Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum JURNAL RECHTENS Potret Pemikiran Jurnal Daya Mas : Media Komunikasi dan Informasi Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Impresi Indonesia Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Jurnal Magister Hukum Perspektif Jurnal Jurisprudence
Yitawati, Krista
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN LELANG KENDARAAN DINAS DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN kautsar, Lugan; Yitawati, Krista; Nugroho, Sigit Sapto
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 27 No 1 (2026): Edisi April 2026
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v27i1.10577

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum pelaksanaan lelang kendaraan dinas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam memperkuat transparansi pengelolaan aset pemerintah. Permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana implementasi empiris mekanisme lelang berkontribusi, apakah pelaksanaan telah memenuhi Peraturan Menteri Keuangan, serta faktor kelembagaan yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara kerangka regulatif dan praktik administratif dalam pelaksanaan lelang kendaraan dinas. Penelitian hukum empiris serta pendekatan kualitatif diaplikasikan sebagai metode dengan melaksanakan wawancara dan studi dokumen di KPKNL Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lelang elektronik meningkatkan transparansi prosedural melalui keterbukaan informasi, mekanisme yang terstandar, dan proses yang dapat ditelusuri. Namun, transparansi substantif masih dipengaruhi oleh kesiapan administrasi, koordinasi antar instansi, serta literasi digital masyarakat. Dengan demikian, lelang kendaraan dinas efektif secara prosedural, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan guna mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel secara optimal.
Penegakan Hukum terhadap Pengguna Sepeda Listrik di Wilayah Polsek Geneng Jamila, Annisa; Yitawati, Krista; Pramodya Pradhana, Angga
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i4.7634

Abstract

Penggunaan sepeda listrik semakin meningkat sebagai transportasi ramah lingkungan. Namun, di wilayah Polsek Geneng masih banyak pelanggaran seperti tidak memakai helm, tidak sesuai usia, digunakan di jalan umum, dan melebihi kapasitas penumpang, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik di wilayah Polsek Geneng dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsek Geneng dalam penertiban penggunaan sepeda listrik. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik di wilayah Polsek Geneng masih belum optimal. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi kepada beberapa sekolah, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum yang dilakukan lebih banyak berupa teguran dan imbauan, serta terpusat pada Satlantas Polres Ngawi. Kendala yang dihadapi Polsek Geneng antara lain adalah belum adanya sanksi hukum yang tegas, keterbatasan kewenangan Polsek Geneng, terbatasnya jalur khusus sepeda listrik, dan kurangnya literasi serta kesadaran hukum masyarakat.  Penertiban penggunaan sepeda listrik di wilayah Polsek Geneng masih perlu diperkuat. Diperlukan pengaturan regulasi terkait sanksi yang lebih tegas, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, penguatan kewenangan Polsek Geneng, kebijakan angkutan gratis untuk anak sekolah, serta penambahan jam pelajaran tentang lalu lintas di sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Implementasi Kebijakan Kota Madiun dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Digital dalam Bidang Pelayanan Kependudukan Pribadi Lase, Adil; Yitawati, Krista; Aulia Chairani, Meirza
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 4 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i4.7635

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pelayanan publik, termasuk pelayanan kependudukan di Kota Madiun melalui SIAK, IKD, dan aplikasi layanan digital. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala yang perlu dianalisis agar lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan publik digital di bidang pelayanan kependudukan di Kota Madiun dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait dalam implementasi kebijakan pelayanan publik digital di Kota Madiun. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut.  Implementasi pelayanan digital di Kota Madiun berjalan cukup baik dan didukung oleh komitmen pimpinan, kesiapan SDM, serta sarana prasarana. Namun, masih terdapat kendala seperti gangguan jaringan, akses listrik, rendahnya literasi digital masyarakat, dan layanan tertentu yang masih harus tatap muka. Pelaksanaan kebijakan pelayanan publik digital di Kota Madiun telah menunjukkan kemajuan yang baik, namun masih menghadapi beberapa kendala yang menghambat optimalisasi dan pemerataan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan infrastruktur, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar pelayanan publik digital dapat lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Analisis Yuridis terhadap Penerbitan Red Notice oleh International Criminal Police Organization (Interpol) terhadap Buronan Indonesia di Luar Negeri Rosidah, Dwi Ulfatur; Yitawati, Krista; Chairani, Meirza Aulia
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82978

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara yuridis mekanisme penerbitan Red Notice oleh International Criminal Police Organization (Interpol) terhadap buronan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri serta peran Interpol dalam mendukung proses penegakan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan nasional, instrumen hukum internasional, serta regulasi internal Interpol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Red Notice dilakukan melalui prosedur administratif dan substantif yang ketat, melibatkan koordinasi National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, serta tunduk pada ketentuan Rules on the Processing of Data dan Konstitusi Interpol. Red Notice tidak bersifat mengikat sebagai surat perintah penangkapan internasional, melainkan berfungsi sebagai instrumen koordinatif untuk penahanan sementara dan fasilitasi ekstradisi sesuai hukum nasional negara penerima. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Red Notice masih menghadapi kendala perbedaan kepentingan nasional dan prosedur ekstradisi, sehingga diperlukan penguatan harmonisasi regulasi dan kerja sama internasional guna meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas penegakan hukum lintas negara.
Co-Authors Adi Sulistiyono Andita, Berliana Putri Aulia Chairani, Meirza Chairani, Meirza Aulia Haryani, Anik Tri Iswati , Retno Jamila, Annisa kautsar, Lugan Nugroho, Sigit Sapto Pradhana, Angga Pramodya Pramodya Pradhana, Angga Pribadi Lase, Adil Pujiyono Rosidah, Dwi Ulfatur Sarjiyati Sarjiyati Sarjiyati, Sarjiyati Sirichai , Tanawat Sumanto, Hery Triharyani, Anik Wildaniyati , Arini