Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Dimensi Jurnal Kesehatan Bina Generasi PROGRESIF: Jurnal Hukum Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini PETITA
Tri Novianti, Tri
Unknown Affiliation
Arts Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI RIAU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Novianti, Tri; ', Erdianto; ', Erdiansyah
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016): Wisuda Februari 2016
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is one of country with a number of corruption cases which is quite a lot. Literally corruption is something rotten , evil and destructive. Cases of corruption are generally difficult to describe because the perpetrators use sophisticated equipment and are usually carried out more than one person in a state of covert and organized. Such criminal acts in general , corruption is also through the completion of the investigation in the case. In the Criminal Code provisions that the prosecutor could not explain investigator. However , the corruption prosecutors are empowered to become investigators and investigate a case of alleged corruption .In the cases crime of corruption are the provision of Article 25 of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication in which the core of the article is "against all corruption cases, including the completion of an investigation, take precedence over other cases to completion as soon as possible". But the reality in the field, corruption is always long in the process of completion . Implementation of the corruption investigation conducted by the prosecutor as investigator will experience problems in conducting the investigation. Not all investigations proceed smoothly and in accordance with the procedures and regulations, related to its duties and powers as corruption investigator.Key Words: Investigation – Criminal - Corruption
ANALISIS YURIDIS DAMPAK KASUS TERORISME TERHADAP MASYARAKAT KABUPATEN POSO SULAWESI TENGAH SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMEBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Novianti, Tri; Lase, Nove Boy Harapan
PETITA Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.935 KB) | DOI: 10.33373/pta.v3i1.3404

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusian dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Upaya penanganan tindak pidana terorisme di wujudkan pemerintah dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisa dampak kasus terorisme terhadap masyarakat Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dan upaya penanggulangan dampak terorisme terhadap masyarakat di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah bahwa kasus-kasus terorisme yang terjadi di kabupaten Poso telah menimbulkan dampak yang buruk ditengah masyarakat, yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi dan dampak sosial budaya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggulangi dampak terorisme terhadap masyarakat kabupaten Poso berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah pertama yaitu Upaya Penegakan Hukum dan Pemulihan Keamanan Ketertiban, kedua adalah upaya peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama, ketiga yaitu membangun kembali kesadaran hukum masyarakat dan keempat yaitu pemberian kompensasi kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana terorisme.
TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM WARIS TERHADAP ANAK BERKEWARGANEGARAAN ASING DITINJAU DARI HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA Wulandari, Siti Nurhaisyah; Bhakti, Rizki Tri Anugerah; Novianti, Tri
PETITA Vol 5, No 2 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 2 DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v5i2.6163

Abstract

Dalam pernikahan kombinasi, anak yang lahir dari hasil pernikahan beda kewarganegaraan ini memiliki haknya selaku anak buat mendapatkan hak waris yang diberikan oleh orang tuanya. Bilamana anak tersebut belum mempunyai kewarganegaraan, hingga hak anak tersebut pastinya tidak dihapus. Untuk anak hasil pernikahan kombinasi buat menerima hak kepunyaan peninggalan yang terdapat di Indonesia, dia wajib menunggu hingga usinya menggapai 18 (delapan belas) tahun buat menemukan hak kepunyaan harta peninggalan tersebut. Tetapi apabila memilah jadi masyarakat negeri asing hingga anak tersebut harus membebaskan hak kepunyaan itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak hak tersebut diperoleh. Keberadaan anak hasil pernikahan kombinasi terhadap harta barang tentu hendak di bagikan kala anak tersebut telah menetapkan kewarganegaraannya buat mendapatkan hak waris. Haruslah terdapat proteksi hukum untuk pemenuhan hak anak terpaut hak waris anak berkewarganegaraan ganda yang orang tuanya melakukan pernikahan kombinasi. Terhadap kanak- kanak yang lahir dari pernikahan tersebut berhak dalam perihal status, harta barang, hak waris, serta sebagainya, sehingga proteksi hukum sangat berarti dibutuhkan.
STUDI KASUS VONIS HUKUMAN MATI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN ANAK Yulisa, Putri Dwi; Novianti, Tri
PETITA Vol 6, No 1 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 1 JUNI 2024
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v6i1.6788

Abstract

Indonesia sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak bukan hanya untuk kepentingan anak semata. Dalam kesatuan sistem sosial, anak merupakan bagian dan menjadi generasi penerus dalam sebuah masyarakat. Adanya masalah anak yang terjerat kasus pidana, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana mengatur mengenai hak-hak anak yang tersandung hukum baik korban maupun sebagai pelaku. Namun kenyataannya dalam cita-cita ideal tersebut masih jauh dari harapan, berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering saja terjadi yang tercermin dengan banyaknya anak-anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana Vonis Hukuman Mati Terhadap Anak di Bawah Umur di Tinjau dari Teori Perlindungan Anak Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian hukum normative. penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka. Metode yang digunakan dalam menganalisa data dengan analisis kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dijabarkan dalam bentuk kata-kata. Berdasarkan Analisa di atas, Dari Kasus Yusman tersebut tampak jelas bukti nyata buruknya Sistem Peradilan di Indonesia, yang terlebih lagi terdakwa adalah anak dibawah umur yang seharusnya di proses dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun berbeda halnya dengan apa yang dialami Yusman ia didakwa sebagaimana layaknya orang dewasa, karena semua berawal dengan pemalsuan usia yang dilakukan pada tahap penyelidikan. Banyak sekali hak-hak anak yang dilanggar dalam proses peradilan ini yang tentunya sudah melanggar hak asasi manusia. Mulai dari adanya diskriminasi dan penyiksaan, tidak adanya perlindungan dan mendapat ketidakadilan sampai divonis hukuman mati oleh pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yang masih dibawah umur tidak boleh divonis hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup. Anak yang terjerat hukum harus diperlakukan dengan khusus karena ini menyangkut pada mental dan sosial bagi anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya untuk memberikan jaminan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yakin prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan bagi si anak, prinsip hak hidup, prinsip kelangsungan hidup, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.
KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA Novianti, Tri; Fadila, Ricky
PETITA Vol 5, No 1 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 1 JUNI 2023
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v5i1.5528

Abstract

Seiring perkembangannya, kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana juga terdapat pembaharuan, salah satunya keterangan saksi yang diberikan oleh seseorang penyandang disabilitas. Kedudukan keterangan saksi penyandang disabilitas sebagai wujud untuk mencapai kebenaran materil, tentu perlu penilaian khusus apakah keterangan saksi tersebut dapat berdiri sendiri atau harus terdapat bukti lainnya yang mendukung agar keterangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, bagaimanakah sebenarnya kedudukan keterangan saksi penyandang disabilitas dalam hukum acara pidana. Seiring perkembangan zaman, dalam hukum acara pidana terutama dalam rangka memberikan akomodasi yang layak bagi seorang penyandang disabilitas dalam rangka akses keadilan terhadap keterangan saksi penyandang disabilitas dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi selama disandingkan dengan penilaian personal. Tentunya pemberian keterangan saksi penyandang disabilitas yang disandingkan dengan penilaian personal sudah memenuhi prinsip bewijsvoering
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Kelvin, Edwar; Pramesti, Adelia Widya; Arianto, Dian; Sakti, Indra; Sari, Kezia Eka; Parayogi, Laras Mitra; Heryanto, Medi; Yulisa, Putri Dwi; Kurniawan, Rahmat; Munzir, T.; Novianti, Tri; Wardani, Dian Wiris Woro; Prawira, Andika
JURNAL DIMENSI Vol 13, No 2 (2024): JURNAL DIMENSI (JULI 2024)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v13i2.7071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini memiliki tujuan yang lain untuk menganalisis tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan sosial, serta juga diuraikan tentang mekanisme penyidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau. Dan diketahui bahwa pengaturan pang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah pasal 27 ayat (3) dengan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN KEK PADA IBU HAMIL Raehan; Diana, St. Aras; Novianti, Tri; Sonya, Nur Alam; Handayani, Sri
Bina Generasi : Jurnal Kesehatan Vol 16 No 2 (2025): Bina Generasi : Jurnal Kesehatan
Publisher : LPPM STIKES BINA GENERASI POLEWALI MANDAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35907/bgjk.v16i2.411

Abstract

Kekurangan energi kronik adalah ibu hamil yang kurang asupan energi sehingga tidak mencakupi kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan data dari WHO ibu hamil yang menderita kek yaitu sebanyak 73,2% sehingga memiliki resiko kematian 20 kali lebih besar dari ibu dengan LILA normal. Berdasarkan data yang diperoleh dari riskedas tahun 2020 ibu hamil kek di indonesia sebanyak 9,7%.Berdsarkan data yang diperoleh dari wilayah kerja puskesmas banggae 1 kabupaten majene sebanyak 72 orang ibu hamil kek. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kek di wilayah kerja puskesmas banggae 1 kabupaten majene. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu hamil di wilayah kerja puskesmas banggae 1 sebanyak 72 responden dan adapun teknik pengambilan sampel yaitu teknik total sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling tertinggi menyumbang kejadian kek yaitu ibu hamil yang berpendidikan rendah sebanyak 57%. Disarankan bagi ibu hamil kek agar dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor resiko yang dapat mempengaruhi dan atau yang dapat membahayakan ibu hamil itu sendiri terutama untuk mencegah kejadian kek.
Improving Expressive Language of Children Aged 5–6 Years Through Role-Play Method at Tk Insan Cendikia Legok Fitria, Evy; Novianti, Tri
Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Vol 14, No 3 (2025): (On Progress) Ceria Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ceria.v14i3.14759

Abstract

Early Childhood Education (ECE) is a crucial stage for developing expressive language, which is strongly influenced by stimulation and the learning environment. This study aimed to enhance the expressive language skills of children aged 5–6 years at TK Insan Cendikia–Legok through the role-play method. The research employed Classroom Action Research (CAR) using the Kemmis & Taggart spiral model consisting of planning, action, observation, and reflection over three cycles. Each cycle included three meetings with themes such as doctor, market vendor, and fruit and vegetable seller. Data were collected through participatory observation, semi-structured interviews, documentation, and field notes, then analyzed using descriptive percentages and qualitative verification. The results indicated significant improvement: from only 2 children developing as expected initially, to 3 in cycle I (50.39%), 6 in cycle II (67.18%), and 8 in cycle III (79.29%). Role-play proved effective in fostering vocabulary, sentence structure, intonation, expression, and social interaction, while also boosting confidence, imagination, and social skills.
Penyelesaian Tindak Pidana Ilegal Fishing: Asas Manfaat Diwilayah Hukum Pengadilan Perikanan Tanjungpinang Efritadewi, Ayu; Syahputra, Irwandi; Novianti, Tri; Nuraiani, Lia; Widiyani, Heni
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2022): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2931

Abstract

The status of fish evidence resulting from the crime of illegal fishing in the last three years At the Tanjungpinang District Court, it was destroyed during the investigation stage. The purpose of this research is to find out the obstacles and legal settlement of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing in a review of the principle of benefit. The research method to be carried out is empirical juridical research. Juridical settlement of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing in the review of the principle of benefit at the Tanjungpinang Fisheries Court can actually be carried out through auctions and grants. Barriers to the use of fish resulting from the criminal act of Illegal Fishing at the Tanjungpinang Fisheries Court, namely the caught fish are mostly rotten before the legal case is completed or a court order is issued, The next problem is if the fish are auctioned, most of the fish are not sold, Another obstacle PSDKP Batam does not have a place frozen freezer storage for the fish. Another way to store the caught fish is to rent a place to the private sector, but the price associated with the rental will be of high value and will be detrimental to the State.
KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA: KEBEBASAN BERKONTRAK vs IMPERATIF PERLINDUNGAN KONSUMEN Sartika, Evi Febri; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Maileni, Dwi Afni; Fernando, Rico; Novianti, Tri; Yulisa, Putri Dwi; Kelvin, Edwar; Heryanto, Medi; Anwar, Fachrul; Pramesti, Adelia Widya
JURNAL DIMENSI Vol 14, No 3 (2025): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2025)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v14i3.8690

Abstract

Kajian ini menganalisis secara yuridis-normatif klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit baku perbankan di Indonesia. Klausula ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar dan cenderung lebih meningkatkan posisi bank dalam suatu perjanjian. Kajian ini menelaah benturan antara asas kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan mandat perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22 Tahun 2023. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus terhadap yurisprudensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sektoral (lex specialis) secara tegas melarang klausula eksonerasi dan menyatakannya batal demi hukum (void ab initio), praktik di lapangan masih terus berlangsung. Implementasi hukum (law in action) terhambat oleh inkonsistensi putusan pengadilan, yang terbelah antara pendekatan formalistik yang menguatkan kontrak dan pendekatan progresif yang berpihak pada konsumen. Disimpulkan bahwa persoalan utama terletak pada kesenjangan antara hukum dalam teks dan penegakannya. Rekomendasi difokuskan pada penguatan pengawasan OJK, penyeragaman pandangan hakim melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan peningkatan kepatuhan industri untuk menjembatani kesenjangan tersebut demi perlindungan konsumen yang efektif.
Co-Authors ', Erdiansyah ', Erdianto Anwar, Fachrul Arianto, Dian Ayu Efritadewi Bhakti, Rizki Tri Anugerah Diana, St. Aras Dwi Afni Maileni, Dwi Afni EVY FITRIA, EVY Fadila, Ricky Fernando, Rico Handayani, Sri Heni Widiyani Heryanto, Medi Indra Sakti Irwandi Syahputra, Irwandi Kelvin, Edwar Laras Mitra Parayogi Lase, Nove Boy Harapan Munzir, T. Nuraiani, Lia Pramesti, Adelia Widya Prawira, Andika Raehan Rahmat Kurniawan Rizki Tri Anugrah Bhakti Sari, Kezia Eka Sartika, Evi Febri Sonya, Nur Alam Wardani, Dian Wiris Woro Wulandari, Siti Nurhaisyah Yulisa, Putri Dwi