Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Islami Rambe, M. Irfan
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN AUDIT DANA DESA OLEH KEPALA DESA ismail, ismail; Fauzi, Ahmad; suriani, Suriani; Rambe, M. Irfan Islami
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i1.3913

Abstract

Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Di samping itu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.Karena banyaknya kasus penyalahgunaan terhadap dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, unit kepolisian di tingkat bawah, seperti polsek hingga Bhabinkamtibmas diberi mandat untuk mengawasi sekaligus menggerakkan masyarakat agar terlibat dalam penggunaan dana desa. Pemerintah daerah memberi pelatihan kepada aparatur desa terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Se Kabupaten Asahan memiliki point penting tersendiri dalam melaksanakan tugasanya sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam rangka fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan atas kinerja kepala desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 55.
UPAYA KEJAKSAAN TANJUNGBALAI DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA TANJUNGBALAI Hutabarat, Dny Try Hutama; Rambe, M. Irfan Islami; Siregar, Emiel Salim; Handayani, Rizka
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4498

Abstract

Salah satu persoalan yang paling membutuhkan perhatian serius adalah masalah tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam negara Indonesia. Korupsi telah menjalar hampir di tiap-tiap instusi negara yang menjadikannya seperti penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui  Bagaimanakah Upaya Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Bagaimana Hambatan Kejaksaan Tanjungbalai Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hasil penelitian ini adalah Peningkatan Kecakapan dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kecakapan dalam penegakan hukum memperhatikan berbagai aspek yang sangat penting bagi mereka, seperti peningkatan sumber daya, baik dari segi personel maupun anggaran, yang mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif. Selain itu, keberadaan korupsi internal di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri dapat merusak integritas lembaga dan menghambat upaya pemberantasan korupsi
Membangun Keharmonisan Masyarakat Melalui Penyelesaian Sengketa Yang Damai Melalui Arbitrase Islami Rambe, M. Irfan; Afif, Zaid; Fauzan, Fachri; Sitorus, Putri Nazira; Syibra, Syasya Khairuna; Fareisya, Rizky; Meyfiza, Fadya Rahazari; Dika, Pretty Rahma; Qoyyuum, Oca Julya; Mulia, Baharuddinsyah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.6203

Abstract

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang efektif dan damai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melalui arbitrase, masyarakat dapat menyelesaikan konflik secara konstruktif dan memulihkan hubungan yang rusak, sehingga membangun keharmonisan masyarakat. Dengan menggunakan arbitrase, pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang adil dan mengikat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerja sama dan komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa. Arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan damai, membantu masyarakat mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan hubungan yang rusak, selaras dengan asas keadilan dan jaminan kepastian hukum. Proses arbitrase yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa, sehingga memperkuat keharmonisan masyarakat.
Konsep Upah Pekerja Nelayan di Kabupaten Asahan, Batu Bara, dan Tanjung Balai Manurung, Mangaraja; Rambe, M. Irfan Islami; Saragih, Agrifa Leonardo; Siregar, Pangulu
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss1.art2

Abstract

The issues surrounding the uncertainty of wage for fishermen present a number of challenges that need to be overcome, including work agreements, wage provision, and social protection. The formulation of the problems in this study are: 1) factors that hinder the implementation of industrial agreements and fair wage systems on the coasts of Asahan Regency, Tanjung Balai City, and Batu Bara Regency; and 2) the concept of rights protection and a fair wage system to improve the welfare of fishermen in the said areas. Based on the mandate of Law No. 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers, and Salt Farmers ('UU PPNPP'), the local government is obliged to provide assistance and protection for fishermen, which to this date has not received sufficient attention. This study aims to analyse the obstacles in the implementation of fair wages through local government policies and to propose a fair wage concept to improve the welfare of fishermen in the said coastal areas. The method applied is empirical legal research, which involves collecting primary and secondary data through observation, surveys, and interviews. The research findings indicate that the UU PPNPP has regulated the protection and empowerment of fishermen in Indonesia through planning, implementation of protection, and economic empowerment. However, its implementation remains ineffective in all three research locations. The hindrances identified include income instability, limited access to facilities, and lack of adequate legal protection. Despite efforts to provide training and market access, fishery workers still face major challenges, including dependence on middlemen and limited access to modern technology. Therefore, the welfare of fishery workers requires more attention so that the mandate of the law can be implemented optimally.Keywords: Labour Welfare, Fishery Workers, Wages, Economic Protection AbstrakMasalah kepastian pengupahan bagi pekerja nelayan masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk perjanjian kerja, pemberian upah, dan perlindungan sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) faktor yang menghambat penerapan perjanjian kerja dan sistem pengupahan yang adil di pesisir Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batu Bara; serta 2) konsep perlindungan hak dan sistem pengupahan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan buruh nelayan di daerah tersebut. Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU PPNPP), pemerintah daerah berkewajiban memberikan pendampingan dan perlindungan bagi pekerja nelayan, yang hingga kini belum memperoleh perhatian yang cukup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam penerapan upah layak oleh kebijakan pemerintah daerah serta mengusulkan konsep pengupahan yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan buruh nelayan di wilayah pesisir. Metode yang diterapkan adalah penelitian hukum empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder melalui observasi, survei, dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UU PPNPP telah mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan buruh di Indonesia melalui perencanaan, pelaksanaan perlindungan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, implementasinya masih kurang efektif di ketiga lokasi penelitian. Permasalahan yang ditemukan meliputi ketidakstabilan pendapatan, keterbatasan akses terhadap sarana, dan kurangnya pelaksanaan perlindungan hukum yang memadai. Meski terdapat upaya untuk memberikan pelatihan dan akses pasar, buruh nelayan masih menghadapi tantangan besar, termasuk ketergantungan pada tengkulak dan akses terbatas terhadap teknologi modern. Oleh karena itu, kesejahteraan buruh nelayan memerlukan perhatian lebih agar amanat undang-undang dapat terlaksana dengan optimal.Kata Kunci: Kesejahteraan Buruh, Pekerja Nelayan, Pengupahan, Perlindungan Ekonomi
Danantara Dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan Asnawi, M. Iqbal; Rokan, Mustika Putra; Rambe, M. Irfan Islami
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i2.516

Abstract

Artikel ini menganalisis Danantara sebagai model baru pengelolaan investasi negara dalam perspektif hukum korporasi, dengan menyoroti aspek normatif, celah pengawasan, dan potensi moral hazard yang muncul dari desain hukumnya dalam UU BUMN terbaru. Melalui pendekatan yuridis normatif dan preskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa meskipun Danantara sebagai superholding investasi mencerminkan prinsip hukum korporasi modern, terdapat kekosongan pengaturan yang berisiko melemahkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sehingga, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan independen, dan kejelasan pertanggungjawaban organ perusahaan adalah agenda mendesak agar fleksibilitas hukum Danantara tidak berkembang menjadi kebebasan tanpa akuntabilitas.
Co-Authors Afif, Zaid Dika, Pretty Rahma Emiel Salim Siregar Fareisya, Rizky Fauzan, Fachri Fauzi Ahmad Muda Hutabarat, Dny Try Hutama Ismail Ismail M. Iqbal Asnawi Manurung, Mangaraja Meyfiza, Fadya Rahazari Mulia, Baharuddinsyah Qoyyuum, Oca Julya Rizka Handayani ROKAN, MUSTIKA PUTRA Saragih, Agrifa Leonardo Siregar, Pangulu Sitorus, Putri Nazira Suriani Suriani Syibra, Syasya Khairuna