Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL GUNA PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL DI DESA BATU BERIGA Kusuma, winanda; permatasari, bunga; Yokotani, Yokotani
Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i1.1381

Abstract

The Bangka Belitung Islands Province has a lot of communal intellectual property. One form of communal wealth is in the form of sea taber ritual ceremonies and sea alms which are part of traditional cultural expressions. The ritual ceremony of sea taber and almsgiving is owned by Batu Beriga Village, located in Central Bangka Regency. The sea taber and sea alms ritual activities are always carried out every year by the Village Government and attended by the local community and people on Bangka Island. Unfortunately, village communities do not yet know the importance of protecting communal intellectual property, even though the Copyright Law has provided protection for communal intellectual property. The aim of this community service is to raise awareness in the Batu Beriga Village community of the importance of legal protection for communal intellectual property and to preserve local wisdom, especially the village's traditional cultural expression in the form of the sea taber ritual. The implementation of this community service activity uses several stages. The first stage is outreach to village officials about the importance of legal protection of village communal intellectual property. The second stage is documentation of the implementation of sea taber and sea alms activities. The third stage involved compiling a book about the ritual of sea taber and sea alms in Batu Beriga Village. The results of community service activities are an increase in the understanding of the Batu Beriga village community about the forms of communal intellectual property. The public knows that regulations regarding EBT are regulated in Government Regulation Number 56 of 2002 concerning Communal Intellectual Property. Based on this PP, forms of Communal Intellectual Property include traditional cultural expressions, traditional knowledge, genetic resources, indications of origin, and potential geographical indications. Furthermore, there has been an increase in village community awareness to legally protect village-owned communal intellectual property. This effort can be carried out by the community by submitting an application to the local government to be registered as EBT. Carrying out activities to increase awareness of village officials, community leaders and also the community to protect the communal intellectual property owned by Batu Beriga, and compiling a book about sea taber.
EKSISTENSI KLAUSULA PELARUNGAN BAGI SEAFARER DI INDONESIA Hutapea, Sintong Arion; Kusuma, Winanda; Kurnia, A. Cery
UNES Law Review Vol. 4 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i2.217

Abstract

In the world of shipping, seafarers are bound by a Seawork Agreement (PKL) which contains requirements that must be obeyed by the parties. This includes a clause that is included in the seafarer's employment contract. Implications arising from the burial of the seafarer's corpse. The existence of a banning clause in the seafarer's employment contract. The role of the state in providing legal protection for seafarers from confinement. The ban must meet 4 formal requirements. The unbalanced bargaining position makes entrepreneurs and seafarers as parties ban clauses can appear in street vendors. Finally, the seafarer inevitably has to obey the PKL that has been agreed with the entrepreneur. States intervenes in ensuring the protection of human rights for seafarers from the prohibition clause, it needs to be done by making changes to the legal system which includes the legal structure, legal substance and legal culture
Reforma Agraria: Antara Konsep, Realita, dan Problematika Salfutra, RD; Situmorang, Ave Agave Christina; kusuma, winanda
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/9y63n247

Abstract

Reforma Agraria adalah kebijakan komprehensif di bidang pertanahan dalam rangka untuk melakukan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini meliputi dua program utama, yaitu penataan asset dan penataan akses. Dalam realitanya, reforma agraria ditujukan dalam beberapa program teknis, antara lain penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agrarian, penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agrarian, serta kepastian hukum dalam lagalisasi hak atas tanah objek reforma agraria. Namun demikian, setelah ditetapkan oleh pemerintah, pada pelaksanaannya reforma agraria belum terlaksana secara optimal. Masih banyak permasalahan yang dihadapi di sektor pertanahan, seperti ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, konflik dan sengketa tanah, tanah terlantar atau tanah tidak bertuan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan petani. Oleh sebab itu, perlunya sinkronisasi regulasi maupun sinergisitas dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan utama pembaharuan agraria di Indonesia, yakni memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diupayakan Pemerintah melalui penyusunan kebijakan di bidang pertanahan, meskipun dalam perkembangannya terdapat kebijakan-kebijakan yang seolah mencederai falsafah dan prinsip hukum yang ada di dalam UUPA.
ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK PAJAK IMPOR DAN CUSTOMS DUTY AMERIKA SERIKAT BAGI INDUSTRI PERTAMBANGAN TIMAH DI DAERAH BANGKA Mardiah, Erika Nailah; Agustina, Eliya; Oktavia, Dona; Kusuma, Winanda
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1947

Abstract

ABSTRAKPerdagangan internasional dapat dikategorikan sebagai sebuah kegiatan jual-beli yang dilakukan dengan melewati lintas batas negara. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan perdagangan internasional, sering terjadi konflik antara para pihak. Salah satu bentuk konflik dalam perdagangan internasional adalah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga merembet ke negara berkembang seperti Indonesia yang bergantung pada ekspor komoditas, termasuk timah terutama bagi daerah Bangka yang merupakan salah satu penghasil timah utama Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi Pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada Tahun 2024, sektor pertambangan dan penggalian di Bangka Belitung mengalami penurunan sebesar 6,01% akibat masalah tata kelola dan penurunan produksi timah sehingga pajak impor dan customs duty yang diberlakukan oleh Amerika Serikat berpotensi untuk memperburuk keadaan tersebut. Untuk menghadapi masalah ini, pemerintah Indonesia dapat mengambil upaya hukum seperti melakukan negosiasi bilateral serta melakukan penyelesaian sengketa melalui WTO apabila sengketa dua negara lain berpotensi berdampak terhadap kepentingan ekspor Indonesia, termasuk ekspor timah.kata kunci: Perdagangan internasional. tarif, ekspor, timah