Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

KONSEP KEMAKMURAN MASJID (Analisis Masjid Jogakaryan dan Masjid Agung Syuhada) Selamet Hartanto
Ecoplan Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/ecoplan.v2i2.21

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep kemakmuran Masjid menurut perspektif Takmir Masjid. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Informan penelitian ini berjumlah 2 orang Takmir Masjid yang terdiri dari Masjid Jogokaryan dan Masjid Agung Syuhada. Hasil penelitian menemukan bahwa Takmir Masjid memahami konsep kemakmuran masjid dapat dinilai dari kemampuan Masjid untuk menjadi sentral kegiatan masyarakat, tidak hanya dalam kegiatan peribadatan, akan tetapi juga dalam hal pendidikan dan interaksi sosial lainnya. Kata Kunci: Takmir, Kemakmuran Masjid
Konsep Sukuk Wakaf dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Selamet Hartanto; Devid Frastiawan Amir Sup
Muslim Heritage Vol 6, No 1 (2021): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2767

Abstract

AbstractFor Muslims in Indonesia, the basic concept of waqf in Islam has been known for a long time, and more than that, in practice if it is explored further, there will be many waqf assets in Indonesia. However, there are still many waqf assets that have not been maximally managed which have the potential to be productive so that more benefits (maslahah) can be obtained. One way of developing these waqf assets is through waqf sukuk. In Indonesia, the provisions of the waqf sukuk are based on the Fatwa DSN-MUI. This study aims to describe the concept of sukuk waqf in the perspective of Fatwa DSN-MUI. This study used a qualitative-descriptive-literature method with the Fatwa DSN-MUI as the main subject of this study. The conclusion, the issuance of sukuk may only be based on the benefits of waqf assets and business activities on waqf assets, while waqf assets cannot be used as the basis for issuing sukuk. The schemes of ‘aqd used in the issuance of waqf sukuk are mudharabah, ijarah, wakalah bil al-istitsmar, musyarakah, or other ‘aqd in accordance with sharia principles. AbstrakBagi umat Muslim di Indonesia, konsep dasar wakaf di dalam Islam sudah sangat mendalam dipahami, dan lebih dari itu, dalam praktiknya jika ditelusuri lebih jauh maka akan banyak ditemukan aset-aset wakaf di Indonesia. Namun demikian, masih banyak aset wakaf yang belum maksimal pengelolaannya yang sebenarnya dapat lebih diproduktifkan lagi sehingga menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar. Salah satu cara pengembangan aset wakaf tersebut adalah melalui sukuk wakaf. Di Indonesia ketentuan sukuk wakaf didasarkan kepada Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep sukuk wakaf dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif-kepustakaan dengan Fatwa DSN-MUI sebagai bahan utama kajiannya. Kesimpulan yang didapat, penerbitan sukuk hanya boleh didasarkan kepada manfaat aset wakaf dan kegiatan usaha pada aset wakaf, sedangkan aset wakaf tidak boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Skema akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah akad mudharabah, ijarah, wakalah bil al-istitsmar, musyarakah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. 
Waqf in the Perspective of Waqf Rules in Indonesia Selamet Hartanto; May Shinta Retnowati; Devid Frastiawan Amir Sup
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 5, No 1 (2021): Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/al-iktisab.v5i1.6203

Abstract

For Muslims in Indonesia, the basic concept of waqf in Islam is very well understood, and more than that, if examined further, there will be many waqf assets in Indonesia. In the perspective of a country, it is necessary to implement regulations, including Waqf Law (Law), Government Regulation (PP) on Waqf, Regulation of the Indonesian Waqf Board (BWI), and Regulation of the Minister of Religion (PMA). This study aims to explain waqf from the perspective of waqf rules in Indonesia. This research uses qualitative-descriptive-literature methods. The conclusion is that the existing waqf rules that apply in Indonesia aim to maintain the existence of waqf to always be in accordance with the basic concept of waqf in Islam. In addition, this rule also serves as the basis for the legal protection of legality of waqf in Indonesia.
Konsep Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum di Indonesia Selamet Hartanto; Devid Frastiawan Amir Sup
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol 4, No 1 (2021): Hukum Islam dan Hukum Positif
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v4i1.5778

Abstract

Pada Januari 2021, pemerintah kembali meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Namun, nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara nasional secara keseluruhan masih dalam kategori rendah. Guna mensukseskan gerakan tersebut, salah satu caranya adalah dengan peningkatan literasi wakaf uang. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep wakaf uang dalam perspektif hukum di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif-kepustakaan, lebih bersifat lanjutan, untuk melengkapi pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang konsep wakaf uang. Kesimpulan yang didapat adalah dengan meningkatnya literasi wakaf uang dalam perspektif hukum di Indonesia, diharapkan juga dapat meningkatkan jumlah wakaf uang yang terkumpul, dan pada akhirnya juga meningkatkan kemaslahatan masyarakat.  Sehingga wakaf di Indonesia dapat berkembang, tidak terbatas ditujukan untuk Masjid, Madrasah, Makam.
Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Selamet Hartanto; Devid Frastiawan Amir Sup
Journal of Islamic Economics and Finance Studies Vol 3, No 1 (2022): JIEFeS, June 2022
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47700/jiefes.v3i1.4277

Abstract

AbstractThe application of a hybrid contract is a necessity that cannot be avoided and its application is supported by the principle of muamalah which applies the principle of permissibility as long as there are no prohibitions from the nash. This research aims to describe the concept of a hybrid contract and its implementation in Islamic financial products in Indonesia. The methodology used is descriptive qualitative literature. The results obtained, a hybrid contract is an agreement between two parties to carry out a muamalah which includes two or more contracts. The permissibility of a hybrid contract is based on the legal principle that the origin of muamalah is permissible. In general, the limits agreed upon by the scholars regarding several criteria for hybrid contracts to be allowed by sharia, namely not what is prohibited from the nash, not being a means to something that is forbidden, not being used as a hilah (strategy) to take usury in other ways, and is not included in the contract to the contrary. Fatwa DSN-MUI according to hybrid contracts on Islamic financial products in Indonesia, namely mudharabah musytarakah, musyarakah mutanaqisah, musyarakah muntahiyah bi al-tamlik, and al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. AbstrakPenerapan hybrid contract merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan penerapannya didukung oleh prinsip muamalah yang memberlakukan asas kebolehan sejauh tidak ada larangan nash. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hybrid contract dalam konsep dan Fatwa DSN-MUI pada produk keuangan syariah di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif kepustakaan. Hasil yang didapat, hybrid contract merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Kebolehan hybrid contract didasarkan atas prinsip hukum asal dari muamalah adalah boleh. Secara umum batasan yang disepakati oleh para ulama mengenai beberapa kriteria bagi hybrid contract agar diperbolehkan secara syar’i, yaitu bukan yang dilarang dalam nash, tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan, tidak dijadikan sebagai hilah (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain, dan tidak termasuk ke dalam akad-akad yang berlawanan. Fatwa DSN-MUI mengenai hybrid contract pada produk keuangan syariah di Indonesia, yaitu mudharabah musytarakah, musyarakah mutanaqisah, musyarakah muntahiyah bi al-tamlik, dan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik.
Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional) Devid Frastiawan Amir Sup; Selamet Hartanto
Journal of Islamic Banking Vol 1 No 2 (2020): Journal of Islamic Banking
Publisher : Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.471 KB)

Abstract

The existing Islamic banking institutions are the result of a long journey in the history of Islamic banking. This research aimed to describe the history of Islamic banking, from conceptual to institutional. This research was a follow-up research, the aim of which was to complement the existing discussion of Islamic banking. This research used a qualitative-literature method. The results obtained indicated that the main functions of modern banking have been a part since the time of the Prophet Muhammad, the caliphs, and Muslim dynasties. The formation of Islamic banks was preceded by the prohibition of usury which led to criticism and thoughts from Muslim scholars. Then came the pioneering implementation of the sharia system in Pakistan, Malaysia, India, and Egypt. The development of Islamic banks internationally began with the Foreign Minister's Session organized by the Organization of the Islamic Conference (OIC) which founded the Islamic Development Bank (IDB). Since then, Islamic banks have sprung up in Egypt, Sudan, the Gulf countries, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, Turkey and other countries. In Indonesia, Bank Muamalat Indonesia (BMI) is the first Islamic bank to be established. To date, in Indonesia, commercial banks that carry out Islamic banking operations are classified into Commercial Banks and Sharia Business Units (UUS) Keywords: Bank interest, prohibition of usury, Islamic banking
Efektivitas Kinerja: Peran Budaya Organisasi, Komitmen dan Etos Kerja pada kinerja Karyawan di PT Hajma Aruna Java Eni Rahmawati; Kusuma Chandra Kirana; Selamet Hartanto
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 23, No 3 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4079

Abstract

The purpose of this research is to find out how employee performance at PT Hajma Aruna Java is influenced by organizational culture, commitment and work ethic. Questionnaires were a data collection technique in this research with 200 participants as samples. The data analysis method uses multiple linear regression analysis. The results of this research reveal that simultaneously and partially the variables of work culture, commitment and work ethic have a significant effect on the performance of PT employees. Hajima Aruna Java.
SOSIALISASI PENGEMBANGAN KETRAMPILAN GUNA MENDORONG PERTUMBUHAN UMKM DI DESA CANDEN Hartanto, Selamet; Putra, Irwan Arya; Muharom, Muhammad Shiddiq Eka
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 05 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i05.7704

Abstract

Peran UMKM sangat menentukan pertumbuhan ekonomi di Desa Canden. Peran penting yang diambil oleh masyarakat terhadap perkembangan  UMKM ini harus medapat perhatian oleh akademisi, pemerintah dan pelaku UMKM itu sendiri. Peran penting perkembangan UMKM ini, harus ada perubahan perilaku masyarakat yang dapat memajukan UMKM di daerahnya. Peningkatan UMKM juga perlu didukung oleh jiwa kewirausahaan masyarakat. Upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan dilakukan salah satunya melalui Sosialisasi Pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan pada hari Jum’at 28 Juli 2023 pukul 12.30-15.00 WIB di pendopo Kalurahan Canden, Jetis, Bantul. Sasaran utamanya adalah masyarakat Desa Canden. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan media tatap muka dan diskusi ini mengambil tema “Mengasah Keterampilan Guna Mendorong Pertumbuhan UMKM”, dimana peserta adalah masyarakat yang telah memiliki usaha dengan skala mikro dan menengah. Peserta juga dapat mempelajari materi secara offline maupun online dari hasil rekaman yang telah dibuat. Pada kegiatan ini membahas tentang jenis wirausaha dan bisnis  yang dapat dilakukan oleh masyarakat dimasa sekarang ini misalnya online shop, bisnis Kuliner, serta bisnis kebutuhan bahan pokok. Kunci utama menjalankan bisnis di masa sekarang ini yaitu mau mencoba peluang bisnis, terus berusaha, melakukan inovasi & ide kreatif. Kegiatan ini sekaligus untuk menumbuhkan keinginan berwirausaha. 
Building The Spirit of Independent Business Through The Manifestation of Islamic Entrepreneurship (Brain-Mouth-Muscle) Hartanto, Selamet
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2018)
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/al-iktisab.v2i2.3898

Abstract

Building an independent business spirit is very important. This entrepreneurial spirit has its own strength in the face of intense competition in the global economy. Therefore, to strengthen the economy of the country in general and to strengthen the family economy in the area ofentrepreneurship should be encouraged. To build a spirit of independent business, many models that can be implanted in the soul of a person. Things that should not be abandoned are Islamic values. There are keywords that must be considered 3A, namely amanah, al-akhlak al-karimah, and al Qur'an. In the real entrepreneurship, a man is equipped by God with brain, talk and muscle as the basis for entrepreneurship maximally. Maximizing one of the three, humans are able to survive in entrepreneur contestation. Especially if the three are collaborated into a single unit and used maximally, then the results will also be the maximum and satisfactory.
Spirituality of Maslahah Based Waste Management Hartanto, Selamet
AL- IKTISAB Journal of Islamic Economic Law Vol 3 No 1 (2019)
Publisher : University of Darusssalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/al-iktisab.v3i1.3903

Abstract

The volume of waste generated by the various activities of human beings every day is always increasing. This waste becomes an urgent issue that requires special attention in handling it, especially in major cities of Indonesia. This management requires an effective and efficient method because the acceleration in this issue is very urgent. If the management is not appropriate and right on target, it will be impossible for 2020 to realize Indonesia is clean from waste. One of the things that should be done well is the management problem. Management offers that can be applied among others are the maslahah based waste management. This concept maps waste management from upstream to downstream in waste management. In this case there are several concepts to be done, including the planned behavior, understanding the community about waste, entrepreneurship, spirituality, and others. Management is certainly not only the responsibility of one party but all parties must synergize in waste management that can be a time bomb. It means if the management is not effective and efficient, then the impact will be dangerous for the survival of the community.