Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia Social Review Jurnal Kesehatan Tambusai Jurnal ABDIMAS STMIK DHARMAPALA Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Yetti, Yetti
Unknown Affiliation
Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI PERBANKAN Pratiwi, Della Rahmi; Yetti, Yetti
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.3092

Abstract

Perlindungan terhadap nasabah dapat menjadi tidak jelas, dimana pada akhirnya dapat mengakibatkan masalah-masalah yang timbul dari transaksi tersebut, Bahkan nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikan, misalnya transaksi dengan menggunakan kartu kredit, adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut, perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai, hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi dan tagihan kartu kredit melebihi harga yang dibayar oleh konsumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan belum terlaksana dengan baik karena adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut, perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai pada saat perjanjian, hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi dan tagihan kartu kredit melebihi harga yang dibayar oleh konsumen. Hambatan dan Upaya adalah dilihat dari sisi pelaku usaha, dilihat dari sisi nasabah selaku konsumen, dilihat dari sisi lain, kurang berperannya pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan terhadap nasabah dan upaya yang dilakukan untuk terhadap perlindungan hukum tersebut adalah meningkatkan kesadaran pelaku usaha (nasabah) dan tahap mediasi. Bank dalam memberikan perlindungan kepada pemegang kartu kredit (card holder), harus lebih menitik-beratkan pada pembuatan produk kartu kredit.
Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Cipta Film dan Lagu Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Yetti, Yetti; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Shandy
Jurnal ABDIMAS STMIK Dharmapala Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Abdimas STMIK DPR
Publisher : STMIK Dharmapala Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47927/jasd.v1i2.193

Abstract

Target partners priority issues to be resolved is increased knowledge of high school students in Al-Huda Pekanbaru concerning the legal protection of copyright movies and songs are bought and sold in the form of pirated VCDs by Act No. 28 of 2014 on Copyright. Method of implementation of community service is to use the lecture method, dialogue and discussion. Partner participation in community service activities is by providing time, providing a place, as well as presenting the students as a participant. For the proposer, outcomes that will be achieved is in the form of the publication of scientific articles, as well as teaching material for enrichment courses Intellectual Property Law and can not be separated from the manifestation of Tri Dharma college. The conclusion is that the implementation of community service activities have been 'successfully' implemented and the benefits can be felt directly by the participants, which is to increase the knowledge of students at SMA Al-Huda Pekanbaru concerning the legal protection of copyright movies and songs based on Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright. It can be seen from the answers of the participants in the questionnaire given after the implementation of the activities. Of the 32 participants, 98.2% answered have understood. Her advice is preferably routine activities with this theme executed by the target audience is not only the students but also the general public, so that people can know and understand the legal protection of copyright movies and songs based on Law Number 28 Year 2014 on Copyright.
Menanamkan Sikap Mencintai Budaya Lokal di Era Globalisasi Pada Anak SMA Novrianti, Fenni; Rahman, Gusri Andi; Yetti, Yetti
Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media Vol 3 No 2 (2023): Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media
Publisher : Yayasan Sembilan Pemuda Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52690/jitim.v3i2.709

Abstract

In the era of globalization, the personalities of high school children are influenced by globalization. This can be shown by the decline in character values in each individual. For example, lack of manners, cheating on exams, lack of social sensitivity and so on. The method used for this article is descriptive qualitative and literature study. A literature study method was also carried out, namely by collecting data by reading and reviewing literature that had been found by other researchers related to topics and problems related to cultivating an attitude of loving local culture in the era of globalization in high school children. The public's awareness of wanting to maintain their culture is still relatively minimal. Because children nowadays are more interested in foreign culture that has entered their territory, because the foreign culture that has entered is more practical and in line with current development trends.
Penyelesaian Polemik Ganti Rugi Sebagai Objek Pajak Atas Putusan Arbitrase Untuk Pembangunan Nasional Ardiansah, Ardiansah; Yetti, Yetti; Onasis, Dini
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.92 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.146

Abstract

Tulisan ini menganalisis tentang perbedaan persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak. Di dalam ketentuan BANI dan KUHPerdata tidak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Sementara di dalam ketentuan IAI dan Dirjen Pajak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Perbedaan persepsi bisa diselesaikan bila ada kesepahaman diantara berbagai lembaga. Bagaimanapun, kepentingan negara harus lebih diutamakan. Dirjen Pajak perlu bekerjasama dengan BANI agar mendapatkan informasi mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Seterusnya, Pemerintah perlu membuat aturan khusus mengenai ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menghilangkan keragu-raguan bagi otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum.
ANALISA YURIDIS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG SALING TUMPANG TINDIH Hasugian, Mussen Aldrin; Yetti, Yetti; Triana, Yeni
Ensiklopedia Sosial Review Vol 7, No 1 (2025): Volume 7 No 1 Februari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v7i1.2429

Abstract

Abstract: Certificate of Ownership Rights (SHM) is proof of land ownership. The method used in this research is Normative Legal Research. The overlap in the issuance of Land Ownership Certificates is contrary to the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and General Principles of Good Governance as stated in the decision of the Pekanbaru State Administrative Court Number 12/G/2023/PTUN.Pbr , the decision of the Medan State Administrative Court Number 107/G/2022/PTUN.Mdn, and the Decision of the Jambi State Administrative Court Number 13/G/2024/PTUN.Jbi. The overlapping legal consequences of the issuance of Certificates of Ownership Rights for land are based on the decision of the Pekanbaru State Administrative Court Number 12/G/2023/PTUN.Pbr, the decision of the Medan State Administrative Court Number 107/G/2022/PTUN.Mdn, and the Court Decision Jambi State Administration Number 13/G/2024/PTUN.Jbi The Panel of Judges granted the Plaintiff's lawsuit and canceled the Certificate of Ownership of the Intervening Defendant which was the object of the dispute and ordered the Head of the Land Office (National Land Agency) to revoke the Certificate of Ownership.Keywords: Land, Certificate, Overlap.
KEWENANGAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS KEDOKTERAN GIGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Setianari, Ira; Yetti, Yetti; Afrita, Indra
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2025): MARET 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v6i1.41832

Abstract

Kesehatan menjadi salah satu kebutuhan utama manusia di samping pangan, pemukiman, dan pendidikan karena hanya dalam keadaan sehat, manusia hidup, tumbuh dan berkarya dengan lebih baik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kewenangan dalam melakukan tindakan medis kedokteran gigi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Untuk menganalisi tanggung jawab hukum terhadap tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam melakukan tindakan medis kedokteran gigi. Kewenangan Dalam Melakukan Tindakan Medis Kedokteran Gigi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bahwa Tenaga Kesehatan bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melaksanakan tindakan medis kedokteran gigi. Namun apabila hal itu dilakukan melalui pelimpahan wewenang maka tidaklah dapat sepenuhnya kelalaian Tenaga Kesehatan menjadi tanggung jawabnya itu sendiri, sebaiknya dapat diteliti terlebih dahulu mengenai bagaimana terjadinya kelalaian tersebut. Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Jasa Kesehatan Gigi Dalam Melakukan Tindakan Medis Kedokteran Gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien maka sejak itu telah lahir suatu akibat hukum dari pemberian pelayanan kesehatan tersebut. Dimana Tenaga Kesehatan selaku subyek hukum yang telah memberikan pelayanan Medik kepada para pasien, memiliki tanggungjawab hukum berdasarkan pelimpahan kewenangan medik yang telah diberikan sebelumnya oleh Dokter yang memberikan pelimpahan wewenang tersebut, sehingga baik Dokter dan Tenaga Kesehatan memiliki akibat hukum yang sama dalam melaksanakan tindakan medis kedokteran gigi kepada pasien.
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN ANGGOTA POLRI DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU Purnomo, Candra; Yetti, Yetti; Pardede, Rudi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1455

Abstract

Article 10 paragraph (4) letter f and letter g of Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Indonesian National Police Professional Code of Ethics regulates the prohibition on members and officials of the Indonesian National Police from receiving rewards and promising to pass the selection process for members of the Indonesian National Police and development education. The purpose of this research is to analyze the implementation of this regulation on the selection process for members of the Indonesian National Police at the Rokan Hulu Police; to analyze the inhibiting factors and efforts to overcome these obstacles. The implementation of Article 10 paragraph (4) letter f and letter g of Police Regulation Number 7 of 2022 on the selection process for members of the Indonesian National Police at the Rokan Hulu Police has not been running well from 2023 to 2025, as evidenced by the existence of Indonesian National Police officials who received rewards and promised to pass the selection process for members of the Indonesian National Police at this police station, accompanied by law enforcement that has not been as it should be. The inhibiting factor is the legal factor, efforts to overcome it if there are general criminal reports and violations of the code of ethics simultaneously, then the decision of the code of ethics trial is not influenced by the resolution of general crimes that prioritize restorative justice. The factor of law enforcement officers, efforts to overcome this is that the local police often hold spiritual and mental guidance activities for their members; The local police institution always reminds its members and ranks not to live a hedonistic and luxurious life; all ranks of the police in carrying out their duties, functions, and authorities are based on the Indonesian National Police's professional code of ethics, Tribrata and Catur PrasetyaThe police cooperative provides low-interest loans and easy loan and repayment terms for business capital. Community factors, in order to overcome this, the police continue to provide free coaching and training programs for local communities who wish to participate in the selection process for Polri members and continuously socialize the program; conduct legal socialization to the community regarding the selection process for prospective Polri members; Polri members refuse to accept money from the community; within the Polri, strict sanctions are imposed on officials and their ranks; externally, the Polri provides counseling to the community directly and through social media platforms that to become a Polri member, bribes and insiders are not used. Cultural factors, in order to overcome this, the police conduct legal socialization to the community regarding the prohibition and legal sanctions for people who give bribes to state officials.
Co-Authors Afrita, Indra andrew shandy utama, andrew shandy Ardiansah, Ardiansah Dini Onasis Hadi Nasbey Hasugian, Mussen Aldrin Novrianti, Fenni Pardede, Rudi Pratiwi, Della Rahmi Purnomo, Candra Rahman, Gusri Andi Setianari, Ira Triana, Yeni