Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum JURNAL RECHTENS Potret Pemikiran Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Daya Mas : Media Komunikasi dan Informasi Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Impresi Indonesia Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Jurnal Magister Hukum Perspektif Jurnal Jurisprudence
Yitawati, Krista
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN LELANG KENDARAAN DINAS DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN kautsar, Lugan; Yitawati, Krista; Nugroho, Sigit Sapto
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 27 No 1 (2026): Edisi April 2026
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v27i1.10577

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum pelaksanaan lelang kendaraan dinas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam memperkuat transparansi pengelolaan aset pemerintah. Permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana implementasi empiris mekanisme lelang berkontribusi, apakah pelaksanaan telah memenuhi Peraturan Menteri Keuangan, serta faktor kelembagaan yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara kerangka regulatif dan praktik administratif dalam pelaksanaan lelang kendaraan dinas. Penelitian hukum empiris serta pendekatan kualitatif diaplikasikan sebagai metode dengan melaksanakan wawancara dan studi dokumen di KPKNL Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lelang elektronik meningkatkan transparansi prosedural melalui keterbukaan informasi, mekanisme yang terstandar, dan proses yang dapat ditelusuri. Namun, transparansi substantif masih dipengaruhi oleh kesiapan administrasi, koordinasi antar instansi, serta literasi digital masyarakat. Dengan demikian, lelang kendaraan dinas efektif secara prosedural, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan guna mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel secara optimal.
Penegakan Hukum terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Wilayah Polsek Geneng Jamila, Annisa; Yitawati, Krista; Pramodya Pradhana, Angga
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i4.7634

Abstract

Penggunaan sepeda listrik semakin meningkat sebagai transportasi ramah lingkungan. Namun, di wilayah Polsek Geneng masih banyak pelanggaran seperti tidak memakai helm, tidak sesuai usia, digunakan di jalan umum, dan melebihi kapasitas penumpang, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik di wilayah Polsek Geneng dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsek Geneng dalam penertiban penggunaan sepeda listrik. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik di wilayah Polsek Geneng masih belum optimal. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi kepada beberapa sekolah, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum yang dilakukan lebih banyak berupa teguran dan imbauan, serta terpusat pada Satlantas Polres Ngawi. Kendala yang dihadapi Polsek Geneng antara lain adalah belum adanya sanksi hukum yang tegas, keterbatasan kewenangan Polsek Geneng, terbatasnya jalur khusus sepeda listrik, dan kurangnya literasi serta kesadaran hukum masyarakat.  Penertiban penggunaan sepeda listrik di wilayah Polsek Geneng masih perlu diperkuat. Diperlukan pengaturan regulasi terkait sanksi yang lebih tegas, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, penguatan kewenangan Polsek Geneng, kebijakan angkutan gratis untuk anak sekolah, serta penambahan jam pelajaran tentang lalu lintas di sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Implementasi Kebijakan Kota Madiun dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Digital dalam Bidang Pelayanan Kependudukan Pribadi Lase, Adil; Yitawati, Krista; Aulia Chairani, Meirza
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i4.7635

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pelayanan publik, termasuk pelayanan kependudukan di Kota Madiun melalui SIAK, IKD, dan aplikasi layanan digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala yang perlu dianalisis agar lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan publik digital di bidang pelayanan kependudukan di Kota Madiun dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait dalam implementasi kebijakan pelayanan publik digital di Kota Madiun. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.  Implementasi pelayanan digital di Kota Madiun berjalan cukup baik dan didukung oleh komitmen pimpinan, kesiapan SDM, serta sarana prasarana. Namun, masih terdapat kendala seperti gangguan jaringan, akses listrik, rendahnya literasi digital masyarakat, dan layanan tertentu yang masih harus tatap muka. Pelaksanaan kebijakan pelayanan publik digital di Kota Madiun telah menunjukkan kemajuan yang baik, namun masih menghadapi beberapa kendala yang menghambat optimalisasi dan pemerataan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan infrastruktur, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar pelayanan publik digital dapat lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Considering Restorative Justice in Criminal Cases Involving Indonesian National Armed Forces Personnel Goeniswara, Dinda; Yitawati, Krista; Chairani, Mierza Aulia
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v8i1.436

Abstract

This study is motivated by the evolving paradigm in criminal justice, which is no longer solely oriented toward punishment but increasingly emphasizes the restoration of social relationships through a restorative justice approach, including within the military justice system. The research aims to analyze the implementation of restorative justice in military criminal cases adjudicated by the Madiun III-13 Military Court and to examine the legal considerations of the panel of judges in applying this approach in Decision Number 26-K/PM.III-13/AD/VII/2025 concerning fraud committed by a member of the Indonesian National Armed Forces (TNI). This study employs a normative legal research method using statutory and case-based approaches, supported by the analysis of judicial decisions and relevant empirical data related to military justice practices. The findings indicate that restorative justice was implemented through a mutual agreement between the perpetrator and the victim, accompanied by a mechanism for compensating the victim’s losses, while maintaining the principles of military discipline. Accordingly, restorative justice can be proportionally integrated into the military criminal justice system.
Limitations on the Use of Emergency Contact Data in Fintech Lending under the Personal Data Protection Act Huda, Mochammad Zainuril; Yitawati, Krista; Chairani, Meirza Aulia
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v8i1.437

Abstract

This study is motivated by the increasing misuse of emergency contact data in the debt collection practices of fintech lending services, which may infringe upon personal data protection rights. Although Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) provides a legal framework for the management and protection of personal data, its implementation in the fintech sector continues to face several challenges. This study aims to analyze the legal provisions governing the use and limitation of access to emergency contact data and to identify the challenges associated with enforcing laws against such misuse. The research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, relying on the analysis of legislation, academic literature, and relevant legal documents. The findings indicate that the PDP Law establishes key principles, including consent, purpose limitation in data processing, and the responsibilities of data controllers. However, instances of misuse persist due to weak regulatory oversight, limited institutional coordination, and low levels of public legal awareness. Therefore, strengthening supervisory mechanisms and enhancing the integration of law enforcement institutions are essential to improving personal data protection within the fintech lending ecosystem.
Co-Authors Adi Sulistiyono Andita, Berliana Putri Aulia Chairani, Meirza Chairani, Meirza Aulia Chairani, Mierza Aulia Goeniswara, Dinda Haryani, Anik Tri Huda, Mochammad Zainuril Iswati , Retno Jamila, Annisa kautsar, Lugan Nugroho, Sigit Sapto Pradhana, Angga Pramodya Pramodya Pradhana, Angga Pribadi Lase, Adil Pujiyono Sarjiyati Sarjiyati Sarjiyati, Sarjiyati Sirichai , Tanawat Sumanto, Hery Triharyani, Anik Wildaniyati , Arini