Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

DUPLICATION OF SCIENCE BOOKS BY FOTOCOPY BUSINESS SERVICE PROVIDERS IN LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT Putri Mardiyah; Irianto, Kartika Dewi; Nazar, Jasman
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i1.9797

Abstract

Books circulating in the market are relatively expensive and often become a separate obstacle for students to buy the book. Associated with the activity of duplicating books, it is often found among students during college. Students must choose to duplicate the book in the fotocopy business. The research method that the researcher uses is Normative Juridical, therefore it can be concluded 1) The view of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright Against the Duplication of Science Books by Fotocopy Business Service Providers is not included in the violation because it has been explained in article 44 of the Law Copyright The use, retrieval, duplication, modification of a work or related rights product in whole or in substantial part if the source is stated or listed in full for the purpose of duplicating books is permitted for the benefit of science. However, in Article 46 paragraph (1) copying a book by a fotocopying service provider is not considered a copyright infringement if the copying is done only once. 2) Government Efforts in Providing Legal Protection Against Copying Science Books Buying copyrights on the desired books then gives broad access to both educators and students in the digital version for the benefit of the world of education. Updating Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in order to provide guarantees to creators and copyright holders to obtain economic rights protection.
Pembajakan Hak Cipta Vidio Pada Situs Youtube Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Rinka, Cindyra; Irianto, Kartika Dewi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.14755

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) is a type of creativity resulting from a human idea in fulfilling the needs of human life, where the case of reposting a photo or video can impact economic and moral deficits for the owner of the photo or video, in Law Number 28 of the Year 2014 concerning Copyright, if someone is irresponsible in reposting it without stating the source of the reposted photo/video. This makes the YouTube application sensitive to violations of a work containing copyrighted material which causes harm to the creator, where the owner actually gets the rights to the content which is realized in a tangible form that belongs to him. This research is research in the field of law in a normative form, where normative legal research is research that is useful for studying and researching law as rules, norms, legal doctrine, legal principles, other legal theories in order to answer the legal constraints being studied, related to copyright holders. videos that are reposted for commercial purposes.
Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Menjaga Ketertiban Pemilu Ditinjau dari UU Pemilu No 7 Tahun 2017 Irianto, Kartika Dewi; Mulyani, Fitria; Budiman, Arif; Fitra, Fitra; Arlando, Arlando
Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI) Vol. 1 No. 1 (2024): Jurnal Jejak Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 Mei 2024
Publisher : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63462/nkq3tp16

Abstract

Elections are a means of realizing the will of the people in government and therefore, elections are a demand for people's sovereignty. So, elections are very important so that the will of the people is not disappointed by ensuring that elections are held directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly. A role exists if there is a position, so a role is a dynamic aspect of status or a functional aspect of position. If someone carries out their rights and obligations in accordance with their position, it means that person has carried out their role.
TINJAUAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN MEREK WARUNG GAMBRENG BUK HESTI DAN WARUNG MAKAN IBU GAMBRENG Utina, Nada Elkhanza; Irianto, Kartika Dewi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22732

Abstract

Merek merupakan identitas usaha yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya apabila didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas sengketa penggunaan kata “Gambreng” sebagai merek dagang antara Warung Makan Ibu Gambreng dan Warung Gambreng Buk Hesti, yang memunculkan persoalan hukum terkait daya pembeda dan penggunaan istilah umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penggunaan kata “Gambreng” sebagai merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata “Gambreng” merupakan istilah umum yang tidak memiliki daya pembeda yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa meskipun terdapat tambahan unsur pembeda pada merek tertentu. Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menilai pendaftaran merek yang mengandung unsur generik serta perlunya pelaku usaha memilih merek yang unik guna menjamin kepastian hukum. Kata_kunci: Merek, Keadilan, Kepastian Hukum
TINJAUAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN MEREK WARUNG GAMBRENG BUK HESTI DAN WARUNG MAKAN IBU GAMBRENG Utina, Nada Elkhanza; Irianto, Kartika Dewi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22732

Abstract

Merek merupakan identitas usaha yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya apabila didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas sengketa penggunaan kata “Gambreng” sebagai merek dagang antara Warung Makan Ibu Gambreng dan Warung Gambreng Buk Hesti, yang memunculkan persoalan hukum terkait daya pembeda dan penggunaan istilah umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penggunaan kata “Gambreng” sebagai merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata “Gambreng” merupakan istilah umum yang tidak memiliki daya pembeda yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa meskipun terdapat tambahan unsur pembeda pada merek tertentu. Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menilai pendaftaran merek yang mengandung unsur generik serta perlunya pelaku usaha memilih merek yang unik guna menjamin kepastian hukum. Kata_kunci: Merek, Keadilan, Kepastian Hukum