Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Jurnal Pendidikan Siber Nusantara
Kelvin, Edwar
Unknown Affiliation
Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Asing yang di nyatakan Insolvensi oleh Putusan Pengadilan Indonesia Kelvin, Edwar
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.783 KB)

Abstract

The fundamental reason for the Insolvency of Penaga Timur (M)  SDN.BHD Shipping Companies from Malaysia is because they did not submit Peace Proposals at the Creditor Meeting as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, and at that time the Bankruptcy Institution was no longer accepting The peace between the creditor and the debtor, as a result, the Curator appointed by the court must immediately issue all the assets of the bankrupt debtor, but is constrained by the location of the bankrupt debtor's assets outside the territory of the Republic of Indonesia, and of course this is very detrimental to PT. WAS and PT UML as Creditors as Justice Seekers. Researchers conducted descriptive-exploratory research with a juridical-normative approach. From the results of the research that has been done, the researcher did not find a situation where the East Penol (M) SDN BHD insolvency was caused by the cash flow test approach method, or the balance sheet test or going concern value concept and also had no relation to the assessment of debtor financial ratios such as liquidity (liqidaty), solvency (solvability), profitability (profitability) and leverage as it applies in the Perspective of Bankruptcy Regime in general, and in this case the lack of regulation regarding the provisions of International Law relating to the Ordering of a Bankruptcy and / or Cross Border Insolvency in general. The curator has not been able to fulfill the rights of creditors for bankruptcy bodies outside the territory of the Republic of Indonesia.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Kelvin, Edwar; Pramesti, Adelia Widya; Arianto, Dian; Sakti, Indra; Sari, Kezia Eka; Parayogi, Laras Mitra; Heryanto, Medi; Yulisa, Putri Dwi; Kurniawan, Rahmat; Munzir, T.; Novianti, Tri; Wardani, Dian Wiris Woro; Prawira, Andika
JURNAL DIMENSI Vol 13, No 2 (2024): JURNAL DIMENSI (JULI 2024)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v13i2.7071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini memiliki tujuan yang lain untuk menganalisis tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial, serta juga diuraikan tentang mekanisme penyidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Dan diketahui bahwa pengaturan pang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah pasal 27 ayat (3) dengan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
ORGANISASI ADVOKAT DALAM KERANGKA KONSTITUSI INDONESIA Kelvin, Edwar; Wardani, Dian Wiris Woro
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 3 (2023): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v12i3.7495

Abstract

Dalam upaya mengembangkan dan memajukan diri serta melindungi hak-haknya, seorang Advokat yang notabennya sebagai salah satu pilar penegakan hukum tidak harus berjuang sendirian. Seorang Advokat berhak untuk memperoleh sebuah organisasi yang diharapkan dapat mengimbangin eksistensi penegak hukum lainnya sebagai upaya berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pengorganisasian profesi Advokat dalam Organisasi yang jelas perlu diatur secara tertib dalam undang-undang tentang Advokat sehingga tujuan pembagungan Negara Hukum yang berkadilian dapat tercapai. Hak memajukan diri secara kolektif ini djamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat memerlukan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum. Adanya pengakuan dan jaminan secara hukum terhadap profesi Advokat di antaranya melalui pembentukan undang-undang tentang Advokat yang berkeadilan berbasis nilai keadilan Pancasila akan secara langsung memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap profesi Advokat itu sendiri. Kesempatan memperoleh hak yang sama atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA: KEBEBASAN BERKONTRAK vs IMPERATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Sartika, Evi Febri; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Maileni, Dwi Afni; Fernando, Rico; Novianti, Tri; Yulisa, Putri Dwi; Kelvin, Edwar; Heryanto, Medi; Anwar, Fachrul; Pramesti, Adelia Widya
JURNAL DIMENSI Vol 14, No 3 (2025): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2025)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v14i3.8690

Abstract

Kajian ini menganalisis secara yuridis-normatif klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku perbankan di Indonesia. Klausula ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar dan cenderung lebih meningkatkan posisi bank dalam suatu perjanjian. Kajian ini menelaah benturan antara asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan mandat perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22 Tahun 2023. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus terhadap yurisprudensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sektoral (lex specialis) secara tegas melarang klausula eksonerasi dan menyatakannya batal demi hukum (void ab initio), praktik di lapangan masih terus berlangsung. Implementasi hukum (law in action) terhambat oleh inkonsistensi putusan pengadilan, yang terbelah antara pendekatan formalistik yang menguatkan kontrak dan pendekatan progresif yang berpihak pada konsumen. Disimpulkan bahwa persoalan utama terletak pada kesenjangan antara hukum dalam teks dan penegakannya. Rekomendasi difokuskan pada penguatan pengawasan OJK, penyeragaman pandangan hakim melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan peningkatan kepatuhan industri untuk menjembatani kesenjangan tersebut demi perlindungan konsumen yang efektif.
Legality, Proportionality and Protection in Public Order Enforcement by Satpol PP in Batam, Indonesia Irwan, Irwan; Maileni, Dwi Afni; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Kelvin, Edwar
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 8 No. 2 (2026): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v8i2.2022

Abstract

This study examines the interplay of legality, proportionality and rights protection in enforcement operations conducted by the Satpol PP in Batam, Indonesia. Local-order enforcement against violations of regional regulations often triggers contestation because it intersects with livelihoods, property interests and security while simultaneously demanding effective public-order governance. The research aims to assess whether enforcement actions comply with applicable mandates and procedural requirements; evaluate how proportionality is applied in selecting measures, escalating interventions and using force; and map available safeguards and remedies for affected residents. A socio-legal case-study design is employed, combining document analysis, field observation and semi-structured interviews with Satpol PP officers, local government units, street vendors and business actors and civil-society representatives. Findings suggest legality is generally satisfied at the level of formal authority, yet procedural weaknesses persist in advance notice, record-keeping, transparency of decision-making and post-operation accountability. Proportionality is not consistently operationalized, particularly regarding the least restrictive option, clear escalation stages and standards on the use of force. Rights protection for impacted communities remains dependent on discretion, with complaint channels and restitution mechanisms insufficiently accessible, especially for vulnerable groups. The study recommends strengthening rights-based SOPs, institutionalizing proportionality training, improving documentation and supervisory controls and providing accessible complaint, mediation and relocation-support pathways. More broadly, inter-agency coordination and performance metrics should prioritize voluntary compliance and reduced grievances, not merely the number of operations, to enhance legitimacy and protect citizens in governance.
Manajemen Kepemimpinan dalam Menunjang Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Stunting di Puskesmas Kecamatan Galang, Batam Roja, Roja; Hutasoit, Isfandir; Kelvin, Edwar; Bhakti, Rizki Tri Anugrah
Jurnal Pendidikan Siber Nusantara Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pendidikan Siber Nusantara (April - Juni 2025)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jpsn.v4i2.601

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia, kualitas standar operasional prosedur (SOP), dan pengawasan internal terhadap efektivitas pengendalian stunting di Puskesmas Kecamatan Galang, Kota Batam. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa pengendalian stunting di wilayah kepulauan tidak hanya ditentukan oleh intensitas program, tetapi juga oleh mutu tata kelola layanan primer, terutama pada aspek pengawasan, kepatuhan prosedural, dan kesinambungan tindak lanjut keluarga berisiko. Penelitian menggunakan desain eksplanatori kuantitatif dalam kerangka yuridis empiris (socio-legal), dengan memadukan analisis dokumen normatif dan data lapangan. Data empiris diperoleh melalui survei simulatif terhadap 48 responden yang terlibat langsung dalam program stunting, dilengkapi telaah SOP dan dokumen pengawasan internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM, kualitas SOP dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian stunting, dengan koefisien determinasi sebesar 0,62. Pengawasan internal merupakan faktor paling dominan, diikuti kapasitas SDM dan kualitas SOP. Temuan dokumen juga menunjukkan adanya kelemahan pada audit pengukuran dan pencatatan, dokumentasi umpan balik rujukan, serta tindak lanjut keluarga berisiko, yang menyebabkan SOP belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan supervisi suportif berbasis indikator, standardisasi SOP kritis, dan pelembagaan bukti akuntabilitas administratif sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas pengendalian stunting di Puskesmas Kecamatan Galang.
Transparansi Informasi Penanganan Perkara Pidana oleh Denpom I/6 Batam: Antara Kepentingan Publik dan Rahasia Penyidikan Fahlevy, Riza; Hutasoit, Isfandir; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Kelvin, Edwar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8226

Abstract

Penelitian ini menganalisis batas transparansi informasi dalam penanganan perkara pidana oleh Denpom I/6 Batam serta implikasinya bagi perlindungan due process of law. Desain penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penguatan socio-legal melalui analisis regulasi keterbukaan informasi dan pengecualian penegakan hukum, studi dokumen layanan informasi, serta wawancara semi-terstruktur dengan 12 informan. Data empiris dilengkapi telaah komunikasi publik untuk menilai konsistensi isi, waktu, dan tingkat detail informasi. Hasil menunjukkan praktik transparansi beroperasi dalam spektrum yang bervariatif. Dari 10 permintaan informasi analisis, 4 dipenuhi penuh, 4 dipenuhi sebagian dan 2 ditolak. Informasi yang paling sering dibatasi meliputi identitas saksi/korban/pelapor, strategi penyidikan, dokumen pemeriksaan serta bukti digital; pembatasan didorong oleh risiko menghambat penyidikan, keselamatan pihak rentan, praduga tak bersalah dan keamanan institusi. Sementara itu, kebutuhan klarifikasi cepat untuk meredam disinformasi mendorong pelembagaan fakta minimum yang terverifikasi sebagai respons awal, diikuti pembaruan saat risiko menurun. Temuan menegaskan problem utama bukan rendahnya komitmen keterbukaan, melainkan belum seragamnya uji konsekuensi dan format argumentasi pembatasan yang terdokumentasi, sehingga respons mudah dipersepsikan inkonsisten. Studi ini mengusulkan model transparansi bertanggung jawab tiga lapis—minimum verifiable facts, controlled disclosure dan protected information yang dioperasionalkan melalui matriks klasifikasi informasi, template jawaban standar, dan SOP komunikasi hukum. Model ini memperkuat akuntabilitas, memperbaiki manajemen ekspektasi publik dan menjaga integritas penyidikan. Kontribusi penelitian terletak pada pemetaan parameter operasional transparansi bagi lembaga penegak hukum peradilan militer; riset lanjut menguji dampaknya terhadap kepercayaan publik.
Tinjauan Hukum terhadap Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelaporan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Batam Saddam, Saddam; Hutasoit, Isfandir; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Kelvin, Edwar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8227

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah di Kota Batam serta konsekuensi hukumnya bagi akuntabilitas penegakan dan perlindungan hak warga. Desain penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan strategi normatif-terapan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, didukung telaah literatur serta analisis dokumen kebijakan dan praktik kelembagaan. Analisis dilakukan dengan membangun rantai proses pelaporan–penindakan  dan mengevaluasinya menggunakan matriks lima dimensi: legalitas dan AUPB, tata kelola data pribadi, keamanan aplikasi, pembuktian serta jejak administratif dan mekanisme pengawasan serta keberatan. Hasil menunjukkan pelaporan digital berpotensi meningkatkan responsivitas dan transparansi proses, namun efektivitas hukumnya sangat ditentukan oleh standar verifikasi minimum, minimisasi data, kontrol akses dan retensi, audit keamanan berkala, serta dokumentasi tindakan yang konsisten. Titik rawan teridentifikasi pada fase verifikasi, penyimpanan bukti data, serta eskalasi tindakan. Penelitian merekomendasikan kerangka due process digital untuk penegakan peraturan daerah melalui SOP verifikasi dan eskalasi, privacy-by-design dan security-by-design, audit trail yang dapat diaudit, indikator kinerja yang memasukkan fairness dan inklusivitas serta kanal koreksi yang mudah diakses. Kontribusi penelitian terletak pada parameter operasional yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi penindakan berbasis laporan digital di kota maju dalam konteks negara berkembang.
Co-Authors Anwar, Fachrul Arianto, Dian Dwi Afni Maileni, Dwi Afni Fahlevy, Riza Fernando, Rico Heryanto, Medi Hutasoit, Isfandir Indra Sakti Irwan Irwan Laras Mitra Parayogi Munzir, T. Pramesti, Adelia Widya Prawira, Andika Rahmat Kurniawan Rizki Tri Anugrah Bhakti Roja, Roja Saddam Saddam, Saddam Sari, Kezia Eka Sartika, Evi Febri Tri Novianti, Tri Wardani, Dian Wiris Woro Yulisa, Putri Dwi