Articles
<![CDATA[Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri ]]>
<![CDATA[Annas Syams Rizal Fahmi]]>;
<![CDATA[Muhammad Irkham Firdaus]]>;
<![CDATA[May Shinta Retnowati]]>;
<![CDATA[Zulfatus Sa�diah]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Mizan Vol 4 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bank Syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Strategi baru telah dikembangkan dan diperkenalkan kepada industri perbankan syariah. Sebagai bentuk responden dari kebutuhan masyarakat tersebut, maka Bank Syariah memberikan jasa pelayanan kepada nasabah dalam bentuk jasa pelayanan keuangan untuk mengalihkan transaksi non Syariah (konvensional) yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan Syariah dengan memberikan jasa pembiayaan produk cicil emas yang di dasarkan dengan landasan hukum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam penelitian ini penulis membahas Analisis Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas ditinjau dari Penerapan Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010. Sehingga diharapkan mampu mengetahui bagaimana konsep mekasime penerapan akad dalam melakukan pembiayaan produk cicil emas dan juga landasan Fatwa DSN MUI. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Adapun untuk mendapatkan data-data pegawai dan nasabah yang melakukan pembiayaan produk cicil emas, penulis melakukan 3 cara yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang terhimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik pembiayaan murabahah pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Faktanya dalam praktik cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo harga emas tidak bertambah selama akad berlangsung meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas dijadikan jaminan dengan akad rahn dan disimpan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, emas yang dijadikan jaminan tidak berubah akad dan tidak berpindah kepemilikan dan tetap disimpan di brankas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba Ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata ]]>
<![CDATA[May Shinta Retnowati]]>;
<![CDATA[Milenia Ayu Saraswati]]>;
<![CDATA[Devid Frastiawan Amir Sup]]>;
<![CDATA[Muhammad Irkham Firdaus]]>;
<![CDATA[Muhammad Abdul Aziz]]>
<![CDATA[ Al Ahkam Vol. 17 No. 1 (2021): Januari-Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/ajh.v17i1.4583
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi dewasa ini semakin meningkat dan melahirkan model-model bisnis baru yang menjanjikan keuntungan besar, salah satunya franchise yang sudah banyak tersebar di pelosok Indonesia. Banyak pemilik modal yang akhirnya menjadikan bisnis ini ladang investasi namun dalam praktek perjanjian kontraknya, isi klausula hanya ditetapkan sepihak oleh pemberi waralaba. Untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan dalam perjanjian kontrak waralaba maka dilakukan asas bebas berkontrak terutama pada asas itikad baik. Pada penulisan penelitian ini peneliti menggunakan metode library research yang menggambarkan secara sistematis, normatif, serta akurat dengan peninjauan dari Pasal 1338 KUH Perdata. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa kesesuaian pada Pasal 1338 Ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berkontrak, dan realitanya pada perjanjian kontrak waralaba atau franchise seringkali isi klausula memberatkan salah satu pihak. Adanya itikad baik dapat menjadi pembatasan sebab setiap pihak diwajibkan untuk memenuhi hak dan kewajibannya.]]>
<![CDATA[Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran di BMT IKPM Ponorogo ]]>
<![CDATA[May Shinta Retnowati]]>;
<![CDATA[Muhammad Ulul Azmi]]>;
<![CDATA[Hifdhotul Munawaroh]]>
<![CDATA[ Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 1 (2021): Jurnal al-Iqtishadiyah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (933.038 KB)
|
DOI: 10.31602/iqt.v7i1.3611
<![CDATA[This study aims to analyze the efforts made by BMT IKPM Ponorogo to be able to save non -bank financial institutions from non -performing financing in the sale and purchase of installments and customers to settle its obligations. This study used qualitative descriptive with the techniques of collection data through observations, interviews and documentation, then analyzed descriptively. The results of this study show that the settlement of non -performing financing on sale and purchase installment financing in BMT IKPM can be done by conducting negotiations to resolve non -performing financing disputes related to restructuring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya yang dilakukan oleh BMT IKPM Ponorogo untuk dapat menyelamatkan lembaga keuangan non bank dari pembiayaan macet pada jual beli angsuran dan nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian pembiayaan macet pada pembiayaan jual beli angsuran di BMT IKPM dapat dilakukan dengan caranegosiasi untuk menyelesaikan perselisihan pembiayaan macet yang bersifat kekeluargaan pada restruksisasi.]]>
<![CDATA[Implementasi Akad Murabahah Terhadap Platform Peer to Peer Lending ]]>
<![CDATA[Muhammad Irkham Firdaus]]>;
<![CDATA[Devid Frastiawan Amir Sup]]>;
<![CDATA[Annas Syams Rizal Fahmi]]>;
<![CDATA[May Shinta Retnowati]]>;
<![CDATA[Muhammad Abdul Aziz]]>
<![CDATA[ MUAMALATUNA Vol 13 No 1 (2021): Januari-Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/mua.v13i1.4582
<![CDATA[Peer to peer lending menjadi solusi terbaik bagi para pengusaha UMKM, sehingga perkembangan start-up ini sangat cepat. Kemudahan dalam mekanisme yang ditawarkan menjadi faktor utama percepatan pertumbuhan start-up ini. Maka mulai berkembang beberapa platform peer to peer lending di Indonesia. Namun sistem yang digunakan masih berlandaskan pada sistem ekonomi konvensional, yang masih mengambil keuntungan dengan sitem bunga. Sementara bunga sangat dilarang dalam Islam, karena bunga dalam ekonomi Islam dianalogikan sebagai riba. Sedangkan dalam fiqh muamalah, transaksi yang halal adalah transaksi yang terlepas dari unsur-unsur maghrib (maisyir, gharar, dan riba). Supaya transaksi peer to peer lending terlepas dari unsur-unsur maghrib, maka peneliti akan membuat desain peer to peer lending yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dengan mengimplementasi akad murabahah pada transaksi peer to peer lending. Sehingga keuntungan yang diambil tidak menggunakan sistem riba. Penellitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif-kepustakaan. Kesimpulan yang didapat adalah supaya transaksi peer to peer lending terhindar dari unsu-unsur maisyir, gharar, dan riba (maghrib), maka dapat diterapkan akad murabahah pada transaksi ini. Akad murabahah diterapakan pada ketiga pihak layanan peer to peer lending atau hanya pada kedua pihak saja, yaitu pihak pemberi pinjaman (lender) dan pihak penerima pinjaman (borrower). Penyelenggara layanan dan pihak memberi pinjaman berperan sebagai ba’i (penjual) dan penerima pinjaman berperan sebagai musytari (pembeli) selaku pihak yang mengajuakan pembiayaan untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkan.]]>
<![CDATA[Pelatihan Pemasaran Produk UMKM Desa Prayungan Pada Pasar Digital (E-commerce) ]]>
<![CDATA[may shinta retnowati]]>;
<![CDATA[Aisy Rahmania]]>;
<![CDATA[M. Ilham Nazaruddin Noor]]>
<![CDATA[ Educate: Journal of Community Service in Education Vol 2, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Veteran Bangun Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32585/educate.v2i1.2458
<![CDATA[Praktik penggunaan teknologi atau jaringan internanet melalui industri perdagangan secara online atau biasa yang disebut e-commerce ini memiliki jaringan pasar dan sasaran penjual dan pembeli yang sangat luas dan dapat dengan mudah diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan setiap saat. Hal ini menyebabkan transaksi perdagangan barang dan jasa melalui internet semakin meningkat jumlahnya sering dengan meningkatnya pengguna internet. E-commerce memberikan peluang terhadap pelaku usaha baru untuk memasuki pasar tanpa adanya hambatan karena media internet dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, sehingga dapat terjadi penurunan hambaran pasar (entry barrier). Semakin banyaknya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha, maka semakin kompetitif suatu pasar. Pada Tahapan yang digunakan pada pelaksanaan pengabdian ini dengan beberapa Persiapan yang dilakukan diantaranya; Melaksanakan FGD (Forum Group Discussions). pelatihan system pemasaran dengan e-commerce “Shopee”, melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam pemahaman dan penggunaan aplikasi pemasaran di e-commerce shopee, mulai dari registrasi, pembuatan “Toko online” pada akun, cara posting barang, dan informasi layanan yang ada dishopee untuk penjual dan memonitoring perkembangan dari pelaksanaan penjualan e-commerce. Pelaku UMKM tas anyaman yang sebelumnya hanya mengadalkan system penjualan manual, yakni menunggu konsumen untuk datang langsung ke rumah penjual ataupun menunggu saat ada momen bazar saat ini mereka dapat melakukan penjualan dengan cara digital pada e-commerce.]]>
<![CDATA[Analysis of Religiosity and Halal Labels Towards Purchasing Decision on Cosmetic Products (Study on Regular Female Student of The University of Darussalam Gontor) ]]>
<![CDATA[Zulfatus Sa'diah]]>;
<![CDATA[Milenia Ayu Saraswati]]>;
<![CDATA[May Shinta Retnowati]]>
<![CDATA[ JES (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol 7, No 2 (2022): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.928 KB)
|
DOI: 10.30736/jes.v7i2.360
<![CDATA[This research aims at analyzing religiosity and halal labels toward purchasing decision's regular female students of University of Darussalam Gontor on a cosmetic product. The study uses quantitative methods with an explanatory approach. Then data analysis techniques using Structural Equation Modelling (SEM) is Partial Least Squares (PLS) with the help of Smart PLS version 3.2.9. to answer hypotheses. The first stage in the study was testing the validity of each variable question with its reliabilities. The second one verifying the combination between religiosity and halal labels toward purchase decisions on cosmetic products among regular female students of University of Darussalam Gontor. The results showed that halal labels influenced purchasing decisions by 68%, while the remaining 32% were influenced by another exogenous outside of the studied variables. The religiosity partially has a positive but insignificant effect on purchasing decisions. Whereas the halal labels partially have a positive and significant effect on purchasing decisions.]]>
<![CDATA[Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery) ]]>
<![CDATA[May Shinta Retnowati]]>;
<![CDATA[Namira Muthia Rosalina]]>;
<![CDATA[Devid Frastiawan Amir Sup]]>;
<![CDATA[Muhammad Irkham Firdaus]]>;
<![CDATA[Mohammad Syifa Urrosyidin]]>
<![CDATA[ Alhamra Jurnal Studi Islam Alhamra, Volume 3, No. 1, Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1042.327 KB)
|
DOI: 10.30595/ajsi.v3i1.11867
<![CDATA[Sistem baru jual beli online yang lebih digemari di kalangan masyarakat adalah COD (Cash on Delivery). Akan tetapi dalam pelaksanaan jual beli secara online berbasis COD tidak semuanya sah secara hukum dikarenakan beberapa pelaku usaha gemar melakukan penipuan atau pemalsuan informasi, salah satunya adalah ketidaksesuaian informasi barang dengan bentuk barang yang diterima. Penelitian ini membahas tentang jual beli online dan implementasi asas itikad baik di dalam suatu transaksi jual beli online, dengan tujuan untuk memahamkan asas itikad baik kepada masyarakat luas dalam pengaplikasiannya pada transaksi jual beli online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwasanya pengimplementasian asas itikad baik di dalam transaksi jual beli online dapat diterapkan oleh penjual dengan cara memberikan informasi tentang barang yang dijualnya dengan jujur, dan pembeli dengan cara membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, sehingga keduanya akan sama-sama diuntungkan oleh transaksi ini. Selain itu penting untuk marketplace agar memperbaiki sistem yang digunakannya untuk menjadi situs web jual beli online sebagai salah satu bukti itikad baik yang ditujukan kepada pelaku usaha dan pembeli. Maka perlu bagi marketplace, pelaku usaha, dan juga pembeli untuk menerapkan asas itikad baik sehingga tidak ada pihak yang mungkin akan dirugikan.]]>
<![CDATA[Digital Payment (QRIS) System Training and Mentoring for MSMEs in Prayungan Village, East Java ]]>
<![CDATA[May Shinta Retnowati]]>;
<![CDATA[Ageng Riz’y Waluyo]]>;
<![CDATA[Muhammad Abdul Aziz]]>
<![CDATA[ Journal of Community Practice and Social Welfare Vol. 2 No. 2 (2022): Journal of Community Practice and Social Welfare ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ma Chung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33479/jacips.2022.2.2.23-32
<![CDATA[Post pandemic of COVID-19 has opened some opportunities and challenges for everyone to be able to optimize digital activities. The digitalization concept that has been implemented by entrepreneurs who can stand despite the global pandemic outbreak can be an option even with the very potential for entrepreneurs to maximize profits. The practice of using QRIS in Indonesia is still only felt for large markets in urban areas, so it has not been maximally penetrated by markets in rural areas and border areas. As is the case with micro, small and medium enterprises (MSMEs) with home-based models that exist in rural areas and only have small capital. As for MSME actors in Prayungan Village, Sawoo District, Ponorogo Regency, the QRIS payment system has the potential to be implemented. This service activity is carried out by Darussalam Gontor University using training and mentoring methods regarding the benefits of the QRIS digital payment system for MSMEs. The purpose of this service is to provide education to MSME actors and be able to transform in the digital era. The results of this service were the realization of making QRIS for MSMEs and the survey results reached 80% who were very satisfied with the implementation of training and assistance for the QRIS payment system for MSMEs.]]>
<![CDATA[Legal Facts in Legal Opinions Formulation on The Decisions of Islamic Civil Case ]]>
<![CDATA[Ahmad Muqorobin]]>;
<![CDATA[May Shinta Retnowato]]>;
<![CDATA[Nur Helmy Iffah Wafiyah]]>
<![CDATA[ Veteran Law Review Vol 6 No 1 (2023): Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/velrev.v6i1.4629
<![CDATA[Development of Islamic civil cases today, the problems that arise in society are increasingly complex and the public's need for services in the legal field is getting higher. This does not escape the need for legal opinions from experts such as lawyers, advocates, or legal advisors. This legal opinion is what we often call a legal opinion. In practice, the determination of a punishment must be fair. To realize this justice, the law enforcers should be impartial and consider many things before deciding on a sentence or giving a legal opinion. The weighing of these decisions can be done by looking at the facts that happened and studying them, presenting witnesses, and so on. Legal facts are one of the processes that cannot be overlooked by persons investigating a case, because if this process is missed or not thorough enough, it can affect a decision. The method used in this study is a qualitative juridical normative method. This study aims to find out that legal facts will affect the decisions of Islamic civil law that will be taken and legal opinions that will be made by a legal expert. The result of the study is that Legal facts are important to note because the discovery and analysis of legal facts can support and complete the clauses that will be included in the legal opinion and the decisions that will be handed down by the judge on the defendant. Although in the civil law rules there is no information about the importance of legal facts in legal opinions, if viewed from the facts that occur, it can be identified as a legal risk that will be accepted by the client.]]>
<![CDATA[Eksistensi Peran dan Fungsi Legal Opinion Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum ]]>
<![CDATA[May Shinta Retnowati]]>;
<![CDATA[Salwa Fuadia]]>;
<![CDATA[Zulfatus Sa'diah]]>;
<![CDATA[Muhamamad Irkham Firdaus]]>;
<![CDATA[Ihsan Hudiana]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darussalam Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (509.651 KB)
|
DOI: 10.21111/ijtihad.v16i1.7393
<![CDATA[Legal opinion memiliki peran dalam menyelesaikan kasus atau perbuatan melawan hukum, baik kasus hukum perdata maupun pidana. Masyarakat menggunakan legal opinion sebagai nasihat ketika mengalami suatu permasalahan hukum, yaitu dengan mendatangi penasehat hukum atau pengacara untuk membantunya dalam menyelesaikan permasalahan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai eksistensi legal opinion dalam menyelesaikan masalah hukum. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legal opinion menjadi salah satu alternatif mudah dan murah yang dapat degunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukm. Legal opinion juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyikapi dan mencari jalan keluar atau pemecah terbaik atas suatu masalah hukum yang sedang dialami. Sedangkan tujuan legal opinion adalah untuk menjabarkan suatu kontekstual hukum baik secara inplisit maupun eksplisit, apabila terjadi berbagai kontradiksi yuridis yang berakibat protes masyarakat terhadap pembelakuan suatu aturan hukum, atau dengan kata lain terdapat penyimpangan norma-norma kultural yang berlaku dalam suatu masyarakat.]]>
