Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

The Protection of Arwana Kelesak As A Native Species of Bangka Belitung Kusuma, Winanda; Permatasari, Bunga
Jambe Law Journal Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.5.2.271-287

Abstract

The protection of wildlife should be a concern of international law that is regulated in a legal framework agreed upon by the state by respecting sovereignty in implementing international law. Yet the implementation of sovereignty is a challenge for wildlife protection. In Bangka Belitung region in Indonesia live native species, one of which is the Arowana Kelesak. This species of fish in the fresh waters of Bangka Belitung without human intervention and, yet is not a native species. The priority of local regulations on the Arowana Kelesak species is still negligible. Therefore, the efforts to make this fish endangered status have to begin from the area where they live as long as the regulations are concerned. On the other hand, the application of Indonesian laws is not prioritized. The lack of valid scientific data is another challenge. This article aims to ensure that regional regulation of Arwana Kelesak is a necessity because CITES has listed this species as endangered. International legal regulations must be the basis for protecting species that Indonesia has ratified so that the seriousness of the regulations must be clear. On top of that, scientific information from the region regarding the location of the habitat is difficult to find and cannot be used as evidence to claim the threat of extinction. Whilst, illegal tin mining activities in this area pose an additional challenge to the protection of Arwana Kelesak. It is evidence that the mining pit has damaged freshwater ecosystems, especially such native species as the Arwana Kelesak. This article argues that international law through CITES and IUCN has to be taken into account by Bangka Belitung government. Similarly, local regulations and the attention of the central government as the official management authority of CITES need to be ensured to protect the Arwana Kelesak
Exclusive Economic Zone: Contemporary Law of the Sea Fisheries Regulations Toni, Toni; Kusuma, Winanda; Kurnia, A Cery; Anwar, Muhamad syaiful; sari, Rafiqa
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 3 No 2 (2023): IPMHI Law Journal, July 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v3i2.71165

Abstract

The sea as an important area in a country must be able to be maintained both for state sovereignty and respect for sovereign rights. This is regulated in the jurisdiction of the territorial sea regime which applies sovereignty and the EEZ regime which applies sovereign rights. This research analyzes the background of agreements on international regulation of the sea and the utilization of fisheries which are also regulated in international law. The current international law of the sea only strictly regulates regional regimes and territorial jurisdiction, while the nature of fisheries cannot follow this. This research method is normative where international fisheries law arrangements still do not exist. The vacuum of international norms is only filled by weak international agreements and their implementation cannot be forced. The history of the current international law of the sea shows that the basis of the agreement is only related to territory and respect for maritime law in the form of international customs. It needs to be understood that the sea as a natural area must be used in a sustainable manner and also must not violate, so the marine potential, especially fisheries, needs to be agreed with strict sea area regulations and optimal utilization within the framework of the welfare and sustainability of marine ecosystems.
Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum Kusuma, Winanda; Permatasari, Bunga; Suntara, Reza Adriantika
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 2 No. 2 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v2i2.15256

Abstract

Konkretisasi Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat dilakukan dengan pemilu, sehingga dalam sistem demokrasi rakyat mendapatkan tujuan pemilu yang adil. Adil proses pemilu dengan mengikutkan pada proses pengawasan. Luaran kegiatan ini juga berbentuk publikasi media massa untuk informasi Desa Sangku merupakan desa yang berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Kegiatan ini berupa penyuluhan dipaparkan kepada masyarakat Desa Sangku di Kantor BPD Desa Sangku yang dihadiri penjabat Desa dan aparatur Desa, sehingga diharapkan informasi ini tersampaikan kepada seluruh warga desa. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022 difasilitasi oleh Pemerintahan Desa Sangku. Pengetahuan atas informasi mengenai tahapan pemilu sesuai peraturan perundangan dan tahapan pelaporan atas pelanggaran pemilu dipahami sehingga tidak adanya ketidaktahuan masyarakat. Akhirnya masyarakat mendapatkan pemilu yang berkualitas. The concretization of Democracy as a political system and a system of government puts sovereignty in the hands of the people carried out by elections, so that in a democratic system the people get the goal of fair elections. Fair the electoral process by including the oversight process. The output of this activity is also in the form of mass media publications for information, Sangku Village is a village that plays an active role in participatory supervision. This activity in the form of counseling was presented to the people of Sangku Village at the Sangku Village BPD Office which was attended by the village acting and village officials, so it is hoped that this information will be conveyed to all villagers. This counseling activity was carried out on March 21, 2022, facilitated by the Sangku Village Government. Knowledge of information about the stages of elections in accordance with laws and regulations and the stages of reporting on election violations is understood so that there is no public ignorance. Finally, people get quality elections.
Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional Kusuma, Winanda; Kurnia, A Cery
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i3.447-458

Abstract

Negara pantai dan negara kepulauan memiliki tantangan atas pulau terluar yang memiliki kondisi jarak dan pelaksanaan penegakan hukum juga pengawasan terbatas. Keterbatasan ini mengeskalasi potensi masalah atas pelaksanaan kedaulatan hukum. Metode penelitian secara normatif melihat masih belum jelasnya pengaturan pulau yang tersebar yang kenyataannya memiliki karakter berbeda. Hasil peneltian bahwa, perlu adaya perhatian dan perlindungan negara pantai atas wilayah pulau terluar dengan pengaturan kolaborasi dalam kerangka peraturan hukum laut kontemporer, perlindungan pulau tersebar perlu kolaborasi antar negara pantai yang berdekatan dan negara kepulauan di wilayah perbatasan. Pulau terluar menjadi objek terekspose untuk dimanfaatkan dengan kekurangan bila pengawasan negara pantai dan negara kepulauan tidak dibenahi. Perlu pemikiran kembali pengaturan pulau dengan karakteristik terluar dan menawarkan opsi kolaborasi untuk kepentingan bersama atas pulau terluar dengan tetap penghormatan kedaulatan negara.
Reforma Agraria: Antara Konsep, Realita, dan Problematika Salfutra, RD; Situmorang, Ave Agave Christina; kusuma, winanda
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/9y63n247

Abstract

Reforma Agraria adalah kebijakan komprehensif di bidang pertanahan dalam rangka untuk melakukan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini meliputi dua program utama, yaitu penataan asset dan penataan akses. Dalam realitanya, reforma agraria ditujukan dalam beberapa program teknis, antara lain penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agrarian, penataan penguasaan dan pemilikan tanah objek reforma agrarian, serta kepastian hukum dalam lagalisasi hak atas tanah objek reforma agraria. Namun demikian, setelah ditetapkan oleh pemerintah, pada pelaksanaannya reforma agraria belum terlaksana secara optimal. Masih banyak permasalahan yang dihadapi di sektor pertanahan, seperti ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, konflik dan sengketa tanah, tanah terlantar atau tanah tidak bertuan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan petani. Oleh sebab itu, perlunya sinkronisasi regulasi maupun sinergisitas dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan utama pembaharuan agraria di Indonesia, yakni memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diupayakan Pemerintah melalui penyusunan kebijakan di bidang pertanahan, meskipun dalam perkembangannya terdapat kebijakan-kebijakan yang seolah mencederai falsafah dan prinsip hukum yang ada di dalam UUPA.
Justice in Disarray? Assessing the Legitimacy of the Paris Agreement After the U.S. Withdrawal Christina Situmorang, Ave Agave; Kusuma, Winanda; Salfutra, Reko Dwi; Permatasari, Bunga
Mimbar Keadilan Vol. 18 No. 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v18i2.132354

Abstract

The issue of climate change is a global environmental challenge that requires comprehensive collaboration between countries. The Paris Agreement was born as an international legal instrument under the auspices of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), with a nationally determined contributions (NDCs) approach and the principle of common but differentiated responsibilities. The United States, as one of the world's largest emitters, plays a key role in emissions reduction efforts and provides financial assistance to developing countries. However, the United States' unilateral decision to withdraw from the Paris Agreement during the Donald Trump administration, citing economic interests, has sparked debate regarding the binding force of international agreements. Through a normative legal approach and analysis of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, it was found that the United States' withdrawal contradicts the provisions of Article 62 concerning a fundamental change of circumstances. This situation demonstrates the dilemma between national sovereignty and compliance with global commitments. Therefore, strengthening the enforcement and implementation mechanisms of international agreements in the environmental sector is necessary to ensure the achievement of global ecological justice.
Ultra Vires Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perseroan Terbatas Sari, Rafiqa; Kusuma, Winanda; Kurnia, A. Cery
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 13 No 2 (2019): PROGRESIF:Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v13i2.1225

Abstract

The Board of Directors in carrying out the management of the company is subject to the principles of civil law. If the Board of Directors deviates from the principle, it is called conducting Ultra Vires. This action can certainly have positive and negative consequences for shareholders both majority and minority can test at the General Meeting of Shareholders. The ultra vires action by the directors is detrimental to the creditor, the legal mechanism that needs to be studied in more depth to get the answer. This study aims to analyze the legal protection of creditors for directors of limited companies conducting Ultra Vires and analyze legal remedies against restoring the creditor's rights to directors of limited companies conducting Ultra Vires. (1) Does the law regulate the protection of creditors for directors of limited companies conducting Ultra Vires ?; (2) How does the law restore creditor rights over the directors of the limited company to conduct Ultra Vires ?. With these legal issues, the basis for protecting third parties. These principles include the Goodwill Principle, the Pacta Sunt Servanda Principle and the Modern Ultra Vires Doctrine. By relying on these fundamentals, preventive legal protection and repressive legal protection can be given. Legal remedies for recovery are based on the first, actions containing aspects of repairing and preventing, and secondly, actions or efforts containing aspects aimed at recovering, including ratification and compensation.
Responsibility of Tin Mining Business Licenses for Environmental Pollution Based on the Polluter Pays Principle Rahayu, Sri; Permatasari, Bunga; Kusuma, Winanda
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 16, No 4: October - Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v16i4.22468

Abstract

The purpose of writing this article is to find out and analyze the polluter pays principle concept and its regulations in Indonesia, as well as to find out and analyze the accountability of tin mining business permits for environmental pollution based on the polluter pays principle. Therefore the research method used in this article uses a normative juridical method with a conceptual approach and statutory approach. The article reveals that PPP in Indonesia involves both preventive and repressive measures to address environmental pollution. Polluters are charged with compensation, but regulations like UUPPLH and Minerba Law are more repressive. Implementation involves guarantee, pollution, and conservation funds, funded by APBN/APBD grants/donations. PT. Timah, as the largest tin IUP holder in Babel, has carried out 100% reclamation, but overall, of the total IUP holders in Babel, these funds are apparently not commensurate with the damage that arises as a result of tin mining exploitation activities. And the number of newly reclaimed areas is 1.59% of the total IUP that has been granted. And the form of civil liability is regulated in the UUPPLH, while criminal liability is regulated in the Minerba Law.
Convention on The Rights of Persons With Disabilities: Efforts to Fulfill Human Rights for Access to Workers with Disabilities Situmorang, Ave Agave Christina; Kusuma, Winanda
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol 4 No 2 (2023): Juni
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/up.v4i2.23674

Abstract

The Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD) is a special international human rights instrument that regulates the rights of persons with disabilities as a concrete effort to respect, protect and guarantee the rights of persons with disabilities throughout the world. Indonesia has ratified the convention on the rights of persons with disabilities. Even though Indonesia has ratified the CRPD convention, the fulfillment of human rights (HAM) for Indonesian citizens, especially the rights of persons with disabilities to get a job, has not been maximized. This paper is a research that examines juridically the implementation of the CRPD Convention in Indonesia regarding the employment of persons with disabilities. The research method used by the author is a legal research method focusing on library research. Normative legal research focuses on the study of data such as laws and regulations, legal theory as well as scientific legal research works.
Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah Kusuma, Winanda; Sintasari, Sieska Afriana
CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review Vol 1 No 1 (2023): Juni 2023 CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review
Publisher : Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/capitan.v1i1.9933

Abstract

Regional autonomy as the government's choice in the administration of regional government to assist efficient and effective regional governments in managing governance. The desantralization pattern distributes authority to the regions within territorial limits. The fundamental organization enables the governing policies of a system. A policy itself in the whole system of government. The pattern of power and financial relations between the central government and regional governments is largely determined by the national political configuration at a given time. This article was written using the method of conceptual thinking with critical legal studies as the type of research. The result of this article is that the formation of new regions must be aimed at improving public services, accelerating the realization of community welfare, and also channeling political education at the local level. There is also a need for an evaluation of regional expansion with indicators of the objectives of the expansion. The urgency of evaluation is so that the desire and rapid division of regions does not make local governments paradoxical with goals. it is necessary to implement it as a corrective action so that the positive implications of corrective action can be felt more properly, it must have a legal basis by the provider of regional autonomy, namely the central government.