Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.658
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmu Hukum The Juris Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Eksekusi : Journal Of Law RIO LAW JURNAL Collegium Studiosum Journal Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) jurnal administrasi politik dan sosial Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Kajian Ilmu Hukum Journal of Social Science and Education Research NuCSJo : Nusantara Community Service Journal World Health Digital Journal (wolgitj)
Pardede, Rudi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
SOSIALIASI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI PELAKU TINDAK PIDANA Abdillah, Muhammad Rasyid; Pardede, Rudi; Anita, Rizqa
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v7i2.1470

Abstract

Proper knowledge and understanding of the handling of criminal acts based on restorative justice play an important role in the implementation of restorative justice activities in police institutions by investigators and assistant investigators. This service aims to increase the knowledge and understanding of investigators and support investigators regarding the handling of criminal acts based on restorative justice. In particular, this service conducts training on the mechanisms for implementing restorative justice by investigators and assistant investigators at police institutions. From the results of the posttest, it can be seen that there has been an increase in the knowledge and skills of investigators and assistant investigators regarding the handling of criminal acts based on restorative justice based on the Chief of Police Regulation No. 8 (2021).
Penerapan Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Sihombing, Indra Lamhot; Asnawi, Edi; Pardede, Rudi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11905

Abstract

Tindak pidana tertentu yang bersifat extraordinary seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Justice collaborator dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam “membuka” tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. Justice collaborator diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian hasil pada artikel ini adalah Pengaturan hukum terhadap kesaksian justice collaborator dalam pengambilan putusan oleh hakim dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara khusus pada KUHAP atau Peraturan Perundangan lainnya, namun termuat di dalam beberapa ketentuan dapat dijadikan pedoman yakni Peraturan Perundang-Undangan seperti Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006. Kemudian Butir 9 huruf a SEMA No. 4 Tahun 2011. Serta Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, KAPOLRI, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama namun didalam ketentuan disebutkan belum dapat memberi yurisdiksi secara proporsional, oleh sebabnya kehadiran JC ditanggapi berbeda bagi penegak hukum.
Implementasi Kewajiban Pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Kurnia, Putri; Fahmi, Fahmi; Pardede, Rudi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak harus diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kewajiban pendampingan dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan adalah hukum sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu dengan narasumber yang relevan. Sumber data meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu belum terlaksana dengan baik, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini membawa beberapa akibat hukum signifikan. Pertama, hak anak tidak terpenuhi dalam proses peradilan pidana. Kedua, jika diversi tercapai, keterlambatan hasil penelitian kemasyarakatan mempersulit proses dan memperpanjang waktu penetapan hasil diversi oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Ketiga, hasil penelitian kemasyarakatan sering melebihi batas waktu 3x24 jam, memaksa kepolisian mengajukan perpanjangan penahanan. Keempat, resume yang kurang maksimal memperlambat proses pelimpahan berkas dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak harus didampingi petugas kemasyarakatan dalam proses pemeriksaan. Ketika ketentuan ini tidak terpenuhi, hakim pengadilan setempat akan menyampaikan keberatannya. Hal ini menunjukkan pentingnya implementasi kewajiban pendampingan yang optimal oleh Balai Pemasyarakatan untuk memastikan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dapat terpenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku.Kata Kunci: Pendampingan, Anak, Rokan Hulu
Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materiil Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Afriandi, Angga; Fahmi, Fahmi; Pardede, Rudi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 7A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bahwa korban tindak pidana berhak menerima restitusi sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat tindakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal utama: pertama, pengaturan hak restitusi menurut undang-undang tersebut, dan kedua, pelaksanaan pengembalian kerugian materiil bagi korban tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan hukum sosiologis, serta pendekatan perundang-undangan dan kasus. Lokasi penelitian berada di Kepolisian Resor Rokan Hulu dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi langsung, wawancara terstruktur dengan narasumber relevan, dan studi dokumen atau kepustakaan. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 7A ayat (1) huruf b dari UU Nomor 31 Tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hulu belum efektif pada periode 2022 hingga 2023. Beberapa faktor penghambat meliputi kurangnya sosialisasi dari pihak Kepolisian mengenai kewajiban penasihat hukum korban untuk mengajukan permohonan restitusi, ketidakadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Provinsi Riau, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat setempat tentang hak restitusi, serta kebiasaan budaya lokal yang hanya mengandalkan hukuman penjara untuk pelaku tindak pidana. Faktor-faktor ini berkontribusi pada tidak optimalnya pelaksanaan hak restitusi di wilayah tersebut.
FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN THE WOMEN AND CHILDREN SERVICE UNIT OF THE ROKAN HULU RESORT POLICE BASED ON LAW NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Hutabarat, santa Delima; Fahmi, Fahmi; Pardede, Rudi
EKSEKUSI Vol 6, No 2 (2024): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v6i2.31778

Abstract

ABSTRACTArticle 33 paragraph (5) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, states that: "In the event that there is no Temporary Child Placement Institution, detention can be carried out at the local Social Welfare Organizing Institution." The aim of the research is to analyze the arrangements for fulfilling children's rights at the Rokan Hulu Resort Police based on these regulations; To analyze the fulfillment of children's rights at the Rokan Hulu Resort Police based on these regulations. The research method is sociological legal research, statutory and case approaches; the research location is the Rokan Hulu Resort Police; population and samples of relevant sources; data sources are primary, secondary and tertiary; Data collection techniques are observation, structured interviews and document/library study; Data analysis is qualitative with inductive conclusion drawing.  The results of the research are that these regulations have not been implemented in the Women and Children Protection Unit of the Rokan Hulu Resort Police for children in conflict with the law. The results of the research are, First, the arrangements for fulfilling children's rights in the Women's and Children's Services Unit of the Rokan Hulu Resort Police are based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, with jurisdiction the provisions in Article 33 paragraph (5) of the regulation apply. Second, the fulfillment of the children's rights in the Unit based on these regulations was not implemented, they were instead left in the detention cells of the Rambah Sector Police and mixed in one cell with adult prisoners. This is due to several factors, namely legal/legislative factors, non-regulation of sanctions, namely inadequate legal products to overcome the problem of the absence of LPSK buildings; There are no regional regulations that further regulate the obligations for the development/provision of LPSK. The law enforcement/government apparatus factor, namely the local regional government, in the APBD it prepares, never budgets for the establishment and implementation of LPSK in Rokan Hulu Regency. Facilities/facilities factor, namely people who do not understand the law and therefore do not know that children detained in the investigation process at the police level have the right to be detained at the LPSK. Community factors; namely LPSK does not exist in Rokan Hulu Regency; For the purposes of investigations at the police level it can only be carried out within a maximum of 7 (seven) days so that it is not time and cost efficient if carried out.Keywords: LPSK, Children, Rokan Hulu ABSTRAKPasal 33 ayat (5) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: Dalam hal tidak terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial setempat.” Tujuan penelitian ialah Untuk menganalisis pengaturan pemenuhan hak Anak tersbeut di Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan regulasi tersebut; Untuk menganalisis pemenuhan hak Anak tersebut di Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan regulasi tersebut. Metode penelitiaan ialah penelitian hukum sosiologis, pendekatan perundang–undangan dan kasus; lokasi penelitian yaitu Kepolisian Resor Rokan Hulu; populasi dan sampel dari narasumber–narasumber yang relevan; sumber data ialah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen/kepustakaan; analisis data ialah kualitatif dengan penarikan  kesimpulan induktif.  Hasil penelitian yaitu regulasi tersebut belum terlaksana di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Rokan Hulu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hasil penelitian ialah, Pertama, Pengaturan pemenuhan hak Anak  tersebut di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara yurisdiksi berlaku ketentuan dalam Pasal 33 ayat (5) regulasi tersebut. Kedua, Pemenuhan hak Anak tersebut di Unit itu berdasarkan regulasi tersebut tidak terlaksana, mereka justru di titipkan di sel tahanan Kepolisian Sektor Rambah dan berbaur satu sel dengan tahanan dewasa. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu Faktor hukum/peraturan perundang-undangan, tidak diaturnya sanksi yaitu Produk hukum yang tidak memadai untuk mengatasi permasalahan tidak adanya bangunan LPSK; Tidak adanya peraturan daerah k yang mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban pembangunan/ penyediaan LPSK. Faktor aparat penegak hukum/pemerintah yaitu Pemerintah daerah  setempat dalam APBD yang disusunnya tidak pernah menganggarkan pendirian dan penyelenggaraan LPSK di Kabupaten Rokan Hulu. Faktor sarana/fasilitas, yaitu masyarakat yang tidak paham hukum sehinga tidak mengetahui bahwa anak yang ditahan dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian mendapatkan hak penahanan di LPSK. Faktor masyarakat; yaitu LPSK tidak ada di Kabupaten Rokan Hulu; untuk kepentingan penyidikan di tingkat kepolisian hanya boleh dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sehingga tidak efisiensi waktu dan biaya jika dilakukan.Kata Kunci: LPSK, Anak, Rokan Hulu
PENYELESAIAN HUKUM KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN Nofarizal, Dedi; Yusuf, Yusuf; Pardede, Rudi
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1350

Abstract

The issues above are rooted in the focus on a criminal act and the justice achieved through resolving a criminal case. The perspective on the meaning of a crime and punishment adopted in the current traditional criminal justice system is that “a crime is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilt,” which is rigid and does not allow freedom for victims and perpetrators to resolve their cases. Based on research findings, it is known that the implementation of restorative justice for perpetrators of assault in the jurisdiction of Dumai Police, based on the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, has not been running effectively. Many cases between victims and perpetrators have not reached an agreement, making the process only viable if both parties, the victim and the perpetrator, agree to resolve the issue through restorative justice. The obstacles include the influence of third parties from the victim's family on the victim, the involvement of interested parties in the matter, the lack of understanding of restorative justice among the community, and communication barriers between the perpetrator and the victim. Efforts to overcome these obstacles involve providing input to victims and perpetrators regarding the issue, preventing interference from uninterested parties, increasing public understanding of restorative justice, and improving communication between the perpetrator and the victim.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM WILAYAH HUKUM POLDA RIAU Simamora, Bona Adrian; Fahmi; Pardede, Rudi
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1391

Abstract

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak luas bagi masyarakat, perekonomian, serta stabilitas sistem perbankan itu sendiri. Di wilayah hukum Polda Riau, kasus-kasus tindak pidana perbankan membutuhkan penanganan yang serius mengingat kompleksitasnya yang sering kali melibatkan teknologi, keterampilan keuangan, serta jaringan yang melibatkan pelaku dari berbagai kalangan. Penyidik dalam hal ini memiliki peran sentral dalam mengungkap dan menindak kejahatan di sektor perbankan. Penyidik yang bertugas di Polda Riau memiliki kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta undang-undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fungsi utama penyidik adalah melakukan proses penyidikan untuk mengungkap fakta hukum terkait tindak pidana yang terjadi, mengumpulkan bukti-bukti, serta mengidentifikasi pelaku untuk diajukan ke proses peradilan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya terjadinya tindak pidana dalam perbankan. Penyidik kepolisian bertanggung jawab untuk memverifikasi adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak yang terlibat, baik itu individu, kelompok, maupun institusi perbankan. Proses penyidikan dimulai dengan laporan atau pengaduan yang diterima oleh aparat kepolisian, diikuti dengan pemeriksaan terhadap dokumen terkait, saksi, serta tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perbankan. Penyidik harus memastikan bahwa prosedur penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Modus operandi tindak pidana perbankan di wilayah hukum Polda Riau adalah mulai dari penipuan, penggelapan, hingga pemalsuan dokumen perbankan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal. Pelaku sering kali memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal di lembaga perbankan untuk melakukan tindakan yang merugikan nasabah atau pihak lain. Salah satu modus yang sering terjadi adalah pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pinjaman atau transaksi keuangan, di mana pelaku membuat dokumen palsu untuk mendapatkan dana secara tidak sah. Selain itu, penyalahgunaan akses oleh oknum perbankan untuk melakukan transfer dana tanpa izin juga sering dijumpai sebagai modus operandi dalam tindak pidana perbankan. Modus lainnya termasuk penggunaan teknologi informasi untuk melakukan penipuan atau pembobolan rekening nasabah melalui serangan cyber. Penyidikan terhadap modus operandi ini memerlukan analisis yang mendalam terkait pola-pola tindak pidana yang ada, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pengawasan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendalami lebih jauh jaringan dan praktek ilegal yang terjadi di sektor perbankan.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis Sari M, Ayu Novita; DM, Yusuf; Pardede, Rudi
Bahasa Indonesia Vol 5 No 1 (2024): JAPS April 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/japs.v5i1.152

Abstract

The perpetrators of theft in Bengkalis Regency did not commit theft above Rp. 2,500,000.00 so that detention could not be carried out. The purpose of this research is to analyze how Law Enforcement Against Theft Offenders in the Legal Area of the Pinggir Police Sector of Bengkalis Regency is seen from sociological law. Based on the results of the study, it is known that Law Enforcement has not gone well because there are still criminal acts of theft, because the perpetrators of theft know that there is a minimum theft limit of Rp. 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah), while the stolen gold and money items range from Rp. 1,000,000 (one million rupiah) to Rp. 2,000,000 (two million rupiah). Obstacles in Law Enforcement Against Theft Perpetrators are the minimum number of police officer personnel, lack of facilities and infrastructure, and lack of public awareness of legal knowledge. Efforts to overcome these obstacles that the need for adjustment of the rule of law with the times, the need for the number of police officer personnel, the need for facilities and infrastructure, and the need for public awareness of legal knowledge.
Criminal Law Enforcement of Consumer Rights of Victims of Dangerous Cosmetics in Pekanbaru Based on Law No. 8 of 1999 Ernawaty, Beby; Harahap, Irawan; Pardede, Rudi
Journal of Social Science and Education Research Vol. 1 No. 8 (2024): Journal of Social Science and Education Research
Publisher : Raudhah Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/hcnvqn02

Abstract

The enforcement of criminal law on consumer rights for victims of hazardous cosmetics in the jurisdiction of the Riau Police, particularly in Pekanbaru City, under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, faces significant challenges. Article 4 of the Consumer Protection Law grants consumers the right to comfort, security, and safety in using products, along with accurate, clear, and honest information. However, hazardous cosmetics containing substances like mercury and hydroquinone continue to circulate freely, both in physical stores and online, indicating that law enforcement intended to protect consumers remains inadequate. Using a sociological legal approach, this research reveals a gap between the law and its implementation, as unsafe cosmetics are widely available, contradicting consumer rights as defined in the Consumer Protection Law. Key obstacles include low public awareness and participation, as many victims fail to report cases; limited inter-agency coordination, particularly with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM); and restricted access to data on the distribution and sale of dangerous cosmetics, especially those sold online. To address these enforcement challenges, it is necessary to improve institutional coordination, create an online complaint platform for consumers to report cases directly and anonymously, strengthen legal evidence and investigative depth in cases involving hazardous cosmetics, and conduct regular market surveillance to prevent the distribution of illegal and harmful products. These measures are essential to bridging the gap between the legal framework and practical enforcement, ultimately ensuring better consumer protection against the risks posed by hazardous cosmetics.
APPLICATION OF SANCTIONS FOR PERPETRATORS OF PHYSICAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN COMMITTED BY PARENTS IN THE JURISDICTION OF THE PEKANBARU CITY POLICE BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION Bangun, Tri Suranta; Harahap, Irawan; Pardede, Rudi
EKSEKUSI Vol 7, No 1 (2025): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v7i1.34957

Abstract

ABSTRACT Article 80 paragraph (1) Jo. Paragraph (4) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Jo. Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence Jo. Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code Jo. Article 356 paragraph (1) of the Criminal Code, regulates the prohibition and legal sanctions for parents who commit physical violence in the form of ordinary abuse against their children. The research method is sociological legal research, legislative and case approaches; research location Pekanbaru Police; population and samples from relevant sources; data sources are primary, secondary and tertiary; data collection techniques are observation, non-structural interviews and document studies; data analysis is qualitative; conclusion: inductive. The application of sanctions for perpetrators of physical violence against children committed by parents in the jurisdiction of the Pekanbaru Police based on the regulation has been implemented but the results have not been optimal in 2021 to 2023, as evidenced by several perpetrators not being prosecuted because there was peace between the perpetrators and victims. The obstacles are the law enforcement/government factor, the facility/facility factor and the community factor. Third, efforts to overcome these obstacles are Against the law enforcement/government factor, namely increasing the number of investigators; The police increase cooperation and coordination with the Pekanbaru City Social Service (child social workers); The police implement appropriate policies by prioritizing the interests of children (victims). Against the facility/facility factor, namely the local police increase the budget. Against the community factor, namely the victim is accompanied by a child social worker from the Pekanbaru City Social Service and involves the role of the victim's family who knows the condition of the victim and perpetrator in peace efforts; Investigators maximize separate examinations between the perpetrator and the victim; Investigators apply the right techniques in examining the perpetrator; during the examination the child is not confronted with his parents (perpetrators).Keywords: Abuse, Children, Pekanbaru
Co-Authors Afriandi, Angga Afriansyah, Ricky Ardan, Andra Ardiansah, Ardiansah Asnawi, Edi Bagio Kadaryanto, Bagio Bangun, Tri Suranta DM, M. Yusuf DM, Yusuf Ernawaty, Beby Fahmi Fahmi Fahmi Harahap, Irawan Hartono, Wandi Hutabarat, santa Delima Kurnia, Putri Meinecky, Ryan Minggu, Sumber Horas Muhammad Rasyid Abdillah Muhammad Rizki Muhardi, Dekky Nofarizal, Dedi Nugraha, Ahmad Angga Purba, Desi Valentianna Br Purnomo, Candra Putra, Alghoni Bumantara Rizqa Anita sandra dewi Sari M, Ayu Novita Sihombing, Indra Lamhot Sihombing, Rainer Wilona Simamora, Bona Adrian Sistha, Windy Widya Yalid Yalid Yetti, Yetti Yusuf Yusuf