Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.295
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Widyariset JURNAL SIMETRIK Jurnal Riset Teknologi Industri Widyariset Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi Jurnal Independent At-Tasyri Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam Metalurgi Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Teologi Islam
Ahmad Royani
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Neuroscience Physics Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Independent

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Ahmad Royani
Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v4i1.43

Abstract

Jurnal ini berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam kitab undang undang hukum pidana dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Latar belakang jurnal ini diawali dengan pertanyaan -pertanyaan mengenai pertama, kategori pencemaran nama baik dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang inforasi dan transaksi elektronik yang menimbulkan pro dan kontra atas penerapan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi dalam kehidupan masyarakat.Kedua, sanksi atau akibat hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana elektronik khususnya pencemaran nama baik. Untuk masalah pertama dari penelitian sebenarnya secara norma pencemaran nama baik di KUHP itu sama dengan apa yang ada dalam UU ITE, namun bila dilihat dari ancamanya akan nampak perbedaanya. Untuk permasalahan yang kedua mengingat asas lex specialis lex generalis apabila kejahatan dilakukan melalui media internet penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE harus didahulukan mengingat bahwa undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan peraturan khusus tapi tanpa mengesampingkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) karena keduanya saling melengkapi, hal itu dilakukan karena dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang  informasi dan transaksi elektronik tidak menjelaskan secara rinc i tentang kategori pencemaran nama baik. Untuk bentuk dan jenis pencemaran nama baik bisa melihat buku II bab XVI kitab undang-undang hukum pidana, tetapi untuk penerapan ancamanya secara concrit menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.Keywords : tindak pidana, pencemaran nama baik melalui media informasi dan transaksi elektroni
KEDUDUKAN ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata) Ahmad Royani
Jurnal Independent Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v3i1.34

Abstract

Perkawinan, merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian Pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.      Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dipandang sebagai kemajuan positif sebab mengakomodasikan tuntutan jaman, terkait dengan mobilitas dan aktivitas “antar manusia antar negara”. Undang-undang tersebut merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan permasalahan yang rentan dan sensitif yaitu kewarganegaraan seseorang terkait dengan status kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Di dalam Undang-Undang tersebut, menerapkan azas-azas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Ius Soli dan Campuran. Artinya, Si anak dapat memilih kewarganegaraan sendiri sesuai dengan apa yang terbaik bagi dirinya. Anak hasil perkawinan campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegalisasikan kewarganegaraan sesudah 18 tahun. Aparat yang menangani status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran agar melaksanakan ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan secara adil dan tidak diskriminatif.Keywords : Perkawinan
PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA (PASCA PUTUSAN MAHKMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015) Ahmad Royani
Jurnal Independent Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v5i2.67

Abstract

Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat atas permintaan dari sepasang calon suami istri, dimana mereka berdua telah setuju dan sepakat untuk membuat pemisahan harta mereka masing-masing. Yang mana perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami istri adalah untuk menyimpang peraturan tentang bergabungnya harta kekayaan dalam perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membawa perspektif baru tentang kesepakatan perkawinan dimana perjanjian kawin dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan. Yang memiliki dampak positif dan juga berdampak negatif terhadap pihak ketiga yang terkait.Keywords : Perjanjian kawin, Pihak ketiga
Co-Authors Ariyo Suharyanto Azwar Manaf Berliana Rahmah Dwi Noviani Erta Mahyudin Fatmah Hambali Gadang Priyotomo, S.T., M.Si. Hadi Gunawan Lia Andriyah Lutviasari Nuraini Muhamad Fauzan Halim Muhammad Wildan Maulana Hakiki Nadia Chrisayu Natasha Nadya Nailal Husna Nailatulfadilah Nailatulfadilah Puguh Prasetyo Rudi Subagja Sania Naufala Zaka Siska Prifiharni Siti Marhamah Sundjono Sunjono Ummu Salamah Wati Susiawati Yayuk Ambar Wati