Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Strategi Ketahanan Pangan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Stunting: Studi Kasus Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Ranti, Susiana Sofia; Anestya, Deladika Putri; Muzaki, Muhamad Bahrun; Muhamad, Riko Gusti Mei Anwy; Dewi, Aulia Pusfita; Widyantoro, Sigid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3858

Abstract

Stunting menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Meskipun prevalensi stunting di Kota Magelang tergolong lebih rendah dibandingkan angka nasional, tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya penguatan strategi pencegahan yang bersifat lintas sektor, khususnya melalui pendekatan ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang dalam strategi ketahanan pangan daerah sebagai upaya pencegahan stunting. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan kajian literatur. Informan utama berasal dari Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan memiliki peran strategis sebagai sektor pendukung dalam penanganan stunting melalui penyediaan pangan bergizi, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pemanfaatan pekarangan pangan, promosi konsumsi protein hewani, serta edukasi gizi melalui kampanye Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Program-program tersebut berkontribusi pada peningkatan akses pangan bergizi dan penguatan ketahanan pangan keluarga, meskipun belum dapat diukur secara langsung terhadap penurunan prevalensi stunting. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan variasi cadangan pangan, ketergantungan pasokan dari daerah sekitar, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta keterbatasan integrasi data lintas sektor. Secara keseluruhan, ketahanan pangan berperan sebagai pendekatan preventif yang melengkapi intervensi kesehatan dalam upaya penurunan stunting secara berkelanjutan.
Collaborative Governance dalam Tata Kelola PDAM (Studi Kasus: Cluster Perumahan di Probolinggo) Isna Wardhatul Khumairoh; Nourma Ulfa Kumala Devi; Sigid Widyantoro
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.6948

Abstract

The availability of clean water remains a significant challenge in various Indonesian cities, including Probolinggo. Although Probolinggo City Regulation No. 5 of 2014 mandates the use of clean water services provided by the local water utility (PDAM) in residential area development, its implementation has yet to be fully effective. This study aims to analyze the collaborative governance strategy in the management of Perumdam Bayuangga in residential areas, as well as to identify the obstacles and efforts of stakeholders in implementing the policy. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that collaboration among the PDAM, government, and developers has improved, but remains unsystematic and lacks sustainability. Interactions among actors tend to be reactive, with no regular official forum in place. Moreover, community participation as end users is still passive and suboptimal. Nevertheless, Perumdam Bayuangga demonstrates a prompt response to public complaints. The study concludes that the effectiveness of collaboration is largely influenced by an adaptive institutional design, facilitative leadership, and proportional involvement of both primary and secondary stakeholders. These findings offer practical contributions to the enhancement of public service governance and may serve as a reference for similar policy development in other regions facing clean water access challenges.