Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi Journal of Law and Policy Transformation
Kelvin, Edwar
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Asing yang di nyatakan Insolvensi oleh Putusan Pengadilan Indonesia Kelvin, Edwar
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.783 KB)

Abstract

The fundamental reason for the Insolvency of Penaga Timur (M)  SDN.BHD Shipping Companies from Malaysia is because they did not submit Peace Proposals at the Creditor Meeting as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, and at that time the Bankruptcy Institution was no longer accepting The peace between the creditor and the debtor, as a result, the Curator appointed by the court must immediately issue all the assets of the bankrupt debtor, but is constrained by the location of the bankrupt debtor's assets outside the territory of the Republic of Indonesia, and of course this is very detrimental to PT. WAS and PT UML as Creditors as Justice Seekers. Researchers conducted descriptive-exploratory research with a juridical-normative approach. From the results of the research that has been done, the researcher did not find a situation where the East Penol (M) SDN BHD insolvency was caused by the cash flow test approach method, or the balance sheet test or going concern value concept and also had no relation to the assessment of debtor financial ratios such as liquidity (liqidaty), solvency (solvability), profitability (profitability) and leverage as it applies in the Perspective of Bankruptcy Regime in general, and in this case the lack of regulation regarding the provisions of International Law relating to the Ordering of a Bankruptcy and / or Cross Border Insolvency in general. The curator has not been able to fulfill the rights of creditors for bankruptcy bodies outside the territory of the Republic of Indonesia.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Kelvin, Edwar; Pramesti, Adelia Widya; Arianto, Dian; Sakti, Indra; Sari, Kezia Eka; Parayogi, Laras Mitra; Heryanto, Medi; Yulisa, Putri Dwi; Kurniawan, Rahmat; Munzir, T.; Novianti, Tri; Wardani, Dian Wiris Woro; Prawira, Andika
JURNAL DIMENSI Vol 13, No 2 (2024): JURNAL DIMENSI (JULI 2024)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v13i2.7071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini memiliki tujuan yang lain untuk menganalisis tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial, serta juga diuraikan tentang mekanisme penyidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Dan diketahui bahwa pengaturan pang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah pasal 27 ayat (3) dengan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
ORGANISASI ADVOKAT DALAM KERANGKA KONSTITUSI INDONESIA Kelvin, Edwar; Wardani, Dian Wiris Woro
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 3 (2023): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v12i3.7495

Abstract

Dalam upaya mengembangkan dan memajukan diri serta melindungi hak-haknya, seorang Advokat yang notabennya sebagai salah satu pilar penegakan hukum tidak harus berjuang sendirian. Seorang Advokat berhak untuk memperoleh sebuah organisasi yang diharapkan dapat mengimbangin eksistensi penegak hukum lainnya sebagai upaya berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pengorganisasian profesi Advokat dalam Organisasi yang jelas perlu diatur secara tertib dalam undang-undang tentang Advokat sehingga tujuan pembagungan Negara Hukum yang berkadilian dapat tercapai. Hak memajukan diri secara kolektif ini djamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat memerlukan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum. Adanya pengakuan dan jaminan secara hukum terhadap profesi Advokat di antaranya melalui pembentukan undang-undang tentang Advokat yang berkeadilan berbasis nilai keadilan Pancasila akan secara langsung memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap profesi Advokat itu sendiri. Kesempatan memperoleh hak yang sama atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA: KEBEBASAN BERKONTRAK vs IMPERATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Sartika, Evi Febri; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Maileni, Dwi Afni; Fernando, Rico; Novianti, Tri; Yulisa, Putri Dwi; Kelvin, Edwar; Heryanto, Medi; Anwar, Fachrul; Pramesti, Adelia Widya
JURNAL DIMENSI Vol 14, No 3 (2025): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2025)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v14i3.8690

Abstract

Kajian ini menganalisis secara yuridis-normatif klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku perbankan di Indonesia. Klausula ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar dan cenderung lebih meningkatkan posisi bank dalam suatu perjanjian. Kajian ini menelaah benturan antara asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan mandat perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22 Tahun 2023. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus terhadap yurisprudensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sektoral (lex specialis) secara tegas melarang klausula eksonerasi dan menyatakannya batal demi hukum (void ab initio), praktik di lapangan masih terus berlangsung. Implementasi hukum (law in action) terhambat oleh inkonsistensi putusan pengadilan, yang terbelah antara pendekatan formalistik yang menguatkan kontrak dan pendekatan progresif yang berpihak pada konsumen. Disimpulkan bahwa persoalan utama terletak pada kesenjangan antara hukum dalam teks dan penegakannya. Rekomendasi difokuskan pada penguatan pengawasan OJK, penyeragaman pandangan hakim melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan peningkatan kepatuhan industri untuk menjembatani kesenjangan tersebut demi perlindungan konsumen yang efektif.
Co-Authors Anwar, Fachrul Arianto, Dian Dwi Afni Maileni, Dwi Afni Fernando, Rico Heryanto, Medi Indra Sakti Laras Mitra Parayogi Munzir, T. Pramesti, Adelia Widya Prawira, Andika Rahmat Kurniawan Rizki Tri Anugrah Bhakti Sari, Kezia Eka Sartika, Evi Febri Tri Novianti, Tri Wardani, Dian Wiris Woro Yulisa, Putri Dwi