Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.108
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Menara Ilmu Pagaruyuang Law Journal JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan eScience Humanity Journal Innovative: Journal Of Social Science Research JURMA YUSTISI
Syuryani, Syuryani
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW

 1 
IMPLEMENTASI HUKUM AGRARIA DALAM KEPERDATAAN PADA SENGKETA KONSOLIDASI TANAH: (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kota Solok Dan Niniak Mamak Iv Jiniah Suku Nan Balimo) Hibatullah, Muhammad Fauzaan; Syuryani, Syuryani; Adriaman, Mahlil
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12042

Abstract

Implementasi konsolidasi pada pertanahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dilatar belakangi dari suatu kebijakan pertanahan yang disebut dengan kosolidasi tana h. K onsolodasi tanah merupakan suatu kebijakan dalam menata ulang penguasaan, kepemilikan, penggunaan, serta memanfaatkan tanah sesuai dengan rencana tata ruang usaha dengan menyediakan kepentingan umum guna meningkatkan kualitas lingkungan maupun pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan masyarakat. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan dimana dalam proses pelaksanaannya terdapat hambatan dan persengketaan yang sampai saat ini tidak kunjung selesai. Dalam kronologisnya permasalahan utama dari konsolidasi tanah di kelurahan Nan Balimo dan Kampung Jawa Kota Solok bermula dari penyerahan lahan oleh 8 (delapan) orang ninik mamak ampek jinih suku Nan Balimo kepada Pemerintah daerah Kota Solok seluas lebih kurang 240Ha. Tujuan penelitian memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi pemilik tanah maupun yang terlibat atas konsolidasi tanah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi konsolidasi tanah belum maksimal dalam fungsinya serta belum sesuai dalam pelaksanaannya yang menyebabkan banyak sekali permasalahan sampai saat ini.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG TELAH MENCANTUMKAN LABEL HALAL SEBELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN dilla, Fadhilla Wulandari; Rahmayani, Nuzul; Syuryani, Syuryani
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v6i2.10471

Abstract

Abstrak Perlindungan Konsumen adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemerintah terhadap pelaku-pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, dengan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam perlu ada nya perlindungan yang diberikan mengenai sertifikat halal dan label halal pada produk pangan maupun non pangan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen maka pemerintah telah menetapkan ketentuan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya hukum perlindungan kosumen ini akan berdampak pada kesejaheteraan dan ketentraman masyarakat muslim dimanapun berada. Hasil penelitian diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha seberapa pentingnya sertifikat halal dan label halal ini bagi para umat muslin maupun non muslim. Berdasarkan penelirian ini dapat disimpulkan bagaimana undang-undang mengenai perlindungan konsumen ini mengatur dan melindungi konsumen-konsumen yang ,merasa dirugikan atas perbutan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang mana hanya memikirkan untung yang besar tanpa berfikir apa dampak yang akan mereka dapatkan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati permasalahan dengan menganalisis norma, peraturan yang berlaku, serta berdasarkan dari berita yang beredar. Melihat kepada aturan yang diberikan oleh undang-undang mengenai perlindungan konsumen bagaimana pertanggung jawaban yang harus diberikan oleh seseorang selaku pelaku usaha atas kerugian yang diteriman oleh konsumen atas produk yang mereka edarkan dan bagaimana juga tindakan yang harus dilakukan oleh konsumen agar teliti dalam membaca dan mendengarka informasi mengenai kehalalan produk yang akan mereka konsumsi atau mereka gunakan. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 08 Tahun 1999, Keadilan.
KEABSAHAN PENDAFTARAN TANAH YANG DIAJUKAN OLEH CALON PEMBELI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN syuryani, syuryani; Fajar, Yori Al
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i1.11716

Abstract

This article explains the validity of land registration submitted by prospective land buyers who have not yet been certified at the Padang Pariaman Regency Land Office which discusses the validity of land registration submitted by prospective land buyers who have not yet been certified at the Padang Pariaman Regency Land Office as well as the obstacles to land registration and their solutions. Land registration is submitted by prospective buyers of land that has not yet been certified at the Padang Pariaman Regency Land Office. To discuss this problem, the author conducted sociological juridical research methods. The results of the research are that there are prospective buyers who submit applications for land registration at the ATR/BPN office of Padang Pariaman district in accordance with the provisions of the UUPA and Government Regulation Number 24 of 1997 and Government Regulation Number 18 of 2021. Obstacles that occur in the land registration process of prospective buyers or applicants If the file is found to be incomplete, it must be completed again to obtain validity. In this writing, it is concluded that on average there are land registration applications submitted by prospective buyers every year, as long as all the requirements are in accordance with the provisions of the law and Circular Letter Number: 500/88/BPN-2007 dated 8 February 2007 concerning Alas Rights: For the purposes of determining rights and land registration in West Sumatra to be fulfilled, the Padang Pariaman Land Office serves for processing. If problems are found, the solution is for prospective land buyers who have not yet been certified to buy land from those who really have the right to avoid land mafia incidents.
Co-Authors Adriaman, Mahlil Amirullah, Imron ardian, Yozi Attahira, Vellangi Aulia, Nisa dilla, Fadhilla Wulandari Fajar, Yori Al Farda, Nessa Fajriyana Firmaneti, Putri Harahap, Ikhyar Rizki Hibatullah, Muhammad Fauzaan Rahmayani, Nuzul Rusli, Benni Sari, Ice Wahyuni Permata Satria, Angga Savira, Meltika Suryamizon, Anggun Lestari Syawal, Mhd Wahyudi, Haris Yakub, Yulizar