Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Edukasi Wakaf Uang bagi Pengurus Amal Usaha bidang Pendidikan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya Mubarok, Acep Zoni Saeful; Rafiqi, Yusep; Rasyid, Ari Farizal; Rakhmat, Anwar Taufik
ABDIMAS Iqtishadia Vol. 1 No. 2 (2023): ABDIMAS Iqtishadia
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/iqtis.v1i2.37347

Abstract

Wakaf uang merupakan salah satu instrument ekonomi Islam. Eksistensinya mampu mendongkrak keterpurukan ekonomi suatu bangsa. Negara-negara tetangga Indonesia sudah mulai bangkit mendayagunakan wakaf uang ini. Indonesia termasuk salah satu negara yang terlambat dalam menyikapi wakaf uang ini. Walaupun Undang-undang Wakaf sudah terbit dan program ini sudah dilaunching oleh Presiden dengan nama Gerakan Wakaf Uang, namun pada realisasinya wakaf uang ini belum mencapai target yang diharapkan. Menurut beberapa penelitian hal ini dikarenakan kurangnya literasi kepada masyarakat. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi besar di Indonesia yang sangat fokus terhadap pendidikan dan ekonomi umat. Bahkan Muhammadiyah telah menetapkan wakaf dengan uang (an-nuqud) sejak tahun 1952. Akan tetapi di Kabupaten Tasikmalaya, hal ini belum Nampak menggeliat, bahkan masih ada yang belum memahami apa itu wakaf uang. Program Pengabdian Universitas Siliwangi ini berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) tentang wakaf uang. Sasaran dari pengabdian masyarakat ini adalah Pengurus Lembaga Pendidikan di bawah PD Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya yang akan  mendapatkan pembinaan dan pemberian materi tentang wakaf uang. Metode yang digunakan pada kegiatan Pengabdian masyarakat adalah melalui metode ceramah dengan membahas berbagai materi wakaf uang dan simulasi untuk memantapkan kegiatan tersebut.
Islamic Ecosystem To Enhance Fisheries Sector: The Role Of Pesantren And Kampus Merdeka Program In Tasikmalaya Mutmainah, Lu'liyatul; Friantoro, Dian; Rafiqi, Yusep; Joni
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 1 (2023): Terbitan Volume 2 Nomor 1, April 2023
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v2i1.16

Abstract

Being a maritime country and the second largest fish producer in the world, Indonesia has enormous potential in the fishing industry. However, there are various problems, especially for residents of coastal areas or fish farmers. One of them is the mechanism of funding and income that is not ideal for meeting the needs of fishermen, including in the area around Tasikmalaya. Tasikmalaya, as an area whose Islamic culture colors life has the potential for human resources. The communities in Tasikmalaya have adequate religious understanding. This study aims to develop an ecosystem model for community empowerment based on Islamic principles. “Pesantren” and “Kampus Merdeka” programs obtain to support and empower fishing communities or fish cultivating communities. This conceptual research uses a qualitative descriptive method with content analysis from various literature and interview. This research provides an innovative ecosystem model that supports coastal communities or fish farming communities in understanding fishing business processes, sharia-compliant business procedures, and improving financial literacy. To meet the goals of fishermen's welfare, collaboration from various stakeholders is needed. Islamic financial instruments can be optimized for the fisheries sector.
The Sumedang Larang Royal Waqf: Legal Perspective Rafiqi, Yusep; Suryanto, Asep; Athoillah, Mohamad Anton
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 23 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v23i2.29230

Abstract

The governance of royal waqf has not been addressed in Indonesian waqf laws and regulations. It also implies that the potential benefits of the waqf have not been sufficiently explored. Actually, the royal waqf has significantly contributed to the field of waqf by preserving cultural heritage and wisdom. This article demonstrates, through the testamentary waqf of Prince Aria Soeria Atmadja (Regent of Sumedang, 1883-1919 AD), the importance of waqf status and the insertion of royal relics into waqf legislation in Indonesia to ensure their perpetuity and benefit future generations. The research employs a normative empirical methodology, wherein the historical context, laws about waqf, and waqf legislation are substantiated through observations, elucidations, and discoveries concerning the cultural and customary aspects of waqf governance. This research on royal waqf can at least suggest two things: the inclusion of a discrete article in Indonesian waqf legislation addressing royal waqf and the significance of royal family relics as waqf. Abstrak: Wakaf keluarga kerajaan berikut tata kelolanya belum terakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada nilai-nilai yang terkandung di dalam wakaf tersebut tidak tereksplorasi dengan baik. Padahal, wakaf keluarga kerajaan ini memiliki sumbangsih yang cukup besar dalam wakaf, di antaranya pelestarian kearifan dan cagar budaya. Dengan mengambil contoh wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja (Bupati Sumedang, 1883-1919 M), artikel ini menunjukkan tentang betapa pentingnya benda-benda peninggalan kerajaan berstatus wakaf dan diakomodasi dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia sehingga keabadian dan kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Ini adalah penelitian normatif empiris di mana latar belakang sejarah, hukum yang berkaitan dengan wakaf dan perundang-undangan wakaf dikonfirmasi] melalui observasi, klarifikasi, dan temuan tentang budaya dan adat istiadat yang berkaitan dengan tata kelola wakaf. Penelitian wakaf kerajaan ini setidaknya dapat merekomendasikan dua hal: pentingnya benda-benda peninggalan keluarga kerajaan sebagai wakaf dan memasukkan wakaf kerajaan dalam satu pasal tersendiri dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia.