Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 Habeahan, Rasman; Akmani, Akmani
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 1 No. 2 (2022): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jpk.v1i2.236

Pengaturan terhadap pelaksanaanya perjanjian kerja waktu tertentu secara khusus kemudian diatur dalam peraturan pemerintah Nomor. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 Februari 2021, penerapan pelaksanaan PKWT akhir-akhir ini banyak digunakan perusahaan karena efektif, efisien dan menguntungkan, akan tetapi disisi lain dalam pelaksanaan sifat, jenis dan jangka waktu PKWT serta pemberian Kompensasi terhadap pengakhiran PKWT tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga berdampak merugikan pekerja. Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan permasalahan yaitu Pertama isi perjanjian dalam PKWT tidak sesuai Undang-Undang, Kedua perlindungan hukum pekerja dengan PKWT tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, diperoleh dan akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kabupaten PT. Citra Bina Maju Jaya ditemukan masih banyak ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang PKWT, Perlindungan hukum bagi pekerja PKWT di PT. Citra Bina Maju Jaya, sebagian besar telah memadai diantaranya, pengupahan sudah sesuai UMK, pekerja PKWT sudah di daftarkan BPJS ketenagakerjaan, sedangkan temuan perlindungan hokum yang belum memadai diantaranya, 80% perusahaan di PT. Citra Bina Maju Jaya belum mendaftarkan struktur dan skala upah, dan pekerja PKWT belum di dafatarkan BPJS Kesehatan.

KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA UMUM YANG DIDAHULUI DENGAN PERADILAN ADAT DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT Effendi, Hendi; NASIR, MUH; Habeahan, Rasman
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 3 No. 1 (2023): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jpk.v3i1.279

Tujuan dari penelitian "Kekosongan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum Yang Didahului Dengan Peradilan Adat Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat" adalah untuk untuk mengetahui dan menganalisa keadilan yang dihasilkan dari penyelesaian perkara pidana umum yang didahului dengan peradilan adat sama dengan keadilan yang dihasilkan dari penyelesaian secara Peradilan Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak menghasilkan keadilan, 2) Akibat adanya kekosongan hukum dalam penyelesaian perkara pidana umum yang didahului Peradilan Adat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat mengakibatkan ketidakadilan baik pihak korban maupun pelaku tindak pidana; (3) Faktor yang menghambat penyelesaian perkara pidana umum yang didahului peradilan adat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yaitu tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai mekanisme penghentian penyidikan dan penyelidikan di tingkat Kepolisian (Peraturan Kepolisian/Perkap), penghentian penuntutan di tingkat Kejaksaan (Peraturan Kejaksaan/Perja), dan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai penghentian perkara pidana yang telah didahului oleh peradilan adat

UNLAWFUL ACTIONS IN BUSINESS LEGAL ETHICS Habeahan, Rasman
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 1 No. 1 (2021): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Business is carried out based on agreements made and agreed upon by the binding parties as applicable by law, but this does not always work well. Business processes that involve many aspects often result in losses originating from mistakes of the parties which are called Unlawful Acts. This research analyzes the terms and elements of unlawful acts. By the provisions in Article 1365 of the Civil Code, an unlawful act must contain the following elements: a. The existence of an action b. The act is against the law c. There is an error on the part of the perpetrator d. There is a loss for the victim e. There is a causal relationship between actions and losses. The normative juridical research method was chosen to provide a basic explanation of this unlawful act based on the Civil Code

IMPLIKASI SOSIAL DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT MENURUT UU No. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK: Hukum Perlindungan Anak Bahori; Habeahan, Rasman
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 4 No. 1 (2024): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan utama keberadaan keluarga adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak-anak. Anak-anak, sebagai bagian penting dari generasi penerus, memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sejahtera, terhindar dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam lingkup keluarga. Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa anak-anak sering menjadi korban dalam situasi kekerasan di rumah tangga, yang dapat memiliki dampak sosial serius baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum yang mengatur hak- hak dan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia. Undang-Undang ini menyusun berbagai peraturan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam konteks rumah tangga. Termasuk dalam definisi ini adalah ancaman, pemaksaan, atau penghilangan kebebasan yang melanggar hukum di dalam lingkungan rumah tangga. Meskipun banyak insiden kekerasan dalam rumah tangga terjadi di masyarakat, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks perlindungan anak, melibatkan segala tindakan yang mendukung kehidupan, perkembangan, dan partisipasi optimal anak-anak, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terjamin. Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga dianggap sebagai langkah yang sangat penting dan mendesak. Memastikan sistem peradilan mengutamakan hak-hak dan kepentingan anak dalam menangani kasus-kasus kekerasan. Melibatkan penyelenggaraan sidang yang bersifat sensitif terhadap anak dan memberikan perlindungan kepada saksi anak.

EKSEMINASI PUTUSAN PENGADILAN PTUN NOMOR 11/G/2022/PTUN.JKT Febriansyah, Ferdi; Habeahan, Rasman; Muchtar, Andhyka
DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal) Vol. 4 No. 1 (2023): September 2023
Publisher : Desanta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tulisan ini membahas hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja, khususnya dalam konteks upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di DKI Jakarta. Dengan merinci unsur-unsur hubungan kerja dan imperatifnya, tulisan menyoroti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pengertian kesetaraan upah. Fokus kemudian beralih ke kasus konkret di DKI Jakarta, di mana PTUN Jakarta membatalkan UMP 2022 yang semula ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta merevisi kebijakan UMP 2022 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, yang direspons oleh PTUN dengan memerintahkan penerbitan peraturan tata usaha negara baru. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dan pembahasan mencakup putusan PTUN Jakarta, eksaminasi terhadap putusan tersebut, dan perluasan kajian terhadap alasan di balik kebijakan kenaikan UMP oleh Gubernur DKI Jakarta. Penulis menilai perlunya tinjauan kembali terhadap putusan PTUN dengan mengacu pada asas-asas hukum tata kelola pemerintahan yang baik. Kesimpulan menyatakan bahwa putusan PTUN menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk mengeluarkan peraturan baru tentang UMP sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan. Penulis menilai bahwa putusan PTUN layak ditinjau ulang karena adanya kekurangan dalam perkara yang diajukan oleh pemohon, dan pertimbangan Gubernur DKI Jakarta dalam menaikkan UMP tidak merugikan pihak manapun.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) YANG BERLAKU UNTUK PEKERJA DAN PENGUSAHA DITINJAU DARI ASPEK KEMANFAATAN Narwi, Aji; Junaedi, Junaedi; Habeahan, Rasman
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 04 (2024): Juli: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : Asosiasi Dosen Muda Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56127/jukim.v3i04.1306

Dalam Hubungan Industrial, perselisihan antara pekerja dan pengusaha sering terjadi akibat ketidaksesuaian dalam pembuatan atau perubahan syarat kerja, serta kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini fokus pada "Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Berlaku untuk Pekerja dan Pengusaha" di sektor industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji kendala dalam pembuatan PKB oleh serikat pekerja dan pengusaha serta akibat hukum dari PKB yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pembuatan PKB adalah kurangnya pemahaman dari kedua belah pihak mengenai peraturan perundang-undangan dan keengganan terhadap keberadaan serikat pekerja. Selain itu, PKB kurang bermanfaat jika hanya mengulang substansi dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik dan kerja sama antara pihak-pihak terkait untuk memastikan PKB yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan praktis di tempat kerja.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERUSAHAAN PAILIT YANG PENGELOLAANNYA DIJALANKAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Habeahan, Rasman
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi pijakan hukum utama bagi para pelaku perseroan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Direksi sebagai organ penting dalam roda perekonomian dan operasional perseroan. Dalam operasionalnya, Perseroan juga dapat mengalami pailit karena faktor-faktor tertentu penyebab pailit, dan Undang-Undang dengan tegas mengatur mengenai perlindungan hukum bagi direksi apabila perusahaan pailit dengan tujuan direksi sebagai penggerak perseroan mendapatkan jaminan hukum yang seadil-adilnya atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi sehingga perseroan mengalami kepailitan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi direksi perusahaan pailit perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Sumber bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sumber bahan hukum sekunder sebagai penunjang analisa penelitian menggunakan sumber-sumber berupa jurnal, artikel, buku, dan literatur-literatur lain yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Analisanya menggunakan metode interpretasi serta penyajian datanya menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya perlindungan hukum bagi direksi perusahaan pailit tercantum dalam Pasal 97 UUPT menyatakan bahwasannya direksi yang telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan itikad baik, maka tidak dapat dikenakan tanggungjawab penggantian kerugian kepada kreditur. Majelis Hakim Pengadilan yang berwenang menyatakan pailitnya sebuah perseroan harus dapat memeriksa dengan baik direksi yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kepailitan perusahaan, kemudian dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan tidak membebankan tanggungjawab penggantian kerugian kepada direksi yang tidak turut melakukan kesalahan atau kelalaian, dan telah terbukti melaksanakan tanggungjawab direksi dengan itikad baik

Ironi Kebijakan Penanaman Modal Asing Yang Tak Kunjung Mendistribusikan Kesejahteraan Sosial Rochman, Arif; Suardi, Ilham; Habeahan, Rasman
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 6 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.42363

The foreign investment (PMA) strategy in Indonesia necessitates a thorough overhaul, as the 'top-down' method employed for approximately 64 years has failed to significantly enhance the social welfare of small company operators (MSMEs-K). To date, the PMA policy has been formulated by the Indonesian Government via directives including Presidential rules, Ministerial Decrees, and rules from the Investment Coordinating Board (BKPM), excluding the participation of local players such as Apindo, Kadin, and MSMEs-K. To enhance the inclusivity of the PMA policy, a 'bottom-up' approach is required that incorporates the aspirations of MSMEs-K, is presented via the Regional Investment Board, and is processed incrementally up to BKPM and the Coordinating Ministry for Economic Affairs before presidential ratification. This strategy aims to promote the realisation of substantive-distributive justice, enabling MSMEs-K to experience the advantages of the PMA policy directly. Conversely, the procedural-formal justice model, which solely emphasises formal legal elements, has demonstrated ineffectiveness in allocating welfare to domestic enterprises. The Indonesian government must adopt the principle of distributive fairness, particularly in allocating non-renewable natural resources and budgetary provisions, prioritising local enterprises, especially MSMEs. Keywords: Irony; PMA Policy; Social Welfare Abstrak:Strategi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia memerlukan perombakan menyeluruh, karena metode 'top-down' yang diterapkan selama kurang lebih 64 tahun belum mampu meningkatkan kesejahteraan sosial pelaku usaha kecil (UMKM-K) secara signifikan. Selama ini, kebijakan PMA telah dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai arahan, termasuk peraturan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan mengesampingkan partisipasi pelaku lokal seperti Apindo, Kadin, dan UMKM-K. Untuk meningkatkan inklusivitas kebijakan PMA, diperlukan pendekatan 'bottom-up' yang menampung aspirasi UMKM-K, disampaikan melalui Badan Penanaman Modal Daerah, dan diproses secara bertahap hingga ke BKPM dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum disahkan oleh presiden. Strategi ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya keadilan substantif-distributif, sehingga UMKM-K dapat merasakan langsung manfaat kebijakan PMA. Sebaliknya, model keadilan formal-prosedural yang hanya menekankan unsur legal formal telah menunjukkan ketidakefektifan dalam mengalokasikan kesejahteraan kepada perusahaan domestik. Pemerintah Indonesia harus mengadopsi prinsip keadilan distributif, khususnya dalam alokasi sumber daya alam tak terbarukan dan penyediaan anggaran, dengan mengutamakan perusahaan lokal, khususnya UMKM.Kata Kunci : Ironi; Kebijakan PMA; Kesejahteraan Sosial

EKPLORASI KESEIMBANGAN ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN MORALITAS DALAM KEPUTUSAN HAKIM: Kepastian Hukum Putusan Hakim Habeahan, Rasman; Burhanudin
Jurnal Pilar Keadilan Vol. 4 No. 2 (2025): Pilar Keadilan
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keseimbangan antara kepastian hukum dan moralitas menjadi salah satu tantangan mendasar dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dalam sistem hukum, sementara moralitas penting untuk memastikan keadilan substantif yang manusiawi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana moralitas dapat diintegrasikan dalam keputusan hakim tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan literatur. Melalui analisis terhadap teori hukum dan praktik peradilan, ditemukan bahwa hubungan antara kepastian hukum dan moralitas tidak selalu kontradiktif, melainkan membutuhkan kehati- hatian dalam implementasinya. Hakim memiliki peran strategis dalam menjembatani kedua aspek ini, sehingga diperlukan pelatihan yang tepat untuk membantu mereka mempertimbangkan aspek moralitas secara proporsional dalam setiap putusan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem peradilan yang adil. Kata Kunci: Kepastian Hukum; Moralitas; Keputusan Hakim

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search