Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.357
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Lentera Hukum International Journal of Law Reconstruction DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum WAJAH HUKUM Awang Long Law Review Journal of Law and Policy Transformation JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Judicial Review Jurnal Independent PAMALI: Pattimura Magister Law Review Journal of Law, Poliitic and Humanities Reformasi Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Seroja, Triana Dewi
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Legal Protection for Creditors in Commercial Property Disputes: A Case Study of the Court Decision Malau, Hotmaulina; Seroja, Triana Dewi; Sudirman, Lu
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i1.326

Abstract

Commercial property disputes between creditors and debtors are on the rise, particularly in industrial cities such as Batam. Creditors frequently encounter significant challenges, including the risk of default, third-party claims, and obstacles in executing collateral—largely driven by regulatory uncertainty and weak law enforcement. This study aims to examine the legal protection available to creditors in commercial property disputes, with a focus on District Court Decision No. 158/Pdt.G/Plw/Gs/2022/PN Btm. Utilizing a normative juridical approach, the research highlights a clear disconnect between existing legal provisions and their practical implementation in safeguarding creditor rights. Key barriers faced by creditors include prolonged execution processes, lack of transparency in credit agreements, and insufficient financial literacy among debtors. [Semakin meningkat, terutama di kota industri seperti Batam. Kreditur sering menghadapi risiko wanprestasi, klaim pihak ketiga, dan hambatan eksekusi jaminan yang disebabkan oleh ketidakpastian regulasi serta lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur dalam sengketa properti komersial berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 158/Pdt.G/Plw/Gs/2022/PN Btm. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dengan implementasi perlindungan kreditur di lapangan. Hambatan utama yang dihadapi kreditur meliputi proses eksekusi yang berlarut-larut, kurangnya transparansi dalam perjanjian kredit, serta minimnya edukasi bagi debitur].
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan oleh Pihak Bank: Analysis of Legal Protection Against Auction Participants in the Execution of Underwriting Rights by the Bank Laily, Nur; Seroja, Triana Dewi; Fitri, Winda; Fimos, Zaiqui Arviveronica
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.798 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v24i2.140

Abstract

Bank sebagai lembaga penyaluran dana kepada masyarakat juga memerlukan jaminan atas dana yang disalurkan tersebut, salah satu jaminan yang dapat diagunkan adalah Sertifikat Hak Atas Tanah, yang kemudian dibebankan Hak Tanggungan agar memiliki Hak Eksekutorial sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mana salah satu cara eksekusi Hak Tanggungan adalah dengan cara proses lelang yang diatur secara khusus dalam PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penelitian ini dilakukan dikarenakan pemberlakuan peraturan hak tanggungan masih belum maksimal atau masih menimbulkan permasalahan baik bagi pihak kreditur dan peserta lelang. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, serta permasalahan yang dihadapi oleh pihak Bank setelah proses pelaksanaan lelang dilakukan, serta untuk menganalisis perlindungan hukum bagi peserta lelang yang telah beritikad baik dalam proses lelang ditinjau dari UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan pendekatan penelitian normative empiris dan spesifikasi deskriptif analisis didapatkan bahwa banyak debitur yang mengajukan perlawanan ketika pihak Bank hendak melakukan eksekusi Hak Tanggungan, sehingga mengakibatkan pihak Bank tidak dapat menggunakan hak eksekutorial, melainkan harus mengajukan Penetapan Pengadilan. Peraturan yang berlaku masih tidak mengatur secara rinci dan khusus terkait perlindungan hukum terhadap kreditur serta peserta lelang yang telah beritikad baik.
Assessing the Effectiveness of Corporate Legal Accountability in Ensuring Workers' Rights in Batam City Agustin, Indri Ceria; Tan, David; Seroja, Triana Dewi
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 2 (2025): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i2.26061

Abstract

This study investigates the effectiveness of corporate legal accountability in upholding workers’ rights in Batam City, with specific reference to two case studies: PT. GSW (road construction sector) and PT. SRI (real estate sector). Employing an empirical legal research design with a qualitative approach, data were collected through questionnaires, document analysis, and in-depth interviews, grounded in the relevant labor law framework. The findings reveal that PT. SRI demonstrates stronger compliance with labor regulations through rigorous internal oversight and inclusive employment policies. Conversely, PT. GSW exhibits shortcomings in compensating contract workers, despite fulfilling social security obligations for permanent staff. Key determinants of corporate responsibility in protecting labor rights include the regulatory environment, employee performance, and labor market dynamics. Furthermore, external factors such as market competition, workforce heterogeneity, and inadequate government supervision exacerbate the challenges in labor rights enforcement. This research contributes to the understanding of corporate labor practices in Indonesia and offers policy-oriented recommendations, including enhanced labor law enforcement, improved worker education, stronger trade union advocacy, and tripartite collaboration among the government, employers, and employees to foster a fair and sustainable labor system.
Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Prakarsa, Taruna; Shahrullah, Rina Syahriyani; Seroja, Triana Dewi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5717

Abstract

One of the tasks and roles of the Tanjungpinang City National Amil Zakat Agency is to measure how much zakat potential there is and to realize this potential in the community to alleviate poverty and advance community welfare. In 2016 the potential for zakat in Tanjungpinang City was quite large, which is Rp. 10 billion, but the total zakat collected was around Rp. 700 Million, of course, this number is far compared to the existing potential. Based on these data, it can be concluded that the prospect of existing zakat has not been realized properly and has an impact on the lack of utilization of zakat in alleviating poverty and promoting community welfare.The purpose of this study is to find out how the effectiveness of zakat management at Baznas Tanjungpinang City, and then what the obstacles to zakat management at Baznas Tanjungpinang City, as well as solutions related to obstacles to zakat management at Baznas Tanjungpinang City. This research uses socio-legal as research methodology, namely research based on field facts.  The novelty of this research lies in the object of the research, the theories used, and the contribution of the research.  The results of this study state that the management of zakat at Baznas Tanjungpinang City has not been effective because of several obstacles, one of which is related to legal synchronization found after using the theory of Legal Effectiveness in the analysis, and a solution is given in the form of additional material for the additional regulations using the Maqashid Sharia theory.  Salah satu tugas serta peranan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang ialah mengukur seberapa besar potensi zakat yang ada, serta merealisasikan potensi tersebut kepada masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.   Pada tahun 2016 potensi zakat di Kota Tanjungpinang terhitung cukup besar yakni senilai Rp. 10 milliar, namun total zakat yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp. 700 juta,   tentunya angka tersebut terbilang jauh dibandingkan dengan potensi yang ada. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi zakat yang ada belum terealisasikan dengan baik dan berdampak pada   kurangnya pemanfaatan zakat dalam mengentaskan kemiskinan serta memajukan kesejahteraan masyarakat masih belum terealisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang, kemudian apa yang menjadi kendala terkait pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang, serta bagaimana upaya yang harus dilakukan terkait kendala dalam pengelolaan zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian yang berdasar pada fakta lapangan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian, teori-teori yang digunakan, serta kontribusi penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tata kelola zakat pada Baznas Kota Tanjungpinang kurang efektif, yang diakibatkan dengan beberapa hambatansalah satunya terkait sinkronisasi hukum yang ditemukan menggunakan teori Efektivitas Hukum, serta diberikan solusi atas berupa tambahan materi muatan terhadap peraturan tambahan tersebut menggunakan teori Maqashid Syariah.  
Reconstruction of the Election Simultaneity Model through the Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024: Constitutional or Unconstitutional? Afandi, M; Amboro, F. Yudhi Priyo; Seroja, Triana Dewi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2446

Abstract

The simultaneous election model that separated the implementation of national and local elections has created various problems, such as election worker fatigue, logistical burdens, and limited attention to local issues. Constitutional Court Decision No. 135/2024 subsequently corrected this model by establishing a new arrangement that separates the conduct of National Elections and Regional Elections. This study was a normative legal research employing qualitative juridical analysis aimed at examining the effectiveness of the previous simultaneous model, testing the constitutionality of the new model, and analyzing its implications for the term of office of Regional Heads and local parliament members (DPRD) elected in 2024. The findings show that the previous simultaneous model was ineffective, the new model has a strong constitutional basis, and the most rational solution to its transitional implications is to shorten the term of office of Regional Heads and DPRD members elected in 2024 and to hold Regional Elections in 2028. In this regard, it is recommended to amend the Election Law and the Regional Election Law and to regulate the transitional period in accordance with constitutional principles.
Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Deteksi dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang: Potensi dan Tantangan Hukum? Febriyani, Emiliya; Syarief, Elza; Seroja, Triana Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 4 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p10

Abstract

Artificial Intelligence (AI) is one of the leading technologies that has begun to attract attention in the financial sector across various regions worldwide, including Southeast Asia. One potential application of AI is its ability to automatically detect specific data or situations within an electronic system, which can be utilized to identify money laundering activities. However, this cutting-edge technology may also result in certain unintended legal implications. The purpose of this study is to explore the potential and legal challenges in utilizing AI for the detection and prevention of money laundering. This research employs a normative legal research method to examine the legal implications of AI utilization in efforts to prevent and combat money laundering. The analysis reveals that significant normative issues persist regarding the legal certainty of AI applications in general, which poses complex challenges when coupled with specific legal implications, such as consumer protection and the safeguarding of privacy and data rights. This study proposes a legal development model that emphasizes balancing the efforts to prevent and combat money laundering with the rights of financial service users to maintain the integrity of the financial system.
Co-Authors Afandi, M Agustin, Indri Ceria Agustini, Shenti Amboro, F. Yudhi Priyo Amboro, Florianus Yudhi Priyo Angin, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Anugerah, Fiqqih Binti Yussofi, Putri Saphira Audesti Elza Syarief, Elza Febriyani, Emiliya Fimos, Zaiqui Arviveronica Fitri, Syari Ramdhania Fitri, Winda Hutauruk, Rufinus Hotmaulana Lu Sudirman Malau, Hotmaulina Nur Laily Nurlaily NURLAILY, NURLAILY Rusdiana, Shelvi Shahrullah, Rina Syahriyani Silviani, Ninne Zahara Tan, David Taruna Prakarsa Weley, Nadia Carolina Wulandari, Frisca