Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.937
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia Social Review Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal ABDIMAS STMIK DHARMAPALA Journal Evidence Of Law Legal Protection for the Partnership Agreement Parties JURNAL MUARA PENDIDIKAN Innovative: Journal Of Social Science Research Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLO) ANDREW Law Journal Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Yetti, Yetti
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Jenis Permainan Secara Online Hermawan, Nofa; Yetti, Yetti; Afrita, Indra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17305

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia, yang semakin meresahkan karena aksesibilitasnya yang tinggi dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji regulasi terkait perjudian online dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE dan KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, penegakan hukum masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam identifikasi pelaku yang menggunakan teknologi enkripsi dan beroperasi lintas negara. Diperlukan pendekatan komprehensif meliputi modernisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penguatan kerjasama internasional, dan edukasi masyarakat untuk pemberantasan yang efektif
Inheritance Law: Conceptions of Inheritance According to Minangkabau Customary Law Yetti, Yetti; Winstar, Yelia Nathassa; Indra, Faizal
Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology Vol. 2 No. 4 (2024): April 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/marcopolo.v2i4.8832

Abstract

Minangkabau customary inheritance law has always been a matter of debate. This may be because Minangkabau traditional inheritance law is unique and distinctive compared to traditional inheritance law systems in other regions in Indonesia. As a result, inheritance law is also affected by Minangkabau dualization which originates from the partnership paradigm in Minangkabau marriages. This research uses normative legal research methods. In this research, it was found that according to Minang Kabau Customary Law, the process of inheritance and distribution of inheritance is often influenced by cultural values and norms that exist in Minangkabau society.
KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN IKLIM SEKOLAH TERHADAP KOMITMEN GURU DI SEKOLAH PENGGERAK TINGKAT SMA Yetti, Yetti; Arafat, Yasir; Mulyadi, Mulyadi
Jurnal Muara Pendidikan Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Muara Pendidikan, Vol 9 No 2, Desember 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52060/mp.v9i2.2357

Abstract

The purpose of this study was to determine the impact of leadership climate and the atmosphere at the principal's school on the commitment of teachers in one phase and one time. This study uses quantitative methods, the sample of this study is 4 first grade driving schools in the eastern region of Ugan Kumering Ulu with 70 teachers. The author used the method of data collection in this study by conducting direct observations at the research site to understand the work environment, work processes and other relevant methods, and distributing the research questions among all the students of teachers 70. The method of data analysis in this study using normality test, homogeneity test and hypothesis test using anova spps 26. The value of. Sig (2 -tail) is 0.000 mean less than 0.05. and a percentage of 88.3 percent. The Asymp.Sig value (2-tailed) of the school coefficient is 0.006, which is less than 0.05. and a percentage of 38.1 percent. Therefore, it can be said that there is an effect between the school atmosphere and the teacher's commitment to the driving school. The variables of principal management and school climate for teacher loyalty in class 1 run upper secondary school, the Asymp.Sig value (2-tailed) is 0.009, a less than 0.05. and a percentile of 90 percent. So it can be concluded that the accusation is accepted. Therefore, it can be said that the principal's leadership and school climate have an impact on the teacher's involvement in school management.
Perjanjian yang Dilarang dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yetti, Yetti; Kurniawan, Akbar; Pasaribu, Bernando; Ihsan, Elfuadi; Hendrian, Haicel; Thobagus, M; Widyasari, Safarina
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1787

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaturan dan sanksi perbuatan perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini membahas pengaturan dan sanksi perbuatan perjanjian yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil Penelitian diketahui bahwa dalam ruang lingkup hukum persaingan usaha di Indonesia, terdapat bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap dapat merugikan para pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya sehingga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bentuk kegiatan yang dilarang yaitu Oligopoli, Perjanjian Penetapan Harga, Perjanjian Diskriminasi Harga, Predatory Pricing, Resale Price Maintanance, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Exclusive Distribution Agreement, Tying Agreement, Vertical Agreement on Discount, dan Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan pada undang-undang tersebut yaitu sanksi administratif yang dapat diambil tindakan oleh KPPU dalam hal ini Komisi terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi juga dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif maupun alternatif. Selanjutnya terdapat penetapan sanksi pidana yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehingga dalam hal sanksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan penetapan sanksi yaitu sanksi denda paling rendah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling tinggi Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) atau dengan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan kurungan dan paling lama pidana kurungan pengganti denda 6 bulan.
STANDAR OTENTIKASI SURAT KUASA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA Abram, Leony Jim T; Yetti, Yetti; Afrita, Indra
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.153

Abstract

Jaminan Fidusia diartikan hak pada benda bergerak, baik benda bergerak yang ada wujud maupun benda bergerak yang tak ada wujud, dan benda tak bergerak, seperti bangunan yang tak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, sebagai agunan karena utang debitor yang memberi fidusia kepada kreditor yang menerima fidusia yang memberikan prioritas kepada kreditor yang menerima fidusia dibandingkan dengan kreditor-kreditor lain, tetapi bendanya senantiasa pada otoritas debitor pemberi fidusia. Landasan hukumnya UU Nomor 42 Tahun 1999. Cara yang dipakai dalam riset ini NormativeLegal Research. Pasal 13 (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi dokumen Jaminan Fidusia didaftarkan oleh kreditor penerima fidusia/kuasa kreditor/wakil kuasa kreditor dengan menyertakan Pernyataan Registrasi Jaminan Fidusia. Namun, dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tak diatur mengenai standar otentikasi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga dalam praktinya muncul berbagai bentuk Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia, mulai dari akta Notaris hingga surat kuasa dibawah tangan. Dengan tak diaturnya ketentuan standar otentikasi Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia, maka ada kekosongan hukum dan juga ada ketidakpastian mengenai bentuk Surat Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia. Oleh sebab itu, UU Nomor 42 Tahun 1999 sebaiknya direvisi agar ada kepastian hukum bagi kreditor dan debitor serta Notaris dalam praktik registrasi Jaminan Fidusia.
Co-Authors Abram, Leony Jim T Afrita, Indra Akbar Kurniawan andrew shandy utama, andrew shandy Arafat, Yasir Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Dini Onasis Hadi Nasbey Hasugian, Mussen Aldrin Hendrian, Haicel Hermawan, Nofa Ihsan, Elfuadi Indra, Faizal Kusuma, Mardiansyah Marpaung, Rikardo Mulyadi Mulyadi Novrianti, Fenni Pardede, Rudi Pasaribu, Bernando Pratiwi, Della Rahmi Purnomo, Candra Rahman, Gusri Andi Setianari, Ira Suhendro Suhendro Thobagus, M Triana, Yeni Widyasari, Safarina Winstar, Yelia Nathassa