oknum kepolisian yang melanggar sumpah dan kode etik yang berlaku dalam organisasi kepolisian. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian ialah menjadi backingan terhadap perbuatan melawan hukum diantaranya backingan anggota polri terhadap tempat hiburan malam yang disanki sesuai aturan disiplin polri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang model pembinaan dan pengawasan kepada anggota polri untuk mencegah praktik backing. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek kajian. Adapu objek kajian penelitian ini adalah model pembinaan dan pengawasan terhadap anggota polri untuk mencegah praktik backing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pembinaan dan pengawasan anggota polri untuk mencegah praktik backing dilakukan melalui: 1) Pembinaan psikologis, 2) Pembinaan mental, 3) Pembinaan moral, 4) Pembinaan hukum sedangkan pengawasan dilakukan mulai dari pimpinan yang dilakukan pada setiap tingkatan, yaitu pada tingkat polri, polda, polres, dan polsek. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anggota Polri Terlibat Dalam Praktik Backing, yaitu: 1) Lemahnya iman, 2) Kurangnya pembinaan kepribadian, 3) Terpengaruh ajakan teman/orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, 4) Ekonomi yang lemah, 5) Gaya hidup, Gaya hidup tentunya membuat seorang anggota polri selalu ingin terlihat kaya, memiliki kendaraan yang mewah, mengganti kendaraan, memiliki rumah bagus, makan di restoran mahal.
Peran Intelijen dalam Penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Konflik oleh Kepolisian Menurut Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme Alhanief, Ibnu Rizal; Suryani, Danu; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i6.13482

Abstract

Peran intelijen sangat penting dalam upaya represif yang dilakukan oleh kesatuan brimob. Jika intelijent tidak mampu melakukan tugas dengan baik maka akan berdampak pada gerakan kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu perilaku menyimpang dan membahayakan masyarakat dan negara adalah terorisme. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatau gejala hukum. Objek kajian penelitian ini adalah peran intelijent dalam penindakan kelompok kriminal di wilayah konflik. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa peran intelijen adalah melakukan penyelidikan terhadap orang-orang atau kelompok terduga Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka beserta jaringannya. Adapun bentuk penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Organisasi Papua Merdeka yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jabar sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini di dasarkan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan unsur pendukung penindakan, mempersiapkan kelengkapan personel dan peralatan yang digunakan dalam penindakan, dan analisis intelijen lapangan.
ADVOKASI TERHADAP MASYARAKAT BOPUNCUR AKIBAT AKSELERASI PERCAMPURAN BUDAYA WISATAWAN TIMUR TENGAH DENGAN KEARIFAN LOKAL Roestamy, Martin; Rusli, Radif Khotamir; Aminulloh, Muhamad
Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2019): OKTOBER
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (996.24 KB) | DOI: 10.30997/qh.v5i2.1960

Abstract

Perkembangan masyarakat pada saat ini semakin maju dan semakin kompleks, yang berkaitan dengan perkawinan, pada saat ini tersiar di berbagai media yaitu dengan munculnya istilah kawin kontrak atau dalam istilah fiqih disebut dengan nikah mut’ah. Nikah mut’ah adalah bayar, bisa berupa uang ataupun barang dilengkapi dengan jangka waktu tertentu serta ketentuan-ketentuan lain.yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu. Hal tersebut tentunya sangat merugikan kaum perempuan dan keturunannya karena Dalam kawin kontrak si wanita yang menjadi istri juga tidak mempunyai hak kewarisan jika si suami meninggal..Solusi yang akan lakukan untuk menyelesaikan masalah  yang dihadapi mitra yaitu: Penyuluhan kepada masyarakat mengenai pemahaman perkawinan di Indonesia. 2. Membentuk komunitas “paham hukum Perkawinan dengan warga. 3. Pembinaan warga sekitar agar dapat mensosialisasikan kembali gerakan paham hukum perkawinan kepada masyarakat sekitarnya. 4. Pembinaan keterampilan dalam penerapan pemahaman perkawinan yang baik menurut agama dan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar di Kota Bogor Suyudi, Dony; Jopie Gilalo, Jacobus; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.16849

Abstract

Sejak generasi muda mulai membentuk geng, perkelahian antara pelajar dan remaja semakin sering terjadi. Mereka tidak lagi menganggap pertengkaran mereka memalukan dan berpotensi mengganggu keharmonisan sosial. Meskipun tawuran tergolong tindak pidana karena melanggar ketertiban umum dan dapat mengakibatkan kerugian, bahaya, dan kerusakan, namun tawuran juga dapat digolongkan sebagai tindak pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, seperti kekerasan terhadap orang atau harta benda. maka Anda dapat menghadapi tuntutan berdasarkan Pasal 170 KUHP. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman tentang penggunaan diversi terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Bogor. Penelitian hukum normatif merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber primer dan sekunder disertakan dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. baik yang bersifat terapan maupun preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan bahan buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan penggunaan diversi adalah untuk mencegah keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana agar tidak berdampak buruk pada jiwa dan perkembangan mereka. Kewenangan diskresioner aparat penegak hukum menjadi dasar penerapan diversi. Sistem peradilan formal saat ini telah memprioritaskan upaya untuk melindungi anak dari hukuman penjara dengan menerapkan konsep diversi. Lebih jauh, jelas bahwa penerapan kebijakan diversi dapat memfasilitasi perlindungan anak di semua tingkatan sistem hukum, dimulai dari masyarakat melalui tindakan proaktif yang diambil sebelum kejahatan dilakukan. Jika anak di bawah umur melanggar hukum setelah itu, polisi tidak perlu memproses kasus tersebut lebih lanjut.
Optimalisasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Fajar Muharam, Muhamad; Lukmanul Hakim, Aal; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.17359

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sampah secara optimal di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan hambatan penanganan sampah di wilayah Kabupaten Bogor. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ditambah dengan buku-buku, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli hukum serta wawancara dengan pejabat yang berwenang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Dalam pelaksanaan optimalisasi penanganan sampah di wilayah kabupaten bogor dilandaskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah, terbatasnya anggaran dalam mengakomodir pengelolaan sampah, terbatasnya tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, kurangnya armada (truk) dan tenaga kerja dalam pengangkutan sampah serta kurang tegasnya pemberian sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran dalam pengelolaan sampah, Maka perlu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk memperhatikan permasalahan tersebut guna memenuhi hak-hak masyarakat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1).
Analisis Hukum Pajak Terhadap Penerapan Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada PT ABC) Susanto; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 3 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i3.16625

Abstract

Pajak memiliki manfaat yang cukup besar bagi negara dan masyarakat, dan khususnya bagi wajib pajak. Pajak menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal negara karena pajak merupakan bagian dari sumber pendapatan negara sehingga dapat pajak menjadi instrumen kebijakan fiskal. pengumpulan pajak dapat digunakan untuk menambah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dengan pajak pemerintah dapat menentukan berapa pengeluaran yang disesuaikan dengan APBN. Penelitian ini bertujuan untuk Analisis Hukum Pajak Terhadap Penerapan Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Kontruksi (Studi Kasus Pada PT ABC)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pertimbangan fakta dalam analisis hukum perpajakan atas pajak penghasilan pada perusahaan konstruksi. Deskripsi kualitatif digunakan dalam analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPajak penghasilan adalah suatu kewajiban yang dibayarkan oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada suatu negara atas tambahan kesempatan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau luar negeri, tanpa memperhatikan apakah undang-undang pajak penghasilan dapat diubah untuk tujuan mengkonsumsi atau menambah kekayaan seseorang. Beberapa kali, terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008
Pengawasan dan Penilaian Terhadap Anggota Brimob Polri Yang Sedang Menjalankan Hukuman Disiplin Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Di Resimen I Pasukan Pelopor Doko, Nyuwan; Gilalo, J. Jopie; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.17883

Abstract

Anggota brimob yang menjalankan hukum disiplin perlu diawasi oleh Bidpropam guna memperoleh data pribadi tentang perilaku anggota brimob yang menjalankan hukuman disiplin karena dalam menjalan hukum anggota brimob biasanya kurang menaati berbagai hukuman yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pengawasan Dan Penilaian Terhadap Anggota Brimob Polri Yang Sedang Menjalankan Hukuman Disiplin Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Di Resimen I Pasukan Pelopor. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penilitian menunjukkan bahwa Pengawasan Dan Penilaian Terhadap Anggota Brimob Polri Yang Sedang Menjalankan Hukuman Disiplin Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 Di Resimen I Pasukan Pelopor merupakan tindakan mengontrol setiap anggota brimob di Resimen I Pelopor yang dilakukan melalui penilaian perilaku pribadi, ketaatan terhadap kode etik, disiplin dalam menjalankan hukuman, menaati perintah atasan, kerja sama dengan rekan kerja. Pembinaan rohani dilakukan untuk membentuk karakter yang baik sebagai anggota polri dan sebagai anggota satuan brimob yang dilakukan melalui kegiatan keagamaan pengajian dan tadarusan, tadabbur alqur’an. Pembinaan profesionalitas yaitu pembinaan yang dapat dilakukan untuk menjadikan anggota brimob profesional. Menjadi anggota brimob yang profesional yaitu memiliki kompetensi dalam bidang kepolisian khususnya kemampuan sebagai anggota pelopor, memiliki integritas yang tinggi, tidak mudah menyalahgunkan kewenangan, tidak mudah melakukan pelanggaran.
Analisis Yuridis Keabsahan Penggunaan Digital Signature Pada Naskah Dinasu untuk Kegiatan Operasional Polres Bogor Setiaji, Krisna; Nurwati; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 3 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i3.18091

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam administrasi pemerintahan, termasuk di lingkungan kepolisian. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan digital signature (tanda tangan digital) dalam naskah dinas untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penggunaan digital signature pada naskah dinas dalam kegiatan operasional Polres Bogor. Kajian ini dilakukan dengan metode normatif yuridis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tanda tangan digital memiliki kekuatan dan akibat hukum yang setara dengan tanda tangan konvensional, asalkan memenuhi syarat keabsahan, yaitu menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diakui oleh pemerintah. Dalam konteks operasional Polres Bogor, implementasi digital signature telah membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi risiko pemalsuan dokumen, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepolisian. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman personel mengenai prosedur penggunaan digital signature, keterbatasan infrastruktur digital, serta aspek keamanan siber yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem keamanan elektronik untuk memastikan penerapan digital signature yang lebih efektif dan terpercaya dalam administrasi kepolisian.
Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) di Indonesia Kurniawan, Rifai Setya; Aminulloh, Muhamad
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.18832

Abstract

Peretasan (hacking) telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin sering terjadi di era digital, khususnya di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur tindak pidana ini, efektivitas kebijakan kriminal dalam penanggulangannya masih dipertanyakan, terutama terkait penegakan hukum yang lemah dan terbatasnya sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal dalam penanggulangan peretasan di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas, kelemahan, dan tantangan yang ada. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis terhadap dokumen hukum, khususnya UU ITE, serta studi literatur terkait kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan landasan hukum, masih terdapat kelemahan dalam implementasi, seperti kurangnya keterampilan teknis aparat penegak hukum dan ketidakcukupan regulasi. Ditemukan juga bahwa kerja sama internasional diperlukan untuk menghadapi peretasan lintas negara. Penelitian ini terbatas pada analisis hukum dan tidak melibatkan data empiris dari kasus peretasan di Indonesia, yang dapat menjadi area untuk penelitian di masa mendatang. Kesimpulannya, revisi UU ITE dan peningkatan kapasitas penegak hukum sangat diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana peretasan secara efektif.
APPLICATION OF INDONESIAN RULES IN THE REGULATION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Aminulloh, Muhamad; Astriani, Anjar
DE'RECHTSSTAAT Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v9i1.6943

Abstract

In making legal products, the use of written language that is in accordance with the Indonesian Standard Rules and General Guidelines for Indonesian Spelling requires accuracy in the framework of conformity in sentences contained in laws and regulations. This is done so that there is no misinterpretation of the message contained in the legal product. The phenomenon that occurs is that many legal experts in making legal products such as regulations, legislation, contracts, agreements, MoUs, and the like do not heed or even underestimate the rules in the Indonesian language. The method used in this study is a qualitative method, while the type of research used is content analysis, which means a model used to examine data documentation in the form of text, images, symbols, and so on. In making legal products, using written language that is in accordance with the "Indonesian Standard Rules of Procedure" and "General Guidelines for Indonesian Spelling" will minimize or even eliminate the risk of misinterpretation of the messages contained in these legal products in Indonesian in legislation in basically it is no different from other Indonesian languages, the difference lies only in terminology or the use of certain terms.
Co-Authors Aal Lukmanul Hakim Abdul Kholik Alhanief, Ibnu Rizal Astriani, Anjar Athoillah, Mas Fahmi Azis, Dede Rifqi Dadang Suprijatna Doko, Nyuwan Fajar Muharam, Muhamad Gugun Gunadi Henny Nuraeny Hidayati, Sri Hidayati Ikhsanudin, Akhmad Irma Inesia Sri Utami Irwan Efendi Jopie Gilalo, Jacobus Khunaepi, Rivay Kurniawan, Rifai Setya MULYADI mulyadi Nasution, Dedi Wahyudi Nugroho, Fakhrul Septiawan Nugroho, Mochammad Bayu Adi Nurwati Priatna, Karina Putri Putri, Putri Noviyanti R. Siti Pupu Fauziah Rachmat Trijono Roestamy, Martin Rusli, Radif Khotamir Setiaji, Krisna Solly Aryza Suryani, Danu Suyudi, Dony Warzuk Wijaya, Raihan Fathi Zahra Khusnul Lathifah Zulfikar