Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Public Policy Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Hukum Respublica Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Pagaruyuang Law Journal Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara ABDINE :Jurnal Pengabdian Masyarakat
Faridhi, Adrian
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Politisasi Senat Akademik Dan Relasinya Dengan Konflik Kepentingan dan Perilaku Korupsi di Perguruan Tinggi Van F.C, Lucky Lhaura; Suci, Afred; Simabura, Charles; Yandra, Alexsander; Sadjati, Emy; Faridhi, Adrian; Widayat, Prama
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 2 (2021): INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32697/integritas.v7i2.840

Abstract

Studies about the politization of academic senate at higher education institutions in corruption control and prevention system are scarce. Framed by collective action, power balance, and bureaucratic transparency theories, this research aims to examine the effect of power imbalance due to double position of structural and academic senate leaders, and the dominance of ex-officio elements regarding to conflict of interests and corruptive behavior. The result reveals, the conflict of interests elicited by the power imbalance generated corruptive behavior in HEIs, especially in terms of policy corruption. In practical terms, nepotism and transactional patterns were the most common acts of corruption.   Abstrak Studi terkait politisasi senat akademik dalam sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di perguruan tinggi masih sangat jarang dilakukan. Sehingga, penelitian ini bertujuan menguji dampak ketidakseimbangan kekuasaan akibat praktik rangkap jabatan pimpinan struktural dengan pimpinan senat akademik, dan dominasi unsur ex-officio dalam komposisi senat akademik terhadap konflik kepentingan dan perilaku korupsi di perguruan tinggi. Teori yang digunakan adalah teori tindakan kolektif, keseimbangan kekuasaan dan transparansi biro-krasi, Pengumpulan data dilakukan secara daring dan dianalisis menggunakan teknik des-kriptif, t-test, ANOVA, mediasi dan moderasi Hayes PROCESS. Hasil penelitian menyimpulkan, konflik kepentingan akibat ketidakseimbangan kekuasaan menyebabkan munculnya perilaku koruptif di perguruan tinggi, khususnya di ranah kebijakan. Sedangkan di ranah praktis, nepotisme dan pola transaksional menjadi dua perbuatan korupsi yang paling sering terjadi di perguruan tinggi.
The Urgency of Classification of the Voter List as a Fulfillment of Political Rights Yandra, Alexsander; Faridhi, Adrian; Andrizal, Andrizal; Setiawan, Husni; Nurchotimah, Aulia Sholichah Iman
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 7, No 1 (2022): Politics and Development
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v7i1.38484

Abstract

This study discusses the accuracy of the final voter list (DPT) with a focus on the process of classifying voter data. At the stage of determining the DPT by the Riau KPUD, it was found that 51,469 voters Did Not Meet the Requirements (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) registered as permanent voters. On the other hand, there are still many potential voters who are 17 years old or married and are not registered as voters. This phenomenon is a problem that has always been an evaluation material for every general election organizer. This research was conducted using a qualitative method with a case study approach. Data were obtained by means of in-depth interviews with informants and collecting literature related to research issues. As a reference for analysis, this study uses the theory of democracy and the political rights of voters. The data were processed using an etic-emic approach so that a comprehensive analysis was found. The main argument of this research is that the classification and updating of data is an important step in determining the DPT to ensure that every citizen has good political rights.
The Dynamics of Anomaly Voters: Responding to Bawaslu Findings in the 2019 Election in Riau Yandra, Alexsander; Faridhi, Adrian; Andrizal, Andrizal; Suyito, Suyito
Journal of Governance and Public Policy Vol 10, No 1 (2023): February 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v10i1.16613

Abstract

This study tries to examine the findings of the election supervisory body (Bawaslu) regarding 32,556 anomaly voters ahead of the 2019 general election in Riau. This trend occurs because of the unsynchronization of data from the Regional General Election Commission (KPUD), the Central Statistics Agency (BPS) and the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Riau Province. Findings in the form of poor accuracy in determining the voter list by the KPUD of Riau Province have caused dynamics and polemics in the community. By using the concepts of Election theory and Democracy and Community Political Rights with a single case qualitative approach, this study finds that the potential for people whose data is not recorded by the Disdukcapil will not only lose their right to vote in elections but can also lead to potential violations of Human Rights. Therefore, this study tries to provide an early warning about the potential negative consequences of inaccurate voter data.
PELANGGARAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015-2016 Faridhi, Adrian
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 1 (2016): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.325 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v16i1.1433

Abstract

Posisi yang strategis sebagai penyelenggara Pemilu memiliki potensi penyimpangan tingkah laku, seperti pernah terjadi di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2015-2016. Terkait dengan isu pelanggaran tersebut maka permasalahan dalam artikel ini ada 2 (dua): Pertama, bagaimana implementasi Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016? Kedua, bagaimana penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016? Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini merupakan penelitian hukum sosiologis, yakni dengan lebih memfokuskan terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Untuk itu, penulis menitikberatkan pembahasan pada ketentuan perundang-undangan dan melihat bagaimana hukum dipraktikkan dalam masyarakat. Hasil penelitian ini bahwa implementasi Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015-2016 telah diterapkan pada kasus konkrit berdasarkan Putusan Nomor 111/DKPP-PKE-V/2016 DKPP Pemilu Republik Indonesia yang sebelumnya menerima Pengaduan Nomor 155/V-P/LDKPP/2015, dan diregistrasi pada tanggal 21 Juni 2016 yang disiarkan secara teleconference Kantor BAWASLU Provinsi Riau. Penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015-2016 yang melibatkan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau merupakan kasus pelanggaran etik kategori berat. Putusan DKPP hanya menyangkut pelanggaran etik sehingga sanksi yang diberikan berupa sanksi etik (untuk pelanggaran berat sanksinya berupa pemberhentian sebagai penyelenggara Pemilu).
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PPPK YANG DILAKUKAN DI SMP NEGERI 15 PEKANBARU Fahmi, Sudi; Faridhi, Adrian; Hendayana, Nikko
Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i1.7229

Abstract

Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap PPPK yang dilakukan di SMP Negeri 15 Pekanbaru. Bagaimana hambatan dan upaya dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap PPPK yang dilakukan di SMP Negeri 15 Pekanbaru. Metode yang dilakukan adalah metode sosiologis. Pelaksanaannya belum berjalan maksimal dikarenakan anggaran yang belum memadai, hambatan antara lain kurangnya anggaran,tidak linearnya pendidikan, durasi waktu mengajar dan kewajiban yang tidak berbeda dengan PNS sedangkan upayanya antara lain menyiapkan anggaran, memberikan gaji yang layak dan jumlah formasi juga harus ditambah.
Sengketa Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Faridhi, Adrian
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 2, Januari 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i2.1359

Abstract

The election of the Regional Head of Pekanbaru in 2017 generally went smoothly, but at the beginning of the implementation of the Pilkada stage there was a nomination dispute between the regional head candidates who did not qualify with the Pekanbaru City General Election Commission (KPU). The nomination failure was the basis of the dispute over the nomination of the regional head, because there was a reason for disability in one of the prospective candidates which resulted in the failure of the candidate to become the regional head candidate for the Pekanbaru City Election in 2017. This research is sociological juridical legal research, in the form of how to deal with applicable laws and regulations are then associated with the reality that occurs in the community. The results of this study were in the form that Pekanbaru City KPU was asked to include the H. Dastrayani Bibra- H. Said Usman Abdullah as a participant in 2017 Mayor and Deputy Mayor Election, the interpretation of disability carried out by the KPU was refuted by the decision on nominating disputes issued by Pekanbaru City Election Supervisory Committee (Panwas). The conclusion in this study is in the dispute over the nomination of the Pekanbaru regional head that the Pekanbaru City Election Commission Decision was canceled with a Decision from the Election Supervisory Agency.
Program Vaksinasi Covid 19 di Kelurahan Tebing Okura Kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru Faridhi, Adrian; Fahmi, Sudi; Suprayoga, Tatang
Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara Vol 6 No 2 (2022): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Nusantara PGRI Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29407/ja.v6i2.16055

Abstract

The national vaccination program is the main agenda of the Government to suppress the spread of Covid 19 in Indonesia, the Government issues regulations or laws and regulations to provide a legal basis for implementing the national Covid 19 vaccination policy, Massive socialization of vaccinations at the national level to the village level is a reference for the distribution of Covid 19 vaccinations, Tebing Tinggi Okura Village is intensively vaccinating for the sake of high vaccination in Pekanbaru City, dealing with misleading information about Covid 19 vaccination, so partners who are residents of Tebing Tinggi Okura Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City need information about the national vaccination program along with its legal basis and legal consequences that accompanies the Covid 19 vaccination program. The approach methods offered to resolve the problems of program partners that have been mutually agreed upon within the program realization period are lectures, dialogues and guidance conducted using online media or directly depending on the Covid 19 pandemic. As a result of the service, the community has an increased understanding of the obligation to participate in the Covid 19 national vaccination program, as well as the accompanying sanctions for people who are determined to be vaccine recipients, but do not participate in the vaccination.
Pendidikan Politik Dan Civic Culture Pada Ibu-Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Alexsander Yandra; Nielwaty, Elly; Herlinda, Dwi; Faridhi, Adrian
ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2021): ABDINE : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52072/abdine.v1i1.232

Abstract

Abstract This service is an education of people's behavior to be smart in politics and the realization of democratic consolidation both at the national and local levels. With the above conditions, it is deemed necessary for the contribution of Unilak Higher Education to carry out service with the theme of inclusive political education and strengthening civic culture for the PKK community to fulfill their rights and obligations in politics. Through counseling and FGD methods, this service can encourage the creation of a community culture that is aware of ethical politics and encourages the realization of a civic culture from the community. This can be seen from the increase in public knowledge regarding political rights, both in voting and in supervising the election Keywords: Political Education, Civic Culture, PKK   Abstrak Pengabdian ini merupakan edukasi dari perilaku masyarakat agar cerdas dalam politik dan terwujudnya konsolidasi demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan kondisi tersebut di atas, maka dipandang perlu kontribusi Perguruan Tinggi Unilak melakukan pengabdian dengan tema pendidikan politik yang inkulisif dan penguatan civic culture bagi masyarakat Ibu PKK untuk memenuhi hak  dan kewajibannya dalam politik. Melalui metode penyuluhan dan FGD maka pengabdian ini dapat mendorong terciptanya kultur masyarakat yang sadar akan politik etik dan mendorong terwujudnya budaya kewargaan dari masyrakat. Hal ini terlihat dari peningkatan pengetahuan masyarakat terkait hak politik baik dalam memilih maupun dalam mengawasi dalam pemilu tersebut. Kata Kunci : Pendidikan Politik, Civic Culture, PKK
Co-Authors afred suci, afred Alexsander Yandra, Alexsander Andrizal Andrizal Asyar, Yulianti Dwi Herlinda Elly Nielwaty, Elly Emy Sadjati, Emy Hendayana, Nikko Hernimawati Hernimawati Lucky Lhaura Van FC, Lucky Lhaura Nurchotimah, Aulia Sholichah Iman prama widayat, prama Setiawan, Husni Simabura, Charles Sudi Fahmi, Sudi Suprayoga, Tatang Suyito, Suyito