Garuda - Garba Rujukan Digital

DINAMIKA POLITIK LOKAL DALAM PEMILIHAN ANGGOTABADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI TALU TAHUN 2020 Riyanda, Riko; Yandri, Lara Indah; Gusrianto, Gusrianto
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 2 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2333

The BAMUS member selection system cannot be separated from the dynamics in local political developments at the Nagari regional level. The election of BAMUS members also creates a struggle for power, which is common in every round of general elections in Indonesia. Prospective BAMUS members use various methods in the election process to win the election and gain power at the root level. The implementation of the election of BAMUS members in Nagari Talu in 2020 is different from the election of BAMUS members in villages/nagari in general, because it was carried out directly for the first time in West Pasaman. The selection of Bamus members is guided by Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 Challenges to Village Consultative Bodies. The election of Bamus members is carried out democratically with regional representatives and women's representatives. The purpose of this research is to understand the implementation of the BAMUS member election in Nagari Talu and to find out the dynamics of local politics in the 2020 BAMUS Nagari Talu member election. This type of research is descriptive qualitative. The informants in this research were 2 prospective members of Bamus, 1 member of the Bamus Election Committee and 2 traditional leaders. The research results show that the dynamics of local politics in the 2020 BAMUS Nagari Talu member election took the form of protests from several community figures. This cons lies in the aspect of determining the electoral system mechanism. This public figure protested because the mechanism for directly selecting Bamus members had eliminated some of the roles of ninik mamak in the nagari.Keywords: local politics, BAMUS, direct election

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENYEBARAN HOAXS JELANG PEMILU Yandri, Lara Indah; Putra, Roby Hadi
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 1 Januari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i2.2103

Hoaxes or misinformation are one of the causes of public anxiety, especially before and during general elections. Spreading hoaxes in elections is a strategy to gain public support by vilifying opposing parties, even by reducing public confidence in the legitimacy of the authorities. The negative impact of spreading hoaxes which can trigger social fragmentation needs to be anticipated by building the public's capacity to fight hoaxes. The spread of hoaxes and black campaigns on social media is a crucial problem during the elections because it can reduce integrity and harm democratic values. In conducting this research the author applied qualitative literature methods obtained through a literacy process from various books, articles and journals related to the material involved. discussed. The impact of hoaxes on elections creates public misperceptions, where hoaxes can create wrong perceptions among voters. Influence Voter Choices because false information can influence voter decisions which can have an impact on election results and hoaxes can damage the reputation of the candidate and political party concerned. There are various ways to prevent and overcome the spread of hoaxes, such as formulating laws that regulate hoaxes, including: Law Number 11 of 2008 which has been revised to become Law Number 11 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE); Criminal Code (KUHP on Fraudulent Acts Article 378, etc. Apart from this law, the government has also blocked thousands of sites and social media accounts that spread hoaxes. The government is also collaborating with the Press Council and Facebook . Apart from that, the government is also establishing government public relations personnel. The public relations personnel recruited are a mandate from Presidential Instruction Number 9 of 2015, who have public relations and journalistic competencies. The government has even created an official website for internet users to clarify hoax news, namely turnbackhoax.id .Keywords: Hoax, Election, integrity

Pengaruh Media Sosial Dan Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Bulliying (Perundungan) Pada Siswa SDN 21 Tanjung Bonai, Kecamatan Tanjung Buo Utara Riyanda, Riko; Yandri, Lara Indah; Daswir, Daswir
Menara Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2023): Vol. 3 No. 2 Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jmp.v3i2.4773

Abstrak Perkembangan Teknologi dan media informasi yang begitu pesat sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Diawali dari pandemi covid 19, kecanduan bermain gadjet ini semakin menjadi jadi pada semua kelompok kalangan lapisan masyarakat, tidak terkecuali anak-anak SD N 21 yang nota benenya masih di bawa umur. Anak-anak SD terlalu dipaksakan cepat mengerti tentang media sosial disuianya yang masih sangat labil. Anak-Anak SD N 21 Tanjung Bonai adalah salah korban akibat dampak dari pengaruh media sosial dan penggunaan gadjet terhadap perilaku bullying (perundungan). Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua agar dampak negatif yang ditimbulkan gedjet ini bisa diantisipasi sejak dini, agar anak-anak SD seusianya belum terlalu jauh terkontaminasi terhadap gedjet ini, kemudian diperbolehkan anak-anak SD paham menggunakan media sosial sejak dini, akan tetapi harus dibatasi penggunaannya dan dikontrol oleh orang tuanya agar dampak gedjet ini tidak mengarah kepada perilaku pembullyan (perundungan). Dari hasil pengabdian bahwa ternyata penggunaan gedjet ini mengakibatkan anak-anak susah diatur ataupun tidak mendengarkan saat sosialisasi, dan suka meniru adegan-adegan yang sering mereka lihat di media sosial. Ada siswa yang kadang ditemukan agresif, bisa jadi mentalnya terganggu karena terlalu sering menonton adegan-adegan yang tidak mendidik. Mereka sudah mengerti cara memggunakan media sosial, seperti paham dengan menu facebook dan istagram, cuma pemahaman mereka hanya sebatas konten hiburan, upload foto dan untuk permainan games saja. Ditemukan di lapangan terdpat siswa yang lepas kontrol dalam membuat status di facebook, seperti ucapan-uapan yang mengandung makna sarkasme (kasar). Dengan demikian penggunaan gadjet ini lebih banyak membawa dampak negatif kepada anak-anak diusianya. Oleh karenanya peran orang tua dan wali murid sangat diharapkan dapat mendidik anak-anak nya dengan sebaik-baiknya agar tidak mengalami ganggungan mental/psikis yang bisa sewaktu waktu mengarah pada perilku bullying (perundungan). Cara adalah orang tua dan guru harus bisa memberikan contoh taulada yang baik kepada anak-anaknya baik di rumah maupun di sekolah. Kata kunci: pengaruh, gadjet, media sosial, bulling, anak SD

Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Nagari Kasang Dalam Merealisasikan Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2023 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Buzar, Ali; Riyanda, Riko; Putri, Tesha Dwi; Yandri, Lara Indah
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 18, No 2 (2024): Vol 18 No. 02 OKTOBER 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v18i2.5822

Permasalahan penelitian ini adalah persoalan kesejahteraan dan kesenjangan yang masih menjadi masalah krusial di Kenagarian Kasang, untuk itu perlu semacam regulasi berupa peraturan nagari (Perna) untuk mengatur mekanisme membantu masyarakat pra sejahtera yang tertuang dalam Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nagari Kasang. Dalam hal ini perlu optimalisasi agar perna ini dapat berjalan efektif, efesien, tepat sasaran dan bantuan tersebut berdaya guna bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan optimalisasi kebijakan peraturan nagari tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat Nagari Kasang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah optimalisasi dari Perna Nagari sudah maksmial dan juga tepat sasaran kepada penerima bantuan. Misalnya bantuan berupa BLT, PKH, dana bantuan sosial seperti beternak sapi, ketahanan pangan, yang dikelola dan disalurkan oleh pemerintah Nagari Kasang kepada masyarakat pra sejahtera. Masyarakat Nagari merasakan manfaat dari optimalisasi dari perna ini untuk kebutuhan mereka sehari hari. Faktor penghambat dan pendukung optimalisasi kesejahteraan masyarakat ialah sumber dananya masih terbatas, penduduk di nagari kasang ini jumlah penduduk pra sejahteranya banyak, sementara sumber dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pemerataan, sedang untuk faktor pendukungnya adalah program bantuan sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari Kasang ini memiliki data base dan data akurat untuk masyarakat penerima bantuan.Kata Kunci: Optimalisasi, Kebijakan, Peraturan Nagari, Kesejahteraan Masyarakat.

Implementasi Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Di Bawaslu Kota Padang Panjang Pada Pemilu 2024. Putra, Roby Hadi; Yandri, Lara Indah; Puryanto, Puryanto; Pasaribu, Fani Ratny
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 19, No 1 (2025): Vol 19 No. 01 JANUARI 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v19i1.6050

Abstrak : Penyelenggaraan Pengawasan Pemilhan Umum Pada Tahun 2024 di Kota Padang Panjang memerlukan banyak pihak dalam melaksanakan fungsi fungsi pengawasan, salah satunya dengan metode dengan pengawasan partispatif., salah satu bentuk pengawasan partispatif yakni dalam bentuk Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 2 Tahun 2023 melalui kampung pengawasan yang berada di Kota Padang Panjang Pada Pemilu 2024, Penelitian ini menggunakan metode penelitan kualitatif dengan melaksanakan anlisis terhadap Implementasi Perbawaslu No2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Adapun hasil penelitian ini, dalam Implementasi Perbawaslu No 2 Tahun 2023 dalam pelaksanaan kampung pengawasan di Kota Padang Panjang, ada tiga kelurahaan yang dilaksankaan dalam kampung pengawasan diantaranya Kampung Pengawasan Pasar Usang, Kampung Pengawasn Sigando dan Kampung Pengawasan Bukit Surungan. Pelaksanaan kampung pengawasan sangat efektif, hal ini guna adanya partispatif Masyarakat dalam pelaksanan pengawasan pada Pemilu Tahun 2024, ini dibuktikan tidak adanya pelanggaran pidana pemilu yang menjadi temuan maupun laporan pada Bawaslu Kota Padang Panjang. Pelaksanaan kampung pengawasan sangat optimal dalam mencegah dan menekan pelanggaran Pemilu, ketelibatan Masyarakat yang juga diberikan sosialisasi, sehingga Masyarakat ikut bersama dalam melaskanakan pengawasan pemilihan umum Tahun 2024 di Kota Padang Panjang.

Sinergisitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Padang: Tahapan Pemilu Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Fitriyani, Fitriyani; Khairiyah, Khairiyah; Putri, Tesha Dwi; Yandri, Lara Indah
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 19, No 2 (2025): Vol 19 No. 02 JANUARI 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v19i2.6173

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peranan penting dalam pemilihan umum karena komisi ini merupakan lembaga yang mewujudkan pemilihan yang cerdas dan mempunyai standar pemilihan yang mandiri, jujur, dan adil. Disamping itu, diperlukan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai instansi yang memiliki kepastian hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan selama proses pemilu untuk mewujudkan ketertertiban sehingga pemilihan berjalan dengan lancar. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sinersigitas KPU dan BAWASLU Kota Padang, khususnya selama tahapan pemilu pada Pilkada Serentak Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan penyajian data diambil dari 3 fase, yaitu: reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, sinergitas KPU dan BAWASLU sangat berpengaruh besar selama pemilihan umum. Sinergitas yang dibangun oleh KPU dan BAWASLU Kota Padang melalui dua cara, yaitu: komunikasi dan koordinasi. Adapun bentuk koordinasi dan komunikasi antara KPU dan BAWASLU Kota Padang dapat dilihat dalam 5 tahapan pemilu, pertama pelaksanaan kampanye, kedua pemungutan suara, ketiga penghitungan suara/rekapitulasi suara, keempat penetapan pasangan calon, dan penyelesaiaan penyelenggaraan.Kata Kunci: Pengawasan, Koordinasi, Komunikasi.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA PIK (PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN) DI KELURAHAN BULIANG KECAMATAN BATU AJI BATAM Butar Butar, Indah Wani; Riyanda, Riko; Yandri, Lara Indah
Jurnal Suara Politik Vol 4, No 1 (2025): Vol. 4 No. 1 Juni 2025
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v4i1.6791

Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan soal dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) dijumpai pada kurangnya dana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah. Kurangnya dana membuat tim pelaksana untuk melakukan pembangunan secara bergiliran, oleh karenanya Partisipasi masyarakat berupa materi atau pembayaran uang kas Swadaya Masyarakat dan gotong royong sangat membantu memsuksesnya implementasi dana PIK di kelurahan Buliang Kecamaatan Batu Aji Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini adalahUntuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) Di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Dana PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan) di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, proses impelementasi kebijakan yang dimulai dari tahap penyusunan rencana kegiatan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), tahap pelaksanaan dan penyelesaian, kepatuhan atas suatu kebijakan dan efek atau dampak dari implementasi. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan swadaya gotong royong dan masyarakat memberikan bentuan dana pembangunan melalui Swadaya Masyarakat. Kata kunci: Implementasi, kebijakan, Dana, PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan)

Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus: Desa Cipang Kanan Rokan Hulu) Zahratih, Salwa; Yandri, Lara Indah; Rahmadi, Didi; Putri, Tesha Dwi; Riyanda, Riko
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 19, No 2 (2025): Vol 19 No. 02 JULI 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v19i2.6926

Salah satu lembaga penting di desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwakilan di tingkat desa dengan mengumpulkan unsur keterwakilan masyarakat, termasuk perempuan di wilayah. Keterlibatan aktif perempuan pada organisasi organisasi di desa seperti LKD, PKK, Koperasi, dan sebagainya menunjukkan bahwa perempuan memegang peran sentral dalam pembangunan dan kemajuan desa. Sebagaimana diketahui bahwa proporsi BPD yang berjumlah 5 orang, diantaranya diisi oleh perempuan. Asumsinya dengan posisi strategis tersebut, kebijakan yang dihasilkan termasuk lebih diperhatikan. Penelitian ini mengambil lokasi di desa Cipang Kanan, dimana salah satu anggota BPD yakni Trify Suhelny menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan teori Harbany Pasolonguntuk dijadikan patokan dalam proses pengambilan kebijakan/keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran perempuan di BPD Cipang Kanan dalam pengambilan kebijakan terealisasi dengan baik, dilihat dari realisasi kebijakan yang dilahirkan oleh keterwakilan perempuan dan didukung penuh oleh seluruh anggota kerja yang mayoritas laki-laki. Kebijakan yang dihasilkan, seperti program penganyaman daun pandan duri, program kesehatan, dan program keagamaan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi perempuan. Program- program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan perempuan, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam pembangunan desa. Melalui partisipasi aktif, perempuan dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan bermanfaat.Kata Kunci: Kebijakan, Perempuan, Partisipasi.

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Padang Luar Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Jannah, Miftahul; Yandri, Lara Indah; Putri, Tesha Dwi; Riyanda, Riko; Khairiyah, Khairiyah
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 19, No 2 (2025): Vol 19 No. 02 OKTOBER 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v19i2.7371

Dalam menjaga eksistensi pasar tradisional diperlukan regulasi dan revitalisasi dengan membangun sarana dan prasarana yang diperlukan. Salah satu pasar tradisional yang telah mengalami revitalisasi di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam adalah Pasar Padang Lua. Tujuan penelitian yaitu untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan, serta mengatasi permasalahan kemacetan yang kerap terjadi di sekitar area pasar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk dijadikan patokan dalam menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional Padang Lua. Hambatan utama berupa ketidakpastian legalitas lahan harus diatasi sebagai prioritas untuk membuka ruang pengelolaan sumber daya lain secara optimal dan menjamin keberlanjutan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini menemukan bahwa proses revitalisasi belum sepenuhnya berhasil mencapai semua tujuan yang diharapkan. Keberhasilan implementasi revitalisasi Pasar Padang Lua sangat bergantung pada sinergi optimal pengelolaan sumber daya, disposisi pelaksana yang mendukung, komunikasi efektif antar pelaku, serta penciptaan lingkungan eksternal yang kondusif, dengan penyelesaian masalah legalitas lahan sebagai prioritas utama. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Revitalisasi

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search